Lanjut ke konten

Selamat Datang

Testing

ANALISIS SERAPAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

Januari 21, 2020

Ruhmaini, Syukriy Abdullah, Darwanis

Abstrak
Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu masalah pengelolaan keuangan yang sering ditemui adalah serapan anggaran belanja daerah pada APBK diakhir tahun anggaran seringkali berada dibawah target atau lebih rendah dibandingkan dengan anggarannya. Hal ini akan mengakibatkan hilangnya manfaat belanja karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan, yang artinya terjadi iddle money. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serapan anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan jenis belanja, berdasarkan fungsi dan berdasarkan organisasi. Data yang dianalisis terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari qanun APBK Aceh Tengah tahun 2012-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa serapan anggaran belanja bedasarkan jenis belanja, fungsi dan organisasi berfluktuatif setiap tahunnya. Rata-rata serapan anggaran dari tahun 2012 sampai dengan 2015 berdasarkan jenis belanja sebesar 87,03%, rata-rata serapan belanja berdasarkan fungsi sebesar 93,32%, dan rata-rata serapan belanja berdasarkan organisasi sebesar 94,44%.
Kata kunci: Serapan anggaran, jenis belanja, fungsi belanja, organisasi.

Link Artikel Lengkap 

Serapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah: Bukti Empiris dari Kota Banda Aceh

Januari 21, 2020

Syukriy Abdullah, Muhtar, Marwan, Aliamin

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh besaran anggaran (BA), perubahan anggaran (PA), dan sisa anggaran tahun sebelumnya (SI) terhadap serapan anggaran (SA) pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kota Banda Aceh. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 SKPD untuk tahun anggaran 2013-2016, sehingga diperoleh 120 pengamatan. Analisis data menggunakan model regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa BA tidak berpengaruh terhadap SA, sedangkan PA dan SI berpengaruh negatif terhadap SA.
Kata Kunci: serapan anggaran, besaran anggaran, perubahan anggaran, sisa anggaran tahun sebelumnya, satuan kerja perangkat daerah.

Link artikel lengkap: Researchgate

Analisis Belanja Daerah Sektor Pendidikan sebagai Pemediasi Pengaruh DBH, DAU, DAK, dan PAD terhadap Outcomes Bidang Pendidikan pada Pemerintah Provinsi di Indonesia

Januari 21, 2020

Dara Amelia, Muhammad Arfan, Syukriy Abdullah

FEB Universitas Syiah Kuala

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dana Bagi Hasil, (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik secara bersamasama maupun parsial terhadap outcomes bidang pendidikan dengan belanja daerah sektor pendidikan sebagai pemediasi. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pemerintah provinsi di Indonesia, total populasi sebanyak 32 pemerintah Provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder, data sekunder yang digunakan adalah laporan realisasi APBD pemerintah daerah dan data outcomes bidang pendidikan berupa jumlah Angka Melanjutkan (AM) sekolah dari SMP/ MTs ke SMA/SMK/MA di Indonesia. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis jalur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah sektor pendidikan; (2) dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah sektor pendidikan; (3) dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh negatif terhadap belanja daerah sektor pendidikan; (4) dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan belanja daerah sektor pendidikan secara bersama-sama dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap outcomes bidang pendidikan; (5) dana bagi hasil dan dana alokasi umum memediasi pengaruh belanja daerah sektor pendidikan dan outcomes bidang pendidikan; dan (6) dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah tidak memediasi pengaruh belanja daerah sektor pendidikan dan outcomes bidang pendidikan.

Link Artikel lengkap...

 

Tentang Riset Keuangan Daerah

Januari 20, 2020

Riset keuangan daerah (RKD) telah berkembang pesat sejak otonomi daerah diimplementasikan di Indonesia pas ditetapkannya UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi fiskal yang kemudian mengikuti, menambah persoalan mendasar yang harus diselesaikan secara berkelanjutan, mengikuti perkembangan kebutuhan dan kebijakan di daerah. Baca selengkapnya…

Plagiasi….

Januari 10, 2018
by

Afi Nihaya Faradisa adalah seorang facebooker yang sangat terkenal karena status-statusnya di-like puluhan ribu orang. Tulisannya yang jadi hits berjudul ‘Warisan’. Saya tidak sepakat 100% dengan isinya, tapi menurut saya, sah-sah saja orang berpendapat dan berproses. Dan sebuah tulisan yang baik (bukan hoax atau hate speech), selayaknya ditanggapi dengan baik dan beradab. Tapi anehnya, tulisan […]

melalui Afi, Plagiarisme, dan Logical Fallacy — Dina Y. Sulaeman

[Parenting] Bunda Elly Risman dan LGBT

Januari 10, 2018
by

Tulisan yang sangat bagus…

Keterlambatan Pengesahan APBD: Siapa yang Salah?

Januari 10, 2018

Isu paling panas yang hampir selalu terjadi di setiap awal tahun, tepatnya pada bulan Januari, adalah keterlambatan pengesahan anggaran pemerintah daerah (baca: APPBD). Bagi masyarakat awam, sulit dipahami mengapa bisa terlambat, mengingat akibatnya yang besar bagi pelaksanaan proyek pembangunan dan
pembayaran lain yang memiliki dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

PENGERTIAN ANGGARAN DAERAH
Anggaran adalah media untuk merencanakan penggunaan dana milik rakyat oleh Pemerintah dan menampung penerimaan yang sah menurut peraturan peundang-undangan. Bagi pemerintah, APBN atau APBD adalah alat untuk melegitimasi pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan, sehingga terhindar dari “dosa” yang disebut korupsi atau penyalahgunaan uang negara.
Anggaran sudah ditentukan periodenya, yang disebut dengan satu tahun anggaran, yang interval waktunya dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember di tahun yang sama. Anggaran dapat direvisi pada saat dilaksanakan jika diperlukan dengan proses yang hampir sama dengan yang dilaksanakan dalam penyusunan anggaran awal (murni).
Pada tanggal 31 Desember anggaran berakhir. Artinya dana yang sudah diplot dalam APBD tidak boleh digunakan lagi. Untuk pekerjaan mulai 2 Januari harus menggunakan anggaran di tahun berikutnya, kecuali adanya kebijakan lain berupa pelaksanaan kegiatan lanjutan (DPAL). Secara teknis, semua diatur dalam peraturan daerah (di Aceh: qanun) dan peraturan kepala daerah (sebagai pedoman teknis pelaksanaan).
—–
KETERLAMBATAN PENETAPAN APBD
Keterlambatan pengesahan atau penetapan APBD adalah kondisi di mana pada tanggal 31 Desember Perda tentang APBD untuk tahun berikutnya belum diketuk palu oleh DPRD dan kepala daerah. Artinya, belum ada kesepakatan yang ditetapkan bersama-sama tentang APBD yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Keterlambatan ini biasanya terjadi karena ada ketidaksepakatan antara DPRD dan kepala daerah tentang substansi APBD tersebut.
Ada beberapa penyebab keterlamabatan penetapan APBD, yakni:
1. Keterlambatan dalam penyampaian dokumen anggaran oleh kepala daerah (selaku eksekutif diwakili oleh TAPD) kepada DPRD (selaku legislatif diwakili oleh Banggar);
2. Terjadinya ketidaksepakatan antara eksekutif dan legislatif atas program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan anggaran (PPAS dan RAPBD);
3. Adanya usulan baru yang tidak diakomodir sehingga menimbulkan ketidakpuasan di salah satu pihak, terutama legislatif;
4. Adanya persoalan nonteknis, seperti kepala daerah sedang keluar daerah, sementara DPRD tidak mau membahas rancangan APBD tanpa kehadiran kepala daerah;
5. Dan lain-lain.
——

SIAPA YANG SALAH?

APBD adalah dokumen yang keputusan penetapannya ada di (hanya) dua pihak, yakni eksekutif (kepala daerah) dan legislatif (DPRD). Jika terlambat ditetapkan, maka kedua belah pihak inilah yang salah. Namun, perlu dianalisis lebih jauh mengapa terjadi hal seperti ini, mengingat implikasi dan konsekuensinya sangat besar. Selain mencerminkan kepala daerah dan DPRD yang tidak amanah pada titipan kepercayaan rakyat kepada integritas mereka, juga memperlihatkan keegoisan para petinggi daerah dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemimpin dan wakil rakyat.

Konsekuensi ekonomi mungkin jauh lebih besar dan ini ditanggung oleh masyarakat banyak. Keterlambatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan (proyek) menimbulkan costs yang besar bagi kontraktor, tenaga kerja yang menganggur, pedagang bahan bangunan yang barangnya tidak laku, dan ketersediaan infrastruktur yang tertunda.

Bagi pejabat daerah, keterlambatan akan mempengaruhi kinerja anggarannya. Selaku pengguna anggaran, kepala SKPD memilik tanggung jawab untuk merealisasikan anggarannya sampai mencapai 100%. Pencapaian 100% bermakna kepala SKPD telah mampu melaksanakan semua kegiatan yang menjadi kewenangannya, yang diusulkan sendiri pada saat penyusunan APBD.