Skip to content

Selamat Datang

Testing

Perguruan Tinggi di Ambang Bahaya

Juli 6, 2017
by

 

Asep Saefuddin
Guru Besar Statistika FMIPA IPB/Rektor Universitas Trilogi

Membaca berita kebangkrutan Sevel (Seven Elevent), saya terbayang akan nasib perguruan tinggi di Indonesia. Karena bisa saja berita duka itu akan menimpa juga perguruan tinggi masa depan, atau bahkan saat ini pun sudah terjadi. Tanda-tanda meredupnya universitas saat ini mulai terasa.

Sevel akan tutup tanggal 30 Juni 2017 karena berbagai faktor internal dan eksternal. Secara internal bisa saja disebabkan oleh lemahnya perencanaan. Akan tetapi hal itu disebabkan oleh faktor eksternal terutama regulasi pemerintah yang tidak kondusif terhadap ekspansi Sevel. Faktor kedua inilah yang cukup mengerikan.

Secara umum kondisi PT juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Memang secara teori, faktor eksternal harus dijadikan konsideran dalam melakukan strategi dalam perencanaan. Salah satu metode yang sering dipergunakan adalah analisis SWOT dengan memasukkan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, sekaligus peluang dan ancaman sebagai faktor eksternal. Dalam konteks ini pada umumnya orang kampus adalah jagonya.

Persoalannya terletak pada regulasi yang tidak dapat dijadikan faktor eksternal dalam analisis SWOT. Regulasi bukan kendala, tetapi “predicament”, yakni suatu kondisi sulit dihindari tetapi bisa jadi penghambat kemajuan. Predicamant sering juga disebut masalah “beyond problem”. Penanggulangannya biasa dilakukan melalui ‘siasat’ yang memerlukan unsur KKN. Semacam penyelesaian secara adat yang tidak berlaku umum. Hal inilah yang menyebabkan bisnis menjadi mahal dan tidak produktif, unproductive high cost economy.

Kondisi eksternal yang tanggung seperti regulasi inilah yang menyebabkan sevel menjadi tidak kompetitif dan berdarah-darah (bleeding) lalu ujungnya bangkrut. Saya pikir keadaan ini lebih parah ketimbang kejadian Nokia, Kodak, atau perusahaan yang koleps akibat kesalahan internal. Ingat, bahwa PT akan mengalami nasib yang sama bila tidak ada perubahan regulasi pemerintah dalam dunia pendidikan (tinggi).

Internal Perguruan Tinggi

Bila dilihat sekedar berjalan terutama dalam hal pengajaran, PT bisa saja tidak ada masalah. Setiap hari mahasiswa masuk kelas dan dosen menyampaikan materi perkuliahan secara rutin. Kehadiran mereka umumnya dipicu oleh unsur kehadiran yang bersifat wajib. Mahasiswa sibuk mengisi daftar hadir yang diparaf dosen. Mahasiswa diancam tidak boleh ujian bila kehadirannya kurang dari 80%. Demikian juga dosen akan kena sanksi tidak menerima uang transpor dan honor mengajar. Bagi dosen pada umumnya, ancaman ini adalah horor dalam kehidupan. Demikianlah rutinitas pendidikan tinggi kita, cenderung monoton dan jarang ditemukan inovasi.

Lebih dalam sedikit tentang proses pembelajaran, banyak dosen yang sekadar bertugas menyampaikan materi. Selain pola masih bersifat satu arah dengan pola “teacher-centered”, juga bahan kuliah relatif usang. Mahasiswa pada umumnya tidak punya pilihan, sehingga menerima apa adanya baik proses atau pun bahan kuliah. Bedanya hanya dalam alat, kalau dulu masih foto copy, saat ini floppy disk.

Materi berbasis jurnal atau kasus-kasus nyata jarang dimiliki dosen karena berbagai faktor seperti fasilitas, finansial, dan jejaring. Walaupun tugas dosen adalah tridharma, beban mengajar tetap dominan. Dharma riset dan pengabdian masyarakat masih jauh panggang dari api. Dosen sangat disibukkan dengan tugas mengajar, mengoreksi PR, membuat soal ujian dan memeriksa hasilnya. Inilah tugas-tugas dosen pada umumnya, di PTN BH (Badan Hukum) sekalipun. Kultur inovasi yang penting bagi calon entrepreneur dan peneliti kurang mendapat porsi.

Keadaan seperti ini terjadi karena dana riset kita masih sangat kecil yang harus diperebutkan oleh banyak orang. Ditambah lagi sistem pelaporan riset yang masih berbelit telah menyebabkan para dosen sangat pragmatis. Yang penting ada riset, kualitas bukan urusan. Pada saat yang sama, perusahaan swasta masih enggan memberikan hibah riset ke PT. Semangat aplikasi riset ini kurang mendapat dukungan regulasi. Perusahaan merasa riset tidak banyak manfaatya bagi perkembangan bisnis. Dalam jangka pendek, juga tidak memberikan dampak positif terhadap perusahaan. Misalnya hibah riset perusahaan tidak ada kaitannya dengan pengurangan pajak perusahaan. Pendeknya, tidak ada insentif bagi perusahaan yang mengucurkan hibah riset ke universitas.

Kondisi tersebut di atas telah mengakibatkan dunia pendidikan tinggi hanya berkutat di pengajaran. Padahal, tanpa kekuatan riset, PT menjadi mandul tidak mampu mengasah kemampuan inovasi mahasiswa. Kegiatannya tidak banyak berbeda dengan kursus-kursus yang memang hanya mengasah kognitif, bukan kreativitas. Kampus-kampus di USA yang tidak kuat dalam riset pun mengalami nasib yang serupa. Mahasiswa cenderung mengikuti apa kata dosen. Lagu “my way” pun diplesetkan jadi “their way”.

Kesenjangan Dengan Dunia Luar

Sudah umum diketahui adanya diskonektifitas atau kesenjangan antara PT dan dunia industri. Fokus dan prioritas riset di PT umumnya tidak berkaitan dengan kebutuhan industri. Sangat sedikit hasil-hasil riset PT yang diadopsi oleh perusahaan. Industri yang ada hanya merupakan perpanjangan tangan industri induk di luar negeri. Hampir tidak ada hasil riset mendasar yang dilakukan di Indonesia yang berkaitan dengan industri.

Industri berbasis bahan baku lokal yang sesuai dengan kultur lokal bisa dihitung jari. Dalam dunia pengobatan, misalnya, “personal medicine” yang berkembang di berbagai negara hampir tidak terdengar di dunia riset kita. Padahal bidang itu sangat diperlukan di Indonesia yang multi suku-bangsa. Untung masih ada perusahaan jamu yang meneruskan tradisi nenek moyang mereka. Tetapi bisnis ini pun luput dari topik riset PT kita.

Keadaan itu adalah bukti kurang dekatnya PT dan industri. Begitu juga unsur pengajaran, PT kurang memperhatikan persoalan dunia industri. Apa yang diajarkan tidak terlalu relevan dengan dunia usaha dan industri. Kondisi ini merugikan dua-duanya, terutama mahasiswa yang seharusnya terdedah oleh kebutuhan industri. Tidak jarang perusahaan harus membuka program training bagi calon pegawai yang berasal dari berbagai program studi. Jangan heran bila banyak pegawai perbankan berasal dari jurusan agronomi, perikanan, peternakan, antropologi, astronomi, serta ilmu-ilmu dasar kealaman, selain dari ekonomi dan manajemen. Hal ini juga terjadi untuk industri lainnya.

Memang bagi para lulusan hal itu tidak dirasakan sebagai masalah, sejauh salari yang diterima cukup baik. Akan tetapi bagi industrialisasi negara, sebenarnya ketidaknyambungan ini adalah kemubaziran. Negara tentu harus mempunyai rencana besar pembangunan ekonomi yang mengait dengan riset, PT, pengembangan wilayah, industrialisasi, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Dewasa ini, negara kehilangan arah dan ide untuk menyambungkan kekuatan SDA dan SDM dalam proses industrialisasi. Terlalu terpaku pada business as usual yang itu-itu saja.

Faktor Regulasi

Tidak mustahil lesunya industri dan rapuhnya PT itu akibat faktor regulasi yang tidak kondusif terhadap perubahan zaman. Pemerintah yang terlalu kuat dengan regulasi cenderung ingin dilayani, bukan melayani. Selain itu, perijinan bisa jadi senjata agar institusi bisnis dan pendidikan tunduk dan taat kepada pemerintah. Biasanya dalam hal ini ujung-ujungnya duit. Kultur ini sudah cukup kronis di negara ini, sehingga index kompetitif global kita jauh di bawah negara-negara tetangga.

Regulasi yang super ketat berdampak kurang baik bagi institusi pendidikan tinggi. Kita kena cilaka tiga belas. Pertama, PT cenderung mencari aman, tidak mau melakukan eksperimen inovatif dalam menjalankan organisasinya. Kedua, PT cenderung mencari indikator semu yang bersifat pencitraan. Ketiga, terjadi standardisasi yang masif sehingga proses pembelajaran cenderung transaksional berbasis kontrak kuliah yang dibuat sangat kaku dan standard. Keempat, pola pembelajaran berpola dosen sentris untuk mengejar efisiensi dan efektivitas kurikulum yang kurang fleksibel. Kelima, kurang penghargaan terhadap kreativitas mahasiswa. Keenam, tujuan riset sangat pragmatis, hanya untuk memenuhi kum kenaikan pangkat dosen. Ketujuh, birokrasi kampus mengikuti pola pemerintahan teknis, tidak berbasis pola akademis yang cenderung bebas. Kedelapan, upacara seremonial dan hubungan atasan bawahan lebih mendominasi daripada pola kolegial akademis. Kesembilan, jejaring PT dan industri tidak berkembang. Kesepuluh, PT hanya peduli pada pemasukan dana berbasis mahasiswa, selain APBN bagi PTN. Kesebelas, PT kurang peduli terhadap persoalan luar yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan masyarakat. Keduabelas, PT cenderung jago kandang, tidak berani melakukan ekspansi program dan wilayah, apalagi ke Manca Negara. Ketigabelas, PT tidak mampu memotivasi mahasiswa untuk membuat perusahaan startup bisnis.

Dari ketigabelas efek akibat regulasi kaku yang dikenakan ke PT itu banyak sekali turunan negatif terhadap ekosistem pendidikan. Yang paling dirugikan adalah mahasiswa. Mereka bisa saja pintar, tetapi kurang kreatif, kurang berani berinisiatif, dan kurang mampu bekerjasama. Begitu lulus, mereka umumnya jadi tenaga kerja walaupun tidak sesuai dengan keahliannya.

Jalan Keluar

Sebagai solusi dari persoalan di atas adalah perlu pelonggaran regulasi pendidikan tinggi. Pemerintah dapat memberi kepercayaan kepada PT dalam menjalankan tridharmanya. Keleluasaan ini dapat menjadi landasan para dosen untuk berinovasi dalam menjalankan pendidikan. Intinya proses pendidikan serahkan saja kepada para pengelola PT dan dosen.

Pemerintah cukup membuat program-program hibah untuk riset, pendidikan, dan pengabdian pada masyarakat. Dalam hal penjaminan mutu, pemerintah fokus pada indikator outcome, seperti paper, prototype, kerjasama industri, dan desa-desa binaan. Adapun indikator input dan proses diserahkan kepada pihak universitas. Universitas dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan swasta untuk peningkatan mutu SDM setempat dan riset, selain juga untuk proses pembelajaran mahasiswa.

Dengan demikian kelembagaan kementerian riset dan dikti tidak perlu terlalu besar. Kopertis yang saat ini menjadi penghubung PTS dan pemerintah perlu dipikirkan ulang keberadaannya. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih saat ini, koordinasi antar PT dan pemerintah tidak perlu tatap muka yang terlalu sering. Sehingga kementerian bisa lebih ramping dan tidak penuh sesak oleh pegawai.

Pemerintah, dalam hal ini imigrasi, harus memberikan fasilitas yang luas bagi mahasiswa asing. Jumlah mahasiswa asing dapat dijadikan kriteria pemberian hibah dari pemerintah kepada PT. Intinya regulasi harus kondusif terhadap pertumbuhan, perkembangan, kreativitas, dan inovasi sivitas akademika. Bukan malahan sebaliknya, bersifat mengekang warga kampus karena ketidakpercayaan. Untuk itu, revolusi mental pembuat kebijakan menjadi persyaratan utama.

Memulai Hal Baru

Juli 4, 2017
by

Pada satu ketika, kita pernah merasa sendirian dan tak berarti bagi dunia di sekitar kita. Merasa hampa, merasa sia-sia. Seluruh pencapaian yang telah ada tidak memiliki makna apa-apa. Yang terasa hanya rasa lelah dan putus asa.

Mengapa bisa begitu? Setiap orang punya jawaban atau alasan yang berbeda. Ada yang menjawab dengan kepekaan rasa, ada yang mencari alasan berdasarkan ego semata: setiap jawaban tidak boleh menunjukkan kelemahan diri di depan manusia.

Hidup yang singkat akan terus berjalan sampai beberapa atau belasan tahun ke depan. Tak lama lagi kita akan sampai di batas akhir penguasaan atas fisik yang ganteng atau cantik ini. Lalu masuk ke fase berikutnya: menjadi makhluk dengan kualitas yang didasarkan pada kesiapan bekal yang kita upayakan saat ini…

Siap atau tidak, waktunya akan tiba. Apa yang kita tinggalkan untuk menjadi kenangan indah atau pelajaran bagi generasi berikutnya? Ataukah kita ingin diri kita dilupakan atau tidak dikenang sama sekali bahwa kita pernah ada dan memberi warna bagi kehidupan manusia di dunia?

Hidup di dunia kita lewati sesuai pilihan-pilhan yang telah dibuat, baik oleh diri kita maupun orang lain yang lebih berkuasa atas diri kita. Sederhana sepertinya, tapi sangat penting untuk menjalani kehidupan berikutnya. Apakah yang sudah kita pahami dan jalani selama ini telah menghasilkan bekal yang berguna? Atau hanya sekedar basa basi tak punya makna?

ANALISIS VARIAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH Penjelasan Empiris dari Perspektif Keagenan

November 26, 2016
by

Syukriy Abdullah
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh. e-mail: syukriya@gmail.com
Ramadhaniatun Nazry
Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh. e-mail: ramadhania_rainy@yahoo.co.id

Abstrak
Penentuan target penerimaan dan pengalokasian sumberdaya ke dalam belanja mengandung masalah keagenan (Abdullah, 2012; Fozzard, 2001; Halim, 2001; Smith & Bertozzi, 1998) berupa senjangan anggaran (budget slack), sehingga dibutuhkan penjelasan empiris bagaimana bentuk hubungan diantara kedua komponen anggaran ini (Marlowe, 2009). Besaran senjangan anggaran ex-post dapat dilihat dari selisih anggaran (budget variances). Studi ini menemukan bahwa varian pendapatan berpengaruh terhadap varian belanja yang dihitung dari selisih antara anggaran awal (APBD murni) dengan anggaran perubahan (APBD-P), sedangkan untuk varian APBD perubahan dan APBD realisasi tidak demikian. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan anggaran mempunyai kandungan informasi yang penting tentang self-interest dari budget actors dalam penganggaran daerah, yang selama ini bersifat tersembunyi (latent).
Kata-kata Kunci: Masalah keagenan, penganggaran, APBD, varian pendapatan, varian belanja, moral hazard. Baca selanjutnya…

Sengkarut Regulasi Dosen

Mei 21, 2016
by

MASDAR HILMY
Kompas, 19 Mei 2016

Mengharapkan kiprah dosen di pentas akademik dunia dalam proses produksi ilmu pengetahuan dan teknologi, pada konteks saat ini nyaris merupakan kemustahilan. Mengapa demikian?

 

Di antara banyak faktor, keterbelengguan dosen terhadap berbagai hal ”remeh-temeh” yang bersifat administratif-birokratis adalah penyebab utama. Saat ini banyak regulasi dosen yang saling tumpang tindih, menegasikan, dan ujung-ujungnya mengancam produktivitas dosen. Banyaknya regulasi itu ternyata tidak ekuivalen dengan tingkat produktivitas ilmiah mereka.

Diketahui dari situs olahan publikasi ilmiah Scimago (Scimagojr.com) yang mengukur tingkat produktivitas ilmiah di 239 negara sejak 1996-2014, Indonesia menempati peringkat ke-57, dengan jumlah publikasi 32.355. Di level ASEAN, Indonesia masih kalah dibandingkan dengan Malaysia (peringkat ke-36 dengan jumlah publikasi 153.378), Singapura (peringkat ke-32 dengan publikasi 192.942), dan Thailand (peringkat ke-43 dengan publikasi 109.832).Indonesia hanya menang dari Vietnam (peringkat ke-66), Laos (137), Kamboja (124), Myanmar (142), Brunei (130), dan Timor- Leste (204).

Tidak memampukan

Berbagai regulasi yang mengatur kinerja dosen pada awalnya mungkin dimaksudkan untuk meningkatkan mutu dosen. Ada UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, PP No 37/2009 tentang Dosen, dan PP No 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Belum lagi berbagai peraturan di bawah UU dan PP, seperti peraturan menteri dan peraturan dirjen.

Meski demikian, alih-alih dapat membuat dosen produktif dan inovatif, berbagai regulasi tersebut justru menjadi semacam intervensi negara terhadap dosen yang menyandera dan membelenggu kreativitas akademik.

Sebagai contoh, ketentuan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana diatur dalam PP No 37/2009, seperti ”kotak kecil” yang memaksa setiap dosen masuk ke dalam skema tersebut, tanpa melihat keunggulan, talenta, dan keistimewaan masing-masing individu.

Demikian juga ketentuan jam kerja PNS berdasarkan PP No 53/2010 yang mengharuskan dosen berstatus PNS masuk kantor sesuai jam kerja. Contoh-contoh itu mengerdilkan dan tidak memiliki daya ungkit (enabler) untuk mendongkrak produktivitas akademik dosen ke jenjang internasional.

Dalam konteks ini, Azyumardi Azra (2016) dalam sebuah tulisannya ( POLITIK PENDIDIKAN TINGGI ) menyebut fenomena kehidupan akademik perguruan tinggi (PT) saat ini sebagai ”kolonialisasi dan birokratisasi kampus”. Dia merasa PT sekarang berada di bawah cengkeraman rezim administrasi-cum-birokrasi yang tidak memampukan seluruh potensi dosen.

Bahkan, dalam banyak kesempatan, Azra menyatakan kekecewaannya terhadap intervensi negara untuk mendisiplinkan dosen melalui mekanisme kehadiran pada jam kerja (finger print). Selama regulasi dosen masih berputar-putar pada aspek birokratis dan administratif (administrative-heavy), jangan harap PT kita dapat menjadi kampus-kampus kelas dunia.

Keluar dari kotak

Mengatasi situasi di atas, saya menawarkan alternatif solusi sebagai berikut. Pertama, pemerintah harus membuat adendum terhadap PP No 53/2010 tentang PNS agar dosen dikecualikan dari PNS kebanyakan. Dosen tidak semestinya diperlakukan sama dengan PNS lain, seperti pegawai pemerintah provinsi, kabupaten/ kota atau petugas kesehatan yang jam kerjanya ditentukan secara kaku, ketat, dan mekanistik.

Jika PNS lain memiliki jam dan lokasi kerja yang sama dan konstan, tidak demikian halnya dengan dosen. Kinerja dosen tidak ditentukan layanan akademik dalam bentuk mengajar semata, melainkan meneliti, membimbing mahasiswa, dan menulis karya ilmiah. Pada kenyataannya, dosen sering kali menyelesaikan tugas-tugas akademiknya di luar jam kerja atau pada hari libur.

Kedua, mengeluarkan dosen dari skema PNS dan digantikan dengan skema kontrak (tenureship), tetapi dengan hak-hak yang sama dengan PNS, seperti jaminan kesehatan dan pensiun sebagaimana telah diterapkan di banyak PT kelas dunia. Dengan skema semacam ini, dosen bisa berkonsentrasi pada tugas-tugas akademiknya sebagai produsen ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, skema semacam ini dapat menciptakan sense of competitiondi kalangan dosen untuk melahirkan berbagai terobosan dan inovasi ilmiah.

Mobilitas horizontal

Skema semacam itu juga memungkinkan dosen melakukan mobilitas horizontal di berbagai kampus yang disukainya. Jika dosen merasa jenuh dengan kondisi kampus tempat dia mengajar, dia bisa saja keluar dan melamar ke universitas lain yang dipilihnya. Di tempat barunya dia bisa membangun impian karier akademis yang lebih menjanjikan ketimbang tempat yang lama.

Berbeda dengan skema tenureship, skema PNS cenderung menciptakan ”zona nyaman” yang justru memalaskan dosen. Dalam kondisi semacam ini, mobilitas karier akademik dosen cenderung statis dan pragmatis karena posisinya telah aman.

Ketiga, menghilangkan aturan- aturan yang bersifat penyeragaman dan membuka seluas-luasnya diversifikasi peran dosen di PT. Selama ini dosen tidak bisa bergerak leluasa di luar kerangka tridarma (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Ketentuan tridarma bersifatone-size-fits-all, berlaku sebagai ”kolam kecil” yang cenderung menyeragamkan bakat dan minat akademik dosen yang seharusnya bervariasi.

Di PP No 37/2009, misalnya. Besaran beban (SKS) pengajaran, penelitian, dan pengabdian bahkan telah diseragamkan. Bagaimana mungkin seorang dosen dapat leluasa melakukan tugas- tugas akademiknya dalam kerangka sempit yang begitu membelenggu?

Penyeragaman di atas tidak ditemukan di PT berkelas dunia. Universitas cenderung mencari talenta-talenta terbaik di bidangnya dengan membuka seluas-luasnya bagi masuknya sumber daya unggul yang akan memberinya nilai tambah.

Di sejumlah PT terkemuka di dunia, seseorang disebut sebagai staff member(baca: dosen) jika dia menjalankan salah satu dari fungsi berikut ini: (1) mengajar saja; (2) meneliti dan menulis saja; (3) mengajar dan menulis dengan komposisi tidak seragam; (4) menjadi unsur pimpinan; dan (5) petugas proyek (project manager) yang hanya mencarikan peluang kerja sama dan bisnis yang dapat menambah pundi- pundi revenueuniversitas.

Otonomi vs intervensi

Di atas itu semua, seluruh regulasi semestinya mengapresiasi segala bentuk keunikan dan kekhasan pengembangan keilmuan di PT sebagai sebuah institusi yang otonom. Otonomi kampus tidak boleh diintervensi kebijakan-kebijakan negara yang dapat mengerdilkan prestasi akademik dosen. Otonomi kampus merupakan harga mati sebagaimana telah diamanatkan UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Bagian Kedua, Paragraf 1, Pasal 8, Ayat (1), (2), dan (3).

Yang jadi persoalan adalah bahwa berbagai kebijakan negara untuk ”mendisiplinkan” kehidupan kampus—termasuk para dosennya—sering kali menjadi intervensi yang kontraproduktif dalam proses produksi ilmu pengetahuan dan teknologi di PT.

Selama kebijakan negara terhadap kehidupan kampus didorong oleh semangat ”mendisiplinkan”, jangan harap PT kita akan berperan maksimal dalam menghasilkan berbagai terobosan dan inovasi ilmiah bertaraf internasional.

MASDAR HILMY,GURU BESAR ILMU-ILMU SOSIAL DAN WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA UIN SUNAN AMPEL

– See more at: http://www.kopertis12.or.id/2016/05/19/sengkarut-regulasi-dosen.html#sthash.8CJMSCMM.dpuf

Baca selanjutnya…

Belanja Bantuan Sosial

Maret 16, 2014

Dalam konsep pembangunan daerah, keberadaan penduduk miskin menjadi persoalan sekaligus media untuk mengukur seberapa efektif perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas fungsi-fungsi pemerintahan yang telah dilaksanakan. Data kemiskinan menjadi dasar untuk menyusun strategi pembangunan, sekaligus menjadi tolok ukur pencapaian kinerja dari para politisi yang menjadi kepala daerah (eksekutif) dan perwakilan rakyat (DPRD). Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah adalah penyaluran belanja bantuan sosial (BBS) yang secara sederhana bertujuan untuk menjaga agar masyarakat tidak mengalami krisis sosial atau berkehidupan tidak layak. Baca selanjutnya…

Pengaruh SiLPA terhadap Belanja

Desember 16, 2013
by

Sisa lebih anggaran tahun sebelumnya yang menjadi penerimaan pada tahun berjalan (SiLPA) merupakan sumber penerimaan internal Pemda yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tahun berjalan. Bentuk penggunaan SiLPA ada dua, yakni: (1) untuk melanjutkan kegiatan yang belum selesai dikerjakan pada tahun sebelumnya (luncuran) dan (2) membiayai kegiatan baru yang tidak teranggarkan dalam APBD murni.

  1. Kegiatan Lanjutan. Kegiatan lanjutan atau luncuran dari tahun sebelumnya dilaksanakan pada awal tahun berjalan dengan menggunakan sisa anggaran yang belum habis dengan terlebih dahulu menetapkan DPA-L (Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Lanjutan) pada akhir tahun sebelumnya.
  2. Kegiatan Baru. Dalam perubahan APBD, penambahan kegiatan baru dimungkinkan sepanjang dapat diselesaikan sampai pada akhir tahun anggaran, kecuali dalam keadaan mendesak atau darurat (dengan persyaratan tertentu). Baca selanjutnya…

Belanja Modal dan Perubahan APBD

November 1, 2013
by

Pengertian Belanja Modal

Belanja modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Dalam pemanfaatan aset tetap yang dihasilkan tersebut, ada yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik atau dipakai oleh masyarakat (seperti jalan, jembatan, trotoar, gedung olah raga, stadion, jogging track, halte, dan rambu lalu lintas) dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan oleh publik (seperti gedung kantor pemerintahan). Dalam perspektif kebijakan publik, sebagian besar belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga pada setiap anggaran tahunan jumlahnya semestinya relatif besar.

Namun, tidak selalu belanja modal berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Beberapa proyek fisik menghasilkan output berupa bangunan yang sepenuhnya dinikmati oleh aparatur (birokrasi) atau satuan kerja yang tidak berhubungan langsung dengan fungsi pelayanan publik. Sebagai contoh adalah belanja modal untuk pembangunan kantor Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) atau inspektorat daerah. Oleh karena itu, tidak tepat jika dikatakan bahwa belanja modal adalah belanja publik, atau sebaliknya, belanja publik adalah belanja modal. Pengaktegorian ke dalam belanja publik dan belanja aparatur mengandung bias dari aspek penggunaan makna fungsi (outcome) belanja.

Penganggaran Belanja Modal

Pada prinsipnya alokasi belanja modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan atau masyarakat di daerah bersangkutan. Dalam perspektif penganggaran partisipatif, keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan penting dalam memilih aset tetap yang akan diperoleh dari pelaksanaan anggaran belanja modal. Penyediaan fasilitas publik yang sesuai dengan kebutuhan publik merupakan keniscayaan, bukan suatu pilihan.

Pada kenyataannya, praktik penganggaran belanja modal di pemerintah daerah cenderung bersinggungan dengan korupsi atau pencarian rente (rent-seeking) oleh para pembuat keputusan anggaran (budget actors). Setiap tahapan dalam penganggaran memang memiliki ruang untuk korupsi (Isaksen, 2005), namun korupsi dalam pengadaan aset tetap atau barang modal, terutama yang memiliki spesifikasi khusus, termasuk yang paling sering terjadi (Tanzi, 2001).

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penganggaran belanja modal adalah belanja ikutan setelah aset tetap diperoleh, yakni belanja operasional dan pemeliharaannya aset tetap bersangkutan. Untuk itu, perlu dilakukan penghitungan yang cermat agar nantinya tidak membebani anggaran berupa pengurangan atas alokasi anggaran untuk bidang/sektor lain (trade-off). Dalam ilmu ekonomi, trade-off yang besar akan menghasilkan kebijakan yang tidak optimal.