Peraturan

UNDANG-UNDANG

• UU 17/2003 –Keuangan Negara
• Undang-Undang No 17 Tahun 2007Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
• Undang-Undang 26 Tahun 2007 Penataan Ruang
• UU 25 Tahun 2004Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
• UU Nomor 21 Tahun 2008–Perbankan Syariah :: Penjelasan Klik Disini
• UU No. 20 Tahun 2008-Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
• RUU ttg Keistimewaan Prov. DI Yogyakarta-Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

PERATURAN PEMERINTAH

• PP No.60 Tahun 2008–Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
• PP No.19 Tahun 2008–Kecamatan (penjelasan: klik sini)
  
• PP No. 48 Tahun 2008–Pendanaan Pendidikan
• PP No. 47 Tahun 2008–Wajib Belajar
• PP No. 44 Tahun 2008-Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
• PP No. 42 Tahun 2008-Pengelolaan Sumber Daya Air
• PerPres No. 25 Tahun 2008-Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
• PP No. 39 Tahun 2006 Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
• PP No. 40 Tahun 2006 Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
• PP No. 39 Tahun 2006 Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
• PP Nomor 7 Tahun 2006-Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kesehatan
• PP Nomor 28 Tahun 2006-Perubahan atas PP No.32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
• PP Nomor 26 Tahun 2006-Perubahan Kedua Atas PP No.10 Tahun 1999 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
• PP Nomor 21 Tahun 2006-Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia
• PP Nomor 23 Tahun 2006-Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh
• PP Nomor 22 Tahun 2006-Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri
• PP Nomor 20 Tahun 2006-Irigasi
• PP Nomor 19 Tahun 2006-Perubahan atas PP No.62 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan
• PP Nomor 13 Tahun 2006-Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara RI
• PP Nomor 14 Tahun 2006-Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia
• PP Nomor 18 Tahun 2006-Perubahan atas PP No.69 Tahun 2005 tentang Penetapan Pensiun Pokok PNS dan janda/Dudanya
• PP Nomor 15 Tahun 2006-Perubahan Kelima atas PP No.10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya
• PP Nomor 17 Tahun 2006-Perubahan Kelima atas PP No.14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
• PP Nomor 16 Tahun 2006-Perubahan Kedua atas PP No.34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran RI
• PP Nomor 11 Tahun 2006-Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
• PP Nomor 12 Tahun 2006-Perubahan Ketujuh atas PP No.145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
• PP Nomor 10 Tahun 2006-Penjualan Saham Milik Negara RI pada PT Bank Permata Tbk dan PT Bank Lippo Tbk
• PP Nomor 8 Tahun 2006-Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
• PP Nomor 9 Tahun 2006-Tata Cara Permohonan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
• PP Nomor 8 Tahun 2006-Lampiran PP No.8 Tahun 2006 tanggal 3 April 2006
• PP Nomor 6 Tahun 2006-Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
• PP Nomor 5 Tahun 2006-Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau
• PP Nomor 4 Tahun 2006-Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
• PP Nomor 3 Tahun 2006-Pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang dari Wilayah Kota Kupang ke Wilayah Oelamasi Kabupaten Kupang
• PP Nomor 2 Tahun 2006-Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
• PP Nomor 1 Tahun 2006-Besaran Dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
• PP Nomor 1 Tahun 2006-Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
• PP No.57 Tahun 2005-Hibah Kepada Daerah
• PP Nomor 72 Tahun 2005–Desa
• PP Nomor 73 Tahun 2005–Kelurahan
• PP Nomor 74 Tahun 2005-Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar
• PP Nomor 75 Tahun 2005-Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan HAM
• PP Nomor 76 Tahun 2005-Tata Cara Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi atas Pengelolaan Surat Utang Negara
• PP Nomor 77 Tahun 2005-Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional
• PP Nomor 78 Tahun 2005–Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara
• PP Nomor 79 Tahun 2005-Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
• PP Nomor 80 Tahun 2005-Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu dari Wilayah Kota Palopo ke Wilayah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu
• PP Nomor 65 Tahun 2005-Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
• PP Nomor 66 Tahun 2005-Perubahan Ke Tujuh Atas PP No 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
• PP Nomor 67 Tahun 2005-Perubahan Kedua Atas PP No 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota TNI
• PP Nomor 68 Tahun 2005-Perubahan Kedua Atas PP No 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Kepolisian Negara RI
• PP Nomor 69 Tahun 2005-Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya
• PP Nomor 70 Tahun 2005-Perubahan Ketiga atas PP No 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama
• PP Nomor 71 Tahun 2005-Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama serta Janda/Dudanya
• PP Nomor 63 Tahun 2005-Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK
• PP Nomor 64 Tahun 2005-Perubahaan Keempat Atas PP No 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
• PP Nomor 59 Tahun 2005-Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines
• PP Nomor 61 Tahun 2005-Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia
• PP Nomor 62 Tahun 2005-Jenis Dan tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik
• PP Nomor 54 Tahun 2005-Pinjaman daerah
• PP Nomor 55 Tahun 2005-Dana Perimbangan
• PP Nomor 56 Tahun 2005-Sistem Informasi Keuangan Daerah
• PP Nomor 57 Tahun 2005-Hibah Kepada Daerah
• PP Nomor 58 Tahun 2005-Pengelolaan Keuangan Daerah
• PP Nomor 49 Tahun 2005-Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing
• PP Nomor 50 Tahun 2005-Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
• PP Nomor 51 Tahun 2005-Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas
• PP Nomor 52 Tahun 2005-Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan
• PP Nomor 53 Tahun 2005-Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan tata Tertib DPRD
• [PP Nomor 46 Tahun 2005-Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas Dari Wilayah Kota Lubuk Linggau Ke Wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas
• PP Nomor 47 Tahun 2005-Perubahan Atas PP No 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap
• PP Nomor 48 Tahun 2005-Pengangkatan Renaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil
• PP Nomor 40 Tahun 2005-Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Paten
• [PP Nomor 41 Tahun 2005-Perubahan Keenam Atas PP Nomor 145 Tahun 2004 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
• PP Nomor 42 Tahun 2005-Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Arsip Nasional RI
• PP Nomor 37 Tahun 2005-Perubahan Atas PP Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• PP Nomor 39 Tahun 2005-Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
• PP Nomor 38 Tahun 2005-Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian
• PP Nomor 34 Tahun 2005-Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
• PP Nomor 35 Tahun 2005-Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu
• PP Nomor 36 Tahun 2005-Peraturan Pelaksanaan UU No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
• PP Nomor 32 Tahun 2005-Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan
• PP Nomor 33 Tahun 2005-Tata Cara Privatisasi Perusahaan Persero (Persero)
• PP Nomor 31 Tahun 2005-Perubahan Atas PP Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara
• PP Nomor 29 Tahun 2005-Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
• PP Nomor 30 Tahun 2005-Perubahan Atas PP Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
• PP Nomor 28 Tahun 2005-Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika
• PP Nomor 26 Tahun 2005-Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Penerbangan Internasional
• PP Nomor 25 Tahun 2005-Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerimaan Pensiun/Tunjangan
• PP Nomor 23 Tahun 2005-Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
• PP Nomor 24 Tahun 2005-Standar Akuntansi Pemerintahan
• PP Nomor 22 Tahun 2005-Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
• PP Nomor 20 Tahun 2005-Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Litbang Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
• PP Nomor 21 Tahun 2005-Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
• PP Nomor 19 Tahun 2005-Standar Nasional Pendidikan
• PP Nomor 18 Tahun 2005-Perubahan Atas PP No 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian
• PP Nomor 17 Tahun 2005-Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
• PP Nomor 14 Tahun 2005-Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
• PP Nomor 15 Tahun 2005-Jalan Tol
• PP Nomor 16 Tahun 2005-Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
• PP Nomor 9 Tahun 2005-Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta
• PP Nomor 12 Tahun 2005-Lembaga Penyiaran Publik RRI
• PP Nomor 13 Tahun 2005-Lembaga Penyiaran Publik TVRI
• PP Nomor 8 Tahun 2005-Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit
• PP Nomor 7 Tahun 2005-Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Merek
• PP Nomor 6 Tahun 2005-Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
• PP Nomor 5 Tahun 2005-Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Persero (Persero) Di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan
• PP Nomor 4 Tahun 2005-Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
• PP Nomor 3 Tahun 2005-Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
• PP Nomor 2 Tahun 2005-Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

PERMENDAGRI

Permendagri No.55/2008 – Penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara.

Permendagri No.25/2009 – Pedoman penyusunan APBD TA 2010.