Menanti Reformasi Sepenuh Hati

Sutta Dharmasaputra

Pada pengujung tahun 2008, bangsa ini dihebohkan dengan lahirnya UU Pornografi yang langsung ditolak tiga provinsi. Belum pernah terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhir tahun 2009, ”ayat tembakau” dalam UU Kesehatan juga hilang misterius. Tahun 2010 entah apa lagi?

Sejarah Daerah dan Suku Gayo

Catatan Otto Syamsuddin Ishak di Facebook

Pada jaman dahulu kala ketika dunia ini masih diliputi lautan yang mahaluas, dan daratan masih ditumbuhi tumbuhan jarum, hiduplah di negeri Rum dua bersaudara. Si abang sebagai rakyat jelata, mempunyai tujuh orang putra, sedang adiknya sebagai seorang raja, mempunyai tujuh orang putri.

Kapasitas Anggota Parlemen (Perempuan)

R Valentina Sagala

Jumlah anggota DPR perempuan hasil pemilu legislatif 2009 diperkirakan meningkat (Kompas, 18/5). Jawa Barat termasuk “daerah pengirim” sejumlah perempuan masuk DPR. Ingrid Tansil, artis dan istri Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan, diprediksi lolos ke Senayan dari daerah pemilihan Jabar.

Perempuan di Parlemen, Mana Suara Anda?

Umi Kulsum dan Ignatius Kristanto

Dua bulan sudah berlalu, tetapi ibarat mesin, mereka belum ”panas” juga. Padahal, jumlah mereka naik signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ada apa dengan mereka?

Izinkan Luna Jadi Manusia

Budi Suwarna

Mari sejenak membayangkan Luna Maya kecil dengan kaki berlepotan lumpur karena sering main di sawah. Mari bayangkan Luna mengejar layang-layang di sebuah kampung di Bali.

Manajemen Kinerja Birokrasi

Subur Tjahjono

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan menilai Departemen Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan cukup baik melaksanakan proyek percontohan reformasi birokrasi.

Banyak Mobil Mewah dan Reformasi Birokrasi di Kejaksaan

Dalam tempo sepekan, Jaksa Agung Hendarman Supandji mengeluarkan pernyataan yang berhubungan erat dengan reformasi birokrasi di kejaksaan. Pada 9 Desember, bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Hendarman di Kejaksaan Agung mengatakan, remunerasi akan diberikan kepada jaksa dan pegawai kejaksaan per Januari 2010. Dengan catatan, sejak itu kinerja kejaksaan harus bagus, bersih, serta tidak ada korupsi, kolusi dan nepotisme.

Reformasi Birokrasi = Remunerasi?

Susana Rita Kumalasanti

Pada 10 Desember 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Mahkamah Agung. Presiden kala itu secara tegas menyatakan dukungannya terhadap reformasi birokrasi di jajaran pengadilan.

Rendahnya Serapan APBA: Apa Akar Masalahnya?

(Tanggapan untuk T. Surya Darma)

Oleh Syukriy Abdullah[1]

Daya serap anggaran merupakan tolok ukur kinerja finansial pemerintah daerah, sekaligus menggambarkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah. Tulisan saudara T. Surya Darma di harian Serambi Indobesia (21/12/2009) menyiratkan kekuatiran bahwa ketidakmampuan pemerintah Aceh merealisasikan limpahan sumberdaya (baca: dana) yang dimilikinya, khususnya dari alokasi untuk otonomi khusus (Otsus), merupakan gambaran bahwa pembangunan yang dilaksanakan bukanlah berdasarkan kebutuhan rakyat.

Serapan Anggaran, Jauh Panggang Dari Api

Wesli MT

ANGGARAN besar seakan-akan  variable utama dalam membangun. Indikator pembangunan pun seakan-akan hanya diukur dari seberapa besar serapan anggaran oleh masing-masing SKPD yang menggambarkan serapan anggaran Pemerintah Daerah. Jika anggaran besar maka pembangunan dapat dilakkan dengan hasil besar pula.  Kenyataannya saat ini, setelah Aceh punya anggaran “wah” namun tak mampu memanfaatkan dan menghasilkan pembangnan signifikan.

Langkah Mundur Penegakan Good Corporate Governance di BUMN

Aria Bima (Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan)

Sebagai koreksi atas penyimpangan Orde Baru, maka salah satu tuntutan rakyat yang disuarakan Gerakan Reformasi 1998 ialah ditegakkannya pemerintahan yang baik dan bersih dari segala pencemaran korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Amanat rakyat inilah yang kemudian dituangkan oleh MPR dalam bentuk ketetapan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN. Amanat ini kemudian ditindaklanjuti Presiden Megawati Soekarnoputeri waktu itu, antara lain dengan Keppres No. 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keppres ini tanpa kecuali juga berlaku bagi kalangan BUMN.

Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN tidak Mengikuti Keppres 80/2003

Pengadaan barang dan jasa oleh BUMN tidak perlu melalui tender seperti yang disyaratkan dalam Keputusan Presiden No.80/2003 (Keppres 80). Hal ini dinyatakan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan A Djalil pada tanggal 8 Maret 2008 di Jakarta, menanggapi terbitnya surat edaran dari Kantor Kementerian Negara BUMN, yakni Surat Edaran Menteri BUMN Nomor S-298/S.MBU/2007, yang menyebutkan bahwa tender pengadaan barang dan jasa BUMN tidak memiliki keterikatan dengan Keppres No 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.