Fungsi Perbendaharaan di SKPD

Fungsi perbendaharaan di SKPD merupakan bagian tak terpisahkan dari “reformasi” pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Permendagri No.13/2006. Pengaturan lebih jauh tentang fungsi perbendaharaan ini ditetapkan dalam Permendagri No.55/2008.

Penyusunan APBD 2010 dan Anggota DPRD Baru

Ada yang menarik dalam isu “Penyusunan APBD tahun anggaran 2010″. Jika dikategorikan dalam skala urgensi, makanya isu ini sebenarnya termasuk dalam level “sangat penting”. Kedua isu tersebutberkaitan dengan UU No.27/2009 dan keanggotaan DPRD yang baru hasil Pemilu 9 April 2009.

Logika Korupsi

Mufid A. Busyairi

Anggota Tim Peningkatan Kinerja DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Memelihara kemuliaan diri untuk terhindar dari korupsi dalam sebuah iklim yang korup bukanlah perkara sederhana. Pesona uang membuat orang terancam lupa. Lupa menanyakan asal-usulnya, lupa kapasitas yang dimiliki, lupa integritas yang dibangun, dan lupa bahwa ada masa ketika lidah tak bisa berdusta. Semaju-majunya zaman, selera orang terhadap uang tak pernah berubah. Mereka yang hidup dalam pemberhalaan komoditas bahkan tambah parah. Makin kreatif cara mendapatkannya, tapi makin minus keberadabannya.

SNA 12 Palembang dan Riset Akuntansi Sektor Publik

Pelaksanaan SNA ke-12 Palembang telah selesai. Dalam acara penutupan, Ibu Khomsiyah dari Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI-KAPd) telah pula menyebutkan empat makalah terbaik, yang ditulis oleh dosen/peneliti dari empat universitas, yakni Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Brawijaya (Unibraw), dan Universitas Mercu Buana (UMB).

Simposium Nasional Akuntansi (SNA) ke-12 Palembang

Simposium Nasional Akuntansi (SNA) ke-12 Palembang berakhir sudah. Penutupan event ini dilaksanakan pada hari Jumat, 6 November 2009. Ada beberapa hal penting yang patut dicatat dalam acara penutupan SNA kali ini, diantaranya:

1. Pengumuman makalah terbaik (the best paper).
2. Tuan rumah SNA ke-13 tahun 2010.
3. Adanya door-price bagi pemakalah dan peserta.
4. Pengakuan atas kesuksesan penyelenggaraan.

Gerbang menuju Pemakzulan?

Saldi Isra

SKANDAL ‘cicak’ melawan ‘buaya’ sedang memasuki babak baru. Titik paling jelas penanda perubahan itu: penahanan dua orang Wakil Ketua (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah pertengahan minggu lalu. Begitu penahanan dilakukan, masyarakat memperlihatkan ‘kemarahan’ yang, bisa jadi, tidak diperhitungkan secara akurat oleh kepolisian. Bahkan, pernyataan Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Inspektur Jenderal Dikdik Mulyana akan mempertanggungjawabkan penahanan itu di muka Tuhan sama sekali tidak mampu menghambat dan menghentikan gerak laju perlawanan masyarakat.

Tukang Sapu Kontroversial

Dewan Perwakilan Rakyat semalam memilih pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru. Secara mengejutkan, nama yang terpilih sebagai pemimpin KPK adalah Antasari Azhar, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Saat memimpin Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, ia pernah disorot karena lamban melakukan eksekusi sehingga Tommy Soeharto bisa menghilang. Ia juga mengakui pernah menerima parsel–padahal komisi ini periode 2004-2007 melarang pejabat menerima parsel.

Desentralisasi Asimetris di NAD, Papua dan DIY

Dua pertanyaan harus diajukan. Adakah otoritas baru yang dimiliki Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Papua, dan DI Yogyakarta (DIY) pasca pergulatan status otonomi khusus, dan status istimewa di era reformasi, telah mendorong kemajuan masyarakat? Bagaimanakah implementasi perjalanan kebangsaan dari sentralisasi ke desentralisasi; adakah tetap menguatkan harapan kehidupan berbangsa, atau justru sebaliknya?

Kriminalisasi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku tidak mengerti istilah ‘kriminalisasi’. Istilah ini belakangan sering muncul dalam pemberitaan media massa, khususnya terkait sinyalemen yang menyudutkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu, Presiden meminta agar semua pihak berhati-hati dalam menggunakan istilah tersebut. ”Hati-hati menggunakan istilah kriminalisasi KPK. Yang saya tahu adalah kriminalisasi pers,” kata SBY

Rekayasa

Putu Setia

Pada penutupan “Bulan Bahasa” kemarin, saya didapuk untuk memberi ceramah tentang bahasa Indonesia di hadapan pelajar sekolah menengah. Saya meminta para pelajar menentukan sendiri tema apa yang akan didiskusikan. “Saya ingin dibahas kata ‘rekayasa’. Alasannya, kata itu ada unsur positif dan negatifnya,” kata seorang siswa.

Pemerintah dari Aceh sampai Papua Terjerat

Korupsi menyebar merata di wilayah negara ini, dari Aceh hingga Papua. Kasus korupsi yang muncul tak hanya menjerat sejumlah penyelenggara negara, tetapi juga menghambat penyejahteraan rakyat. Korupsi pun menimbulkan gejolak di daerah.

Rasa Keadilan Masyarakat

Bagaimanakah ujung dari drama penyangkaan kemudian penahanan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah? Kedua wakil ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini oleh polisi dijadikan tersangka dugaan kasus penyalahgunaan wewenang, terkait penerbitan surat pengajuan dan pencabutan pencekalan terhadap pengusaha Anggoro Widjojo dan Djoko Tjandra. Bibit dan Chandra kini ditahan di tahanan Markas Brigade Mobil Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.