Peraturan Perundangan yang Berlaku di Daerah: Apakah Permendagri yang Dipakai oleh SKPD?

Pelaksanaan otonomi daerah sampai saat ini masih dalam proses belajar. Hal ini dapat dilihat dari “keberanian” Daerah dalam melaksanakan kewenangan dalam keotonomian yang telah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 angka6 UU Nomor 32/2004 menyatakan bahwa Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penilaian Kinerja Keuangan Daerah

Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah (Pemda) sangat berbeda dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan. Selain berbasis anggaran, keuangan Pemda tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba (profits atau net income), meskipun ada sebutan surplus atau defisit untuk selisih antara pendapatan dan belanja. Surplus/defisit menunjukkan sebuah “muara” dari “komitmen” atau “kesepakatan” antara eksekutif (kepala daerah dan jajarannya) dengan legislatif (DPRD) dalam satu tahun anggaran, yang di hulunya sendiri sudah dihiasi dengan berbagai asumsi ddan “kompensasi”.

TAP MPR Dihidupkan Kembali

Melalui sidang paripurna, Jumat (22/7), DPR memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Undang-Undang. Salah satu substansi perubahan dalam RUU tersebut adalah kembali dicantumkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Krisis Global dan RAPBN 2012

Anggito Abimanyu

Sinyal kembalinya krisis global sudah di depan mata. Setelah Lembaga Pemeringkat S&P menurunkan peringkat utang AAA milik Amerika Serikat, publik juga waswas terhadap data indeks industri dan angka pengangguran akhir Agustus. Bahkan, pasar saham berguguran sejak akhir Juli.

Informasi Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT di Jawa Tengah Tahun 2011

A. Dasar Pelaksanaan Program BOS

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 37/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011.
2. Peraturan Menteri Keuangan nomor 247/PMK.07/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara BOS bagi Pemda Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011.
3. Surat Edaran Bersama Mendagri dan Mendiknas nomor 900/5106/SJ/2010 dan nomor 02/XII/ SEB/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan BOS dalam APBD Tahun Anggaran 2011.

Penyusunan APBD 2012: Apa yang Baru?

Salah satu hal baru yang muncul dalam Permendagri No.22/2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2012 adalah substansi perubahan kedua atas Permendagri No.13/2006 yang dijabarkan dalam Permendagri No.21/2011. Ada 5 hal yang menjadi isu utama dalam Permendagri No.21/2011 tersebut, yakni:

1. Pengalihan dana BOS dari APBN ke APBD.
2. Masalah pendanaan untuk tanggap darurat.
3. Pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Perubahan atas Keppres 80/2003.
5. Tahun jamak (multi-years).

Calo Anggaran di Parlemen

ISU calo anggaran di DPR selama ini bagaikan angin, terasa ada, tapi tak tampak. Kini faktanya semakin terkuak setelah anggota Badan Anggaran DPR Wa Ode Nurhayati membuka kebusukan para koleganya.

Wa Ode Nurhayati membeberkan bahwa hampir semua anggota Badan Anggaran DPR mengutip 7%-15% dari anggaran yang dialokasikan untuk perubahan alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) dalam APBN 2011. Dari dana untuk daerah itu, menurut Wa Ode Nurhayati, anggota DPR mendapat Rp200 juta hingga Rp500 juta.

Otonomi Daerah yang Memabukkan

DAERAH pemekaran baru yang tumbuh subur sejak reformasi benar-benar memabukkan. Mabuk karena semangat pemekaran yang tidak tertahankan. Sekarang, negara mabuk karena ternyata mayoritas daerah otonomi baru yang hadir dalam kurun 1999-2009 gagal.

Cerita Jeruk Ponkam

 Ketika naik kereta api ekonomi rute Tanah Abang-Serpong, begitu banyak barang ditawarkan oleh pedagang kaki lima. Salah satunya adalah jeruk ponkam, jeruk impor dari China. Dengan merogoh kocek Rp 5.000 kita bisa mendapatkan tujuh jeruk ponkam. Di supermarket, jeruk tersebut biasa dijual seharga Rp 10.000-Rp 12.000 per kilogram.

Kartini dan Nasionalisme Kita

Dandhy Dwi Laksono

Raden Ajeng Kartini di Jepara jangan-jangan tak mengenal Cut Nyak Dien sebaik dia mengenal Booij-Boissevain, Van Zeggelen, atau Estelle Zeehandellar; sahabat pena tempatnya bercerita tentang diskriminasi yang dialami perempuan Jawa.

Perempuan Aceh dan Kenapa Kartini?

Ingat, Kartini adalah simbol kebangkitan perempuan Indonesia. Sementara di Aceh, perempuan tak perlu simbol itu, karena perempuan di sini sejak lama tak pernah tidur, artinya tak perlu bangkit.

Selalu saja saban peringatan Hari Kartini, 21 April, saya sering diajukan tanya oleh rekan di Aceh, kenapa Kartini punya hari yang dikenang sepanjang abad. Sementara ratu-ratu dan pahlawan perempuan Aceh yang terkenal seantero dunia, lupa dikenang bahkan oleh kerabatnya sendiri.

Inovasi Populis dari Solo

Sonya Hellen Sinombor

Sekitar lima tahun silam, saat masih kerja serabutan, Sartono (42), warga Kampung Priyobadan, RT 1 RW 4 Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Solo, Jawa Tengah, selalu pusing mencari biaya pengobatan jika anak sulung dan putri kembarnya sakit.