Menikmati Pajak di Negeri Sakura

Kompas (Kamis, 9 Juli 2009)

Di Jepang, orang yang membayar pajak bisa kecanduan. Mekanisme self assessment atau pelaporan dari wajib pajak atas beban pajak yang harus ditanggungnya pun benar-benar berjalan tanpa beban. Itu gambaran ideal yang kini tengah dinanti di Indonesia.

Presiden Bangsa Indonesia

Oleh Heru Nugroho (Kompas, Kamis 9 Juli 2009)

Setelah pemilu 8 Juli 2009, masyarakat Indonesia akan segera memiliki kepala pemerintahan yang baru dari hasil pertarungan tiga pasangan kandidat, Megawati-Prabowo, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, dan Jusuf Kalla-Wiranto. Siapa pun yang akan menjadi pemenang wajib mengemban dan mengimplementasikan amanat rakyat atas harapan mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dari keadaan sekarang.

Lima Tahun Disclaimer

Editorial Media Indonesia (19 Juni 2009)

Sebodoh-bodohnya keledai, kata orang bijak, tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama untuk yang kedua kali. Bagaimana dengan laporan keuangan pemerintah?

12 Kejanggalan Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2008

JAKARTA. Badan pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa hal signifikan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2008. Berikut rinciannya:

1. Penerimaan perpajakan tidak terekonsiliasi senilai Rp3,4 triliun tercatat di sistem akuntansi umum, tetapi tidak tercatat di sistem akuntansi instansi.

BPK: Kualitas Laporan Keuangan Daerah Makin Memburuk

Sumber: Siaran Pers BPK-RI

Jakarta, Senin (18 Mei 2009) – Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2008 menyimpulkan bahwa perkembangan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2004 sampai dengan 2007 menunjukkan kualitas yang semakin memburuk. Persentase LKPD yang informasi keuangannya tidak dapat diandalkan oleh para pengguna laporan keuangan semakin banyak, dan sebaliknya, persentase LKPD yang informasi keuangannya dapat diandalkan semakin sedikit. Demikian disampaikan Ketua BPK RI, Anwar Nasution, dalam penyerahan Buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2008 kepada DPD RI, di Gedung Nusantara V DPR RI, Jakarta, hari ini.

Bukan-Jawa

Goenawan Mohamad (Tempo – Senin, 01 Juni 2009)
Karena kau bukan orang Jawa,” kata orang itu kepada saya dengan senyum mengasihani. ”Karena itu kau tak mengerti….”

Irwandi Yusuf: “Dana Kerja Gubernur Tetap Dipertanggungjawabkan”

Serambinews, 2 Juni 2009.

BANDA ACEH – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menegaskan, dana kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang telah dialokasikan dalam APBA 2009 sebesar Rp 68 miliar, tetap akan dipertanggungjawabkan secara transparan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Aceh itu sehubungan dengan satu surat yang ditujukannya kepada Mendagri, pada 22 Desember 2008 lalu, terkait penyediaan dana kerja bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah. “Sampai kemarin, jumlah dana yang digunakan belum mencapai Rp 1 Miliar,” tegasnya kepada Serambi, di Banda Aceh, Senin (1/6).

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf: “Saya tak Tahan Lagi”

Serambinews, 2 Juni 2009.

MENGENAKAN setelan jas dengan kombinasi kemeja putih dan dasi motif bunga-bunga dominan merah, Irwandi, sang Gubernur Aceh tampak bersahaja dan terkesan hati-hati dalam berbicara. “Hari-hari ke depan saya pastikan semakin banyak warga yang menyerbu saya, baik ke rumah maupun ke kantor untuk minta bantuan (uang), karena membaca berita ini,” kata Irwandi sambil memperlihatkan headline Serambi edisi Senin, 1 Juni 2009 berjudul: Gubernur Minta Dana Kerjanya Rp 68 M tak Diaudit KPK.

Kasus Prita Mulyasari – Apa yang harus kita lakukan?

Berikut ini adalah surat pembaca saudari Prita Mulyasari di Detik.com yang membawa dia masuk penjara. Sebuah ironi di negara yang mengaku memiliki Presiden yang bijaksana, negawaran, dan diagung-agungkan partai politik pengusungnya. Di mana peran pemerintah untuk mengayomi rakyatnya? Di mana para politisi yang katanya akan membela konstituennya? Beberapa blog (misalnya: ndorokakung, tikabanget, masoglek, dan mahasiswa STAN) dan Facebook mengulas masalah ini dengan isu utama: bagaimana membela konsumen yang lemah.

Surati Mendagri: Gubernur Minta Dana Kerjanya Rp 68 M tak Diaudit BPK

*Diperintah Bikin Pakta Integritas

Serambinews.com 1 Juni 2009.

BANDA ACEH – Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam sepekan terakhir dikejutkan dan ramai memperbincangkan surat permintaan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, kepada Mendagri yang sebagian isinya dinilai aneh alias tak lazim. Dalam surat itu Irwandi meminta diberi dispensasi dan keluwesan menggunakan dana kerja Gubernur Aceh yang telah teralokasi dalam APBA 2009 senilai Rp 68 miliar dari Rp 70 miliar yang diusulnya.

Surat Buat Bupati Pidie

Oleh: Dr. Phil. H. Munawar A. Djalil (Serambinews.com – 30 Mei 2009)

SURAT ini saya tulis atas permintaan rakan-rakan sesama pegawai negeri. Kami ketika membaca sebari kalimat yang dilontarkan Bupati Pidie, agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkab Pidie yang mengadu ke media karena gaji belum dibayar untuk mundur sebagai PNS (Serambi Indonesia, 17 Mei 2009). Pernyataan itu disampaikan pada peresmian sistem pelayanan informasi masyarakat Pidie di Op-room kantor Bupati. Itulah yang membuat kami tertegun.

Penetapan APBD 2009 Tanpa Harus Tunggu Pemeriksaan APBD 2008

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – RI 06/02/2009 – 17:11

Akhir-akhir ini muncul pemberitaan di media massa yang menyebutkan bahwa keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) Tahun Anggaran 2009 dikarenakan Pemerintah Daerah (Pemda) harus menunggu perhitungan final APBD TA 2008 dan harus menunggu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai melakukan pemeriksaan atas APBD TA 2008. Bahkan ada kutipan dari pejabat pemerintah daerah yang menyatakan hal tersebut secara terbuka di media massa.