Skip to content

Penelitian

Halaman ini mendiskusikan masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian dan kajian dalam lingkup topik keuangan daerah. Bagi mahasiswa, melaksanakan penelitian merupakan sebuah kewajiban untuk menyusun skripsi, tesis, atau disertasi. Ketika dalam satu dekade terakhir isu pengelolaan keuangan daerah menjadi suatu bidang kajian yang sangat menarik, maka di lingkungan perguruan tinggipun muncul hasrat dan keinginan untuk menggali lebih jauh apa, bagaimana, dan mengapa pengelolaan keuangan daerah dalam persepektif keilmuan. Artinya, penelitian tentang keuangan daerah kian berkembang dan menantang….

Lingkup keuangan daerah cukup luas. Mulai dari perencanaan suatu tahun anggaran sampai perencanaan tahun-tahun anggaran berikutnya, melalui tahapan penyusunan kebijakan, prioritas dan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan (pengadministrasian), akuntansi dan pelaporan keuangan, dan pengawasan. PKD adalah sebuah proses yang tidak pernah putus. Lalu, di posisi mana dapat dilakukan penelitian? Apa yang akan dijadikan objek, data, sampel, responden, dan variabel penelitian?

Diskusi dengan Mahasiswa MAKSI

Bertempat di gedung FKIP UNS, pada hari Sabtu (16/8/2008) saya berdiskusi dengan 20an orang rekan-rekan mahasiswa Magister Akuntansi (MAKSI) UNS tentang penelitian akuntansi sektor publik (ASP). Saya menceritakan pengalaman, pencarian ide, dan pelaksanaan penelitian di sektor publik, khususnya pemerintahan daerah (slide presentasi silahkan donlod di sini, contoh paper donlod di sini). Ide penelitian, trik memperoleh referensi, dan strategi melakukan riset di sektor publik (terutama penganggaran dan akuntansi pemerintahan) dibutuhkan untuk persiapan menyusun tesis.

Berikut ini beberapa permasalahan yang mereka hadapi (saya kira dihadapi oleh semua rekan-rekan mahasiswa yang akan atau sedang menyusun skripsi, tesis, disertasi):

  1. Ketiadaan atau kesulitan dalam memperoleh referensi. Beberapa referensi yang sangat dibutuhkan kadangkala sulit didapat karena perkembangan akuntansi sektor publik/pemerintahan di Indonesia masih baru. Riset-riset yang telah ada, misalnya yang dipresentasikan dalam Simposium Nasional Akuntansi (SNA) atau diterbitkan dalam jurnal lokal, masih jarang yang secara teori dan metodologis layak dikategorikan sebagai penelitian yang baik. Buku-buku (berupa readings atau handbook) dan jurnal-jurnal asing masih sulit didapat, dan kalaupun bisa dibeli lewat internet (pakai kartu kredit) harganya relatif mahal untuk ukuran saku mahasiswa Indonesia.
  2. Sulit menemukan topik atau judul yang doable. Ini persoalan klasik, terutama jika kita jarang membaca artikel ilmiah atau membuka internet. Khusus di internet, sangat banyak situs yang menyediakan paper gratis tentang riset terkait akuntansi sektor publik. Misalnya NBER (www.nber.org), Social Science Research Network/SSRN (www.ssrn.com), dan IDEAS (http://ideas.repec.org). Nah, untuk isu-isu terbaru, idenya bisa diambil dari paper yang belum diterbitkan di jurnal internasional, tapi sudah diupload di situs-situs ini. Pengalaman secara teknis, misalnya pernah bekerja di Pemda atau menjadi partner Pemda dalam pengelolaan keuangan daerah akan sangat membantu pencarian ide ini.
  3. Adanya permintaan atau persyaratan dari dosen/pengelola program magister bahwa setiap proposal tesis harus menggunakan referensi asing dalam jumlah tertentu (misalnya minimal 5 artikel published). Ini kebijakan yang menggelikan, tapi perlu juga diapresiasi. Untuk riset tentang penganggaran dan akuntansi keuangan daerah di Indonesia, penggunaan referensi asing kemungkinan besar tidak cocok mengingat adanya perbedaan dalam regulasi dan aturan main. Tapi, artikel asing bisa digunakan untuk menggali teori dasar yang memang universal, misalnya teori keagenan (agency theory), stakeholder theory, teori motivasi, teori pembuatan keputusan, teori kebijakan dan administrasi publik, dsb. Barangkali tujuan dari kebijakan menggunakan referensi berbahasa Inggris ini untuk mendorong para mahasiswa membaca sehingga bisa meningkatkan TOEFLnya…
  4. Ketiadaan teman diskusi… Kalau ini masalahnya, mari kita berdiskusi! Mari sama-sama belajar! Mari sama-sama berbagi! Beberapa teman yang concern dengan akuntansi sektor publik membuat situs atau blog yang bisa dijadikan ajang diskusi, berdebat, dan tukar-menukar informasi. Misalnya saja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (www.ksap.org ), Badan Pemeriksa Keuangan (www.bpk.go.id), BPKP (www.bpkp.go.id), Departemen Keuangan (www.bppk.depkeu.go.id), Agus Imam Sonhaji – Praktisi di Pemerintah Kota Surabaya (http://aisonhaji.wordpress.com), Pepie Diptyana – STIE Perbanas Surabaya (http://pepiediptyana.wordpress.com), dll.

Beberapa Referensi Penting

Berikut saya lampirkan beberapa referensi penting yang bisa menjadi starting point untuk memahami teori/konsep yang melandasi penelitian di sektor publik, khususnya di pemerintahan daerah. Referensi saya upload di internet dengan “menumpang” di RAPIDSHARE. Silahkan didonlod, gratis! (Hehhehe… semoga tidak disalahgunakan atau dikomersilkan).

  1. Khan, Aman et al. 2002. Budget Theory in the Public Sector. London: Quorum Books. (Silahkan donlod di sini).
  2. Anwar Shah. 2007. Local Public Financial Management. Washington, DC: World Bank. (Silahkan donlod di sini).
  3. Anwar Shah. 2007. Local Budgeting. Washington, DC: World Bank. (Silahkan donlod di sini).
  4. Anwar Shah. 2007. Budgeting and Budgetary Institutions. Washington, DC: World Bank. (Silahkan donlod di sini).
  5. John T. Zietlow. 2007. Financial management for nonprofit organizations: policies and procedures. John Wiley & Sons, Inc. (Silahkan donlod di sini).
  6. IFAC. 2006. Handbook of International Public Sector Accounting Standards Board Pronouncements. New York: IFAC. (Silahkan donlod di sini).
  7. Richard Allen. 2003. Assessing and Reforming Public Financial Management: A New Approach. Washington, DC: World Bank. (Silahkan donlod di sini).
  8. Jody Blazek. 2008. Nonprofit Financial Planning Made Easy. John Wiley & Sons, Inc. (Silahkan donlod di sini).
  9. Handbook of Budgeting and Accounting (Silahkan donlod di sini).
  10. A Dictionary of Civil Society Philanthropy and the Non-Profit Sector. (Silahkan donlod di sini).
  11. Hancock.2006.Doing case study research – a practical guide for beginning researchers. (Silahkan donlod di sini).
  12. Norris (2008) E-Government: Research, Policy, and Management. (Silahkan donlod di sini).
  13. Buchanan (1999) Public Finance in Democratic Process. (Silahkan donlod di sini).
  14. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). (Silahkan Donlod di sini).

Untuk mendukung metodologi penelitian, disain kuisioner, dan analisis statistiknya, dapat didonlod buku-buku berikut ini:

  1. Smith (2003) Research Methods in Accounting. Sage. (Silahkan donlod di sini).
  2. The Real Life Guide to Accounting Research-A Behind the Scenes View of Using Qualitative Research. (Silahkan donlod di sini).
  3. Hancock. 2006. Doing case study research-A practical guide for beginning researchers. (Silahkan donlod di sini).
  4. Bowling-Handbook of Health Research Methods: Investigation Measurement and Analysis. (Silahkan donlod di sini).
  5. Darlington (2002) Qualitative Research in Practice-Stories from the Field. (Silahkan donlod di sini).
  6. Allen (2002) Qualitative Research in Practice. (Silahkan donlod di sini).
  7. Mack.2005.Qualitative Research Methods-A Data Collector’s Field Guide. (Silahkan donlod di sini).
  8. Yin (2003) Case study research (3rd edition). (Silahkan donlod di sini).
  9. Analysis of Survey Data. (Silahkan donlod di sini).
  10. Chaudhuri (2005) Survey sampling theory and methods.(Silahkan donlod di sini).
  11. Brace (2004) Questionnaire Design: How to Plan Structure Write. (Silahkan donlod di sini).
  12. Asking Questions: The Definitive Guide to Questionnaire Design. (Silahkan donlod di sini).
  13. Statistics for Research (Wiley). (Silahkan donlod di sini).
  14. Hardle. 1994. Applied Nonparametric Regression. (Silahkan donlod di sini).
  15. Understanding Regression Analysis: An Introductory Guide. (Silahkan donlod di sini).
  16. Hosmer. Applied Logistic Regression. (Silahkan donlod di sini).
  17. Huber. Robust Statistics. (Silahkan donlod di sini).
  18. Gujarati. Basic Econometrics. (Silahkan donlod di sini).
  19. Bayesian Econometrics. (Silahkan donlod di sini).
  20. Encyclopedia of Measurement and Statistics. (Silahkan donlod di sini).
  21. Handbooks of Econometrics (Silahkan donlod: Volume 6A dan 6B).

Untuk referensi lain, seperti jurnal, buku, dan materi pelatihan, silahkan masuk ke Halaman Referensi.

Catatan: Proses donlod melalui RAPIDSHARE dapat dilakukan dengan memilih FREE (jika tidak berlangganan) atau PREMIUM (jika berlangganan). Jika memilih FREE, maka proses donlod lebih dari satu kali biasanya membutuhkan waktu jeda sampai beberapa menit baru boleh mendonlod lagi. Jika links di atas tidak berfungsi, silahkan menyampaikan ke email: syukriya@gmail.com atau syukriy_abdullah@yahoo.com.

Beberapa Isu dan Ide Penelitian dalam Perspektif Keagenan (Agency Theory)

Lingkup keuangan daerah (PP 58/2005) mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Namun, fokus utama selama ini ada pada dua isu: penganggaran dan akuntansi, baik untuk peningkatan pengetahuan dan ketrampilan maupun penelitian. Dalam perspektif keagenan (agency theory), kontrak-kontrak terjadi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam PKD tsb. Masalah-masalah keagenan yang timbul, baik berupa adverse selection (terjadi saat pre-contract) maupun moral hazard (terjadi saat post-contract), terjadi pada semua tahapan PKD.

Saya mencoba memetakan persoalan keagenan tersebut dengan disisipi beberapa ide yang saya kira berpeluang dijadikan isu atau masalah penelitian. (Mohon tambahan dan koreksi dari rekan-rekan pembaca jika ada yang kurang atau salah).

1. Penganggaran Daerah

Anggaran adalah rencana keuangan. Rencana keuangan Pemda adalah APBD, yang isinya rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Yang namanya rencana, tentu tidak pasti, tentu ada asumsi-asumsi. Pengalokasian sumberdaya dalam bentuk belanja berupa kegiatan/program dilakukan melalui proses pembuatan keputusan yang cukup rumit, yang sarat dengan kepentingan-kepentingan. Ada masalah politis ketika berbicara prioritas alokasi dan masalah ekonomi ketika bicara sumber pendanaannya.

Bagaimana keputusan pengalokasian anggaran dibuat? Secara normatif ada tahapan-tahapan yang diikuti, yakni (1) penyusunan rencana kerja atau RKPD; (2) penyusunan kebijakan anggaran atau KUA; (3) penyusunan prioritas dan plafon/pagu atau PPAS; (4) penentuan secara rinci penggunaan sumberdaya ke dalam rincian objek belanja atau RKPA-SKPD; dan (5) penetapan ke dalam bentuk Perda APBD. Khusus tahap 2, 3, dan 5 melibatkan lembaga legislatif (DPRD) sehingga lebih kompleks dan sarat kepentingan politik.

Dalam proses penyusunan anggaran, hubungan keagenan (principal-agent relationship) terjadi antara pengusul anggaran dengan yang mensahkan (menerima) usulan anggaran. Secara berjenjang, tingkatan hubungan keagenan di Pemerintahan Daeah adalah sebagai berikut:

  • Hubungan Masyarakat Pemilih (Voters) – Legislatif. Para anggota DPRD selaku legislatif dipilih oleh masyarakat (voters) untuk mewakili kepentingan mereka di pemerintahan. Legislatif diberi kewenangan untuk terlibat dalam penentuan alokasi sumberdaya di APBD atas nama masyarakat. Keputusan pengalokasian yang dibuat oleh DPRD mestinya untuk kepentingan voters.
  • Hubungan Legislatif-Eksekutif. Pada level tertinggi, hubungan keagenan terjadi antara eksekutif (pengusul) dengan legislator (pengesah). Eksekutif (gubernur, bupati, walikota) adalah agent dan legislator (DPRD) adalah principal.
  • Level berikutnya adalah antara hubungan Tim Anggaran Pemda (TAPD)-Kepala Daerah. TAPD adalah sebuah tim yang dibentuk untuk melaksanakan “tugas khusus”: menyusun anggaran daerah (APBD). Penugasan dari kepala daerah kepada anggota TAPD pada dasarnya merupakan satu bentuk pendelegasian dari principal (kepala daerah) kepada agent (anggota TAPD).
  • Hubungan antara Kepala SKPD – TAPD. Kepala SKPD berkedudukan sebagai pengguna anggaran (PA), yakni pejabat yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan Tupoksi SKPD dengan anggaran yang dimilikinya. Kecenderungan kepala SKPD sangatlah manusiawi ketika dalam mengusulkan anggaran untuk SKPD-nya memilih usulan-usulan yang memberikan enjoyment terbaik. Enjoyment bagi SKPD ini bisa saja merupakan pengurangan atas kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
  • Hubungan SKPD – Masyarakat. Pendekatan perencanaan saat ini bersifat partisipatif, yang terlihat dari dilaksanakannya musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten/provinsi. Keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang pada hakikatnya merupakan langkah Pemda untuk mendapatkan masukan tentang persoalan dan kebutuhan masyarakat, yang nantinya akan dilaksanakan oleh Pemda dalam bentuk kegiatan/program. Namun, usulan masyarakat kadangkala tidak diakomodasi oleh SKPD/Pemda dalam APBD sehingga selama satu tahun ke depan kemungkinan besar usulan masyarakat teb tidak dilaksanakan.
  • Hubungan Kepala SKPD – Staf SKPD. Hubungan Kepala SKPD dan “anak buah”-nya merupakan contoh klasik dari masalah keagenan. Staf SKPD selaku subordinate kepala SKPD seharusnya bertindak dan bekerja untuk mencapai visi dan misi kepala SKPD. Visi dan misi SKPD diturunkan dari visi dan misi kepala daerah yang dipilih secara langsung. Dalam penyusunan RKA-SKPD, staf memiliki kecenderungan untuk memasukkan nilai-nilai tertentu ke dalam RKA-SKPD.

2. Akuntansi Keuangan Daerah

Dasar hukum pelaksanaan akuntansi keuangan daerah adalah UU No.17/2003 dan PP No.58/2005. Laporan keuangan daerah (LKD) yang disusun mencakup Laporan Realisasi Anggara (LRA), neraca, laporan arus kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). SKPD selaku pelaksana anggaran tidak diwajibkan menyusun LAK karena LAK disusun oleh fungsi perbendaharaan, yang adanya di SKPKD. LKD merupakan komponen utama dari leporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang wajib disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bula setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir.

Untuk menganalisis LKD, terlebih dahulu harus dibuat rasio-rasio keuangan. Perlu diingat bahwa rasio-rasio keuangan di bisnis tidak bermanfaat banyak jika digunakan untuk menaganalisis LKD. Misalnya, rasio profitabilitas tidak dibutuhkan karen Pemda memang tidak bertujuan mencari profit.

Selain dapat menggunakan data sekunder (berupa angka-angka rasio keuangan), penelitian di bidang akuntansi keuangan daerah dapat juga dengan menggunakan kuisioner (untuk memperoleh data dari responden secara langsung). Riset seperti ini memang lebih mengarah pada akuntansi keperilakuan yang cenderung eksploratif. Dalam hal-hal tertentu, bisa dilakukan studi kasus.

3. Pemeriksaan Keuangan Daerah

Audit yang dilakukan BPK sering menjadi momok bagi aparatur daerah. Beberapa kondisi yang terjadi adalah: (1) tidak sama pemahaman antara BPK selaku auditor dengan Pemda (selaku auditee) tentang petunjuk teknis yang dikeluarkan Pemerintah (seperti Permendagri 13/2006 dan peraturan lainnya); (2) Persepsi aparatur Pemda terhadap audit BPK masih beragam; (3) Aparatur Pemda tidak memahami standar dan prosedur pemeriksaan, sehingga muncul kekuatiran auditor bersikap tidak fair dan tidak independen; (3) opini BPK kurang memiliki makna karena tidak memiliki konsekuensi apa-apa, kecuali sebagai “pintu masuk” ke kasus pidana seperti korupsi. Bukankah tidak ada sanksi apa-apa bagi kepala daerah yang LKD-nya mendapat opini tidak wajar atau bahkan disclaimer? Meskipun opini BPK adalah disclaimer atas LKD selama 5 tahun masa jabatannya, toh kepala daerah masih boleh mencalonkan diri lagi…

Isu bahwa mulai tahun 2009 BPK akan melibatkan kantor akuntan publik (KAP) dalam melaksanakan audit LKD cukup menarik mengingat “kekuasaan” KAP tidak sebesar BPK. Dalam UU No.15/2004 disebutkan bahwa KAP akan bekerja atas nama dan untuk BPK. Artinya, hasil pemeriksaannya hanya boleh disampaikan ke BPK. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap audit LKD oleh KAP ini? Apakah mereka lebih nyaman atau sebaliknya?

Standar pemeriksaan yang digunakan oleh BPK-RI adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), yang diatur dalam Peraturan Kepala BPK-RI No.1 tahun 2007 (silahkan donlod di sini).

Terima Kasih…

300 Komentar leave one →
  1. Umi Pujiyanti permalink
    Agustus 19, 2008 11:27 am

    Assalamu’alaikum.
    Saya termasuk mahasiswa MAKSI yang kurang beruntung karena tidak bisa mengikuti seminar tentang public sector accounting yang diselenggarakan di FKIP waktu itu. Seperti yang Bapak ketahui memang banyak ketakutan yang kami hadapi–baik yang sudah Bapak jelaskan di atas: sulitya mencari data hingga dosen yang sok bisa membimbing.

    Oh ya, saya berniat melakukan penelitian tentang pengimplementasian accrual accounting yang selama ini menjadi isu hangat pada universitas neger di surakarta. Bisa mohon bimbingannya ya Pak…

    Terima Kasih…

  2. syukriy permalink*
    Agustus 19, 2008 10:48 pm

    Wa’alaikum salam…
    Terima kasih atas apresiasinya, bu. Juga atas kunjungannya ke blog ini.
    Sebenarnya saya juga kurang puas karena waktunya terlalu singkat (jam 9an s-d 13an), sementara bahan yang hendak didiskusikan masih sangat banyak. :-)
    Saya pribadi membuka diri untuk berdiskusi, tapi bukan “membimbing”, lo bu? Soalnya studi saya juga belum tuntas, nih… Tugas akhirnya masih tertunda terus! Hehehehe…
    Tentang pengimplementasian akuntansi akrual (seperti diharuskan dalam UU No.17/2003 mulai dilaksanakan tahun 2008), saya sendiri setuju kalau ini isu menarik untuk diteliti. Akan tetapi muncul kesulitan baru mengingat anggaran daerah masih menggunakan basis kas. Seperti dinyatakan dalam PP No.24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi keuangan daerah menggunakan akuntansi anggaran (budgetary accounting) dimana untuk rekening APBD berbasis kas dan rekening-rekening neraca berbasis akrual. Hehehehe…aturan cash towards accrual ala SAP ini lucu karena rekening neraca daerah “tidak mungkin” berbasis kas.
    So, sebelum memutuskan meneliti tentang penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemda (misalnya: bagaimana persepsi atau sikap PNS/aparatur/pejabat daerah terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual), perlu didalami terlebih dahulu kemungkinan penerapan anggaran berbasis akrual. Untuk tahap awal, bisa dibaca apa yang dimaskud dengan anggaran berbasis akrual (accrual budgeting) dan perbedaannya dengan cash budgeting dalam buku terbitan ADB (Asian Development Bank) berjudul Accrual Budgeting and Accounting in Government and its Relevance for Developing Member Countries dari situs berikut: http://www.adb.org/documents/reports/accrual_budgeting_accounting/default.asp
    Atau buku Fiscal Policy Under Accrual Budgeting melalui link berikut:

    http://www.treasury.gov.au/contentitem.asp?NavId=012&ContentID=277

    Semoga bermanfaat. Amin.

  3. Umi permalink
    Agustus 20, 2008 11:01 am

    Terima kasih ya Pak infonya. Tapi kok saya malah bingung ya tentang waktu penentuan pemberlakuan accrual accounting di lembaga pemerintahan. Menurut dosen tamu saya, Prof. Imam Ghozali dari UNDIP, awal pengimplementasian accrual sudah dimulai sejak 2002 dan tahun ini, 2008, adalah batas akhir pelaksanaannya. Jadi yang mana ya Pak..
    Thx.

    Jawaban Syukriy:
    Penerapan konsep akrual dalam akuntansi keuangan daerah memang sudah dilaksanakan sejak tahun 2003, yakni setelah terbitnya Kepmendagri No.29/2002 (Jadi bukan tahun 2002, karena belum ada pemerintah daerah yang bisa melaksanakan mengingat petunjuk teknisnya belum diterbitkan). Mengapa? Karena akuntansi double entry ala Kepmendagri 29 mengharuskan pencatatan aktiva daerah, yang mau tidak mau harus menggunakan basis akrual.
    Saya sependapat kalau dikatakan tahun 2008 sebaga batas akhir pelaksanaannya, jika yang dimaksudkan setelah tahun 2008 tidak dipakai lagi. Barangkali yang anda maksud adalah “paling lambat”, karena laporan keuangan tahun 2008 sudah wajib menggunakan basis akrual penuh (diatur dalam UU No.17/2003 tentang keuangan negara).
    Terima kasih….

  4. Rita Rianti permalink
    Agustus 21, 2008 9:32 pm

    Assalaamu’alaikum…
    Saya mahasiswa S2 Perencanaan Pembangunan, tapi saya berminat menulis tentang penyusunan APBD.
    Saya berterima kasih sekali, karena banyak artikel yang bisa membuka wawasan saya di blog Pak Syukriy. Boleh ya pak, sebagian akan saya jadikan referensi penulisan tesis saya?

    Jawaban Syukriy:
    Wa’alaikum salam wr.wb.
    Terima kasih atas kunjungan dan apresiasinya, bu Rita. Senang sekali kalau blog ini bisa bermanfaat bagi ibu. Silahkan referensi yang ada di blog ini digunakan sesuai kebutuhan anda. Saya memang bermaksud membaginya dengan rekan-rekan pembaca semua…
    Terkait dengan perencanaan pembangunan, saya akan mencoba mencarikan referensi yang berkaitan, khususnya perencanaan pembangunan daerah.
    Oya, proses penyusunan APBD memang cukup panjang, bahkan sudah dimulai sejak bulan Januari sebelum tahun berkenaan, yakni saat dilaksanakan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Artinya, untuk penyusunan APBD 2009, Musrenbangnya sudah dimulai pada bulan Januari 2008 (satu tahun sebelumnya).
    Untuk file slide yang dipresentasikan dalam pelatihan perencanaan pembangunan daerah sesuai Permendagri 13/2006, ibu sudah bisa donlod dari
    Halaman Referensi. Selain itu, ada juga peraturan perundangan terkait perencanaan, seperti UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP No.39/2006, PP No.66/2007.
    Terima kasih…

  5. faldi saputra permalink
    Agustus 27, 2008 6:12 am

    Assw. Wr.Wb,.
    Pak, saya faldi saputra dari FE UNSYIAH. saya berniat membuat skripsi yang membahas mengenai DAU dan DAK, tapi saya masih bingung variabel apa yang akan saya kaitkan pada dana tersebut. Jadi, saya mengharapkan ada sedikit saran dan ide dari bpk yang telah lebih berpengalaman mengenai akuntansi sektor publik…
    Kemudian saya juga ingin menanyakan pendapat bpk mengenai judul: “Pengalokasian belanja fisik dlm anggaran PEMDA (studi empiris atas konsekuensinya thdp belanja pemeliharaan)”. Kira-kira bagus atau tidak untuk diteliti pada PEMDA NAD?

    Maaf klo saya terlalu banyak bertanya ya pak!!
    Thanks before..

    Jawaban Syukriy:
    Terima kasih atas kunjungannya, ke blog ini, mas Fadli.
    1. Tentang DAU dan DAK.
    DAU dan DAK memiliki karakteristik berbeda, termasuk prasyaratnya agar daerah bisa menerima transfer dari Pemerintah. DAU bersifat block grant, yakni bebas digunakan oleh daerah untuk apa, sementara DAK bersifat specific grant, yakni peruntukkannya sudah diatur oleh Pemerintah.
    Untuk tujuan penelitian tentang DAU/DAK, setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan:
    (1) Mengapa jumlah DAU/DAK segitu? Artinya faktor2 apa yang mempengaruhi besaran DAU/DAK?
    (2) Untuk apa dana dari DAU/DAK tsb digunakan/dialokasikan oleh Pemda?

    2. Tentang Belanja Fisik (Belanja Modal)
    Saya pernah menulis tentang hal ini di situs http://www.swamandiri.org. Ini linksnya: http://swamandiri.org/2008/02/29/pengalokasian-belanja-fisik-dalam-anggaran-pemerintah-daerah-studi-empiris-atas-determinan-dan-konsekuensinya-terhadap-belanja-pemeliharaan/
    Hal yang perlu diingat dalam penelitian seperti ini (dengan menggunakan model regresi) adalah kecukupan data (observasi). Secara staistik, ada yang bilang minimal 30 data/obesrvasi. Nah, kalau di Pemda NAD, maka data yang dimaksud bisa saja kabupaten/kota. Persoalannya, jumlah kab/kot di NAD cuma 23. (?)
    Namun, bisa saja “level” datanya diganti, bukan Pemda, tapi SKPD. Biasanya sebuah Pemda (kab/kot) memiliki setidakya 30 SKPD dan hampir seluruhnya memiliki anggaran Belanja Modal. Kalau menggunakan data ini, maka lebih tepat pakai korelasi karena keputusan untuk mengalokasikan pendapatan ke dalam belanja modal bukan berada di tangan SKPD, tetapi TAPD. Misalnya: korelasi antara beanja modal dengan belanja barang dan jasa.
    Untuk referensi, sebagai bahan untuk menyusun landasan teoretis, silahkan mendonlod beberapa artikel yang links-nya saya sajikan di Halaman Referensi di blog ini.

    Terima kasih…

  6. faldi saputra permalink
    Agustus 27, 2008 11:51 am

    Assw.. Wr.Wb.
    Trimakasih byk pak atas jwbn dan sarannya!!!
    Sya lumayan mendpt pencerahan dari comment bpk.
    pak, kira-kira kalo sya mencari data menenai point yang perlu diperhatikan pada DAU dan DAK, ada gk link nya??
    Thanks
    Jawaban Syukriy:
    Untuk links tentang DAU dan DAK, coba masuk ke situs Departemen Keuangan berikut: http://www.djpk.depkeu.go.id/

  7. imar permalink
    Agustus 28, 2008 6:06 pm

    Assalamu’alaikum wr. wb
    pak, saya mau tanya. kalau mau angkat judul skripsi tentang ASP (akuntansi sektor publik), masalah apa pak yang bagus untuk diteliti?
    terima kasih.
    Jawaban Syukriy:
    Terima kasih atas kunjungan dan pertanyaannya, mbak Imar.
    Banyak ide penelitian di akuntansi sektor publik (ASP). Namun, harus diingat, ASP bukan hanya sektor pemerintahan. Kalau tentang peluang riset di sektor pemerintahan daerah, saya sudah paparkan dalam tulisan di halaman ini… ASP berarti mencakup pengganggaran, penatausahaan, akuntansi keuangan, dan analisis laporan keuangan.
    Perlu kerja keras untuk meneliti di sektor pemerintahan apabila anda belum pernah belajar secara spesifik atau bekerja di Pemda/Pempus. Langkah pertama adalah belajar peraturan perundang-undangan (misalnya PP No.24/2005 tentang stadnar akuntansi pemerintahan, PP No.58/2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan Permendagri No.13/2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah).
    Langkah kedua memilih “posisi” mau meneliti di tahap yang mana? Kalau misalnya mau meneliti proses penyusunan anggaran, maka pahami dengan baik tahapan-tahapanya serta komponen-komponen APBD. Kalau mau meneliti tentang analisis laporan keuangan Pemda, maka selain paham APBD dan Laporan Realisasi Anggaran, juga harus paham Neraca dan Laporan Arus Kas Pemda. Pada dasarnya ada beberapa perbedaan antara LK Pemda dengan LK Perusahaan (Bisnis).
    Langkah ketiga: “mengukur” sejauh mana kemungkinan tingkat keberhasilan untuk memperoleh data. Perlu diingat, di Pemda masih ada paradigma bahwa Perda APBD dan LK Pemda bersifat “rahasia negara”. Ini keliru. Artinya, jika tidak punya koneksi dengan orang internal Pemda, kemungkinan anda akan mengalami kesulitan untuk memperoleh data yang anda butuhkan.
    Untuk sementara, itu yang bisa saya sampaikan. Jika anda sudah menentuk topik lebih spesifik, saya mungkin bisa membantu lebih banyak…
    Terima kasih…

  8. AGUNG WIDODO permalink
    September 3, 2008 12:55 am

    Pak Syukriy, saya merencanakan untuk membahas tentang APBS, dalam rencana tesis saya. Tepatnya bagaimana mewujudkan format APBS yang favorable dan bisa digunakan oleh sekolah dalam mengelola keuangan di sekolah. Mungkin anda bisa membantu saya menunjukkan dimana saya bisa mencari jurnal dan referensi untuk tugas saya ini. Terima kasih sebelumnya.

  9. imar permalink
    September 3, 2008 12:47 pm

    pak, saya mau tanya. bapak tau gak tentang C-corporation dan S-corporation. saya bingung pak..
    terima kasih..
    Syukriy:
    Saya belum paham, bu. Tapi sekedar informasi, silahkan buka Wikipedia C_corporation dan S_corporation.

  10. Mia permalink
    September 22, 2008 4:02 pm

    Pak, saya berencana membuat proposal tesis tentang proses penyusunan APBD murni yang selama ini sering terlambat. Akibat dari penyusunan yang sering terlambat di akhir tahun saat penutupan anggaran realisasi tidak bisa mencapai 100%. Dalam hal ini, saya mohon kepada bapak dimana saya bisa mencari jurnal dan referensi untuk ini.
    Terima Kasih sebelumnya…
    Syukriy:
    Tidak tercapainya realisasi anggaran 100% tidak sepenuhnya karena keterlambatan pengesahan APBD murni. Ada beberapa penyebab lain, misalnya (1) terlalu banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh sebuah SKPD, sehingga tidak mampu diselesaikan seluruhnya; (2) pencairan dana yang terlambat dari kas daerah karena berbagai alasan; (3) ketidak-beranian SKPD melakukan lelang karena tidak ada yang bersedia menjadi panitia lelang atau adanya ketakutan lainnya; (4) pelaksanaan lelang yang terlambat; dan (5) adanya kegiatan yang tidak diinginkan oleh SKPD ybs, tapi “titipan” dari pihak lain (misalnya DPRD).

    Saya tidak tahu banyak referensi tentang proses penyusunan APBD di Indonesia, khususnya tentang proses penyusunan APBD. Ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan, seperti oleh mahasiswa S2 di M.Si dan MEP UGM, namun saya tidak punya filenya. Saya kira, referensi utamanya adalah (1) peraturan perundangan terkait, seperti PP No.58/2005; Permendagri No.13/2006, Permendagri No.59/2007; dan (2) buku-buku teks tentang government/public budgeting.

    Di blog ini saya juga menyediakan links yang bisa dibuka untuk mendonlod file materi (paper, artikel, atau buku) yang terkait dengan keuangan daerah. Silahkan masuk ke halaman Referensi dan Penelitian. Materi yang ada di link tersebut (www.rapidshare.com) dapat diunduh secara gratis. Jika ada yang baru, nanti akan saya upload lagi. Terima kasih.

  11. Toni permalink
    Oktober 16, 2008 12:43 pm

    Pak, saya sangat terbantu dengan banyaknya referensi yang ada dalam blog ini. kebetulan saya masih mengambil S2 dibidang keuangan daerah, kira2 apakah ada referensi atau saran2 bapak mengenai permasalahan yang akan saya ambil, yaitu pelaksanaan pemeriksaan APBD, yang dikaitkan dengan akuntabilitas pemda.
    menurut bapak gmn, apakah topik seperti itu masih bagus untuk diteliti?
    kira2 kalo mau diteliti, alat uji apa yang bisa dipake ya pak?
    thx ya pak…

  12. Oktober 16, 2008 4:41 pm

    Wah bagus tuh ide penelitiannya Pak Tony. Bagus juga kalau kita tahu : Mengapa Akuntabilitas (Kinerja) Pemda masih rendah dan Apa rekomendasi strategis untuk meningkatkan Akuntabilitas (Kinerja) Pemda

    Kami juga tertarik pada upaya peningkatan akuntabilitas kinerja. Untuk iseng-iseng, coba lihat Jenjang Akuntabilitas kinerja

  13. Oktober 17, 2008 9:00 am

    Beberapa research questions menarik terkait pemeriksaan APBD dengan akuntabilitas pemda:

    1. Bagaimanakah kualitas pelaksanaan pemeriksaan APBD di Indonesia? Apakah pola pemeriksaan yang saat ini berlaku berpotensi besar pada perbaikan akuntabilitas kinerja SKPD atau Pemda)?

    2. Mengapa pemeriksaan APBD yang telah dilakukan belum membawa efek peningkatan (akuntabilitas kinerja) pemda di tahun-tahun berikutnya?

    3. Kearah manakah orientasi pemeriksaan APBD yang selama ini dilakukan?

    4. Apakah dalam cara pelaksanaan pemeriksaan yang saat ini dilakukan ada eksploitasi dari pemeriksa ke terperiksa? Bila ada, seperti apakah bentuk-bentuk ekploitasinya?

    5. Apakah rekomendasi hasil pemeriksaan telah membawa efek positif pada peningkatan akuntabilitas pemda? Bila belum, mengapa hal ini bisa terjadi?

    6. Apakah yang ada dalam pikiran para terperiksa ketika menghadapi pemeriksaan APBD?

    7. Apakah pihak terperiksa memiliki kesadaran kritis bahwa pemeriksaan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan akuntabilitas kinerja?

    8. Dari berbagai jenis pemeriksaan APBD, jenis manakah yang paling sering dilakukan? Apakah efek positif dan atau efek negatif dari hal tersebut?

    9. Hal-hal apakah yang harus ada sehingga pemeriksaan APBD benar-benar dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemda

    10. . . .

    Daftar di atas tidak urut, tetapi ditulis secara acak. Barangkali di antaranya ada yang saling terkait dan atau berada dalam satu kategori. Mudah-mudahan Pak Tony tidak bingung ya.

    Bila sedang santai ria, ikutan diskusi ringan dan populer di http://swamandiri.org/ ya.

  14. Oktober 17, 2008 10:26 am

    @Toni

    Syukriy:
    Terima kasih atas kunjungannya, mas Toni.
    “Ruang” untuk riset tentang APBD sebenarnya masih sangat luas. Lingkup riset terkait APBD mencakup perencanaan & penganggaran, pelaksanaan, pelaporan & pertanggungjawaban, dan pemeriksaan.
    Perencanaan dan Penganggaran:
    (1) Penganggaran daerah (=proses penyusunan APBD): dimulai ketika RKPD ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan kemudian diikuti dengan pembuatan kebijakan (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS), dan alokasi dana ke dalam belanja-belanja (RKA-SKPD).
    (2) Pelaksanaan APBD: dimulai ketika APBD disahkan (di-Perda-kan) dan dibuat DPA-SKPD oleh masing-masing SKPD. Selanjutnya pengajuan pencairan dana oleh bendahara melalui kepala SKPD (disebut Pengguna Anggaran/PA) dengan dokumen terdiri dari SPP–>SPM–>SP2D. Dengan adanya SP2D UP yang kemudian “dicairkan” ke bank oleh bendahara, maka pekerjaan (kegiatan) yang sifatnya swakelola dapat dilaksanakan.
    (3) PPTK melaksanakan kegiatan swakelola dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dikontrakkan ke pihak ketiga. Pembayaran dilakukan melalui kas daerah setelah dilakukan serah terima dengan SKPD oleh pihak ke-3. SP2D LS boleh diterbitkan ke pihak ketiga apabila pekerjaan sudah selesai 100%.

  15. Mia permalink
    Oktober 17, 2008 12:01 pm

    Assalamualaikum…
    Pak, dari penelitian sebelumnya sudah banyak membahas pengaruh DAU, DAK dan PAD terhadap belanja modal. Yang ingin saya tanyakan apakah hanya belanja modal saja yang memiliki pengaruh terhadap hal di atas. Saya ingin mencoba variabel dependentnya dengan belanja barang dan jasa apakah kira-kira sesuai???
    Qlo memang tidak bisa merubah variabel dependent berarti saya akan menambah variabel independent dengan jenis pendapatan lainnya.
    Terima kasih sebelumnya…

  16. syukriy permalink*
    Oktober 17, 2008 5:57 pm

    @Mia
    Pada prinsipnya, dalam pengalokasian sumberdaya (termasuk uang tunai) ke dalam belanja-belanja sebuah kegiatan, sumber dari pendanaan boleh saja diabaikan. Mengapa? Karena waktu menyusun anggaran belanja masing-masing kegiatan, SKPD sama sekali tidak tahu dari mana sumber dana untuk membiayai kegiatan yang diusulkannya itu.

    Namun, secara teoretis (konsep yang dikembangkan dan diteliti terus menerus oleh para akademisi dan peneliti) pendapatan semestinya berpengaruh terhadap belanja, atau sebaliknya. Artinya, ada korelasi di antara keduanya. Hal ini dapat dilihat ketika TAPD menyusun kebijakan dan prioritas anggaran (KUA dan PPAS), dimana secara terpisah dibuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Nah, dalam hal ini, kalau pendapatan diperkirakan naik (khususnya PAD), kemungkinan besar belanja juga naik.

    Pertanyaannya adalah: komponen-komponen belanja apa yang akan dipengaruhi oleh sumber-sumber pendapatan?

    Jadi, penelitiannya bisa dikembangkan begini:

    1. Hubungan (pengaruh?) pendapatan terhadap belanja berdasarkan urusan pemerintahan. Ada dua urusan pemerintahan, yakni urusan wajib dan urusan pilihan. PAD hanya boleh digunakan untuk membiayai urusan pilihan karena urusan wajib hampir seluruhnya sudah ditutupi dengan dana perimbangan, terutama DAU (kecuali pada daerah tertentu yang memang tidak menerima DAU). –>Lihat Permendagri 13/2006 dan perubahannya.

    2. Pengaruh pendapatan terhadap belanja barang dan jasa. Harus dipahami bahwa karakteristik belanja barang dan jasa (BBJ) berbeda dengan belanja moadl (BM). Pertama, BBJ cenderung dipandang sebagai belanja yang bersifat rutin (terjadi terus menerus) karena memang dibutuhkan sepanjang tahun, setiap bulan. Kedua, tidak menyisakan aset tetap dan dalam neraca masuk ke dalam aset lancar. Ketiga, Nilainya relatif lebih kecil sehingga tidak dibutuhkan kebijakan khusus yang perlu diperhatikan oleh DPRD dalam pembahasan APBD.

    Dalam penelitian dengan menggunakan alat statistik, data apapun bisa diolah, dianalisis, dan ditarik kesimpulan. Tapi, mungkin faktanya berbeda.
    Misalnya: kita bisa menemukan adanya korelasi antara tingkat kelahiran anak domba di Australia dengan harga saham di BEJ. Tapi, kenyataannya kan tidak?

  17. syukriy permalink*
    Oktober 19, 2008 11:01 am

    @Toni
    Tentang pelaksanaan pemeriksaan APBD, ada beberapa hal yang mungkin perlu didiskusikan lebih jauh, yakni:

    a. Apa yang dimaksud dengan APBD? APBD adalah rencana keuangan tahunan (untuk satu tahun) Pemda yang meliputi rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan. Rencana keuangan dibuat berdasarkan rencana kegiatan (kerja) dan kebutuhan lain yang akan dilaksanakan oleh Pemda melalui SKPD-SKPD.

    b. Apa yang dimaksud dengan Pemeriksaan APBD? Semestinya pemeriksaan APBD tidak ada, kecuali pengawasan pelaksanaan APBD. Pemeriksaan dilakukan untuk menjamin bahwa APBD yang telah dilaksanakan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan berfokus pada laporan pertanggungjawaban pelakasanaan APBD yang disampaikan entitas pelaporan (Pemda) dan entitas akuntansi (SKPD), yakni laporan keuangan.

    c. Siapa yang melakukan pemeriksaan? Menurut UU No.15/2004, pemeriksa laporan keuangan Pemda adalah BPK. Dalam hal ini, BPK dapat dibantu oleh akuntan publik untuk dan atas nama BPK.

    d. Apa yang akan diteliti terkait pemeriksaan LK Pemda? Keberhasilan penelitian sangat tergantung pada kualitas dan ketersediaan data. Oleh karena itu, judul yang akan dipilih dan metoda yang digunakan harus dirumuskan dengan baik. Misalnya: apakah menggunakan data primer atau sekunder? Apakah untuk menjelaskan (desktiptif, perbedaan, korelasi) atau memprediksi (regresi)?

  18. Toni permalink
    Oktober 20, 2008 11:05 am

    Tks pak, buat koreksinya.
    memang maksud saya adalah penelitian mengenai pemeriksaan atas pertanggung jawaban atas pengelolaan APBD, yaitu melalui pemeriksaan laporan keuangan.
    Dengan adanya pemeriksaan atas laporan keuangan (yang dilakukan oleh BPK atau dapat dibantu KAP) tersebut apakah dapat meningkatkan akuntabilitas pemda, yang dhi laporan keuangan yang telah diperiksa akan ditetapkan dalam Perda, sehingga hal tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban publik secara resmi seperti yang telah diamanatkan dalam UU.
    Kira2 kalo arah penelitiannya seperti itu, menurut Bapak data2 apa saja yang diperlukan? apakah berupa data sekunder (tapi bentuknya apa?), ataukah dapat dilakukan penelitian terhadap oraganisasi pemeriksanya (mungkin menggunakan kuesioner, atau alat uji lainnya)?

    sebelumnya tks ya Pak,atas bantuannya..

    @ Rusmanik
    Tks ya bu, buat masukan pertanyaan2nya..
    Memang untuk mengetahui mekanisme pemeriksaan, hal2 yang ibu ungkapkan itu perlu juga dipahami. akan tetapi dalam lingkup penelitian yang akan saya lakukan mungkin lebih melihat dampak dari pemeriksaan pelaksanaan APBD terhadap akuntabilitas Pemda.
    kalo misalnya rekomendasi atas hasil pemeriksaan masih belum bisa meningkatkan akuntabilitas pemda, menurut ibu apakah ada faktor2 lain yang menjadi pertimbangan dalam peningkatan akuntabilitas pembda tersebut?

  19. Oktober 20, 2008 5:40 pm

    Mengapa rekomendasi hasil pemeriksaan masih belum bisa meningkatkan akuntabilitas pemda?

    Adabanyak kemungkinan. Dalam kalimat tanya, beberapa diantaranya, yang masih bersifat hipotetif, adalah sbb:

    1. Apakah rekomendasi menyangkut hal-hal strategis dan terkait dengan pengembangan kinerja? Bila rekomendasinya hanya “ecek-ecek”, maka dampak positifnya relatif rendah.

    2. Apakah rekomendasi ditindaklanjuti? Bila rekomendasi berhenti hanya sebagai rekomendasi, maka dampak positifnya pun relatif rendah.

    3. . . .

    Dari kedua hal tersebut jelas bahwa secara hipotetis jawaban dari pertanyaan di awal adalah:

    a. Kualitas rekomendasi

    b. Kualitas penegakan (penindaklanjutan) dari rekomendasi.

    Kedua variabel itu sangat baik bila diikutkan dalam penelitian Pak Toni. Selamat meneliti !

    BTW, saya laki-laki pak. :-)

  20. Oktober 21, 2008 10:25 am

    Selain kedua hal di atas (a dan b), hal lain yang menarik untuk diikutkan adalah: fokus area dari rekomendasi hasil pemeriksaan.

    Bila fokus area rekomendasi adalah hal-hal terkait dengan penguatan sistem pengendalian internal (SPI) dari pihak terperiksa, maka secara hipotetis, rekomendasi seperti ini akan lebih berpotensi untuk meningkatkan akuntabilitas (kinerja) APBD.

    Tetapi bila rekomendasi hasil pemeriksaan cenderung berisi diluar area tersebut, maka secara hipotetis, fungsinya cenderung lebih rendah untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.

    Kita perlu mengkaji fokus area rekomendasi hasil pemeriksaan. Untuk itu, sebelumnya secara teoritis kita turunkan dahulu kriteria-kriteria fokus area XXX, yaitu fokus area yang berpotensi untuk peningkatan akuntabilitas.

    Lalu, kita bandingkan fokus area dari hasil rekomendasi pemeriksaan yang riil terjadi dengan kriteria fokus area XXX tadi.

    Bila sebagian besar fokus area diluar kriteria XXX, maka dapat kita simpulkan, nantinya, bahwa hasil rekomendasi pemeriksaan masih belum mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja.

    Begitukah?

    Bila sempat, lihat juga tulisan kami: Pengawasan Menuju Clean Government

    Rusman R. Manik (rusmanik) di swamandiri.org .

  21. Oktober 21, 2008 1:37 pm

    Terima kasih atas penjelasannya, pak Rusmanik.
    Rekomendasi dan gagasan pak Rusmanik memang gak “liar”, tapi ide seperti inilah yang semestinya harus dimiliki oleh peneliti. Soal referensi atau landasan teori, bisa digali dengan melihat kerangka berpikir ilmiah dari sebuah konsep. Penurunan hipotesis tida melulu “berdasarkan penelitian terdahulu”, tetapi juga dengan menggali secara filosopi keilmuan…

  22. Oktober 21, 2008 2:25 pm

    :-)

  23. imar permalink
    Oktober 29, 2008 3:39 pm

    Assalamu’alaikum wr wb

    pak, saya imar mahasisiwa ekonomi jurusan akuntansi UNSYIAH. Sekarang saya mau melakukan penelitian tetapi masih pada tahap pengajuan judul. Pak, saya mau tanya, menurut bapak bagaimana kalau saya mengajukan judul tentang “PENGARUH PAD, DAU, DAK DAN BELANJA PEMBANGUNAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI NAD. Saya minta sarannya pak.
    Judul ini saya peroleh dari jurnal yang saya baca. jurnalnya yaitu “ANALISA PAD, DAU, DAK DAN BELANJA PEMBANGUNAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN. Jadi sebaiknya bagaimana pak?
    terima kasih ya pak. saya berharap bantuan dari bapak..

  24. AHMAD permalink
    Oktober 30, 2008 10:33 am

    Ass.
    Salam kenal.
    Saya mau ambil thesis meneliti tentang Program-program penangulangan kemiskinan dari pemerintah. misalnya BLT, dll. kalo kaitan tentang Akuntansi sektor publik, apa ya judulnya

  25. Oktober 31, 2008 6:54 pm

    Ikutan ya

    @ Imar

    Ide penelitiannya sangat bagus. Kita memang ingin tahu efek APBD terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

    Sangat bagus lagi jika hasil penelitian itu mampu memberikan rekomendasi tentang bagaimana cara meningkatkan efektifitas APBD terhadap pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan.

    Tetapi cenderung akan memberatkan mbak Imar. Mengapa?

    Nantinya di bab Landasan teori, mbak Imar harus mendeskripsikan hubungan antara Pengeluaran Pemerintah (G) dengan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

    Nah, biasanya calon akuntan fokus pada akuntansi dan manajemen, serta relatif kurang fokus pada ilmu makro ekonomi dan ilmu ekonomi pembangunan.

    Walaupun tidak sulit untuk mempelajarinya, tetapi di tengah keterbatasan waktu, mbak Imar bisa jadi kurang fokus pada akuntansi dan manajemen.

    Lebih baik tetap di domain akuntansi aja. Bagaimana kalau meneliti tentang “Apakah Dinas pemda menerapkan akuntansi biaya (belanja) dan apa implikasinya terhadap kinerja Dinas yang bersangkutan”

    Tq

    http://icnie.org/

  26. karna permalink
    November 1, 2008 4:59 pm

    Pak Syukriy, saya mau tanya.
    dalam membuat riset, apakah diperbolehkan apabila kita mengquote dari working paper?

    Syukriy:
    Boleh, sepanjang dalam working paper tersebut tidak dilarang untuk diquote oleh penulisnya.

  27. November 1, 2008 10:08 pm

    @imar
    Jawaban Bung Manik dari ICNIE sangat menarik dan perlu dipertimbangkan. Memang isu yang ingin anda angkat bukan “domain” akuntansi, tapi ekonomi (khusus ekonomika publik dan ekonomika pembangunan).

    Namun, “masih ada harapan” untuk membawanya menjadi isu dalam konteks “akuntansi” dengan memfokuskan pada penganggaran (dalam akuntansi masuk ke dalam akuntansi keperilakuan). Misalnya, apakah pengalokasian anggaran berkaitan dengan pertimbangan atas pertumbuhan ekonomi.

    Kalau hanya menggunakan data PAD, DAU, DAK, belanja pembangunan, kemiskinan, dst., maka bukan domain akuntansi. Bagaimana kalau judulnya diganti saja? Misalnya begini:

    a. Alokasi anggaran belanja dalam anggaran perubahan: analisis korelasi terhadap komponen-komponen belanja daerah.

    b. Analisis terhadap realisasi anggaran daerah: Mengapa realisasi antar-belanja tidak paralel?

    Untuk landasan teorinya, bisa digunakan teori keagenan (agency theory atau principal-agent theory). Artikelnya ada pada halaman Referensi blog ini. Silahkan didonlod dan dipelajari.

  28. nandito permalink
    November 4, 2008 8:45 pm

    Numpang diskusi, ya kawan2.
    Judul yg diajukan mba imar, rasanya menarik untuk diperdebatkan, oleh karena ilmuan akuntansi terlalu terjebak pada pelaporan dan biaya2nya tanpa memikirkan efek dari alokasi anggaran terhadap pembangunan. Jika kita masih terkosentrasi pada pelaporan, audit, biaya2 dan lain-lain, rasanya akuntansi begitu sempit kajiannya.
    Gagasan dari mba Imar sesuatu yg menarik. saya menyarankan pengukurannya jangan dilakukan pada aspek2 pendapatan pemerintah (DAU, DAK, PAD), akan tetapi lebih pada alokasi belanja. Oleh karena dalam RKA telah ditentukan indikator kinerjanya, maka mba imra bisa mengukur seberapa efek alokasi terhadap pengentasan kemiskinan di Aceh, sehingga kiranya di ujung penelitian dapat tergambar berapa besar efek alokasi pembangunan terhadap derajat manusia Aceh, yang dapat dikaitkan dengan laporan keuangan, sehingga mungkin juga akan dapat membuat format laporan keuangan yang terbaca lebih jelas dalam aspek investasi pemerintah.
    Oleh karena laporan keuangan pemerintah seyogyanya dapat memberikan gambaran analisis kualitas pembangunan manusia, jika pembangunan bertujuan meningkatkan derajat kemanusiaan (UUD 1945) sehingga akuntansi tidak berada pada posisi yang jauh dalam andilnya kepada masyarakat (Principal) dan pemerintah (Agen) yang selalu mengukur alokasi belanja dengan efek yang mungkin terjadi pada tahun perencanaan.
    Pak, Syukriy, saya pikir model akuntansi pemerintahan kita terlalu mengadopsi pemikiran akuntansi sektor swasta yang dominan sehingga kita kehilangan ruh hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Jika laporan keuangan masih seperti saat ini (PP 42/2005) mungkinkan kita dapat menyatakan kepada rakyat dimana sesunguhnya akuntansi berada untuk memberikan gagasan yang lebih aktual dan membumi sehingga rakyat dapat menilai kualitas pembangunan dari rejim yang berkuasa berdasarkan laporan keuangan, sebagaimana para pemegang saham menilai manajemen dari laporan keuangan. Karena itu, mestinya mengadopsi model-model yang dikembangkan oleh teman2 ekonomi publik, agar sinerji antara model akuntansi dan pengukuranya berdasarkan tujuan pembangunan (RPJP, RPJM dan RKPD)
    Maaf jika gagasan sederhana ini kacau dalam domain akuntansi, tapi saya berkeyakinan mesti ada penelitian yang lebih mendalam.

    Mukhtar A. Adam
    nandito_01@yahoo.co.id

  29. syukriy permalink*
    November 5, 2008 7:44 am

    @nandito
    Terima kasih atas kunjungan dan komentarnya, bung Nandito.

    Akuntansi pemerintahan dan output yang dihasilkannya (laporan keuangan) memang memiliki “keterbatasan”. Inilah makna dari bertujuan umum (general purposes) dalam pelaporan keuangan. Bagaimanapun juga, tujuan akuntansi keuangan daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak eksternal (stakeholders), sehingga untuk menjamin “kewajaran” informasi dalam LK tsb perlu diperiksa oleh auditor independen (BPK).

    Terkait dengan informasi tentang kualitas pelayanan publik, misalnya diukur dengan kualitas pembangunan manusia (proxynya: IPM) , maka LK Pemda tidak memuat itu. Laporan yang menjelaskan “keberhasilan Pemda dalam melayani rakyatnya” adalah LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban), yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD setiap 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran (LKPJ Tahunan) atau masa jabatan Kepala Daerah (LKPJ Masa Jabatan). Dalam LKPJ ini, KDH menyampaikan “kinerja” yang dicapainya sesuai dengan target-target yang telah disepakati dengan DPRD dalam KUA/PPAS dan RPJMD.

    LKPJ berbeda dengan LK. Jika LKPJ dianalisis dengan membandingkannya dengan KUA/PPAS/RPJMD, maka LK dibandingkan dengan Perda APBD. Artinya, LKPJ tidak harus diaudit oleh BPK karena memang disusun tanpa melalui proses akuntansi. Sedangkan LK Pemda merupakan pertanggungjawaban atas APBD, yang memuat informasi tentang rencana keuangan dan realisasi dan implikasinya (informasi dalam Neraca dan Laporan Arus Kas).

    Semoga bisa dipahami perbedaan akuntansi dengan laporan kinerja Pemda…

  30. November 5, 2008 12:57 pm

    @ Syukriy
    Makasi tanggapannya, saya pikir yg dijelaskan proses dan tahapan yg diatur dlm (UU 25/2004, PP 58, permendagri, PP 42) yang mengatur proses dan tahapan yg menhasilkan dokumen2nya.
    So bahwa ada dokumen2 yg lain seperti LKPJ, bahkan dalam 3 sumber yg harus disampaikan (PemPus, DPRD, dan Masyrakat) namun faktanya ke masyarakat tidak pernah dibuat oleh kebanyakan Pemda, dan begitu banyak laporan yang hasilkan dengan tahapan2tahapan yg sangat banyak dan berdampak pada beban kerja yang luar biasa tinggi, jika diikuti seluruh proses yg diisyaratkan pada berbagai peraturan yang ada (PemPus doyan buat aturan), dari perencanaan saja terproses dari desa/kelurahan, yang dimulai January, jika dilakukan bagi daerah kepulauan, akan terserap anggaran yg luar biasa tinggi. Penyusunanan Laporan Keuangan yang dibebani kepada SKPD, seolah-olah tenagar akuntansi di Pemda, telah tersebar di semua SKPD, belum lagiu ketimpangan kawasan dan pemerintah pusat memaksakan seluruh daerah menyusun LK, (tidak bisa disamakan DKI n PAPUA)
    soal Laporan Keuangan (LK), dipahami merupakan proses akuntansi, yang berbeda dengan laporan kinerja, yang dilaksankan oleh PEMDA so iya, tapi bagi para peneliti yg digagas oleh Imra, pada bagaimana menentukan hubungan dan keterpengaruhannya, oleh teman-teman mengarahkan penanya pada soal lain, karena itu sy pikir perlu keluar dari doktrin akuntansi yang kuat itu, dan mencoba memotret dalam cara lain, jika penelitian dikembangkan dengan menentukan hubungan dan keterpengaruhan, barangkali diujung risetnya, dapat ditemukan model yang lebih aktual dalam mengsinergikan RKA, pada indikator-indikator kinerja, telah dapat dikonfersikan dengan asumsi-asumsi yg aktual, sehingga model (I&O) telah dapat menentukan multiplaier efeknya, dengan demikian PEMDA memiliki pilihan untuk perlu tidaknya alokasi anggaran pad tahun berjalan, dan p-ada LK akan tergambar alokasi-alokasinya, yang nantinya menentukan rasio-rasio, baik pada rasio aktiva tetap dan aktiva tak berwujud pada maisng-masing sektor yang dapat diperbandingkan dengan pengembangannya dan lain-lain.
    SO, sy pikir perlu LK dan kinerja berbeda tetapi tidak bisa ada pembeda yang tajam, karena itu peneliti akuntansi sektor publik harus berani keluar dari tata aturan yang ada dengan dinamika yang berkembang, sehingga pembatasan-opembatasan dapat disenrgikan dalam model-model penelitian yang lebih terbaru dan baik bagi modifikasi-modifikasi LK dan model perencanaan penggangaran dan pemeriksaan yang tidak berputar sekedar pada Fruad, ekonomis, efisien, kesalahan saji, dan lain-lain tetapi penting untuk dikembangkan dengan indikator lain, agar ada sangsi bagi LK yang tidak baik kepada kepala daerah, dapat dilakukan dari audit BPK yang diperluas, sehingga LK tidak sekedar rekomendasi hukum tetapi juga dapat digunakan utk rekomendasi politik, (jika itu diamini oleh politikus) tapi bagi peneliti mulailah berpikir dengan cara lain, agar kemapanan ini dapat didesain solusinya
    Menarik pak sukry, saya banyka mengambil beberapa buku pada blok bapak.
    TERIMA KASIH

  31. Sri Mulyani permalink
    November 18, 2008 6:51 pm

    assalamu’alaikum.
    ini Sri Mulyani dari Akuntansi Unsoed Pa.
    Saya inigin meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemda. Saya membaca beberapa artikel, kualitas laporan pemda kita semakin memburuk.
    Saya ingin meneliti dengan metode kualitatif dilihat dari sisi pengendalian internal pemda, budaya organisasi/kerja karyawan pemda, dan pemahaman para penyusun LKPD terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
    saya merasa agak sulit dalam mencari referensi dan teman diskusi mengenai penelitian kualitatif.
    di kampus saya masih jarang sekali penelitian akuntansi dg metode ini.
    saya juga masih bingung mengenai analisis data kualitatif.
    menurut Bapak, kira2 faktor2 yg saya sebutkan cukup kuat ngga untuk mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemda?kalau ada faktor lain yang lebih relevan, menurut Bapak apa ya Pa?
    terima kasih.

  32. November 20, 2008 12:28 pm

    Ikut bikin ribut ah :)

    @Sri Mulyani
    Saya malah ngga ngerti kualitas laporan keuangan itu seperti apa :P (maklum udah kelamaan gak pegang buku). Namun jika yang dimaksud adalah opini dari auditor, Anda harus berhati-hati karena proses audit LK Pemda masih dalam tahap sangat awal. Beberapa anomali atas opini audit masih dijumpai. Saya tidak bisa ungkap di sini, silakan Anda pelajari arsip hasil audit LK Pemda tahun 2006 (atas LK 2005) dan audit LK Pemda 2008 (atas LK 2007), sampel saya masing-masing di Jambi dan Jatim. Sekedar informasi, Amerika dan Prancis pun menghabiskan waktu dua dekade dalam kondisi LK disclaimer.

    Kalau tidak merepotkan, mungkin faktor pelaksanaan/disbursement anggaran juga mempengaruhi kualitas LK. Ada kecenderungan anggaran diserap di seperempat akhir tahun (duh, kalo sepertiga malam dapet pahala sih :) ) sehingga mempengaruhi kontrol atas pertanggungjawabannya. Lalu peran pengendali intern (inspektorat/ bawas) baru diaktifkan untuk LK 2008, sehingga pengendalian intern secara institusi memang belum dijalankan.

    Terakhir, salam untuk dage dan mendoan nya :)

  33. November 20, 2008 3:35 pm

    @ Sri Mulyani dan hanin hida
    Saya juga sedang ingin nimbrunglah :-)

    Mungkin baik juga beberapa point penting tentang kualitas Laporan Keuangan di ksap. Segeralah ke “TKP” mumpung yang punya blog ini sedang tidak di tempat (kayaknya)

  34. Nurul permalink
    November 25, 2008 9:35 pm

    Assalamu’alaykum warrahmatullah wabarakatuh.
    saya nurul mahasiswa akuntansi UNSOED Purwokerto akan melakukan penelitian, untuk skripsi saya.
    ada yang ingin saya tanyakan:
    1. apakah untuk mengetahui kualitas laporan keuangan Pemda bisa menggunakan variabel asimetri informasi dan budaya organisasi? kalau iya kira-kira apakah asimetri informasi antara atasan dan bawahan dalam penyusunan laporan keuangan bisa menjadi variabel yang cukup kuat dalam menentukan kualitas laporan keuangan Pemda?
    2. budaya organisasi apakah bisa dilihat dari visi dan misi daerah tersebut atau kinerja aparatur pemda?pakah hanya sebatas dalam penyusunan laporan keuangan atau budaya organisasi secara umum?
    mohon sarannya ya Pak. terima kasih
    wassalamu’alaykum warrahmatullah wabarakatuh

  35. Desember 3, 2008 12:16 am

    pak syukriy maturnuwun sedotan ilmunya…saya hendak presentasi dan diskusi dengan bapak suatu saat nanti…

  36. Imar permalink
    Desember 12, 2008 12:36 pm

    Assalamu’alaikum

    pak, saya mau minta pendapat bapak. saya dari Unsyiah, sekarang lagi mau nyusun skripsi. saya berminat dengan akuntansi di sektor publik. saya sudah baca penelitian bapak yang berjudul “Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan”
    dan saya sudah baca sarannya. saya ingin meneliti pengaruh nilai aktiva tetap terhadap belanja pemeliharaan. saya menemukan kesulitan dalam mencari artikel pendukungnya pak. terus kalau saya teliti tentang itu, apakah saya hanya memerlukan data sekunder aja pak? kemudian beban penyusutan juga berpengaruh ya pak?

    Sebelumya, terima kasih ya pak atas jawabnya.

  37. Desember 15, 2008 7:40 am

    @Sri Mulyani
    Mohon ma’af telat menanggapinya, mbak. :-)

    Kayaknya memang pertanyaannya agak sulit buat dijawab dengan baik. Untung ada Hanin Hida (alamat blog: http://sisawaktu.wordpress.com/) dan Bung Rusmanik (www.swamandiri.org) yang sudah membantu. Hehehehe….

    Saya setuju dengan pendapat Hanin Hida. Pas betul dengan kondisi yang terjadi sekarang. Walaupun peraturan tentang pengendalian internal sudah terbit (PP No.60/2008 tentang Standar Pengendalian Intern Pemerintah), penerapannya masih membuktikan waktu lama. Kualitas SDM Pemda masih harus dibenahi secara terus menerus.

    SPIP dapat didonlod di sini: http://www.bpkp.go.id/unit/Pusat/PP_SPIP.pdf

  38. Desember 15, 2008 10:39 am

    @Nurul
    Terima kasih atas kunjungan dan pertanyaannya, mbak.

    1. Apakah “variabel asimetri informasi” dan “budaya organisasi” berpengaruh terhadap kualitas LK Pemda?
    Asimetri informasi pada prinsipnya adalah perbedaan “pengetahuan” antara dua pihak yang terlibat dalam hubungan keagenan (antara pemberi kewenangan dengan penerima/pelaksana kewenangan). Biasanya agen (pelaksana/bawahan) memiliki informasi lebih lengkap daripada prinsipal (pemberi wewenang/atasan). Oleh karenanya, si agen sering bermalas-malasan atau curang sehingga memperoleh keuntungan, baik berupa keuntungan finansial atau nonfinansial. Si agen beranggapan: kecurangan yang dilakukannya tidak akan diketahui oleh prinsipal/atasannya.

    Dalam konteks penyusunan LK di Pemda, ada dua LK yang disusun, yakni LK SKPD dan LK Pemda. LK SKPD adalah laporan keuangan yang disusun oleh entitas akuntansi (yakni SKPD), yang terdiri dari LRA, Neraca, dan CALK. SKPD tidak menyusun LAK karena tidak melaksanakan fungsi perbendaharaan. Sedangkan LK Pemda disusun oleh entitas pelaporan (SKPKD atau PPKD selaku BUD) atas nama Pemda, termasuk LAK dan di dalam LRA ada komponen Pembiayaan.

    Jika yang anda maksud adalah proses penyusunan LK SKPD, maka masalahnya akan berbeda dengan LK Pemda. Hal ini juga berkaitan dengan budaya organisasi: organisasi mana yang anda maksud? Organisasi SKPD atau Pemda? “Budaya” di SKPD (lebih kecil) berbeda dengan “budaya” organisasi Pemda (lebih besar).

    Hofstede adalah seorang pakar yang banyak menulis tentang kaitan akuntansi dengan budaya perusahaan. Saya memiliki beberapa artikelnya (terutama yang terbit di jurnal Accounting, Organization, and Society/AOS). Jika anda tertarik, nanti saya upload-kan.

    2. Budaya organisasi apakah bisa dilihat dari visi dan misi daerah tersebut atau kinerja aparatur pemda?
    Budaya organisasi merupakan variabel tersembunyi sehingga harus diukur dengan “membentuk variabel baru” melalui kuisioner. Hal-hal yang berkaitan dengan budaya digali dari kuisioner ini. Sudah banyak kuisioner dalam riset akuntansi tentang ini.

    Menurut saya, kualitas laporan keuangan tidak berkaitan langsung dengan LK Pemda, mengingat dasar penentuan kualitas LK Pemda adalah kepatuhan akan SAP dan SPIP. Sebelum LK Pemda disampaikan ke BPK, terlebih dahulu harus direviu oleh Inspektorat Daerah (dulu disebut Bawasda) untuk menjamin bahwa LK tsb telah sesuai dengan SAP dan SPIP. Hal ini diatur dalam Permendagri No.4 tahun 2008 (donlod di sini).
    Jadi, pengaruh budaya mungkin sangat kecil (tidak signifikan) karena penyusunan LK Pemda bukanlah diskresi, kecuali diatur lebih spesifik dalam SPIP Pemda.

  39. yofan permalink
    Desember 16, 2008 5:52 pm

    Asalammualaikum Pa Syukri…………

    rencananya saya kan akna meneliti mengenai penerapan SAP di pemerintah daerah. saya sedang bingung neh Pak..untuk cari referensinya dan Jurnal-jurnal yang mendukung masih sulit saya temukan pak..

    saya sudah punya beberapa alternatif judul neh pak:
    1. pengaruh budaya organisai, gaya kepemimpinan, asimetri informasi terhadap karakteristik organisasi dalam penerapan standar akuntansi pemerintah.
    2. Analisis kendala penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pengaruhnya terhadap karakteristik organisasi dalam penyusunan laporan keuangan pemda.

    kira2 judul itu bisa diteliti tidak ya pak?

    saya juga ingin bertanyaa keterkaitan budaya norganisasi, gaya kepemidmpinan dan asimetri informasi dengan penerapan SAP???

    saya juga ingin minta saran bapa kira2 ada hal yang bisa diteliti tidak terkait dengan penerapan SAP???

    Saya sangat mohon bantuannya ya Pak?
    Terimaksih ……

    Syukriy
    Idea penelitiannya sangat bagus. Namun, referensinya masih jarang terutama untuk kajian dan penelitian di Indonesia. Untuk tahap awal, bisa masuk ke situs http://www.ksap.org (situs Komite Standar Akuntansi Pemerintahan/KSAP) yang memuat banyak informasi tentang akuntansi pemerintahan, diskusi, artikel, dan PSAP.

    1. Pada prinsipnya SAP harus diterapkan oleh Pemda dan SKPD di dalamnya. Oleh karena itu, tidak ada kaitannya dengan budaya organisasi, gaya kepemimpinan, asimetri informasi terhadap karakteristik organisasi. Artinya, apapun karakteristik SKPD, SAP wajib dipatuhi. Untuk menerapkan SAP, Pemda harus menyusun Kebijakan Akuntansi yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah (lihat SE.900-079-2008 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah).

    2. Apa yang anda maksud dengan “karakteristik organisasi”? Karakteristik organisasi cenderung bersifat “given” atau sudah ada sejak organisasi itu berdiri. Di Pemda karakteristik SKPD dicirikan dengan Tupoksi (tugas pokok dan fungsi), seperti diatur dalam PP No.41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57/2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

    3. Pemda saat ini memang memiliki kendala dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP. Beberapa masalah yang dihadapi Pemda berkaitan dengan:
    (a) Kualitas SDM yang tidak paham akuntansi pemerintahan.
    (b) Dukungan finansial (anggaran) yang kurang untuk menyiapkan SDM akuntansi.
    (c) Kebijakan-kebijakan Pemda (yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif) yang tidak mendorong penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
    (d) Resistensi (keengganan) untuk berubah yang masih cukup besar dari pejabat daerah.
    (e) Regulasi yang kurang sinkron, yakni antara Permendagri No.13/2006 degan PP No.24/2005. Meski sudah ada konsep konversi, Pemda melihat masih perlu menunggu aturan baru yang lebih mudah dan cukup satu langkah.

    4. Penelitian tentang penerapan SAP untuk tahap awal mungkin masih bersifat eksploratif. Artinya, kita masih perlu menggali persepsi dan sikap para penyusun, pengguna, dan pemeriksa laporan keuangan. Untuk itu, data yang dibutuhkan adalah data primer, misalnya dengan menggunakan kuisioner, dan penggunaan kasus melalui eksperimen/kuasi eksperimen semu.

  40. Nurul permalink
    Desember 17, 2008 10:41 pm

    tawaran Bapak tentang jurnal Accounting, Organization, and Society/AOS) dan ada Hofstedenya boleh pa,karena bisa digunakan sebagai referensi. Yang saya maksud adalah LK SKPD berarti memang saya harus mencari tahu tentang organisasi ini lebih banyak lagi ya, terima kasih untuk jawabannya saya tunggu upload jurnalnya :)

  41. Desember 20, 2008 12:55 pm

    Bos, bagus juga kalau ada waktu, Pak Syukriy nulis tentang DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMDA.

    Banyak yang pengen tahu nih. Apalagi kita. Determinan hipotetis berdasarkan Teori, PerUUan, dan Idealisasi juga sangat-sangat kita nanti.

    Ntar, pasti amal jariah bagi Pak Syukriy. Amin
    Dan sangat membantu teman-teman untuk meneruskan fine-tuning desain researchnya

    Kalau tidak punya waktu menyajikan dalam tulisan berparagraf, dalam bentuk bullet list juga tak apalah

    Sedang maksa nih boz ;-)

    Terima kasih

  42. Gigin permalink
    Desember 25, 2008 3:00 am

    Asalammualaikum Pa Syukri …

    saya berniat untuk menulis skripsi tentang pengaruh efektivitas pengendalian intern dan kinerja instansi di pemerintah daerah, namun saya kebingungan bagaimana cara mengukurnya, da yang bisa memberi contoh kuesioner yang tepat untuk digunakan dalam mengukur efektivitas pengendalian intern di SKPD-SKPD pemerintah daerah??

    terima kasih

  43. Desember 25, 2008 2:18 pm

    @Gigin
    Waalaikum salam, mas Gigin.

    1. Sebelum sampai pada riset tentang efektifitas pengendalian intern, maka terlebih dahulu dilihat praktik yang ada saat ini: apakah selama ini Pemda telah memiliki sistem pengengendalian intern?
    Sepengetahuan saya, Pemda belum pernah membuat dan melaksanakannya, kecuali dengan pendekatan dan nama yang berbeda dengan yang dimaksud dalam akuntansi. Pemerintah sendiri baru pada tahun 2008 ini menerbitkan PP No.60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Konsep SPIP ini mirip dengan konsep COSO, sheingga “lebih akuntansi”…

    2. Tentang kinerja instansi di pemerintah daerah (apakah yang anda maksud LAKIP/AKIP?), konsepnya sudah lama ada. Bahkan dalam dalam penyusunan APBD (dari RASK/DASK sampai RKA-SKPD/DPA-SKPD) sudah ada indikator kinerja (masukan, keluaran, hasil, manfaat, dampak) dan target kinerja yang ingin dicapai. So, ndak ada malah secara konseptual untuk diteliti. Persoalannya mungkin muncul ketika instansi Pemda (SKPD) tidak berkenan memberikan data yang anda butuhkan :-?

    3. Kuisioner merupakan instrumen riset yang didisain khusus sesuai dengan tujuan dan masalah riset. Saya sendiri tidak punya kuisioner ini. Namun, dalam melakukan penilaian atau analisis atas SPIP, maka harus digunakan kuisioner. Dalam Permendagri No.4/2008 tentang Reviu atas Laporan Keuangan Pemda, terdapat beberapa contoh pertanyaan terkait SPIP. Saya kira tinggal disesuaikan dengan kebutuhan riset anda dan tidak seluruhnya bisa dipakai.
    Wassalam.

  44. imar permalink
    Desember 27, 2008 10:44 am

    Assalamu’alaikum pak
    Gimana pak, udah nyampe di Jogja?
    oia pak, mengenai judul penelitian saya yang waktu itu saya diskusi sama bapak tentang pengaruh nilai aset tetap daerah terhadap belanja pemeliharaan. Ada dosen yang bilang (pak fazli), beliau bilang klo penelitiannya bagus ditentuin lokasinya. atau buat perbedaan, misalnya antara kota banda aceh yang udah lama dengan kota bireun yang masih baru. atau kota yang fokus pada pelayanan publik dengan kota yang hanya membangun infrastuktur. itu gimana menurut bapak??
    trus pak, klo saya ambil perbandingan itu saya masih pake data sekunder pak?

    Terima kasih pak

  45. Desember 27, 2008 4:04 pm


    Analisis terhadap hubungan antara aset tetap dan belanja pemeliharaannya memang logis. Bagaimanapun belanja pemeliharaan muncul jika memang ada sesuatu yang dipelihara. Sesuatu itu adalah aset tetap. Sementara aset lancar di pemerintahan sering disebut barang pakai habis, yakni aset yang pemakaiannya hanya sekali, tidak bisa berulang-ulang. CFontohnya: tisu, teh, kopi, gula, kertas, tinta, dlsb.

    Pada kenyataannya tidak selalu Pemda mengalokasikan belanja pemeliharaan berdasarkan aset tetap yang mereka miliki. Hal ini terlihat ketika dalam proses penyusunan APBD (melalui penyusunan RKA-SKPD oleh SKPD), mereka tidak melihat besaran nilai aset tetap sebagai dasar penentuan belanja pemeliharaan. Sampai saat ini saja masih banyak Pemda yang belum memiliki Neraca Awal. Nah, kalau Neraca tidak punya, bagaimana mungkin mengetahui besaran nilai aset tetap dan belanja untuk memeliharanya?

    Yang menarik nantinya adalah apabila ternyata realisasi belanja pemeliharaan tidak berkorelasi dengan nilai aset tetap. Kalau begitu, pertanyaan berikutnya adalah: APA DASAR PENGALOKASIAN BELANJA PEMELIHARAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH?

    Tentang pembedaan untuk data dan sampel, saya kira belum perlu mengingat penelitian seperti ini belum banyak. Jika kamu menggunakan data dalam satu Pemda saja, maka untuk memenuhi persyaratan statistika, maka harus dimasukkan semua SKPD yang ada di pemda tersebut. Biasanya suatu Pemda memiliki setidaknya 30-an SKPD. Jika kamu merplikasi (mengulang kembali) penelitian sebelumnya, mungkin pembedaan ini perlu.

    Kalau dimasukkan variabel lain sebagai pembdea, seperti karakteristik pemda yang fokus pada pertanian (kabupaten) dengan pemda yang fokus pada jasa dan perdagangan (kota), bisa juga dicoba. Tetapi, ini akan memperbanyak data yang dibutuhkan…

  46. Desember 27, 2008 9:17 pm

    Apakah belanja pemeliharaan HARUS berhubungan positif dengan nilai aset tetap?

    Bagaimana bila hubungannya ternyata negatif, apakah itu berarti sesuatu yang buruk?

    Bagaimana bila:

    1. Aset tetap tersebut memang membutuhkan pemeliharaan yang berjangka waktu relatif lebih panjang; tidak tahunan?

    Dalam hal ini nilai aset tetap di tahun-tahun yang lalulah yang justeru berhubungan positif kuat dengan total belanja pemeliharaannya.

    2. Bagaimana bila pemeliharaan Aset tetap tersebut memang tidak pada pemerintah daerah, tetapi pada masyarakat pengguna aset tetap?

    Dalam hal ini: status Aset Tetap, masih berada atau milik pemda tetapi O & M nya ada pada kelompok masyarakat pengguna aset tetap.

    Atau dalam hal lain: status Aset Tetap, masih berada atau milik pemda tetapi O & M nya ada pada lembaga pelaksana layanan dari aset tetap tersebut.

    3. Bagaimana bila Aset Tetap tersebut memang masih tercatat dalam Neraca Pemda, tetapi karena satu dan lain hal, aset tetap tersebut memang sudah tidak akan pernah dipelihara lagi; lebih baik beli baru.

    Menurutku, lebih baik meneliti BAGAIMANAKAH CARA PEMDA MENGENDALIKAN BELANJA PEMELIHARAAN?

    Kalau pun masih berusaha meneliti topik awal, yaitu mencari hubungan antara belanja pemeliharaan dengan aset tetapnya, maka beberapa hal yang kami sebutkan di atas sebaiknya ikut diperhatikan sehingga pengertian yang kita dapat dari penelitian itu bisa lebih luas.

  47. Otha permalink
    Desember 31, 2008 3:02 am

    Pak sukry
    mohon penjelasan, adalkah model yang bisa ditentukan antara aktiva tetap yang dimiliki Pemda dengan pengukuran indikator kinerjanya, misalnya Pemda memiliki jumlah aktiva dibidang kesehatan (yang nanti di rinci masing-masing aktiva), dikaitkan dengan penilain derajat kesehatan masyarakat, tentu yang lain akan dibuat asumsi-asumsinya.
    Saya lagi ingin mengembangkan hubungan alokasi belanja, APBD, Aktiva dan Penilain Kinerja tapi jadinya bingung juga menggunakan model analisis yang tepat, untuk pengukurannya
    Makasih saya tunggu jawabannya pak

  48. imar permalink
    Desember 31, 2008 12:05 pm

    Pak rusmanik, saya kurang paham mengenai 3 point yang bapak bilang di atas. bisa tolong di jelasin bapak?

    terima kasih

  49. imar permalink
    Desember 31, 2008 12:07 pm

    Assalamu’alaikum

    Pak syukriy, terima kasih ya atas penjelasannya

  50. Januari 1, 2009 5:19 pm

    @Otha
    Kajian tentang keterkaitan investasi publik (public investment) dengan keualitas pelayanan publik (public service) telah banyak dilakukan. Kalau dibuka situs World Bank (www.worldbank.org), International Monetary Fund (www.imf.org), atau Asian Development Bank (www.adb.org), working paper atau buku tentang isu itu bisa ditemukan dan boleh didonlod secara gratis.

    Namun, khusus tentang kaitan antara kondisi dan besaran nilai aset tetap dengan kualitas kinerja atau pelayanan publik. sepertinya masih membutuhkan kajian dan penelitian yang “lebih serius”. Ada beberapa hal yang mungkin perlu dijelaskan lebih jauh sehubungan dengan praktik yang terjadi saat ini di pemerintahan, khususnya di Indonesia. Misalnya:

    1. Apakah proyek atau kegiatan pengadaan aset tetap dalam bentuk belanja modal dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, misalnya kesehatan masyarakat? Tak jarang alokasi untuk sebuah belanja modal ditentukan dalam bargaining ketika pembahasan RAPBD di gedung DPRD, sehingga tak jarang SKPD kaget karena tidak bikin RKA-SKPD ternyata masuk masuk dalam Perda APBD. Jadi, kadangkala belanja modal dialokasikan karena titipan sesorang di DPRD.

    2. Apakah keputusan untuk mengalokasikan belanja modal (investasi publik) sudah didasarkan pada kriteria tertentu yang baku dan diatur oleh Pemerintah/Pemda? Kebutuhan akan suatu aset tentu untuk memecahkan masalah tertentu yang tengah atau akan dihadapi oleh masyarakat. namun, kenyataannya pembangunan/pengadaan suatu aset bukan untuk melayani masyarakat, tapi melayani kepentingan pejabat tertentu, misalnya membuat jalan aspal ke arah kebun atau villa kepala daerah atau Sekda. :-? Akibatnya, indikator kinerja yang diisikan dalam kolom di RKA-SKPD dibuat asal-asalan, tidak menginformasikan kebutuhan dan target yang sebenarnya.

    3. Apakah kinerja sebuah SKPD tidak lebih ditentukan oleh orangnya, bukan alatnya? Saya melihat kecenderungan di Pemda untuk berdalih bahwa kinerja mereka buruk karena peralatan yang tidak memadai. Padahal banyak mesin, peralatan, kenderaan, dan kelengkapan lain yang tidak berfungsi karena tidak dipelihara dengan baik. Banyak juga yang menganggur, tidak terpakais ama sekali karena tidak ada anggaran untuk pemeliharaannya.

    Memang sangat menarik melihat keterkaitan beberapa faktor dalam pengelolaan keuangan dan manajemen kinerja di organisasi pemerintahan. Ada yang bilang bahwa manajemen di pemerintahan jauh lebih rumit daripada di bisnis. Kenapa? Karena di bisnis aturan mainnya sangat tegas, jelas, dan tertulis hitam di atas putih. Sementara di pemerintahan, semuanya seperti dibuat abu-abu, serba tidak jelas, dan serba rancu…

  51. Januari 2, 2009 2:04 pm

    @ imar

    Keterangan yang kami tuliskan sudah cukup jelas dengan sendirinya. Tetapi, biar lebih ramai, tidak apa-apa kalau ditulis lagi.

    Misalkan kita berhasil mengidentifikasi 5 (lima) Aset Tetap di SKPD XXX, yaitu A, B, C, D, dan E. Misalkan pula, tiap aset tersebut harus dipelihara secara rutin setiap tahun dan membutuhkan biaya pemeliharaan @ Rp 1 juta.

    Dengan mendasarkan hanya pada informasi seperti di atas, berapakah belanja pemeliharaan yang harus dianggarkan pada RKA SKPD XXX tersebut?

    Jawabannya: Belanja Pemeliharaannya adalah Rp 5 juta. Mengapa? Karena hanya ada 5 (lima) aset tetap yang harus dipelihara setiap tahun yang masing-masing memerlukan biaya sebesar Rp 1 juta.

    Misalkan lagi, ada informasi baru, yaitu informasi semacam Pola Kelola dan Pemeliharaan Aset Tetap.

    Didalamnya diketahui bahwa: Aset Tetap B dan E masih tetap diakui sebagai aset tetap pemda, tetapi secara fisik diletakkan di rumah salah satu anggota Pokmas, dan dikelola langsung oleh pokmas tersebut, serta beban pemeliharaannya pun di tanggung secara bersama-sama oleh anggota Pokmas tersebut.

    Dengan tambahan informasi seperti ini, berapakah belanja pemeliharaan yang harus dianggarkan pada RKA SKPD XXX tersebut?

    Jawabannya: Belanja pemeliharaannya hanya Rp 3 Juta. Mengapa? Coba jawab sendiri(an) ya ;-)

    Dari simulasi seperti di atas, bagaimanakah korelasi antara variabel Jumlah Aset Tetap di SKPD XXX dengan variabel Besar Belanja Pemeliharaan di SKPD XXX?

    Dari penambahan informasi seperti di atas, dapat disimpulkan bahwa korelasi antara variabel-variabel tersebut cenderung melemah (nilai korelasinya semakin kecil).

    Bandingkanlah data-datanya:
    Kasus 1…………………5 Aset Tetap ………. Rp 5 Juta
    Kasus 2 (ada informasi baru)………5 Aset Tetap ………. Rp 3 Juta

    Dari cerita di atas jelaslah bahwa, paling tidak ada 2 (dua) variabel yang menentukan besar Belanja Pemeliharaan di SKPD XXX, yaitu variabel Jumlah Aset tetap di SKPD XXX serta variabel Pola Kelola dan Pemeliharaan Aset Tetap.

    Apa hubungannya dengan tulisan Pak Syukri yang bertemakan belanja fisik versus belanja pemeliharaan?

    Coba dibandingkan sendiri ya ;-)

    Mengapa pula saya mengusulkan tema kembangan baru dari tulisan Pak Syukriy? Coba jawab sendiri juga ya ;-)

  52. Januari 3, 2009 1:14 pm

    @Rusmanik
    Kecerdasan dan kekritisan cara berpikir anda memang oke, bung! Ide riset seperti ini mestinya bisa digali terus, cuma masalahnya sat: ketersediaan data!
    Apalagi kalau aparatur Pemda ditanya berapa aset yang dipinjampakaikan kepada pihak lian, mereka pasti ndak mau jawab. Kenapa? Karen akan terbongkar belanja pemeliharaan hantu (ghost expenditure) yang selama ini mereka nikmati, termasuk untuk membayari para “pengemis berdasi” yang datang ke kantor minta uang saku, tiket pesawat, atau komputer untuk anaknya.

    Seandainya banyak diantara kita yang mau melakukan riset mendalan seperti itu, termasuk untuk mengungkap masalah ghost expenditures lain yang menggerogoti negara ini, tentukan akan lahir rekomendasi penelitian yang berfaedah dan bermanfaat. Semoga ke depan bisa seperti itu. Amin.

  53. sammy permalink
    Januari 13, 2009 8:08 pm

    pak sukry,
    saya ingin meneliti temtang kinerja sektor publik tapi saya kesulitan mencari kuesioner yang tepat untuk mengukur kinerja sektor publik..
    mohon bantuannya,, terima kasih sebelumnya..

  54. syukriy permalink*
    Januari 13, 2009 9:17 pm

    @sammy
    Membangun kuisioner memang tidak mudah. Paling tidak kita harus memahami dulu variabel apa yang akan diukur atau diungkap dengan kuisioner kita. Setelah itu, setiap content dalam pertanyaan2 di kuisioner kita haruslah memiliki makna sehingga akan terbentuk suatu proxy atas variabel yang terbentuk.

    Makna kinerja memang bisa beragam. Dalam konteks sektor publik, khususnya organisasi pemerintahan, kinerja pada prinsipnya merupakan tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditentukan di muka. Target terbagi ke dalam dua kelompok, yakni finansial dan nonfinansial.

    Kinerja finansial di Pemda disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran (APBD) berupa Laporan Keuangan Pemda (LKPD), sedangkan kinerja nonfinansial disampaikan dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) oleh kepala daerah kepada DPRD. Ada dokumen kinerja lain, yakni AKIP dan LAKIP.

  55. Januari 15, 2009 1:58 am

    Ass….selama ini saya hanya reader, dan terima kasih atas kritik, saran dan fresh idea yang luar biasa atas diskusi ini….terlebih buat mas syukry yg tiada henti mengisi bak ilmu dan akhirnya saya mendapatkan setetes ilmu yg sangat melegakan….jujur saja saya mengalami kebuntuan dlm mengembangkan ide saya dlm menulis…..budget behaviour of local government…..dan apa bisa saya pinjam kata “ghost expenditure” utk mempercantik tulisan saya. Oh ya sekalian mas Syukry, saya sebetulnya punya 2 ide utk meneliti ttg asp. ide 1. perilaku anggaran (terutama penerimaan) di pemda/pemkot, dan ide 2 ttg perilaku anggaran belanja dan dikaitkan dg akuntansi biaya, krn kl boleh saya berpendapat dasar pengenaan tarif belanja pemda daerah tidak jelas maksudnya merujuk pmk standar belanja umum yg nota bene kl kita lihat bahwa pmk tsb diusulkan oleh depkeu atas dasar perhitungan dari bps dg pendekatan makro? pertanyaannya bagaimana dg pemda/pemkot yg jauh dr jakarta apa sbu tsb msh relevan dijadikan dasar utk mematok indikator belanja? dan mengapa pemda tidak membangun sendiri indikator belanja dari pendekatan akuntansi biaya (button up).

    Syukriy:
    Terima kasih atas kunjungan dan apresiasinya, mas Imam. Saya memiliki harapan melalui blog ini bisa didiskusikan banyak isu, terutama yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Banyak hal yang mungkin sulit didiskusikan dengan Pemerintah Pusat, padahal sangat penting bagi aparatur di daerah. Oleh karenanya, dalam blog ini mungkin muncul bermacam kritik, gagasan, dan rekomendasi yang di luar “mainstream” atau aturan umum yang berlaku.

    Perilaku anggaran di pemerintahan (daerah) memang unik, setidaknya berbeda dengan anggaran di bisnis yang teorinya telah berkembang dengan baik. Oya, istilah “ghost expenditure” sebenarnya bukan ciptaan saya, tetapi saya baca dari beberapa working paper, kalau nggak salah, tentang praktik korupsi di Afrika (sepertinya bisa didonlod dari situs World Bank: http://www.worldbank.org).

    Pada prinsipnya “ghost expenditure” adalah biaya-biaya yang seharusnya tidak dianggarkan, tetapi karena adanya “faktor-faktor tak tampak” alokasi untuk biaya ini harus dianggarkan. Faktor2 tsb misalnya pemerasan/upeti yang dilakukan oleh aparat pemeriksa, jaksa, polisi, tentara, politisi, dll. Pejabat pemerintah juga dapat melakukan manipulasi atas data kepegawaian (misalnya seseorang yang sudah meninggal, pindah, atau pensiun tetap dimasukkan dalam daftar penerima penghasilan/honor, padahal uangnya tidak pernah sampai kepada yang bersangkutan), data aset (misalnya untuk mengalokasikan biaya pemeliharaan, padahal asetnya sudah tidak ada/tidak berfungsi), dan objek biaya lain yang sesungguhnya tidak perlu (misalnya pembelian peralatan-peralatan kecil, seperti staples, mesin penjilid, printer, dll.) untuk kegiatan pelatihan atau sosialisasi.

    Selain “ghost expenditure”, cara lain untuk memenuhi kepentingan pribadi (=korupsi) adalah melalui standar harga yang di luar kewajaran. Kalau kita perhatikan secara cermat, Pemda bisa dikatakan tidak akan pernah bisa bekerja secara efisien karena mark-up dilakukan secara berjenjang:

    (1) Mark-up harga barang/jasa. Biasanya Pemda menerbitkan Keputusan Kepala Daerah tentang Standar Harga Barang/Jasa yang nilainya sudah dinaikkan (dimark-up) jika dibandingkan dengan harga pasar. Alasanya: untuk mengantisipasi kenaikan (bukan perubahan) harga pada tahun berikutnya/pelaksanaan anggaran.

    (2) Mark-up jumlah input yang dibutuhkan. Input dalam suatu kegiatan dinaikkan kuantitasnya agar tidak terjadi kemacetan dalam pelaksanaan kegiatan. Misalnya kebutuhan untuk kertas 5 rim, tapi dianggarkan 6 rim.

    (3) Mark-up jumlah personil. Jumlah panitia yang dibutuhkan hanya 4 orang, tapi dianggarkan untuk 8 orang. Alasannya: bagi-bagi rejeki atau pemerataan pendapatan.

    (4) Mar-up lama waktu pelaksanaan. Bagi Pemda yang tidak menyediakan makan siang bagi aparaturnya, penyelenggaraan sebuah kegiatan merupakan kesempatan untuk makan siang gratis. Akibanya, sebuah kegiatan pelatihan sebenarnya cukup dilaksanakan 2 hari, kemudian dibuat anggarannya untuk 3 hari.

    Saya sendiri sangat sependapat kalau standar harga di daerah dibuat sendiri oleh daerah bersangkutan. Kalau tidak salah, dalam PMK tentang Standar Harga sendiri tidak disebutkan bahwa Pemda wajib mematuhi
    PMK tsb. Artinya, kalau Pemda tetap mengikuti PMK, maka itu akibat dari Pemdanya malas bekerja keras untuk membuat standar biaya yang cocok dengan kebutuhannya.
    Terkait hal ini, sebagai sebuah contoh, saya pernah menulis di blog ini tentang Perjalanan Dinas Pejabat Daerah: Apakah “harus” mengikuti PMK 45/2007?

  56. imar permalink
    Januari 15, 2009 11:40 am

    Assalamu’alaikum.

    Apa kabar pak?
    semoga sehat-sehat aja..
    oia, selamat ya pak atas kelahiran putri ke-4 nya..

    Pak, saya mau minta penjelasan dari bapak tentang:

    1. beda antara belanja pemeliharaan dengan biaya depresiasi.

    2. apakah dalam menetapkan besarnya alokasi belanja pemeliharaan ada dipengaruhi oleh biaya depresiasi?

    trus pak saya agak kesulitan dapat refernsi tentang belanja pemeliharaan. memang sedikit ya pak referensi tentang belanja pemeliharaan?

    terima kasih ya pak, dan mohon penjelasannya…

  57. syukriy permalink*
    Januari 15, 2009 1:01 pm

    @Imar
    Terima kasih.

    1. Biaya pemeliharaan dan depresiasi memang berbeda 100%. Dalam konteks akuntansi keuangan daerah di Indonesia tidak akan pernah muncul biaya atau belanja depresiasi? Mengapa? Karena pengakuan belanja (yang nantinya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/LRA menggunakan basis kas, bukan akrual. Sementara biaya depresiasi terjadi karena basis pencatatan menggunakan basis akrual. Jikapun Pemda menghitung depresiasi, maka tidak diakui sebagai belanja/biaya, tetapi sebagai pengurang ekuitas dana-Diinvestasikan dalam aset tetap, sehingga menjadi rekenin/akun lawan dari akumulasi penyusutan.

    2. Tidak ada hubungan antara belanja pemeliharaan dan belanja depresiasi. Biaya depresiasi adalah pengalokasian costs yang sudah dikeluarkan sebelumnya (sunk cost) untuk memperoleh aset tetap ke dalam periode-periode penggunaan aset tetap setelah sebelumnya dikurangi nilai residu. Jadi, biaya penyusutan dihitung secara periodik karena aset tetap dianggap “masih dimiliki” dan “dipakai”.
    Sementara biaya pemeliharaan dialokasikan untuk menjamin bahwa aset tetap bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, costs tidak menjadi faktor yang dipertimbangkan, tetapi justru tergantung pada kondisi harga belaku (misalnya biaya servis, dlsb.).
    Artinya, prosedur pembuatan keputusan dan pelaporan diantara kedua biaya ini berbeda, pun dalam perspektif akuntansi. Inilah yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan yang ingin meneliti di sektor publik, karena ada beberapa asumsi dalam bisnis yang tidak berlaku di sektor publik atau sebhaliknya.

    Terima kasih.

  58. Januari 16, 2009 8:25 am

    Assalamu alaikaum Wr.Wb
    Saya sudah banyak membaca tentang tulisan bapak apalagi mengenai Belanja Modal dan Belanja Pemeliharan. Kebetulan saya ingin meneliti ttg pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja modal. yang jadi kendala jika saya mengambil data time series harus mulai tahun berapa karena kalau sy mengambil data mulai tahun 1998 s.d 2007 berarti 10 tahun sementara strutur APBD mulai tahun tersebut berubah-ubah sesuai peraturan yang berlaku. Tolong dong pak dikasih arahan bagaimana sebaiknya yang saya harus lakukan dalam penelitian ini. Perlu diketahui penelitian merupakan pengujian atas beberapa temuan empiris terdahulu yang berlokasi di salah satu kabupaten di Sulawesi, sekian atas bantuan saya ucapkan terima kasih, Wassalam

  59. Januari 16, 2009 4:30 pm

    terima kasih atas responds sebelumnya……ada beberapa pertanyaan utk lebih mempertajam diskusi kita, al:
    1. Seandainya kl pemda mengacu pada SAP terutama SAP no. 5 ttg akuntansi persediaan dlm menentukan indikator belanja umum, saya yakin akan menghasilkan informasi belanja yg akurat krn sebenarnya di SAP terdapat indikator pengukuran belanja terutama utk mengeksekusi belanja barang dan jasa, seperti kl biaya perolehan utk persediaan yg dibeli dan…..setrusnya. gimana bang syukriy ttg pandangan saya ini.
    2. Menyikapi implementasi pengelolahan keu daerah yg msh carut marut ini, kl boleh berpendapat krn fungsi kontrol dr internal dan eksternal yg tdk berfungsi dg baik, pempus sendiri terlalu ristrick dlm memberikan aturan (cth: kode akunyg sangat diatur, perlu disadari kondisi pemda tdk sama sehingga memungkinkan ada masalah keu yg tdk dpt dipaksakan utk mengacu ke kode akun yg ditetapkan (sesuai permendagri misalnya/BAS), atau SPI yg msh dikendalikan oleh pemerintah pusat, padahal it all no similarly….)
    3. Bgaimana menyikapi rendahnya serapan anggaran di pemda,……..whom is wrong? apa krn perilaku sdm (eksekutif/legislatif), sistem pengelolahan yg tidak mendukung, ………

  60. Januari 17, 2009 4:06 pm

    @Irsyad
    Saya sependapat kalau menggunakan data time-series untuk kasus APBD sekarang belum saatnya, atau jikapun bisa, maka harus dilakukan beberapa konversi (yang tentunya sangat tidak mudah). Persoalan utama adalah pada struktur anggaran yang mengalami perubahan. Untuk melakukan konversi, kita harus memetakan terlebih dahulu komponen-komponen anggaran dalam APBD dan “membersihkan” data tersebut dari unsur-unsur yang tidak berkaitan (misalnya tambahan rekening baru).

    Untuk mengembangkan penelitian terdahulu, semestinya bisa dipastikan dulu bahwa penelitian tersebut memang “layak” untuk dikembangkan lagi. Sekiranya anda punya filenya, alangkah “cantiknya” kalau bisa dikirim ke atau dituliskan dalam blog ini. Mungkin tidak harus menggunakan data time-series…

    @Imam
    Thanks, ya. Diskusinya tambah ramai, nih. :-)

    1. Saya kira SAP #5 tidak secara langsung berkaitan dengan belanja, kecuali pengakuan atas harga perolehan. Artinya, persediaan diakui sebesar nilai perolehannya, tidak hanya harga beli jika memang ada biaya lain selain harga beli.

    Oleh karena itu, pada saat pembelian persediaan secara tunai, dibuat dua jurnal: (1) untuk mencatat realisasi belanja dengan mendebit rekening Belanja Barang dan Jasa….(atau nama rekening lain) dan mengkredit rekening Kas. Kemudian (2) untuk mengakui penambahan jumlah saldo Persediaan dengan mendebit Persedian dan mengkredit Cadangan Persediaan. Jurnal kedua ini disebut jurnal korolari.
    Saya sendiri tidak menemukan kaitan antara SAP #5 dengan standar belanja. Mohon tambahan penjelasan kalau salah keliru. :-)

    2. Pemerintah Pusat terlalu kaku? Hehehehe…. bisa iya, bisa tidak. Tergantung kita melihatnya dari perspektif mana. Kalau berkaitan dengan manajemen keuangan (khususnya perbendaharaan), saya kira ndak masalah, tetapi kalau sudah sampai ke akuntansi, jadi masalah.

    Akuntansi menghasilkan dokumen yang disebut laporan keuangan, yang akan diaudit oleh pemeriksa eksternal (dalam hal ini BPK).
    Dalam Permendagri No.59/2007 Pempus menyatakan bahwa kode rekening dalam Permendagri 13/2006 tidak bersifat mengikat atau menjadi acuan baku, sementara dalam SAP tidak diatur kode rekening ini. Jadi, Pemda boleh saja menambah kode rekning baru (dengan catatan harus dengan menggunakan pertimbangan yang matang).

    Pembuatan kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangan, termasuk di dalamnya pengendalian internal dan akuntansi, oleh Pempus tentu dengan berbagai alasan, seperti ketidaksiapan Pemda di seluruh Indonesia. Proses untuk menemukan format yang tepat untuk konteks Indonesia memang butuh waktu dan Depdagri sendiri mengakui bahwa perubahan dilakukan secara gradual.

    3. Terjadinya penyerapan anggaran yang rendah disebabkan oleh banyak hal. Misalnya:
    (1) ketidakmampuan TAPD membuat perencanaan anggaran dengan baik;
    (2) keserakahan masing2 SKPD untuk mendapat alokasi sebanyak mungkin meskipun di luar kapasitasnya;
    (3) ketiadaan sistem “reward and punishment” dalam pengelolaan keuangan daerah;
    (4) adanya kepentingan politik dan kepentingan lainnya dipihak eksekutif dan DPRD;
    (5) niatan untuk melakukan korupsi terhadap dana APBD; dll.

    Idealnya jumlah yang dianggarkan tercapai 100% atau sama persis antara anggaran dengan realisasinya. Tapi, hal ini kan sulit terjadi. Mengapa sulit? Karena sewaktu menyusun RKA-SKPD kita sudah menggunakan asumsi-asumsi, termasuk asumsi harga dalam Standar Harga Branag dan Jasa (SHBJ) yang sudah “dimark-up” di atas harga berlaku pada saat standar tsb dibuat.
    Jadi, kita cuma meramal atau memprediksi tanpa bisa menjamin realisasinya akan sama persis. Namun, saat di-SPJ-kan bisa saja anggaran terserap 100% karena dokumen SPJ memang bisa dipalsukan atau difiktifkan (misalnya dengan menggunakan stempel palsu atau meminjam stempel orang/perusahaan lain).

  61. Januari 20, 2009 10:13 am

    Terima kasih mas udah mau membantu saya, tentang penulisan tesis ini, mengenai filenya saya akan kirimkan melalui email bapak.

  62. elike permalink
    Januari 22, 2009 10:46 am

    Ass.Wr.Wb
    Salam kenal, saya elike…
    Saya sedang menyusun skripsi tentang Akuntansi Sektor Publik, terutama membahas mengenai Analisis Keuangan Badan Layanan Umum.
    Saya sering membaca tulisan-tulisan bapak mengenai akuntansi sektor publik, melihat pengalaman yang bapak punya, saya harap bapak dapat membantu saya…
    Selama proses penyusunan skripsi tersebut, saya sangat kesulitan mencari jurnal dan literatur yang berhubungan dengan Bdan Layanan Umum, terutama yang berhubungan dengan analisis laporan keuangan BLU …
    Yang saya tanyakan:
    1. Kira-kira dimana saya bisa mendapatkan jurnal dan referensi yang dapat dijadikan acuan untuk skripsi saya??
    2. Saya berencana melakukan studi kasus di sebuah rumah sakit…yang membuat saya bingung, saya tidak menemukan data statistik rumah sakit apa saja yang telah merubah statusnya menjadi badan layanan umum. Kira-kira dimana saya bisa mendapatkan info tersebut??
    3. Mohon arahan pak…Analisis Laporan seperti apa yang bisa saya gunakan??sementara saya masih meraba seperti apa bentuk laporan keuangan sebuah BLU yang berupa RSD??
    Mohon bantuannya…
    Semoga bapak sukses selalu…
    Terima kasih…

  63. Hasanudin permalink
    Januari 22, 2009 11:55 am

    Assalamualaikum Wr. Wb.
    SalamKenal Pak, Saya Hasanudin
    Saya sedang menyusun skripsi mengenai persepsi mahasiswa terhadap profesi akuntan publik. Judul ini saya angkat karena saya tertarik dengan penelitian yang dilakukan oleh Bapak Bersama saudara Bapak Syukur Selamat yang saya baca di Jurnal Media Riset Akuntansi Auditing dan Informasi Vol.2 Dalam penulisan skripsi saya saya sedikit terhambat karena dalam jurnal tersebut tidak dicantumkan tigapuluh pernyataan akan diukur. Yang saya tanyakan ketiga puluh pertanyaan tersebut apa saja pak. Mohon Bantuannya pak Yah. Terima kasih

    uu_dieen@yahoo.com
    uu.dieen@gmail.com

  64. syukriy permalink*
    Januari 24, 2009 3:36 pm

    @Elike
    Diskusi tentang BLU/BLUD memang menarik, namun sampai saat ini masih dalam tahapan tujuan, fungsi, format, dan mekanisme pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangannya. Selain itu juga mendiskusikan bagaimana keterkaitannya dengan keuangan negara/daerah (APBN/APBD).

    Saya sendiri tidak mendalami masalah BLU/BLUD ini, kecuali sekedar mengamati.
    Salah satu yang menarik adalah ketika saya memperoleh Modul tentang BLUD, yang disosialisasikan oleh Depdagri pada tahun 2008 lalu. Ternyata modul tersebut tidak menjabarkan konsep yang seharusnya diaplikasikan di BLUD, kecuali hanya “memaksakan” untuk memasukkan konsep di bisnis. Fungsi BLUD dan bisnis tentunya sangat berbeda.

    1. Referensi untuk sebuah penelitian dengan objek keuangan/akuntansi BLU/BLUD bisa dua macam, yakni (1) peraturan perundangan dan (2) hasil studi empiris yang telah dilakukan sebelumnya.
    Untuk yang pertama, saya kira tidak ada masalah karena sudah ada UU, PP, dan Peraturan Menteri yang mengatur tentang manajemen dan keuangan BLU/BLUD. Namun, untuk studi empiris, saya sendiri belum menemukannya…

    2. Rumah sakit pemerintah dapat dibagi dua, yakni RS Pusat yang dibiayai dari APBN dan RS Daerah yang dibiayai dari APBD. Jika dibiayai dari APBN disebut BLU, sedangkan dari APBD disebut BLUD. Untuk memperoleh informasi tentang RS mana saja yang sudah menjadi BLU/BLUD saya kira bisa dengan men-search di internet, masuk ke website Departemen Kesehatan, dan website Pemda.

    3. Ada rekan-rekan lain yang bisa membantu?

    @Hasanudin
    Wah, saya sudah tidak punya filenya lagi, mas. Kalau mau menghubungi sdr. Syukur Selamat langsung, silahkan kirim email ke beliau. Ini alamat emailnya: kukul_kr@yahoo.com.

  65. ita permalink
    Januari 25, 2009 11:58 am

    Assalamu’ alaikum Pak Syukri,
    Saya sedang melakukan penelitian Kemandiriaan/ kinerja keuangan pemda, teori / rasio apa yang harus saya pakai. terimakasih Pak.

  66. Januari 26, 2009 11:59 am

    Asalamualikum..wr.wb
    Pak Syukriy saya Diana dari Universitas Syiah Kuala NAD, saya pernah diskusi sama bapak, pada saat bpk pulang ke Aceh beberapa hari yang lau. Bpk memberikan saran kepada saya untuk meneliti hubungan antara varian pendapatan dan Belanja yang dianggarkan dengan yang direalisasikan. Data tersebut dapat dilihat di LRA Pemda Aceh. Ke ingin membuat suatu latar belakang saya mendapatkan beberapa kesulitan, diantaranya :
    1. Saya belum menemukan jurnal yang berhubungan dengan penelitian tersebut.Dimana jurnal tersebut saya rasa penting untuk saya angkat sebagai fenomena-fenomena dari penelitian-penelitian yang lain.
    2. Saya sedikti bingung bagaimana kita meneliti selisih pendapatan yang dianggarkan dengan pendapatn yang direalisasikan. Apakah selisih itu dapat dihubungkan dengan selisih belanja yang dianggarkan dengan yang direalisasikan? apakah ada teori yang menerangkan hal itu? Ada kaitannya tidak dengar Flypaper Effect?
    hanya itu yang ingin saya tanyakan dulu pak, mohon maaf atas keterbatasan saya, balasan dari bpk sangat saya nantikan. Trimakasih sebelumnya

  67. ichsan permalink
    Februari 5, 2009 11:19 am

    assalamualaikum
    saya sedang melakukan peneltian tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi dan belanja moda terhadap peningkatan PAD di kota pekalongan. bagaimana pendapat bapak?
    bapak mungkin bisa bantu mengenai dimana bisa mendownload laporan hasil pemeriksaan kota pekalongan oleh BPK untuk jangka waktu 5 tahun?

  68. ichsan permalink
    Februari 5, 2009 11:21 am

    terima kasih sebelunnya,
    wassalamualaikum

  69. syukriy permalink*
    Februari 5, 2009 7:06 pm

    @Ichsan
    Ide yang bagus. Untuk memahami lebih jauh perlu dicari konsep (teori) yang menjelaskan hubungan ketiga variabel tersebut.
    – Pertumbuhan ekonomi –> PAD
    – Belanja modal –> PAD
    – Pertumbuhan ekonomi x belanja modal –> PAD

    Khusus untuk belanja modal (BM), perlu dirinci lebih jauh jenis belanja modal yang dialokasikan dalam APBD. Misalnya: apakah BM tersebut untuk fasilitas publik (seperti jalan, jembatan, pasar, trotoar, lampu penerangan jalan, rumah pemotongan hewan, dll) atau tidak (seperti kantor Pemda)?

    Untuk mendonlod LHP BPK, silahkan masuk ke situs BPK: http://www.bpk.go.id. Cuma mungkin hanya 2 tahun saja, yakni 2006-2007.

  70. Nyoman Santa W permalink
    Februari 7, 2009 3:04 pm

    Salam kenal pak
    Saya sangat tertarik dengan beberapa buku referensi yang bapak berikan mengenai metode penelitian dan statistik. Namun buku Gujarati. Basic Econometrics tidak dapat saya download. mohon diupload kembali pak.
    terima kasih sebelumnya

  71. syukriy permalink*
    Februari 8, 2009 6:52 pm

    @Nyoman Santa W
    Berikut link untuk buku Basic Econometrics (Gujarati):

    http://www.ziddu.com/download/3448250/basic_econometrics_-_gujarati.pdf.html

  72. Februari 10, 2009 12:31 am

    asalmualaikum
    Pak syukry,
    apakah ada hubungan antara selisih pendapatan dan belanja dalam Laporan realisasi? saya mau buat penelitian tentang itu, gimana caranya ya pak? apa yg bisa saya kaitakan agar penelitian saya lebih menarik. apa bisa jika dikaitkan dengan Flypaper effect? balasan bapak sangat saya harapkan. trimakasih sebelumnya.

  73. syukriy permalink*
    Februari 10, 2009 11:06 am

    @Sri Diana Rejeki
    Apakah yang anda maksud Selisih pendapatan Selisih belanja? Artinya, apakah dalam LRA selisih (variance) kedua pos tersebut saling berkorelasi?

    Jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Jawabannya iya apabila: pendapatan terealisasi 100% atau lebih –> belanja juga bisa terealisasi 100%. Pun sebaliknya. Kenapa? Karena Pemda bisa merealisasikan belanja jika memang mempunyai dana yang bersumber dari pendapatan (saat ini penerimaan dari pembiayaan terutama pinjaman tidak signifikan).
    Namun, jawabannya bisa tidak jika memang belanja dianggarkan jauh di atas kebutuhan yang semestinya (terjadi mark-up) atau overbudget dan pendapatan dianggarkan jauh di bawah potensi yang sesungguhnya (khususnya PAD) atau underbudget.

    Hubungan antara Pendapatan dan Belanja akan kuat apabila Pemda memang mematuhi disiplin anggaran, setidaknya menganut prinsip suatu sumber dana akan digunakan untuk belanja tertentu. Misalnya: PAD hanya digunakan untuk belanja modal atau kegiatan yang menghasilkan aset tetap yang nantinya untuk meningkatkan pelayanan publik. Intinya, PAD hanya digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, saluran air, trotoar, dll. Jadi PAD tidak boleh untuk membayar gaji dan perjalanan dinas DPRD.

  74. Februari 17, 2009 8:57 pm

    asalamualaikum..
    trimakasih atas arahannya, dalam hal diatas saya kekurangan bahan literatur mengenai Belanja Modal (capital Expenditures), bisa kah saya mendapatkan jurnal atau bacaan lainnya yg berhubungan dengan masalah Belanja Modal?
    trimaksih sebelumnya..

  75. Februari 18, 2009 2:44 am

    Bagaimana bila korelasi antara selisih pendapatan dengan selisih belanja bernilai negatif?

    Setiap ada selisih lebih di pendapatan selalu ada selisih kurang di sisi belanja. Demikian juga sebaliknya; setiap ada selisih lebih di belanja selalu ada selisih kurang di sisi pendapatan.

    Realitas apakah yang ditunjukkan oleh korelasi negatif itu?

    Mungkin ini maksud dari pertanyaan Mbak Sri Diana Rejeki.

  76. ichsan permalink
    Februari 21, 2009 12:54 pm

    assalamualaikum
    pak saya mau minta tolong, dimana bisa download ebook dari juli panglima saragih (2003), sidik machfud (2002) dan todaro (1997). mungkin bapak bisa bantu.
    terima kasih sebelumnya
    wassalamualaikum

  77. syukriy permalink*
    Februari 23, 2009 10:04 am

    @Ichsan
    Wah… saya malah belum tahu apakah ada e-booknya… :d
    Saya sering menjelajahi situs internet http://www.scribd.com untuk mencari ebook. Silahkan berkunjung ke situs itu, mudah2an buku yang bapak maksud ada di sana.
    (Catatan: untuk bisa mendonlod dari http://www.scribd.com, terlebih dahulu kita harus mendaftarkan diri).
    Terima kasih.

  78. Februari 23, 2009 12:42 pm

    terima kasih ya pak atas infonya,

  79. cantika permalink
    Maret 2, 2009 10:58 pm

    salam kenal pak Syukry. saya baru saja bergabung dan asik membaca diskusi hangat tentang akuntansi sektor publik dan yang berkaitan dengan hal tersebut di blog ini. wah sayang kenapa gak dari dulu ya. soalnya sekarang lagi nyusun tesis. kalo tau kan bisa tambah hangat bahan diskusi di kelas. maklum deh, kecebur kuliah lagi. saya lagi nyusun tesis dengan bahan penelitian tentang akuntabilitas kinerja, di lingkungan sekolah. masalahnya, di sekolah kan gak ada laporan keuangan, apalagi pake SAP segala. saya salah satu tenaga kependidikan di sekolah, dan gak pernah tau ada laporan pertanggungjawaban. kalau insentif sudah dibayar, gak berkurang, ya udah, kami gak ribut. jadi saya lebih fokus pada pengaruhnya akuntabilitas kinerja terhadap motivasi kerja guru2nya. gimana tuh pak, masih bisa diteliti kan? dan saya berpikir, hasil penelitian ini berimbas positif terhadap kemajuan sekolah2.
    terima kasih ya pak…
    dan saya apresiasi tinggi banget deh, banyak sekali ilmu yang saya dapat dari diskusi disini. mudah2an bermanfaat buat anak didik saya juga.

  80. cantika permalink
    Maret 2, 2009 11:00 pm

    dan boleh saya minta tolong pak, referensi yang bapak miliki tentang akuntabilitas kinerja ini, mudah2an memperkaya nilai penelitian, dan bermanfaat untuk bahan referensi peneliti lainnya. hatur nuhun…

  81. syukriy permalink*
    Maret 3, 2009 4:03 am

    @Cantika
    Terima kasih atas kunjungannya, mbak.
    Tujuan membuat blog ini memang untuk berdiskusi dan berbagi referensi.
    Tentang referensi akuntabilitas, di internet ada beberapa buku (tentunya dalam bahasa Inggeris) yang bisa didonlod. Beberapa di antaranya yang berkaitan dengan pendidikan adalah:

    1. Brian Stecher. 2003. Organizational Improvement and Accountability: Lessons for Education from Other Sectors (2003). Link buat donlod:

    http://www.rand.org/pubs/monographs/2004/RAND_MG136.pdf

    2. Douglas B. Reeves . Accountability for Learning: How Teachers and School Leaders Can Take Charge. Link untuk donlod (pilih free user)

    http://rapidshare.com/files/107586859/Accountability_for_Learning_How_Teachers_and_School_Leaders_Can_Take_Charge.rar

    3. Improving School Accountability: Check-Ups or Choice, Volume 14 (Advances in Applied Microeconomics) by: Timothy J. Gronberg, Dennis W. Jansen. Link buat dolnlod: http://rapidshare.com/files/81972684/Improving_School_Accountability.pdf

    4. Adequacy, Accountability, and the Future of Public Education Funding by: Dennis P. Leyden. Link untuk donlod: http://rapidshare.com/files/128775329/ADEQUACY_ACCOUNTABILITY.rar

    Semoga bermanfaat, mbak.

  82. Maret 3, 2009 12:00 pm

    lam kenal pak, saya mhsiswa s1 sedang nyusun skripsi, saya bingung mengenai perbedaan antara ASP dan iesp pak, apa perbedaan yang paling mendasar??
    terima kasih sebelumnya pak

  83. syukriy permalink*
    Maret 3, 2009 4:22 pm

    ASP itu masuk disiplin akuntansi, IESP masuk ilmu ekonomi

  84. hendra permalink
    Maret 4, 2009 2:59 pm

    assalamu’alaikum…
    saya hendra dari Fak Ekonomi Akuntansi UMY, sekarang ambil konsen AKPD..

    menurut bapak, apakah ada hubungan antara belanja pemeliharaan dengan pendapatan asli daerah???

    karena s’tau saya, belum ada penelitian yang membahas tentang hal tersebut…

    atas perhatian dan jawaban yang diberikan saya ucapkan terima kasih…

    wassalamu’alaikum..

  85. Adji permalink
    Maret 5, 2009 4:00 pm

    Ada yang nanya soal RS yang sudah menjadi BLU/BLUD ya? Mudah2an sudah tidak basi lagi karena saya juga baru baca
    Bersamaan dengan terbutnya PP 23 tahun 2005, RS Pusat (seperti RS Sarjito di Jogja, RS Wahidin di Makassar, RS Cipto di Jakarta) sudah otomatis menjadi BLU. Kira2 ada sekitar 11 RS seluruh Indonesia.
    Sedang yang sudah menjadi BLUD, yang saya tahu di Jawa Timur sudah cukup banyak. Info lengkapnya bisa ditanyakan di Asosiasi Rumah Sakit Daerah Setempat (saya tidak punya alamatnya). Untuk Jogja, yang sudah menjadi BLUD baru RSUD Wirosaban di Kota Yogyakarta. Sedangkan RSUD Bantul mungkin tidak lama lagi.
    Ketentuan lebih lanjut tentang BLUD bisa dilihat di Kepmendagri No. 61 Tahun 2007. Walau meng-adop PP 23 tahun 2005 tapi ada sedikit perbedaan.

  86. syukriy permalink*
    Maret 6, 2009 4:18 am

    @Adji
    Terima kasih informasinya, pak. Semoga bermabfaat bagi rekan2 yang tertarik dengan BLU dan BLUD ini.
    Beberapa hari lalu saya ke toko buku Toga Mas (Jl. Affandi, Yogyakarta) dan menemukan sebuah buku yang memuat peraturan perundangan terkait BLU, mulai dari PP, Permendagri, PMK, sampai surat keputusan menteri. Cuma belum beli karena nggaran terbatas. Hehehehe

  87. syukriy permalink*
    Maret 6, 2009 4:46 am

    @Hendra
    Secara teoretis hubungan antara PAD dan Belanja Pemeliharaan mungkin saja ada. Namun, secara statistik perlu diteliti lebih jauh karena adanya beberapa alasan, misalnya:
    1. Jumlah PAD relatif sangat kecil jika dibandingkan dengan total pendapatan daerah (mungkin hanya sekitar 5%), sehingga tidak terlalu signifikan dialokasikan untuk membiayai kegiatan/proyek2 fisik atau pemeliharaan.
    2. Secara teoretis, PAD adalah uang dari rakyat dan harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik. Oleh karena itu, biaya pemeliharaan yang anda maksud harus dipecah lagi: pemeliharaan gedung kantor (yang dinikmati oleh aparatur, bukan publik) atau untuk pemeliharaan sarana/prasarana publik (dinimkati oleh rakyat).
    3. Pemda selama ini tidak menganggap bahwa PAD harus dikembalikan kepada rakyat, sehingga yang sering sibuk untuk pengalokasian PAD ini hanya DPRD. Itupun tidak diperjuangkan untuk rakyat, tapi untuk kepentingan DPRD sendiri karena adanya “anggapan” bahwa “PAD digunakan untuk membiayai anggarannya DPRD, termasuk gaji, perjalanan dinas, studi banding, dlsb”.

    Kalau dicarai di internet (misalnya lewat GOOGLE), penelitian tentang PAD (own revenues, local revenues) sepertinya banyak, khususnya yang berbahasa Inggeris. Untuk Indonesia ada beberapa….

    Terima kasih.

  88. Wulan permalink
    Maret 7, 2009 9:54 am

    Selamat pagi pak,

    Jika tidak merepotkan, boleh minta dikirim hasil penelitian pak syukriy sebelumnya? terutama yang “pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Pemerintah Daerah”, karena saya kesulitan untuk mendapatkannya.

    Sebelumnya saya ucapkkan banyak terimakasih.

    Salam

  89. syukriy permalink*
    Maret 7, 2009 7:42 pm

    Saya akan coba carikan, mbak. Softcopynya sudah tidak ada. Kalau nanti ada hardcopynya, saya akan scan-kan.
    Terima kasih.

  90. Maret 9, 2009 5:57 am

    assalaamu ‘alkm wrhmatullah, bgmn kbrnya pak?
    semoga sehat selalu, Amiin. saya rencana meneliti terkait dengan prencanaan kebutuhan dan penganggaran aset daerah hubngannya dengan outcome, sy sudah search artikel cuma belum mendapatkannya, mohon dibantu pak, jazakallah khair.

  91. hendra permalink
    Maret 9, 2009 12:32 pm

    o iya pak saya mau nanya lagi..
    1. saya ingin meneliti tentang pengaruh PAD terhadap belanja barang dan jasa dengan belanja modal sebagai variabel intervening.. apakh bisa diteliti??
    2. di situs dirjen perimbangan keuangan (www.djkp.depkeu.go.id) peraturannya masih pake kepmendagri 29/2002 bukan permendagri 13/2006.. padahal saya ingin pake data 2006 & 2007, disitu tertera dua jenis belanja (aparatur dan publik) yang mana harus sya gunakan??
    3. untuk data 2006 dan 2007 tentang laporan realisasi daerah yang lengkap untuk kab/kota se-jawa bali dimana saya bisa mencari??

    atas bantuannya saya ucapkan terima kasih..

  92. syukriy permalink*
    Maret 9, 2009 6:04 pm

    @Hendra

    1. Tidak bisa karena Belanja Barang & Jasa dan Belanja Modal tidak saling mempengaruhi.

    2&3. Silahkan masuk ke situs BPK-RI (www.bpk.go.id) dan masuk ke bagian Laporan Hasil Pemeriksaan.

    Terima kasih.

  93. Maret 12, 2009 10:00 am

    ass pak Syukriy
    saya dicky pak mahasiswa universitas lampung FE,,
    pak saya ada masalah saya pak dengan skripsi saya pak,,
    saya berencana menulis skripsi dengan judul hubungan belanja modal dan belanja pemeliharaan didinas pendapatan umum pak dengan batasan masalah infrastruktur jalan..
    yang saya bingung, data apa pak yg harus saya gunakan serta buku referensi apa yg harus saya baca pak,,
    sekedar bapak tau judul sekripsi saya ini sudah 8 bulan ini saya pelajari dan kerjakan tetapi sampai sekatang belum ada titik penyelesaiainnya,,
    mohon bantuannya pak..
    terimakasih sebelumnya..
    wss…..

  94. Maret 15, 2009 9:28 pm

    asala,,
    pak saya mau nanya

    1. Judul penelitian saya tentang “analisis Realisasi PAD, DAU terhadap realisasi belanja mOdal” saya merasa sangat sederhana, kalau saya mau kaitkan dengan Flypaper effect bisa tidak?

    2. untuk metode penelitiannya, regresi linier berganda, saya ingin melihat apakah ada korelasi selisih pendapatan(PAD dan DAU) yang dianggarkan dengan yg direalisasikan terhadap belanja modal? seperti yg pernah bpk sarankan sewaktu saya diskusi dengan bpk di Unsyiah beberapa bulan yg lalu, pertanyaannya cocok tidak dengan judul saya di atas?

    saran dan jawaban bapak sangat2 sy harapkan
    trims

  95. Maret 18, 2009 12:03 pm

    pak syukriy saya mau bertanya dalam hubungan DAU dan PAD yg signifikan terhadap Belanja Modal apakah ada fenomena yg dapat dibuat di latar belakang, dan referensi yg mendukungnya? sebagaimana kita ketatahui bahwasanya dalam penelitian itu pasti memiliki suatu masalah atau fenomena, trimakasih pak sebelumnya

  96. hendra permalink
    Maret 20, 2009 10:22 am

    ass..

    dimana saya dapat mencari penelitian yang membahas beda belanja barang dengan belanja modal?

    bagaimana menbedakan Kepmen 29/02 dengan Permen 13/06 secara garis besarnya saja?

  97. Maret 20, 2009 12:22 pm

    Asslm. Pak Syukriy.
    Saya sangat senang sekali bisa mengunjungi blog Bapak. Banyak sekali hal bermanfaat yang bisa saya dapat. Saya sedang menyusun tesis di bidang ASP. Namun saya sedang bingung, mohon Bapak bisa memberikan saran. Saya terilhami oleh artikel “The Effect of Budget Emphasis and Information Asymmetry on The Relation Between Budgetary Participation and Slack”. Artikel ini kan berfokus di sektor privat, saya mau mencoba meneliti di sektor pemerintah. Sebenarnya, topik tentang partisipasi anggaran seperti ini kan sudah sering diangkat. Ada saran dari Bapak supaya saya bisa meng-update tema ini menjadi berbeda dan lebih baik?
    Terima kasih.

  98. Ibrahim permalink
    Maret 20, 2009 2:22 pm

    Bapak Syukriy yang baik.
    Konsentrasi tesis saya adalah ASP. Saya ingin meneliti e-government dari aspek disclosure atas kinerja sektor publik dalam officialwebsite-nya.
    Menurut saya, kalo cuma disclosure, aspek ASP-nya rendah. Saya mau fokus dengan aspek keektifan informasi yg disampaikan, tapi jatuhnya malah ke sistem informasi-nya. Sebenarnya apa lagi yang bisa di-explore dari aspek ASP tt e-government selain masalah publikasi kinerjanya?? Btw, artikel yg saya baca tt ini, Using Internet for Communicating Performance Information. Apakah Bapak ada saran artikel2 lain yg perlu saya baca? Mohon Bapak bisa memberi saran variabel apa saja yang bisa saya gunakan dalam penelitian ini.
    Thanx Pak.

  99. Denny permalink
    Maret 21, 2009 5:19 pm

    Saya adalah Mhs Program Pascasarjana Akuntansi Pemerintahan, saat sekarang ini akan menulis Tesis, Judul yang akan saya tulis : “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan APBS terhadap Partisipasi Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan oleh Masyarakat”. Saya kebingungan mencari Indikator dari Variabel Partisipasi masyarakatnya, mohon Bapak dapat memberikan pencerahan buat saya. Bapak dapat mengirimkannya ke email saya.
    Terima kasih sebelumnya pak.

  100. dion permalink
    Maret 25, 2009 5:26 pm

    salam kenal pak,
    saya mhs S1 sedang menulis skripsi tentang evaluasi proses penyusunan APBDes,,apakah Bapak punya referensi yang mendukung penelitian tentang APBDes?? dan kalau boleh tau apakah Bapak pernah melakukan penelitian tentang desa/APBDes ? kalau ada dan diperkenankan saya pengen tau link nya dong pak…
    Terima kasih pak….

  101. imar permalink
    April 1, 2009 12:04 pm

    Assalamu’alaikum wr wb
    apa kabar pak?
    pak, saya butuh bantuan bapak lagi ni pak.
    pak, saya lagi bingung dengan skripsi saya pak.
    dosen pembimbing saya menyuruh saya menambah teori tentang manfaat aset tetap daerah.
    saya susah mendapatkan referensinya pak.
    pak bisa tolong jelasin tentang manfaatnya pak??
    maaf ya pak..
    terima kasih sebelumnya ya pak..

  102. April 7, 2009 5:13 pm

    Saya mohon kepada bapak untuk mengirikan kuisioner untuk mengukur pengaruh penganggaran berbasis kinerja terhadap pengendalian keuangan dan kinerja. artikel dari Bapak Hindri Asmoko…akan saya gunakan untuk bahan tesis

  103. April 7, 2009 5:15 pm

    Saya mohon kepada bapak untuk mengirikan kuisioner untuk mengukur pengaruh penganggaran berbasis kinerja terhadap pengendalian keuangan dan kinerja. artikel dari Bapak Hindri Asmoko…akan saya gunakan untuk bahan tesis ,,,,atas perkenan bapak saya ucapkan terima kasih

  104. syukriy permalink*
    April 7, 2009 8:43 pm

    @muhammad tohir
    Saya tidak memiliki kuisioner yang anda maksud. Sepertinya saya belum pernah mendiskusikan artikel pak Hindri Asmoko.

  105. indra permalink
    April 9, 2009 2:45 pm

    Yth pak syukriy…
    Jika penelitian membahas
    a. Alokasi anggaran belanja dalam anggaran perubahan: analisis korelasi terhadap komponen-komponen belanja daerah. Apa proxy yang dapat menjelaskan dari variable tersebut? Apakah total belanja untuk anggaran belanja, anggaran per kode belanja untuk komponen belanja?
    b. Analisis terhadap realisasi anggaran daerah: Mengapa realisasi antar-belanja tidak paralel? Mohon dijelaskan yang dimaksud dengan paralel

  106. eko suryanto permalink
    April 15, 2009 11:09 am

    asslamu’alaikum

    pak syukriy….
    saya mau minta saran sama bapak buat judul sikripsi saya tentang “pengaruh pertumbuhan ekonomi,PAD,DAU terhadap anggaran belanja modal”.

    kata DPS judul saya itu harus ditambah variabel kalau mau bagus skripsinya heeee
    kira-kira variabel apa yg menurut bapak bagus?
    bapak balaz k email saya saja pak?

    terima kasih banyak lho pak?

    wassalam

  107. Rutriana permalink
    April 16, 2009 6:16 am

    Assalamualaikum,
    Pa Syukry, ini Rutriana dari UNSOED Purwokerto. Beruntung dapat mbaca blog ini, karena banyak sekali info yang saya peroleh. Pa, saya mau tanya, karena ingin melakukan penelitian tentang perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah, kira2 variabel yang dapat diajukan apa saja, dan bisa tidak jika penelitian seperti ini bentuknya studi kasus dan objeknya pada satu pemda saja ? terima kasih pa, mohon bantuannya.

    wassalamualaikum

  108. syukriy permalink*
    April 19, 2009 6:55 am

    @Indra
    Secara singkat, jawaban saya atas kedua pertanyaan anda adalah:

    1. Level belanja yang akan dianalisis dapat dilakukan berjenjang. Penelitian bisa menggunakan data jenis berlanja (ada 3, yakni pegawai, barang dan jasa, dan modal), atau rekening objek belanja, dan rincian objek belanja. Yang jadi persoalan adalah data mana yang paling mudah diperoleh peneliti.

    2. Yang dimaksud dengan paralel disini adalah sejalan dan searah. Misalnya, belanja pegawai dan belanja modal dikatakan paralel apabila keduanya mengalami kenaikan bersama-sama, meskipun tidak sama persis. Mungkin belanja pegawai naik 10% dan belanja modal naik 20%.

    Mengapa tidak paralel? Karena ada kepentingan2 tertentu dalam perubahan anggaran. Ada kalanya sebuah kegiatan yang dilaksanakan belum selesai, misalnya pembangunan gedung kantor. Anggaran untuk honor dan belanja berang & jasa sudah terealisasi, ternyata proyek fisik baru 20%. Nah, dalam perubahan APBD, anggaran untuk honor dan belanja barang & jasa akan bertambah, meskipun untuk belanja modal tidak bertambah.

    Secara teori, praktik seperti merupakan bentuk pencarian rente (rent-seeking) aparatur pemerintahan. Ini bentuk lain dari korupsi administratif dimana terlihat formal dan tidak melanggar aturan.

    @eko suryanto
    Judul skripsi anda “pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU terhadap anggaran belanja modal” cukup menarik. Tapi, untuk variabel pertama, yakni pertumbuhan ekonomi, perlu landasan teori yang lebih kuat. Apakah sudah ada penelitian sebelumnya? Kalau sulit menemukan hasil penelitian di Indonesia, bisa dicari melalui google, kok.

    @Rutriana
    Terima kasih atas kunjungannya, mbak.

    Pada prinsipnya yang saya maksud dengan perilaku oportunistik legislatif adalah perilaku mementingkan diri sendiri dari para anggota dewan yang terhormat dalam setiap pembuatan kebijakan daerah. Dalam penelitian saya, pengukur atau proxy-nya adalah indeks perubahan angka-angka anggaran belanja dari RAPBD ke APBD.

    RAPBD adalah usulan anggaran dari eksekutif yang tentunya menggambarkan kepentingan eksekutif, yang kemudian dibahas oleh DPRD. DPRD kemudian merevisi RAPBD dengan “memasukkan” kepentingan atau preferensinya. So, selisis antara APBD dan RAPBD inilah sebagai pengukur kepentingan DPRD, yang jika diperhatikan lebih jauh ternyata berhubungan dengan rente juga, karena usulan perubahan yang masuk bukanlah berupa sesuatu yang lebih baik bagi pelayanan publik, justru sebaliknya lebih buruk (karena untuk kepentingan anggota dewan sendiri).

  109. Hasrina permalink
    April 21, 2009 4:01 pm

    Assalamualaikum
    Saya Hasrina, sekarang sedang mengambil program magister Akuntansi Pemerintahan di USU. Saya akan menyusun tesis.saya tertarik mengenai silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) pak.yang ingin saya tanyakan, apakah ada pengaruh besarnya silpa terhadap keberhasilan pemerintah dalam realisasi pendapatan dan belanja daerah. Bisa bapak kirimkan penelitian sebelumnya tentang silpa.Terima kasih atas jawaban bapak

  110. syukriy permalink*
    April 22, 2009 11:46 am

    @Hasrina
    Terima kasih atas kunjungannya, mbak.

    SILPA memang unik dan menurut saya bisa digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kualitas perencanaan dan penganggaran. SILPA pada prinsipnya merupakan sisa anggaran yang tidak terpakai dananya…

    Ada beberapa hal yang menjadi sumber terjadinya SILPA, yakni:

    1. “Efisiensi”. Istilah ini berkaitan dengan adanya sisa dari anggaran kegiatan, dimana output kegiatan tsb tercapai, tapi input (dananya) tidak terpakai habis. Misalnya, anggaran untuk kegiatan pembangunan jembatan Rp100 juta. Setelah pekerjaan selesai ternyata masih ada sisa Rp10 juta. Sisa ini disebut SILPA.

    2. Luncuran. Artinya, pekerjaan memang belum selesai sampai tahun anggaran, sehingga ada sisa dana yang harus diluncurkan (=diteruskan) ke tahun anggaran berikutnya. Dalam hal ini, mungkin output sudah tercapai 100%, tapi belum bisa dialkukan pembayaran oleh Pemda ke rekanan.

    3. Pekerjaan batal dilaksanakan. Karena berbagai alasan, mungkin ada pekerjaan atau kegiatan tidak jadi dilaksanakan, meskipun anggaran dananya sudah tersedia.

    4. Pelampauan target pendapatan. Biasanya target pendapatan sudah dialokasikan seluruhnya untuk belanja. Nah, jika ternyata realisasi pendapatan lebih besar dari targetnya, maka akan ada dana tersisa di kas daerah. Ini juga akan menjadi SILPA.

    Pertanyaan anda adalah:
    apakah ada pengaruh besarnya silpa terhadap keberhasilan pemerintah dalam realisasi pendapatan dan belanja daerah. Maksud pertanyaan ini bagi saya kurang jelas. Namun, ada beberapa alternatif jawaban:

    1. Jawabannya TIDAK jika yang anda maksud: SILPA merupakan variabel independen dari KEBERHASILAN PEMERINTAH… Kenapa? Karena SILPA merupakan proxy dari “kinerja penganggaran”, yang juga berkaitan dengan Variansi atau selisih antara anggaran dengan realisasinya.

    2. Jawabannya IYA jika yang anda maksud adalah: jika di regres data SILPA dengan data realisasi pendapatan dan belanja. Artinya, pada level ini tidak dilakukan pengujian hipotesis (teori), tetapi hanya mengolah data tanpa maksud apa2.

    Begitu…

  111. April 22, 2009 8:46 pm

    assalamualaikum
    pak..

  112. April 22, 2009 8:55 pm

    assalamualaikum pak syukriy..
    sy gi nyusun skripsi,
    judulnya PENGARUH OPINI AUDIT DAN TEMUAN PEMERIKSAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH..
    sy bingung menentukan alat analisis apa yang harus digunakan,
    skala pengukuran apa yang harus sy pake..
    atau bapak bisa komentari tentang penelitian sy ini..
    terima kasih atas bantuannya =’)

  113. Desy permalink
    April 29, 2009 12:13 pm

    Assalamu’alaikum wr. wb.

    pak Syukriy,

    saya Desy, mahasiswi maksi konsentrasi akuntansi pemerintah. saat ini saya sedang proses penyusunan thesis, namun saya masing bimbang ttg judul thesis yaitu implementasi basis akrual di Indonesia, khususnya di perguruan tinggi BLU. Saya mohon pendapat dan saran bapak mengenai judul tersebut.
    Seperti yg pernah pak Syukriy utarakan tentang permasalahan dalam menyusun skripsi, thesis dan disertasi, saya jg mengalami hal tersebut. Maka dari itu, saya mohon bapak berkenan untuk membantu saya berkonsultasi mengenai judul tersebut.
    Atas bantuannya, saya mengucapkan banyak terima kasih.

    Wassalamu’alaikum wr. wb.

  114. April 30, 2009 7:30 pm

    assalamualaikum pak…
    pak, Sy mw tanya lg,,
    kalau penelitian Sy mengenai “pengaruh opini audit terhadap tingkat kepatuhan Pemda”, kira2 bagaimana cara mengukurnya?
    atau jika Sy menambahkan 1variabel independen (SPI), menurut bapak bgmn?
    mohon tanggapannya,,
    makasih banyak

  115. guntur permalink
    Mei 8, 2009 11:04 am

    Pak Syukriy yth.,

    Kalau penelitian mengenai kinerja pemda di Indonesia ini sudah pernah dilakukan belum ya?

    terima kasih atas tanggapan Bapak

  116. Mei 9, 2009 7:16 am

    @Guntur
    Saya kira sudah banyak, pak. Beberapa tesis di Magister Ekonomika Pembangunan (MEP) UGM (laman: http://www.mep.ugm.ac.id) sudah meneliti itu. Beberapa tulisan di Jurnal Akuntansi Keuangan Sektor Publik (JAKSP) juga membahas itu.

  117. mymoethy permalink
    Mei 12, 2009 1:11 pm

    Assalamualakum Bang Syukriy, sy mo tny ttg pnltn sy (yg jg merup.thesis sy). Bberp wkt yll sy mewakili t4 kerja mengikuti Dospres Kopertis Wil2 di Lampung. Karya unggulan sy adalh pnltn tsb. Penelitian tsb menguji terjadinya flypaper effect pd DAU dan PAD thd Belanja Daerah (pengembangan hipotesisnya sy replikasi dari pnltn Bang Sukriy). Dewan juri (terdiri atas Doktor dan Prof.) mempertanyakan data dan model pnltn tsb. Mrk mengatakan bhw data dan model pnltn sy tdk tepat, opininya adlh data utk variable indenpen berasal atau merup. komponen dari satu laporan (realisasi APBD), shg tanpa diuji sekalipun hasilnya pasti signifikan. Sy sdh brsh menjelaskan bhw tujuan utama sy bkn utk melihat pengaruh PAD dan DAU thd BD-nya tetapi lbh kpd besarnya jmlh yg dibelanjakan (prilaku belanja) sesuai teori yg diuji. Sebelum dilakukan uji hipotesis, sy jg tlh melakukan uji asumsi klasik. Pada saran dan keterbatasan jg tlh sy singgung mengenai jenis data sy yg krg bs menggambarkan dgn baik proksi prilaku pengalokasian sumber daya oleh Agents krn hnya menggunakan data sekunder. Namun jawaban tsb tdk bs ‘memuaskan’ mrk. Sy mnt bantuan bang Sukriy utk ‘menjelaskan kembali’ kpd sy apakah sdh tepat argumentasi yg sy berikan tsb? Mengingat pnltn tsb sdh lolos di SNA 9 dan masuk JRAI. Terima kasih utk tanggapannya.

  118. Rutriana permalink
    Mei 18, 2009 6:51 pm

    assalamualaikum,
    terimakasih pa, ats penjelasannya. tapi, bukankah selisih antara APBD dengan RAPBD tidak bisa selalu diidentikan dengan perilaku oportunistik pa ?
    Pa, bisa tidak kalo LKPD di ukur akuntabilitas nya?
    Misalnya dengan judul Studi atas faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas LKPD?
    kalau bisa, indikatornya apa ya Pa?
    Terima kasih Pa,
    Wassalamualaikum

  119. yennie dwi permalink
    Mei 19, 2009 7:57 am

    Ass. P. Sukriy..saya senang sekali waktu pertama kali menemukan situs ini.
    Pak, saya sedang mengadakan penelitian untuk skripsi saya terkait Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah. Alat analisis dengan menggunakan rasio keuangan : Rasio kemandirian, efektivitas & efisiensi, DSCR, Keserasian dan Pertumbuhan. Seingat saya Bapak pernah menjanjikan akan menuliskan Macam Rasio yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja Pemda ya Pak..Maturnuwun..

  120. Mutiara permalink
    Mei 29, 2009 11:31 am

    Assalamualaikum Bang Sukriy.. sy tertarik utk neliti Gender Budgeting yg prnh Bang Sukriy bahas di sini.. Bs kah bantu sy menemukan item2 yg bs sy jdkan ukuran dlm pembuatan kuisionernya? Sy ingin melihat bgmn pemahaman pihak legislatif dan eksekutif ttg hal tsb. Trm ksh bnyk sblmnya.

  121. betty permalink
    Juni 3, 2009 11:18 am

    assalamualaikum. saya mahasiswa akuntansi sedang menyusun skripsi. saya berniat mereplikasi penelitian bapak tentang pengaruh belanja modal terhadap belanja pemeliharaan karena menurut saya tema itu masih pantas untuk diangkat. yang ingin saya tanyakan, sesuai dengan Permendagri No 13 th 2006 yang telah direvisi dengan Permendagri no 59 th 2007, klasifikasi belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang / jasa, dan belanja modal. nah, yang termasuk belanja pemeliharaan itu yang mana ya, pak? karena pada struktur APBD th 2007 dan 2008 tidak ada pos biaya pemeliharaan seperti pada struktur APBD th 2003. mohon jawabannya segera. terimakasih banyak, pak. wassalamualaikum.

  122. patman permalink
    Juni 9, 2009 3:50 am

    Pak, saya mahasiswa maksi, sedang mencari tulisan Bapak bersama Bpk Abdul Halim tentang Flypaper Effect atas Belanja Daerah kok gak dapat2 ya… mohon bantuannya dimana bisa dicari…???
    Terima KAsih atas bantuannya.

  123. Juni 17, 2009 10:41 am

    Salam Kenal Pak Syukriy…..Terima kasih ……Blog Bapak sangat membantu kami sekali dalam pengembangan SOFTWARE keuangan daerah kami….

    http://www.sikd-adhijasa.com

  124. sukma permalink
    Juni 18, 2009 4:39 pm

    assalamualaikum pak…saya sukma mahasiswi fe unram,saya sedang menyusun skirpsi,,judul saya “pengaruh pengetahuan dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan variabel moderator partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik”,,,,tapi saya bingung pak….dosen menyuruh saya mengembangkan judl tsb…mohon refrensi atau ide-idenya pak,,,kira-kira apa yang perlu sya tambah ayau benahi di judul tersebut,,atau bapak punya usulan lain terkait dengan penelitian tentang DPRD…?
    terima kasih

  125. Juni 21, 2009 5:30 am

    saya kira judulnya sangat menarik. ada beberapa hal yang mungkin perlu anda persiapkan ketika menyusun proposal penelitian ini, misalnya:

    1. Pengertian dan pengukuran pengetahuan dewan . Untuk mengukur pengetahuan anggota dewan, anda harus menggunakan kuisioner dengan item-item pertanyaan yang bisa “mengukur” pengetahuan mereka. artinya, para anggota dewan diminta untuk “ikut ujian” dengan mengisi kuisioner yang anda buat. so, masalahnya adalah: apakah anda bisa meminta mereka mengisi kuisioner? kalaupun kuisioner terisi, apakah memang mereka yang mengisi (bukan diisikan orang lain)?

    2. Pengertian dan pengukuran pengawasan dewan . Pengawasan adalah salah satu fungsi anggota DPRD selain dua fungsi yang lain, yakni fungsi legislasi dan fungsi penganggaran. Outcome dari suatu pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dilihat dari banyaknya atau kualitas “rekomendasi” yang diberikan oleh anggota dewan, misalnya dalam pembahasan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) dan LPPA (Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD) yang disampaikan dalam sidang paripurna DPRD.

    3. Pengertian dan pengukuran partisipasi publik dan transparansi. Kedua konsep ini harus terdefinisi dan diproksi dengan baik. Bisa saja dengan menggunakan kuisioner yang nantinya di isi oleh masyarakat yang paham apa yang dimaksud dengan partisipasi dan transparansi….

    Selamat meneliti.

  126. sukma permalink
    Juni 22, 2009 5:46 am

    Terima kasih buat masukannya pak…
    Arahannya memberikan saya sebuah pencerahan…

  127. widiyanto permalink
    Juni 28, 2009 11:00 pm

    Ass. pak saya mhs maksi, saya sedang mencari topik tesis terkait audit,…menurut bpk, apakah kualitas audit Bawasda/Inspektorat bisa diukur pak?
    dan apakah bisa kriteria yg ditetapkan oleh Carcello utk kualitas audit sektor swasta bisa diterapkan di sektor publik, misalkan pada bawasda sbg internal audit pemerintah.
    mohon arahannya pak. thanks…salam kenal

  128. Juli 3, 2009 12:58 pm

    pak saya sangat tertarik dengan mengenai flypaper effect pada DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah. tapi saya belum dapat jurnalnya. apa bisa dibantu pak. terimaksih sebelumnya

  129. Juli 4, 2009 1:43 am

    @Amel
    jurnal tentang flypaper effect banyak di internet, kok. bisa dicari di GOOGLE..
    saya punya beberapa artikel berbahasa inggris. kalau butuh, nanti saya uploadkan dan link untuk mendonlodnya saya tampilkan di blog ini.
    terima kasih..

  130. Arkaan permalink
    Juli 22, 2009 3:02 pm

    Pak Syukriy, proposal penelitian saya soal Flypaper Effect pada DAU dan PAD terhadap BD ditolak pembimbing, katanya modelnya terlalu sederhana sekali, saya disuruh merujuk jurnal internasional. Saya sudah 2 semester mengerjakan skripsi dengan terus berganti-ganti judul, saya pikir kalau proposal tersebut diterima akan memudahkan saya karena datanya mudah didapatkan, tapi ternyata tidak.

    Apakah bapak punya referensi penelitian internasional yang juga pernah dilakukan di Indonesia? Kalau ada, saya mohon referensi internasional dan lokalnya, Pak…

    Saya ingin segera menuntaskan “karir” kemahasiswaan saya yang sudah lama ini, hehe…

  131. amy permalink
    Juli 22, 2009 8:06 pm

    assalamualaikum pak syukri
    saya ifo mahasiswa pasca sarjana akuntansi pemerintahan univ.andalas.
    sy akan menulis tesis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna dalam menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah. apakah bapak punya artikel yang relevan? mohon bantuannya pak terima kasih.

  132. nurul permalink
    Juli 23, 2009 9:11 am

    assalamu’alaykum
    mau tanya bisa ga adanya asimetri informasi antara bawahan dengan atasan bisa berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan?kalau iya faktor yang mempengaruhi atau alasan kenapa hal itu bisa tejadi apa pa? terima kasih

  133. Juli 23, 2009 12:52 pm

    ass…
    pak, sy mahasiswa FE mau menyusun skripsi
    sy ingin mengangkat tentang basis akuntansi pemerintah daerah yaitu kas menuju akrual.
    kenapa menggunakan dua basis?bukankah seharusnya dalam laporan keuangan tahun 2008 sudah wajib menggunakan basis akrual penuh (diatur dalam UU No.17/2003 tentang keuangan negara).
    alternatif judul ap ya pak?
    terima kasih banyak

  134. giva permalink
    Agustus 3, 2009 8:50 am

    assalamualaikum pak syukriy, saya mhshswi fisip, saya tertarik mengambil skripsi tentang keuangan negara karena jurusan saya mempelajari keuangan negara-daerah dan akuntansi pemerintahan, saya tertarik dengan fenomena laporan keuangan pusat yang disclaimer karena sistem pengendalian internal yang dinilai BPK menjadi alasan yang terus muncul dari disclaimernya lkpp tersebut… kira2 hal apa yang menarik dari lkpp yang selalu disclaimer dari sisi pengendalian internal yang dapat saya kaji ya pak syukri, mohon masukannya, dan terimakasih atas perhatian dan waktunya…

  135. Fahmi permalink
    Agustus 5, 2009 7:07 pm

    Assalamualaikum Pak Sukri.
    Saya Fahmi Mahasiswa pasca sarjana, saya sdg penelitian tesis dengan judul :
    Analisis Alokasi Belanja Pendidikan dan Kesehatan dalam APBD, Saya mau tanya Landasan Teori yang pas apa ya ya.
    Terima kasih sebelumnya dan mohon segera dijawab pak
    Wassalam

  136. siti aulia permalink
    Agustus 13, 2009 10:43 pm

    saya melihat di sebuah blog tentang komentar bapa tentang penyataan penelitian apa yang bisa di tempuh dari SPIP.. saya kebetulan mengambil SPIP sebagai materi skripsi saya , meruput pandangan mas/bapa bagaimana judul yang saya angkat yaitu ” perspektif penerapan SPIP dalam mewujudkan akuntabilitas dan pelaporan keuangan daerah ” menurut anda apa yang harus diperbaiki atau ditambah dari judul ini.. apakah ada suatu hubungan yang memang bisa dianalisis??? terima kasih.. komentar dan pendapat anda sangat membantu

  137. Rio Widyastoto permalink
    Agustus 25, 2009 3:05 am

    Assalamualaikum Bapak Sukriy..saya mhsw tingkat akhir S1 dUNNES. Saya bermaksud menanyakan instrumen penelitian mengenai penilaian aktiva tetap, berupa kuesioner standar penilaian aktiva tetap. Pertanyaan-pertanyaan apa sajakah yang wajib dicantumkan dalam kuesioner tersebut. Judul skripsi saya ” Penilaian Aset Tetap Pada perum Perhutani Unit I Jawa Tengah “.Mungkin standar penilaiannya tidak terlalu berbeda dengan penilaian dalam Akuntansi Publik Keuangan Daerah.Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Wr.Wb

  138. shandie permalink
    Agustus 26, 2009 10:39 pm

    Pa, great blogs…jarang ni nemu yg kaya gini…
    Sy dinas di Inspektorat Prov, rencana ingin tulis tesis ttg time budget pressure dan time deadline pressure dalam audit keuangan daerah…kebanyakan sumber yg sy dapat dari jurnal luar dan kalo di indo lebih bnyk menyinggung kasus di KAP..kira2 literatur, teori atau penelitian yg sudah ada di audit publik khususnya pemerintahan daerah, ada ga ya Pa.??..Trims atas perhatiannya…Wassalam…

  139. candra permalink
    Agustus 30, 2009 1:34 pm

    pak… mbok tolong saya pak,,, ni saya gi bingung cari judul buat skripsi…. saya mahasiswa akuntansi angk 2006 di salah satu pts di jogja… mohon bantuannya… trims bgt
    saya skrang sedang mencoba membuat proposal yang judulnya “pengaruh pemberlakuaan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan dan efektivitas pengendalian” studi kasus di pemda xxx…
    menurut bapak gimana????

  140. fira permalink
    September 10, 2009 7:42 am

    mhon pendapatnya, kegiatan pemasaran/promosi yang dilakukan oleh sebuah instansi pemerintahdaerah/dinas untuk memasarkan produk daerah termasuk pmasaran komersil atau sosial?

  141. lia permalink
    September 26, 2009 12:46 pm

    asslkm pak
    saya salah satu mahasiswi di unram dan sekarang saya sedang menyelesaikan tugas akhir saya sebagai seorang mahasiswi

    pak sukri……..disini saya kesulitan dalam mengartikan inti dari judul skripsi saya (flypaper effect pada dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah tehadap belanja daerah di provinsi NTB), karena arti dari inti yang saya dapat terlalu singkat dan cara pencariannya juga belum saya dapatkan secara khusus, sebab arti secara luas dan pencarian flypaper effect secara spesifict/khusus selain dengan metode regresi berganda, regresi sederhana dan uji t

    kira-kira ada nggak pak
    mohon bantuannya, soalnya saya mengejar target waktu penyelesaian skripsi saya tahun ini
    terima kasih
    wasallam

  142. lia permalink
    September 26, 2009 12:48 pm

    sebab dosen saya membutuhkan data dari laporan saya yang secara rinci dan mudah dipahami

    dimohonkan pak bantuannya

  143. Aulia Fikki permalink
    Oktober 10, 2009 6:53 pm

    Assalamu’alaikum pak..
    saya Salah satu mahasiswa FE.USK
    saya sangat tertarik dengan artikel dan penelitian Bapak, salah satunya mengenai flypaper effect pada DAU dan PAD terhadap belanja daerah. Dengan ini saya ingin berkonsultasi dengan bapak, saya mahasiswa tingkat akhir y ingin mengembangkan lagi judul Bapak tersebut, saya memilih judul flypaper effect pada DAU dan PAD terhadap belanja daerah serta dmpaknya pada kinerja keuangan y saya dapat ari abstrak judul hartati, namun saya memiliki kendala pada judul ini pak, yaitu saya hanya mendapatkan bahan penelitian dari Hartati berupa abstraknya saja, sehingga saya mengalami sedikti kesulitan dari judul hartati tersebut, disitu dijelaskan hanya terdri dari dua varibel x yaitu DAU dan PAD, serta satu variabel Y, yaitu Belanja daerah. Nah y ingin saya tanyakan bagaimana dengan kinerja keuangan? Apakh bukan variabel Y2 Pak? dan dalam hipotesisnya pengujian u DAU dan PAD berupa pengaruh terhadap Belanja Daerah dan Uji Analisis terhadap Kinerja keuangan dari Flypaper effect DAU dan PAD. Saya sangat berharap masukan dari bapak untuk judul saya ini dan atas masukannya saya ucapkan beribu teima kasih.

  144. Arye permalink
    Oktober 11, 2009 1:54 pm

    Yth,
    Bapak Syukry..
    Saya mau tanya apa ada penelitian sebelumnya tentang “manajemen aset daerah” dan kalau ada apa ada jurnal terbarunya… untuk 2009

  145. Dedek Permatasari permalink
    Oktober 21, 2009 8:30 pm

    Assalamu’alaikum…
    pak,saya dedek permatasari…mahasiswa FE Unsyiah.
    saya ingin meneliti mengenai pengaruh penganggaran berbasis kinerja terhadap efektifitas pengendalian pada pemerintah kota banda aceh,tp saya kesulitan untuk menemukan kuisionernya..
    saya sdh cb mencari kuisioner mengenai hal tersebut di situs yg bpk berikan diatas,tp saya tidak menemukan lampiran kuisionernya.
    terima kasih sebelumnya buat jawaban bpk…

  146. hendra widya sutomo permalink
    Oktober 22, 2009 10:59 am

    pak mau tanya, apa aja faktor-faktor dalam akuntansi yang berpengaruh terhadap belanja modal selain PAD? yang pasti sesuai dengan peraturan baru yang ada sekarang (PP no 55 tahun 2005)..

  147. Fajar Seto permalink
    Oktober 25, 2009 12:00 pm

    Assalamualaikum Bapak Sukriy..
    saya mhsw tingkat akhir S1 di malang. Saya bermaksud menulis ttg Analisis Peranan DAK (specific grants) terhadap Kemandirian Daerah, studi kasus pada sektor unggulan daerah (misal pertanian). latar belakangnya adalah, DAK termasuk intergovernmental transfer yang ditetapkan secara topdown karena disesuaikan dengan prioritas nasional. kemudian pertanyaannya adalah : apakah dgn topdown planning, pemanfaatan DAK dapat optimal diimplementasikan didaerah? optimal dalam arti prioritas nasional tercapai dengan dukungan maksimal pada potensi daerah.
    saya fokus ke DAK karena bersifat specific, sehingga resiko salah sasaran lebih besar, tidak seperti DAU yg bsifat block grant. dengan tema dan latar belakang sperti itu, menurut Bapak :
    1. data2 apa yg lebih tepat untuk saya gunakan untuk menganalisis,
    2. apakah bisa dengan regresi /korelasi atau harus kualitatif,
    3. adakah referensi yg bisa saya gunakan untuk mendukung/memperdalam penelitian saya ini.

    terimakasih sebelumnya untuk jawban bapak
    wasslmkm wr wb

  148. hendra permalink
    Oktober 26, 2009 10:43 am

    saya hendra mahasiswa akuntansi UMY.. sedang mengajukan judl penelitian tentang pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja modal.. menurut bapak apakah bisa diteliti? belanja modal itu dapat dipengaruhi oleh apa saja pak selain PAD tentunya..

  149. Haryono permalink
    Oktober 30, 2009 9:26 am

    Assalamu alaikum wr wb
    saya Haryono mahasiswa akuntansi Univ. Pekalongan sedang mencari judul skripsi tentang sektor pemerintahan yang paling populer saat ini, kira-kira topiknya apa? Sekarang saya bekerja sebagai PNS di lingkungan Pemkab. Batang Jawa Tengah.
    Trims.
    Wassalamu alaikum wr wb

  150. anyta permalink
    November 2, 2009 12:12 am

    ass,wr,wb
    pak syukriy,mohon penjelasannya,untuk penelitian bpk tentang perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah, kalau sy berniat me-replikasi,tahun brp sebaiknya yg menjadi fokus penelitian sy?apakah 2006-2007 ?dan apakah bisa kalau sy hanya fokus pada kabupaten/kota di jawa tengah saja?
    untuk mengetahui data mengenai spread anggaran belanja pendidikan,kesehatan,p.u,dan PPAD apakah harus melalui pengiriman formulir kpd bagian keuangan kab/kota tsb?apakah RAPBD itu tidak dipublikasikan?mengapa ya?

  151. November 16, 2009 8:52 am

    Blog yang sarat dengan informasi. Makasih pak!

  152. November 16, 2009 6:03 pm

    Dedek Permatasari
    Saya tidak memiliki kuisioner tentang keterkaitan penerapan anggaran berbeasis kinerja dengan SPI. Mungkin anda harus merancang sendiri dan mengkonsultasikannya dengan dosen pembimbing.

    hendra widya sutomo
    Untuk mengetahui faktor2 yang berpengaruh terhadap Belanja Modal tentu harus dilakukan kajian/penelitian terlebih dahulu. Secara statistik, PAD dan DAU memang berpengaruh terhadap belanja modal, namun bisa saja dicoba data lain, misalnya SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun lalu, Dana Bagi Hasil, dan DAK.

    Fajar Seto
    Pada praktiknya, DAK (specific grant) banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Prinsip top-down yang dilaksanakan sering didasarkan pada data yang tidak benar atau berasal dari laporan APBD (Asal Bapak Senang), sehingga pada akhirnya justru membebani keuangan daerah (karena keharusan Pemda menyediakan dana pendamping).
    Saya sangat mendukung penelitian tentang hal ini, namun ada beberapa hal yang mungkin (menurut saya) yang perlu diperhatikan, misalnya:
    1. Ketersediaan data yang relevan. Jika digunakan data DAK, maka harus diingat bahwa besaran dan peruntukannya ditentukan oleh Pempus. Daerah hanya melaksanakan dan mengalokasikan dana pendamping dalam APBD.
    2. Apa yang dimaksud dengan Kemandirian Daerah? Apa ukurannya? Jika kemandirian daerah diukur dengan menggunakan besaran PAD, maka yang harus dipahami adalah bagaimana hubungan DAK dengan PAD. Harus diberikan alasan yang logis, baik secara teori maupun berdasarkan praktik/kebijakan Pemerintah yang ada saat ini.
    3. Kesetaraan data. Jika melakukan regresi, maka kedua data adalah data primer atau sekunder. Data DAK boleh saja diregres dengan data PAD, tapi perntanyaannya adalah: untuk apa? Apa maknanya jika ternyata signifikan?
    4. Penelitian kualitatif sebenarnya terlalu disederhanakan sebagai penelitian yang tidak menggunakan alat statistik. Sebenarnya penelitian kualitatif lebih sulit dilakukan karena kita harus memahami secara filosofis (dengan menggunakan pendekatan2 dalam filsafat ilmu) apa dan bagaimana suatu feomena atau praktik berjalan. Jadi, kalau hanya sekedar menjelaskan, mungkin yang anda maksud penelitian deskriptif.
    5. Saya tidak memiliki referensi tentang hubungan antara DAK dengan PAD atau kemandirian daerah.

    Haryono
    Kalau ditanya soal judul/topik saya tidak bisa menjawab disini. Dalam blog ini saya menulis beberapa isu yang bisa diteliti. Silahkan dipelajari dan didiskusikan dengan dosen atau calon dosen pembimbing anda.

    anyta
    Penelitian tentang perilaku oportunistik legislatif menggunakan “pengukuran” yang saya buat sendiri, yakni “spread” (selisih antara angka di dalam RAPBD dan Perda APBD). Mungkin perilaku oportunistik ini bisa diukur dengan cara lain, silahkan dikembangkan.
    Pengukuran dengan “spread” didasarkan pada asumsi yang saya gunakan bahwa RAPBD adalah APBD versi eksekutif (Pemda) yang belum dimasuki kepentingan2 DPRD. Dengan demikian, jika terjadi perubahan angka RAPBD saat ditetapkan menjadi Perda APBD, maka perubahan tersebut merupakan realisasi dari praktik oportunis anggota DPRD. Sekali lagi, ini adalah pengukuran yang saya buat sendiri.

    Untuk mendapatkan data dari RAPBD memang agak sulit, karena RAPBD adalah dokumen internal Pemda yang “tidak boleh” dipublikasikan ke publik. Pengiriman formulir ke Pemda belum tentu membantu karena mereka kecil kemungkinan mau memberikan informasi yang dibutuhkan. Bagu mereka, angka2 RAPBD masih merupakan rahasia.

    Dion Desembriarto
    Terima kasih.

  153. hendra permalink
    November 19, 2009 2:02 pm

    kalo SilPA terhadap belanja modal itu hubungannya dilihat dari aspek apa pak? SiLPA dan Dana bagi hasil di banyak artikel itu saling terkait tapi saya masih bingung, bisa jelaskan pak?

  154. syukriy permalink*
    November 21, 2009 6:08 am

    hendra
    SILPA adalah sisa uang tahun sebelumnya yang dimasukkan sebagai penerimaan di pembiayaan di tahun anggaran berjalan. Misalnya, SILPA tahun 2008 menjadi penerimaan dalam tahun 2009.

    Dalam lampiran A-VIII Permendagri No.13/2006 dicantumkan beberapa hal yang menyebabkan terjadiya SILPA, di antaranya:
    1. Pelampauan target pendapatan (target pendapatan < realisasi pendapatan).
    2. "Penghematan" belanja (kegiatan selesai 100%, tetapi anggaran beanja tidak terpakai 100%).
    3. Adanya kegiatan lanjutan (Kegiatan belum selesai 100% dan anggarannya juga belum terealisasi 100%).

    Khusus faktor ke 3 (adanya kegiatan lanjutan), maka dalam APBD 2009 akan muncul Belanja Modal untuk kegiatan (belanja modal) 2008 yang belum selesai. Di dalam Permendagri 13 dinyatakan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan 2008 ini tidak perlu menunggu pengesahan APBD 2009, cukup dengan pengesahan oleh Sekda atau PPKD atas DPA-L kegiatan bersangkutan pada akhir tahun 2008.

    Pelaksanaan kegiatan DPA-L pada tahun 2009 menggunakan mekanisme penatausahaan yang sama dengan kegiatan "normal" TA 2009 yang mempunyai rekening belanja modal.

    Dengan demikian, ada belanja modal tahun 2009 yang "dipengaruhi" besaran SILPA tahun 2008. Untuk itu, perlu diteliti: Seberapa besarkah pengaruh SILPA (2008) terhadap belanja modal (2009)?

  155. rea permalink
    Desember 1, 2009 11:45 pm

    pak, saya mau tanya.. saya mahasiswa yang sedang ingin meneliti mengenai belanja modal dan pembiayaan pada pemerintah daerah. yang saya bingungkan.. sebenarnya yang mempengaruhi pembiayaan dan belanja modal itu surplus atau silpa ya pak?
    terima kasih

  156. Desember 3, 2009 3:36 am

    Salam kenal pak syukriy, menyenangkan berselancar di blog Bapak, terimaksih semoga selalu memberi manfaat. Pak..saya ingin minta tolong agar diblog ini bisa upload tulisan Bapak yang berjudul Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah: Pendekatan principal-agent theory. Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Bengkulu, Bengkulu, 4-5 Oktober 2004, sudah cukup lama memang, zi tau dari qoete dari seorang teman. Sekarang zi sedang menulis Bab Pembahsan tesis yang fokusnya pada penterjemahan visi-misi dalam RPJMD kedalam APABD, apa ada defiasi? zi menjelaskan efektifitas politik anggaran, cukup kesulitan menentukan indikator dalam poltik anggaran, karena bagi zi penyusunan APDB itu sendiri sudah merupakan politik anggaran, ohya pak..karena zi juga di yogya dan juga di UGM, berharap bisa bertemu dan untuk sharing lebih dalam, mengingat waktu ujian tesis yang sudah semakin dekat…:-)

    Ikut dalam diskusi sebelumnya:
    @enyta: Dokumen RAPBD seperti yang dijelaskan pak syuksy memang sangat sulit diakses, akan tetapi bukan tidak bisa, pengalaman zi, dokumen itu bisa zi akses melalui anggota legislatif, dokumen RAPBD ini diserahkan eksekutif kepada legislatif untuk dibahs dan dicermati, berhubung ini dianggap sebagai “jeroan” oleh eksekutif, maka untuk mendapatkanya bisa menghubungi anggota fraksi, dan sedikit membutuhkan loby personal, artinya tidak cukup hanya dengan surat izin penelitian, oke…sementara itu dulu, semoga sukses penelitiannya

  157. Desember 3, 2009 3:59 am

    pak syukriy, maaf meralat yang sebelumnya maksud zi adalah zi ingin melihat bagaimana politik anggaran mempngaruhi penyusunan APBD, apakah program2 dalam APBD tersebut telah merupakan terjemahan dari RPJMD?jika belum bagaimana politik anggaran mempengaruhi hal tersebut.
    Awalnya zi ingin melihat defiasi yang terjadi dalam menterjemahkan RPJMD kedalam APBD, tapi tetap fokusnya adalah pada politik anggaran, sanagt berharap bapak bisa meberikan rujukan dan pendapatnya juga tentang politik anggaran ini.
    Sekali lagi terimakasih.

  158. alif permalink
    Desember 3, 2009 9:26 pm

    assalamuaikum wbr pak syukri…
    saya alif mhs pasca unand jurusan akuntansi pemerintaha.. dalam beberapa diskusi yg saya baca bapak ada membahas mengenai rka skpd. kebetulan thesis saya mengenai RKA SKPD. saya ingin tahu isu akuntansi seputar penyusunan RKA SKPD. judul apa yg cocok dengan topik seputar penyusuna RKA SKPD dan referensi yg harus dipersiapkan. sebelumnya saya ucapakn terima kasih.

  159. Desember 5, 2009 9:54 am

    Assalamua`laikum wr wb pak sukriy…

    Salam kenal dari saya ya pak…saya imel, salah satu mahasiswa akuntansi UMRAH – Batam (Prov. Kepri). Saya sebenarnya sudah lama sekali mencari blog yang membahas tentang akuntansi sektor publik khususnya Pemerintah Daerah, tp belum saya temukan. Akhirnya dosen saya mengusulkan untuk masuk ke blog bapak ini, ternyata blog ini sangat bagus dan sangat membantu memberikan ide2 buat rencana penelitian saya. tq berat ya pak??? :)

    Saat ini saya sedang mengajukan proposal skripsi untuk program S1 saya. Nah, topik yang saya angkat adalah “Analisis Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia, Politik Penganggaran, Perencanaan dan Informasi Pendukung terhadap Sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

    Dasar penelitian ini saya ambil penelitian sebelumnya dari blog yang bapak posting diatas yaitu Amirudin (2009)tentang Identifikasi dan Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sinkronisasi Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Studi Kasus Provinsi D.I. Yogyakarta TA 2008).

    Judul saya tadi sudah saya ajukan ke dosen saya dalam bentuk proposal dan sudah presentasikan. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan kepada bapak :
    1. Apakah judul saya tadi relevan pak?? (saya mengembangkan faktor2 yang ditemukan oleh pak Amirudin)
    2. Apakah bapak ada referensi penelitian lain yang berkaitan dengan topik yang saya angkat sebagai dasar penelitian saya?? mengingat yang di teliti pak Amirudin masih baru (2009) dan hanya mengidentifikasi faktor2 nya saja.
    3. Apakah bapak punya “referensi kuisioner” yang terkait dengan topik saya diatas pak?? (mengingat saya belum begitu paham dalam menyusun kuisoner, dan sensitifitas pembahasan akuntansi pemerintahan daerah)
    4. Menurut bapak, alat analisis apa yang sebaiknya saya gunakan ya pak atas topik yang saya angkat??

    Saya sangat mengharapkan informasi mengenai yang saya tanyakan diatas. Jika berkenan Bapak dapat mengiririmkannya ke email saya di tanj0enk_82@yahoo.com / nayla_1304@yahoo.com

    Atas bantuan bapak, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih :)

  160. Desember 28, 2009 12:15 pm

    @Imelda
    Wa’alaikum salam wr wb
    Saya kira penelitian anda doable, dapat dilaksanakan dengan beberapa catatan. Misalnya:

    1. Temukan referensi yang menjelaskan hubungan diantara variabel yang anda teliti. Hal ini bisa dilakukan dengan memahami terlebih dahulu teori yang ada di buku teks atau jurnal empiris.

    2. Berhat-hati dalam merumuskan hubungan diantara dua variabel dan ketika mengukur variabel tersebut, jangan sampai terjadi perbedaan dalam hal pengukurannya (jenis skala yang dipakai).

    3. Disain kuisiner yang relevan dengan teori dan praktik (sesuai peraturan perundangan yang berlaku) di lapangan. Kuisioner harus dibangun setelah berdiskusi dengan pihak2 yang paham betul dengan praktik, misalnya orang pemda sendiri.

    Saya sendiri tidak memiliki kuisioner yang anda maksud.

    Alat analisis tentu tergantung tujuan penelitian anda. Alat analisis tidak harus canggih atau sulit dipahami, tetapi yang terpenting adalah bisa menjelaskan hasil penelitiannya…

    Terima kasih.

  161. Siska YD permalink
    Januari 12, 2010 9:19 am

    Assalamu’alaikum Wr…Wb….
    Salam kenal pak, saya banyak membaca tulisan Bpk dan saya sangat senang karena baru tahu kalau Bpk punya blog yang isinya sarat dengan ilmu dan juga bisa untuk berkonsultasi.

    Saya mo minta pendapat Bpk… saya akan melakukan penelitian tentang “pengaruh sumber pendapatan dan nilai aset tetap terhadap alokasi belanja modal” tapi saya punya kendala mencarai referensi mengenai :
    1. Variabel penelitian untuk sumber pendapatan adalah PAD dan pendapatan transfer tapi kenapa banyak penelitian, untuk pendapatan transfer sebagai sumber pendapatan hanya DAU yang digunakan?
    2. penelitian tentang aset tetap tidak ada saya temukan, apa faktor-faktor yang menjadi pengukuran untuk nilai aset tetap.
    3. menurut Bpk apakah nilai aset tetap berpengaruh terhadap alokasi belanja modal
    4. Teori yang digunakan berkenaan dengan judul penelitian saya diatas?

    sebelumnya terimakasih atas bantuan Bpk. saya doakan amal ibadah Bpk diterima oleh Allah SWT. Amin..

  162. Dewi Pravita permalink
    Januari 15, 2010 5:46 pm

    Pak saya ingin menguji model kesuksesan SIKD di pemprov daerah saya. Saya menggunakan model kesuksesan sistem informasi dari DeLone dan McLean untuk mengujinya. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang diberikan kepada pegawai pengguna SIKD pada SKPD-SKPD pemkot. Namun saya masih bingung dalam hal siapa saja(karyawan di bagian mana saja) yang menggunakan SIKD tersebut. Kira-kira dalam satu SKPD berapa orang yang menggunakan SIKD tersebut.

    Mohon penjelasannya ya Pak dan terimakasih sebelumnya atas bantuan Bpk.

  163. nara permalink
    Januari 31, 2010 8:18 pm

    asalaamualaikum …
    salam kenal pak,saya mahasiswa tingkat akhir ,kebetulan saya mengangkat tentang sektor publik dalam skripsi saya
    saya ingn meminta petunjuk bapak tentang referensi mengenai judul saya ini
    “pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap realisasi PAD” saya sedikit kesulitan memperoeh teori pendukung dan dan bahan bahan yang membahasa belanja secara spesifik.kemudian bagaimana menurut bapak mengenai judul saya??
    trimkasih atas bantuannya pak..
    wassalam

  164. Februari 2, 2010 5:04 pm

    selamat sore pak.syukriy. . . pak, link pada referensi kq g bisa di download semua pak (mayoritas g bisa di dowload) pak. solusiNy bgmn bpk.

    Syukriy:
    Yang tidak bisa diunduh yang mana, ya pak?
    Oya, terima kasih atas informasinya. Nanti saya cek lagi.

  165. Februari 2, 2010 9:06 pm

    yg berhasil sy unduh hny 4, yaitu:
    1. AnwarShah-Local_Public_Financial_Management
    2. Budget_theory_in_the_public_sector-edited_by_Aman_Khan__and_W._Bartley_Hildreth
    3. holm_n.2008.Capital_Budgeting_and_Political_Risk_Empirical_Evidence
    4. PBF81-4-Choate-The_case_for_a_national_capital_budget

    sebelebihnya (selain 4 poin diatas), dsitu tercatum kata2 error dan download melalui rapidshare. lalu yg mayoritas error semua, khususnya, untuk jurnal JAL. mengapa sy hny download jurnal tertentu (JAL saja), krn sy hny berminat dibidang kajian sektor publik. untuk jurnal/buku/makalah/artikel, dan sejenisnya yg berada didalam blog bpk.syukriy sy belum mencoba, shg sy tdk bs b’kata bs di download atau tidak.

    thanx atas tanggapanya. namun sebelumnya sy ucapkan terima kasih telah memberikan khanzanah ilmiah sbg tambahan referensi sy secara free download.

    Syukriy:
    Mohon disampaikan yang tidak bisa diunduh file yang mana. Terima kasih.

  166. hendra widya sutomo permalink
    Februari 16, 2010 9:30 am

    assalamu’alaikum wr wbr..
    saya mau tanya lagi pak.. jurnal atau penelitian yang terbaru untuk SilPA ada tidak pak?? untuk pengambilan datanya berarti saya mesti melihat data APBD tiap kota yang masih punya tanggungan tentang belanja modal dan kegiatan yang belum selesai…bagaimana saya bisa mengetahui dari APBD yang saya teliti??
    terima kasih..
    wassalamu’alaikum wr wbr..

  167. ridha permalink
    Februari 16, 2010 5:05 pm

    ass Pak Syukri, salam kenal, saya mhs s2 akt pemerintahan sedang nyusun proposal dengan judul “Analisis Pengaruh Komponen Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Kota Padang” tapi saya kesulitan dengan studi literatur baik itu teori, kajian penelitian terdahulu maupun kuesionernya, saya berharap Bapak berkenan membantu saya, terima kasih atas perhatian dan bantuan Bapak, wassalam

  168. ridha permalink
    Februari 17, 2010 10:04 am

    ass Pak Syukri, sampai pagi ini saya masih berharap jawaban dan bantuan dari Bapak atas kesulitan saya, tolong ya pak jawabannya, terima kasih, wasalam

  169. ridha permalink
    Februari 17, 2010 11:04 am

    Ass Pak Syukri, sampai saat ini saya masih menunggu jawaban dari Bapak tentang literatur proposal saya tersebut, tolong ya pak, terima kasih, wassalam

  170. yani permalink
    Februari 18, 2010 11:18 am

    assalamu’alaikum
    Pak syukri, saya mahasiswa akuntansi yang mau baru belajar tentang akuntansi keuangan daerah. saat ini saya ingin melakukan penelitian yang bersifat terapan tentang akuntansi keuangan daerah. Mohon sarannya topik apa saja yang bisa saya gunakan untuk penelitian terapan tersebut, mengingat masalah yang berkaitan dengan akuntansi keuangan daerah sudah diatur dlm Permendagri 13/2006.

  171. Haryono permalink
    Maret 1, 2010 3:35 pm

    Assalamu alaikum..
    Pak Syukri kalo Bapak punya referensi tentang Analisis Standar Belanja dan contoh implementasinya, mohon di kirimkan ke e-mail saya.
    Trima kasih.

  172. ridha permalink
    Maret 1, 2010 4:25 pm

    ass. Pak Syukriy, saya ridha, saya masih menunggu bantuan bapak mengenai proposal tesis saya, dimana sekarang pembimbing saya merubah judul kira-kira begini” Pengaruh SPI terhadap kewajaran laporan keuangan dan efisiensi dan efektifitas tujuan organisasi dengan kompetensi dan komitmen sdm sebagai variabel moderating” tolong ya pak kalau ada literatur atau penelitian yang membahas tentang itu kirimi ke e-mail saya, makasih pak atas bantuannya, wassalam

  173. alexander christo gana permalink
    Maret 5, 2010 11:45 am

    selamat siang bapak Syukriy Abdullah. bapak saya mahasiswa dari uiv.atmajaya jogja . saya ingin menanyakan untuk contoh kuesioner tentang perilaku oportunistik didalam penganggaran daerah. karena saya sudah mencoba mencari dirapidshare,dan tidak ketemu, mungkin kalau bapak tidak keberatan bisa mengirimkan via email saya christo_lemot@yahoo.co.id
    terimakasih sebelumnya.saya tunggu kabar dari bapak secepatnya.teriamaksih….

  174. ridha permalink
    Maret 8, 2010 7:20 pm

    Assalamu’alaikum Pak Syukriy, saya mau curhat lagi nih, judul saya berubah lagi menjadi “Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Kompetensi, Komitmen Organisasi dan Pemahaman SAP Aparat Akuntansi dan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Univ. A” tolong dong pak bantuannya kalau ada literatur ataupun penelitian terdahulu berkaitan dengan judul saya tersebut. makasih pak. wassalam

  175. pradianti gavrilia permalink
    Maret 12, 2010 1:44 pm

    aslmkum..

    pak blh mnta bntuan nya..
    saya rncana nya mau mengambil jdul skripsi tntng pajak sarang burung walet.
    menurut bpak bgaiamana?

  176. vera permalink
    Maret 24, 2010 3:59 pm

    assalmu’alaikum pak syukriy, saya mahasiswa unsoed sedang skripsi jdlnya analisis faktor2 yang mempengaruhi kualitas LK SKPD. fktr2nya dilihat dari pemahaman SAP, budaya organisasi, anggaran berbasis kinerja, dan asimetri informasi. dari fktr2 itu budaya organisasi, ABK, asimetri informasi dinilainya secara organisasi bkn individu. yg ingin saya tnykan:
    1. apakah pemahaman SAP dpt digunakan untuk menilai kualitas LK SPKD???
    2. kl dpt digunakan, argumen seperti apa yg dpt memperkuat penggunaan pemahaman SAP (PSAP NO. 1) scr organisasi maupun individu??

    saya berharap sangat bantuan bapak.

    Mohon penjelasan baPak secepatnya dan terimakasih sebelumnya atas bantuan Bpk.

  177. ria permalink
    April 1, 2010 7:48 pm

    aslm alaikum….
    pak,, saya mahasiswa dr unhas sedang skripsi,, judulnya analisi faktor2 yg mempengaruhi slack anggaran pada pemerintah daerah…. saya bingung menentukan faktor2 apa saja yg mempengaruhinya… bnyk yg saya dapat dr internet tetapi fktr tsb kebanyakan pada perusahaan… yg saya tanyakan mengenai fktr2 yg terjadi di pemerintah daerah… misalnya anggota DPRD sering memangkas anggaran sehingga cenderung menimbulkan slack anggaran….
    saya juga meminta referensi yg dpt membantu skripsi saya…

    saya sangat berharap agar bapak bisa membantu saya…..

    mohon penjelasan bpk secepatnya dan sebelumya saya berterima kasih atas bantuan bapak…

    wassalam……..

  178. vera permalink
    April 8, 2010 5:05 pm

    Asmualkm pak… salam kenal.. saya vera mahasiswi Universitas Bengkulu jurusan Akuntansi Ekstensi , saya bimbingan dengan pak Abdullah, bpk kenal kan??? sya sekarang sedang menyusun skripsi pak, judulnya “Penilaian Kinerja dengan Pendekatan Balanced Scorecard Pada PT. PLN WS2JB Cabang Bengkulu.. Tp sya binggung dengan kuisionernya pak… bisa beri saya kuisionernya pak?? kata pak abdullah bpk punya banyak…. tolong bantu saya ya pak…
    Makasih Banyak..
    Vera Tunggu pak ya……

  179. yogi permalink
    April 27, 2010 8:30 am

    mau tanya nih pak.. saya punya judul “analisa potensi ekonomi dan kontribusinya terhadap produk regional domestik bruto di daerah kabupaten bantul” menurut bapak ini masuk dalam ASP tidak..

  180. Suryanto Gobel permalink
    Mei 4, 2010 1:36 pm

    Ass.Pak, saya sedang menyusun tesis tentang sinkronisasi KUA dan PPAS dengan RKA-SKPD Provinsi gorontalo. saya mengambil referensi tesis Pak Amirudin dengan menggunakan analisis faktor namun saya belum menguasai betul tentang alat analisis faktor tersebut. mohon bantuan Bapak alat analisis apa yang cocok selain analisis faktor tersebut, makasih Pak…

  181. anik permalink
    Mei 5, 2010 4:47 pm

    Ass.wr.wb. salam kenal pak Syukri nama saya anik dan saya ucapkan terima kasih atas semua ilmu dan informasinya. Wass.wr.wb

  182. Mei 8, 2010 8:26 pm

    Ikutan nimbrung ya.

    @ Suryanto Gobel
    Sepertinya perlu pendefinisian konsep SINKRON. Apakah dimaksudkan sebagai:

    1. SINKRON = KESAMAAN nama kegiatan? Bila ini yg dimaksud, maka KUA dan PPAS dengan RKA SKPD sudah cenderung sinkron.

    2. SINKRON = OUTPUT KEGIATAN atau OUTCOME KEGIATAN sama dengan substansi TUJUAN di KUA dan PPAS? Bila ini yg dimaksud, maka harus ada semacam DAFTAR PERIKSA yg akan menjadi LITMUS TEST bagi sinkronisasi yang dimaksud.

    Dari manakah daftar periksa tersebut? Bisa dari peneliti atau dari penelitin lain yg sebelumnya atau bisa juga bagian dari yg diteliti.

    Bila Daftar Periksa Kesinkronan juga merupakan bagian dari penelitian, maka salah satu tujuan penelitian Pak Gobel adalah: Pengembangan Kriteria Kesinkronan.

    Terus, saat kriteria kesinkronannya sangat banyak, maka biasanya diadakanlah analisis faktor. Tujuannya: Mencari beberapa kriteria terpenting dari banyak kriteria yg diajukan oleh narasumber.

    Sepertinya seperti itu pak.

  183. restu permalink
    Mei 9, 2010 11:31 am

    saya mohon bantuannya pak, saya mau tahu alasannya kenapa SILPA sendiri tidak di kembalikan ke pemerintah pusat?

  184. Suryanto Gobel permalink
    Mei 10, 2010 3:26 pm

    Terima kasih banyak Pak atas bantuanya, yang akan menjadi bahan saya dalam memahami dan menyempurnakan tesis yang sedang saya susun.

  185. nurfitri utami permalink
    Juli 15, 2010 10:29 pm

    assalamualaikum wr. wb..

    sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pak syukriy. karena dengan adanya artikel ini, telah membuka wawasan saya tentang akuntansi pemerintahan bahwa begitu banyak isu sektor pemerintahan yang bisa di diskusikan dalam forum ini …

    perkenalkan nama saya nurfitri utami, saya mahasiswi S1 dari univ. hasanuddin makassar. saat ini, sy sedang menyusun skripsi yg berhubungan dgn akuntansi pemerintahan, khususnya pada pemeriksaan keuangan daerah…
    judul skripsi yg saat angkat adalah ttg “faktor yg mempengaruhi pemberian opini disclaimer oleh bpk terhadap LKPD” (studi survei pd kantor perwakilan BPK)…

    untuk faktor (variabel) dependennya, sy memilih (1) salah saji material (2) ketidaksesuaian dng SAP (3) kelemahan SPI dan (4) ketidakpatuhan trhdp peraturan p’undang-undangan…
    sedangkan variabel terikatnya adalah opini disclaimer…

    sy sudah mengajukan proposal ttg judul ini kpd pembimbing sy…
    tpi, menurut beliau, variabel yg sy gunakan ini tidak dapat diuji, karena bersifat objektif dan kemungkinan akan sulit dalam pengambilan datanya, karena ini berarti kita ingin mengetahui “dapur” BPK (ini kata dosen sy loh?!!!)…

    pertanyaan sy,
    1) menurut bapak, apa variabel yg sy tentukan sudah tepat atau belum???
    2) kalau memang belum tepat, kira2 variabel apa yang cocok dgn tema yang sy angkat ini?

    mungkin untuk saat ini, pertanyaan sy ini saja
    sy minta saran dan kritikannya…

    terima kasih…..

  186. lia permalink
    Juli 22, 2010 8:35 am

    Ass, Wr, Wb.
    Saya ingin menulis tentang budgetary slack.
    1. di tempat kuliah kami diwajibkan mencantumkan fenomena/fakta/issue yang menyebabkan munculnya masalah tersebut. Saya masih binggung mencari fenomena/fakta/issue untuk menulis budgetary slack. Apakah dengan memperlihatkan perbandingan anggaran dan realisasi beberapa tahun, dapat dikatakan terjadi slack sehingga menjadi alasan perlunya dilakukan penelitian analisis determinan slack atau ada fenomena/fakta/issue lain yang lebih tepat ?
    2. Apa akibat buruknya , jika terjadi slack anggaran di pemda ?

    Mohon bantuannya, terima kasih banyak sebelumnya

    lia

  187. Juli 28, 2010 3:28 pm

    terimakasih artikelnya pak, kebetulan nih lagi mau nyusun tesis.

  188. Juli 28, 2010 3:32 pm

    @Rusmanik, terimakasih ….

  189. haliah permalink
    September 30, 2010 6:54 pm

    Ass, Wr. Wb
    Saya mhsw dr Makassar. Apakah Bapak punya referensi/penelitian mengenai kualitas laporan keuangan ? Mohon bantuannya diemail ke haliah_feuh@yahoo.com. Atas bantuan bapak, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih

  190. Imam Hidayat permalink
    Oktober 29, 2010 8:11 pm

    Assalamualaikum, Pak Sukriy yang terhormat. Saya sekarang sedang berencana menyusun thesis dibidang akuntansi pemerintahan. Saya ingin mengangkat pencatatan aset daerah dalam kaitannya dengan akuntansi di pemerintah daerah. Yang ingin saya tanyakan :
    1. Apakah topik aset daerah yang ingin saya ambil, jika dikaitkan dengan akuntansi publik dapat berhubungan?
    2. Aset daerah yang selama ini ada di pemda, dalam bentuk data sekunder masih belum menunjukkan data yang real, karena adanya kesulitan dari masing-masing SKPD untuk melakukan inventarisasi barang daerah khususnya menyangkut aset bergerak dan tidak bergerak secara benar, apakah data tersebut dapat disediakan di SKPD?
    3. Kira-kira untuk lebih spesifik dalam pemilihan judul yang tepat, apa yang paling relevan untuk diangkat dengan menggunakan alat statistik dan uji hipotesis?
    4. Jika menggunakan multiple regression variabel independentya apa saja?
    Terima kasih atas bantuannya.
    Wassalam…..

  191. Nita permalink
    November 8, 2010 7:02 am

    Assalamu’alaikum wr.wb

    Selamat Pagi dan Salam Kenal Pak Syukri
    Perkenalkan Nama Saya Nita salah satu mahasiswa Jurusan Akuntansi di Universitas yang ada di Palembang…
    Sekarang saya sedang menyusun skripsi, rencananya saya akan mengambil penelitian tentang “Analisis Penyajian Laporan Keuangan Arus Kas……”

    Mohon bimbingan bapak, data-data apa saja yang bisa saya ambil untuk penyusunan skripsi saya…

    Terima Kasih….

  192. darto jonet permalink
    November 18, 2010 9:18 pm

    aww

    mas,,bisakah dibantu agar saya diberikan akses yang lebih mudah untuk download artikel2 dan bahan yang ada di blog sampean,,mengingat kalo download via rapidshare kok gak pernah berhasil padahal sudah login tp hanya yang free,,,saya sangat membutuhkan accounting theory dan CSR

    tq
    www

  193. Padlim Hanif permalink
    November 21, 2010 7:57 pm

    Assallamuallaikum,……..pak……ad kuisioner buat pengukuran kinerja dengan Balanced scorecard pada rumah sakit BLU nggak??……kl ad saya minta dikirimin donk ke email saya………..trimz…

    wslm…………..^^

  194. Nedi Hendri permalink
    November 28, 2010 3:33 am

    salam..

    salam kenal saya mhs PPS UNSRI…baru2 ini sy sdh downlod artikel bapak”PRILAKU OPORTUNISTIK LEGISLATIF DALAM PENGANGGARAN DAERAH”…saya berminat untuk mengembangkan penelitian bpk?…..
    kira2 menurut bpk kalau saya tambahkan variabel “Fiscal stress” gimana?….atau ada saran yang lain.
    thanks ya pak.

  195. Eko permalink
    Desember 13, 2010 11:47 am

    pak, saya mahasiswa MAKS, saat ini saya ingin menulis mengenai penilaian, pengakuan dan pelaporan pada aset bersejarah, budaya, kesenian (heritage asset). saya mohon pencerahan dari bapak untuk bisa mendeapatkan referensi mengenai penelitian/jurnakl sebelumnya. terima kasih.

  196. ake nahumarury permalink
    Desember 31, 2010 7:59 am

    sebelumnya salam kenal pak,,,saya mahasiswa unversitas darussalam ambon pak,saya ingin bertanya mengenai prospek pembangunan nasional,daerah dan desa..,saya minta penjelasannya pak???

  197. ake nahumarury permalink
    Desember 31, 2010 8:12 am

    pak tolong kirimin saya artikel mengenai PEMANFAATAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KELANCARAN PEMBANGUNAN DI DESA ,,,, kalau bisa kirimin di email saya ya pak,,terima kasih

  198. eka permalink
    Januari 25, 2011 11:31 am

    assalammualaikum,
    pak saya mahasiswa pasca usu. sekarang saya sedang menyusun tesis.
    bisa bantu saya untuk mencari kuisioner tentang pengelolaan aset daerah. kebetulan judul saya tentang pemahaman pengelolaan aset daerah terhadap kinerja skpd.
    thanks. wasalam

  199. hendra permalink
    Maret 4, 2011 3:23 pm

    pak, adakah Bapak jurnal pak wihana yang berjudul Dysfunctional Institutions in The Case of Local Elite Behaviour in Decision Making about Local Government Budgets in Indonesia. kalau ada bisakah saya meminta kepada Bapak agar mengirimkannya kepada saya. ini saya cantumkan alamat email saya hendra_tristomy@yahoo.com

  200. hendra permalink
    Maret 4, 2011 3:26 pm

    Asslm. wr.wb
    Pak, adakah Bapak jurnal pak wihana yang berjudul Dysfunctional Institutions in The Case of Local Elite Behaviour in Decision Making about Local Government Budgets in Indonesia. kalau ada bisakah saya meminta kepada Bapak agar mengirimkannya kepada saya. ini saya cantumkan alamat email saya hendra_tristomy@yahoo.com

  201. Ririn Fahrizal permalink
    Maret 7, 2011 4:39 am

    Ass pak sukri..salam kenal..
    Saya sangat tertarik dengan beberapa opini saudara tentang akuntanswi keuangan daerah.Saya ingin meneliti yang berkaitan dengan Opini BPK seperti yang saudara katakan bahwa ” opini BPK kurang memiliki makna karena tidak memiliki konsekuensi apa-apa, kecuali sebagai “pintu masuk” ke kasus pidana seperti korupsi. Bukankah tidak ada sanksi apa-apa bagi kepala daerah yang LKD-nya mendapat opini tidak wajar atau bahkan disclaimer? .Kira-kira menurut saudara apa topik yang tepat dalam hal ini dan siapa respondennya..
    Mohon masukannya..makasih

  202. Maret 11, 2011 4:31 pm

    assalamu’alaikum pak, saya tri wahyono ingin membuat penelitian mengenai sistem akuntansi pengeluaran berbasis akrual dalam lingkup SAI (mengulas mengenai Belanja dan Beban). Saya punya dua pertanyaan kunci pak,mohon dibantu :
    (1) Kapankan cut off dari beban (terutama yang dibayar dengan UP), nantinya pak, apakah saat adanya tagihan? pembayaran bendahara? SPP atau SPM?
    (2) Bagaimana mekanisme pencatatan beban itu sendiri, apakah akun pasangan dari belanja itu?

    terima kasih…

  203. Pita permalink
    Maret 11, 2011 11:35 pm

    Pak saya ingin mengambil judul mengenai tingkat pemahaman dan penggunaan informasi keuangan daerah..
    tapi saya kesulitan untuk mencari jurnal yang mendukung mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pemahaman pembaca mengenai informasi keuangan daerah..
    saya sudah mendpatkan jurnal mengenai “an analysis on th comprehension of governmental accounting information informed by the budget balance sheet”
    mohon jika bapak mempunyai referensi lain yang bisa mendukung judul saya..
    karna jujur saya sngat kebingungan untuk mncarinya.
    rima kasih

  204. LYTHA THATA permalink
    Maret 14, 2011 1:35 pm

    pak saya sedang mengambil skripsi tentang perlakuan akuntansi aset tetap utk melihat keandalan dari informasi yang disajikan oleh pemerintah kota surabaya.. namun saya mengalamu kesulitan data tetang opini audit.. yang saya ketahui untuk LKPD TA 2008 bpk memberi opini disclaimer.. kira2 apakah bapak bisa bantu penyebab BPk beropini demikian… terima kasih

  205. hendra permalink
    Maret 15, 2011 1:30 am

    Pak, saya mau tanya. kenapa mekanisme reward and punishmen di pemerintah daerah jarang ada yang berhasil. Mohon penjelasannya

  206. fera permalink
    Maret 25, 2011 12:49 pm

    assalamualaikum..pak, saya fera dari stan..saya sedang meneliti satu pemda yang belum menerapkan basis akrual.. yang saya teliti adalah khusus mengenai pengakuan pendapatan secara akrual..referensi pa yg bapak sarankan untuk saya?
    lalu apakah bapak mempunyai contoh perda suatu daerah mengenai pelaksanaan teknis dengan basis yg baru ini?
    terima kasih, mohon di balas

  207. hendra permalink
    April 3, 2011 8:50 pm

    assalamualaikum.. saya hendra pak.,sedang meneliti tentang efektivitas pada pelaporan penggunaan dana bos di sd negeri dan swasta.. saya mau tanya, apakah teknologi sistem informasi dan kepercayaan dapat berpengaruh ?? kalo bisa saya diberitahu tentang penelitian terdahulu.. karena saya mengambil dari penelitian Jumaili tapi yang sebelumnya lebih fokus ke kinerja individual, bukan efektivitas.. mohon bantuannya pak.. soalnya mepet.. hehehe..
    wassalamualaikum..

  208. dede permalink
    April 7, 2011 11:32 am

    Assalamu alaikum wr wb
    saya dede. salam kenal Pak Syukriy.
    saya sedang membuat Tugas Akhir tentang Sistem Penatausahaan Barang Milik Daerah, saya bingung mencari teori2 yang tepat untuk membahas barang daerah, aset daerah, dan lainnya yg berhubungan dgn penatausahaan barang daerah. apakan bapak memiliki referensi untuk teori2 yang berkaitan tentang masalah yang saya bahas?
    terimakasih banyak Pak.

  209. Duwi lestari permalink
    April 23, 2011 7:10 pm

    Assalamualaikum. Bapak, saya ingin melakukan skripsi penerapan pp 71 tahun 2010 tentang SAP, kebetulan saya ingin melihat dalam kacamata Reviu LK oleh Inspektorat. Tapi saya masih bingung untuk mencari referensi dan metodologi penelitian yang pas. Mohon pencerahannya. Terimakasih . Wassalam

  210. rizki permalink
    Mei 4, 2011 10:10 pm

    assalamualaikum,,

    pak saya baru saja mengambil S2 akuntansi pemerintahan. saya bukan orang keuangan dan bekerja dipemerintahan yang pertanggungjawabannya langsung ke pusat bukan daerah.
    pembahasan yang sering dibahas masalah daerah , itu membuat saya sedikit bingung, karena perlakuan daerah dan pusat pastinya berbeda, baik dlm hal pembuatan anggaran maupun pertanggungjawabannya. apakah saya betul?

    saya agak terkendala ketika mendapat tugas mengenai pengelolaan keuangan,ataupun masalah inspektorat/audit. dan saya sekarang sedang mencoba untuk membuat tesis, apakah bapak ada saran?

    sebelumnya terimakasih.

  211. myra permalink
    Mei 17, 2011 3:43 pm

    assalamuialaikum pak . .
    pak saya mau mnyusun tgas akhir tentang keterlambatan pengesahan APBD, apakah bapak mmpunyai referensi terkait dengan kajian saya?
    terimaksih pak sebelumny
    wassalamualaikum

  212. eko permalink
    Juni 18, 2011 10:09 pm

    assalamu’alaikum pak,,,,
    maaf pak ganggu sbentar,,,,
    dsni saya sbgai mhsiswa akuntansi yg sdg mngrjkan skripsi tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi,PAD,DAU n DAK terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di kab/kota JATENG tp dsni saya menglami kesulitan di pengembangan hipotesis’y yg mngenai pengaruh DAK trhdap pengalokasian anggaran belanja modal,,,
    saya mnta tolong sma bapak,,,brgx tau refrensi tentang DAK,,,
    tlong saya dikasih tau pak,, biar saya da pencerahan,,,,
    trimakasih pak,,,,
    wassalamu’alaikum,,,,

  213. wnda permalink
    Agustus 13, 2011 10:43 pm

    Assalamu’alaikum wr, wb.
    pak, saya mengalami kesulitan dlm memperoleh referensi penelitian mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran,pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan thdp akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. apa bapak memiliki referensi mengenai penelitian ini?
    terimakasih banyak pak.
    Assalamu’alaikum wr. wb.

    Waalaikumsalam wr wb.
    Saya mempunyai beberapa artikel tentang isu itu, namun bukan untuk sektor publik. Adanya untuk sektor bisnis (swasta), yang bersumber dari jurnal asing/berbahasa Inggeris, seperti Accounting Review dan Journal of Accounting Research. Untuk sektor publik mungkin bisa dicari di GOOGLE, http://www.ssrn.com, atau situs lain yang menyediakan artikel dan paper gratis…
    Wassalam,
    S.A.

  214. yanti permalink
    Agustus 22, 2011 1:36 am

    assalamualaikum bapak
    pertanyaan yg ingin saya ajukan hampir sama dengan duwi lestari, ingin membuat skripsi tentang penerapan PP 71 2010 tentang analisis kesiapan instansi pemerintah dalam menerapkan PP 71 tersebut. kerangka seperti apa yang bisa saya tulis kira2 pak? kemudian adakah referensi yang bisa saya pergunakan?
    terima kasih.

    Yanti~
    Sebenarnya kembali ke isu yang ingin diangkat, misalnya:
    1. Apakah Pemda siap melaksanakan konsep akrual?
    2. Bagaimana pemahaman dan persepsi aparatur daerah dan users (pengguna laporan keuangan) terhadap laporan keuangan dengan konsep akrual?
    3. Apakah ada kaitan antara LKPD berbasis akrual dengan anggaran (APBD) yang berbasis kas? Apakah APBD juga harus berbasis akrual?
    4. Apa perbedaan analisis rasio-rasio keuangan antara LKPD berbasis akrual dengan yang berbasis kas?
    5. dll.
    Kalau isunya sudah jelas, maka referensi bisa dicari. So, tentukan isu atau pertanyaan penelitian yang ingin diteliti terlebih dulu!

    Salam,
    Syukriy Abdullah

  215. friska permalink
    September 16, 2011 1:23 pm

    siang, Pak.
    disini saya sebagai mahasiswa akuntansi jurusan sektor publik, ingin mengajukan proposal penelitian mengenai pengukuran kinerja di organisasi sektor publik. saya bingung sebaiknya apa-apa saja yang harus saya teliti dari tema pengukuran kinerja tersebut?
    terimakasih Pak.

  216. Francisca Mareta permalink
    September 16, 2011 4:40 pm

    Selamat sore, saya mahsiswi jurusan ekonomi akuntansi, saya sedang bingung mengenai proposal penelitian. Saya ingin membahas mengenai sistem informasi (akuntasi) yang ada di pemerintahan. Saya bingung apa yang dapat di teliti dari sistem informasi, terutama sistem informasi akutansi dalam pemerintahan mengingat komputerisasi yang dilakukan di pemerintahan hanya sekedar memindahkan data manual menjadi data digital. Mohon bantuan dan sarannya. Terima kasih.

  217. September 21, 2011 2:21 pm

    Salam kenal ya pak.
    Saya mahasiswa jurusan akuntansi sektor publik
    Saya skrg sedang mengambil skripsi dengan judul ” Pengaruh SAP dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan variabel intervening Sistem Pengendalian Intern Akuntansi”.
    Saya ingin meminta bimbingan bapak. tentang referensi yang menghubungkan antara variabel intervening dengan variabel bebasnya. pak. soalnya saya kesulitan mencari teori yang menghubungkan antara SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah melalui SPI Akuntansi . begitu juga antara Pemanfaatan teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah melalui SPI Akuntansi .

    Mohon bantuan bapak.
    Trimakasih ya pak.
    Kalau bapak tidak keberatan kirim email ke alamat saya ya pak : febriadyleonard.sembiring@yahoo.co.id

  218. agus khazin fauzi permalink
    September 29, 2011 2:16 pm

    assalamu’alaikum wr.wb..
    mohon maaf pak menganggu…
    saya mahasiswa jurusan ekonomi akuntansi universitas mataram..
    saat ini saya sedang memprogramkan skripsi… saya kebingungan mencari judul yang berkaitan dengan sektor publik…
    mohon bantuan dan sarannya pak tentang judul2 dan isu2 terkait sektor publik…
    terima kasih…
    bila perlu kalau bapak tidak keberatan bisa kirimkan via e-mail ke:
    fauziaguskhazin@yahoo.com

  219. meidiawati permalink
    Oktober 1, 2011 1:38 pm

    Ass.Wr.Wb.
    Saya skrng sedang menyiapkan tesis ttg akuntansi, kebetulan saya tertarik dengan APBS (baik dari format dan lainnya) yang kaitannya dengan Dana BOS, saat ini penyaluran dana BOS melalui Dinas Pendidikan KAb/kotamadya sehingga terdapat permasalahan dalam menterjemahkan dari JUKLAK/JUKNIS BOS dengan format RKA/DPA.
    Mohon masukan dan saran..atau mungkin ada saran lain tentang tesis yang saya susun selain APBS diatas…yang penting berhubungan dengan sektor publik (pemerintahan daerah, kebetulan saya adalah salah satu PNS DAerah)….. saat ini saya bingung
    Terima kasih atas perhatian dan sarannya

  220. ira irmawati permalink
    Oktober 3, 2011 2:10 pm

    assalamualaikum pak,,

    sya ira irmawati mahsiswa jurusan akuntansi universiatas mataram,
    saya sedang memprogramkan skripsi,saya tertarik untuk mengangkat tema-tema seputar akuntansi sektor publik, mohon saran untuk tema-tema seputar akuntansi sektor publik yg banyak diperbincangkan dan layak untuk diteliti..
    terimakasih sebelumnya pak..

  221. theresia permalink
    Oktober 7, 2011 8:55 pm

    salam, Pak pa kbr, mg sht2 n tak kurang satu apapun. Pak, neng renc mau ngajuin judul tesis, pi masih bingung. Gini Pak, Renc ny mo ngangkat masalah Pengaruh Faktor Organisasi terhadap Kinerja SKPD, dan Pengaruhnya terhadap SILPA pada Laporan Keuangan. di Pemda Kab. Kep. Mentawai. Kira2 masuk g pengaruh diatas pak, n kira2 referensiny susah g…?
    Yang 1 lg mo ambil judul. Kesiapan Pemda Mentawai dalam Penerapan PP 71 Tahun 2010 tentang SAP. Makasih atas perhatiannya Pak…Mohon tanggapan ny…..:)

  222. ulan manikan permalink
    Oktober 9, 2011 8:39 pm

    malam pak .. sy mahasiswi akuntansi ..
    mau tanya tempat download laporan keuangan daerah ad ga ya ?
    soalnya saya sdh cari ke web pemda tapi ga nemu …
    makasih pak …

  223. Hugo karubaba permalink
    Oktober 18, 2011 9:14 am

    Salam jumpa Pa Syukriy..

    Saya Karubaba mahasiswa dengan konsentrasi “Keuangan Daerah” dan sekarang saya sedang melakukan penelitian untuk penulisan tesis yang berhubungan pengawasan anggaran (budgetray control) dari TAPD dan Banggar DPRD. Dan untuk itu ada beberapa hal yang mungkin berkenan Bapak memberikan komentar :
    1. Penelitian ini dapat dilakukan secara kualitatif atau tidak ?
    2. Alat analisis apa yang sebaiknya digunakan ?
    3. Apakah semua penelitian yang dilakukan oleh Peneliti Ekonomi harus menggunakan analisis kuantitatif?
    4. Mungkinkah ada fenomena ekonomi yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif?

    Terima kasih sebelumnya untuk kesediaan Bapak memberikan komentar atas 3 pertanyaan saya diatas….

  224. wulan permalink
    Oktober 18, 2011 7:19 pm

    mohon bantuanya saya ingin meneliti tentang pengaruh DAK dan DAU terhadap belanja modal namun saya ingin memodifikasi..mohon rekomendasi judul dan referensi untuk skripsi saya!!terimakasih sebelumnya

  225. Amran Husen permalink
    Oktober 22, 2011 4:44 pm

    ditahapan yg paling lemah di tingkat pemerintah daerah dalam pengelolaan keungan daerah menurut saya ada pada pelaksanaan anggaran karena lemahnya SDM di Daerah, juga di tahapan efaluasi dan pengawasan, karena fungsi waskat yg ada di daerah BAWASDA sebagai pembina internal tidak bisa independen dlm menjalankan tupoksinya, karena yg bersangkutan diangkat oleh Gub/Bupati?walikota yg akhinya mempengaruhi independesi mereka.

    masalah lain yg juga perlu dikaji lebih jauh adalah ketidak sinkronnya perencanaan anggaran dan realisasi program atau ditahap implementasi, karena masalah yg bisa didalami sejauhmana pengaruh tim sukses dalam mempengaruhi kebijakan PKD dalam mengambil keputusan yg banyak bertentanngan dng tahapan perencanaan anggaran yg telah dilakukan sebelumnya

  226. metta permalink
    Oktober 28, 2011 8:04 pm

    paksaya mahasiswi yg akan menyusun skripsi..saya akan mengangkat masalah pengaruh internal control dalam meningkatkan penyerapan pajak daerah…saya mau tanya pak hal apa saja yg harus saya lakukan ???
    saya pernah pkl di dispenda pak..
    terima kasih sebelumnya..

  227. November 5, 2011 12:33 pm

    salam.

    Pak Syukriy, saya Iqbal dari mahasiswa S1 Akuntansi UGM. Saya sedang mengambil skripsi mengenai hubungan realisasi APBD belanja hibah dan bantuan sosial dengan kemenangan petahana (incumbent) di Pilkada. Saya mohon bantuannya kira-kira referensi yang relevan dengan tema tersebut apa ya?

    Bapak menjadi sosok yang pas untuk saya tanyakan, mengingat bapak banyak concern terhadap isu-isu akuntansi yang terkait dengan perpolitikan..

    Terima kasih,.

  228. risman permalink
    November 8, 2011 9:02 am

    pagi Pak ..slam kenal ..
    saya Risman
    sy mahasiswa akuntansi yg disuruh baut koesioner nya . tp sy blum mengerti sma skali…mhon di bantu Pak…judul sya tentang Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka meningkatakan penerimaan negara dari sektor pajak…..

    kalo bisa 20 – 40 pertanyaan…
    terimakasih sebelum dan sesudah nya.

  229. dea permalink
    November 29, 2011 6:16 am

    Asslm pak..
    sy ingin nanya ttg hubungan antara DAK terhadap Belanja Modal..
    mohon penjelasannya..
    trimakasi..

  230. imma udin permalink
    November 29, 2011 8:29 am

    pak saya lg nyusun tesis ttg kebijakan penganggaran yang berkaitan dengan IPM.Saya mau tanya bagaimana mengukur efektifitas dari alokasi penganggaran program/kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan IPM.Tq…

  231. hani permalink
    Desember 22, 2011 8:08 pm

    Aslmkm pa saya sedang menyusun usulan penelitian,
    saya tertarik meneliti mngenai audit expectation gap

    apabila saya mengangkat tema tentang pengaruh audit expectation gap atas independensi dan kompetensi auditor pemerintah teradap kualitas hasil audit bagaimana pa?
    terima kasih …

  232. Herianto permalink
    Desember 22, 2011 10:40 pm

    pa…saya lagi mau ajukan proposal penelitian, saya membaca referansi Bapa dengan pa.Halim yang data realisasi nya 2003-2004…???

    saya mau pakai realisasi belanja pemeliharaan data thn 2007-2010, masalahnya yg saya jumpai, bahwa data yang tersedia hanya ada data APBD, disana hanya ada belanja modal saja, sedangkan saya mau cari realisasi belanja pemeliharaan??

    terima kasih.

  233. Januari 2, 2012 11:47 am

    Asw pak syukri yth
    Saya Indriani Yulia Friska, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Jambi
    saya ingin melakukan penlitian tentang reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
    yang saya ingin tanyakan kira2 permasalahnya apa y pak?
    kebanyakan masalah yng saya temukan terkait sikap dan perilaku APIP nya. Saya justru ingin membahas tentang kejadian2 yang terjadi saat melakukan reviu pak
    mohon bantuannya ya pak..terima kasih
    sehat selalu ya pak
    Wass

  234. Vina permalink
    Januari 15, 2012 9:42 am

    saya Vna, Mahasiswi STIE madani Kota balikpapan,,

    saya bingung mengenai Batasan maslah yang saya Teliti dengan judul Pengarug DAU,DAK,DBH,dan PAD terhadap Belanja daerah,, mohon bantuannyamm karena ruang lingkup Belanja Daerah sangat Luas,,saya bingung Mau fokus kmn,,

    terimakasih

  235. ima permalink
    Januari 16, 2012 12:29 pm

    assalammu’alaikum…
    bapak, saya ima seorang mahasiswa akuntansi di Univ Ahmad Dahlan. saya berencana membuat skripsi dengan judul pengaruh rasio keuangan terhadap financial distress pada pemerintah daerah dan kota di Indonesia..
    permasalahan yang saya hadapi, saya tidak mendapatkan penelitian terdahulu yang meneliti hal teersebut. kebanyakan penelitian hanya mendeteksi financial distress (FD) di sektor bisnis. oleh karena itu saya kesulitan menentukan mana-mana saja rasio keuangan yang pas untuk mendeteksi kondisi FD di pemda.
    jika bapak bersedia, sudikah kiranya bapak dapat memberi bimbingannya kepada saya, dan jika boleh tau apakah ada penelitian terdahulu tentang FD di Pemda, jika ada penelitiannya siapa saja ya pak? terima kasih

  236. Imam Hidayat permalink
    Januari 28, 2012 8:12 am

    Assalamualaikum pak Syukri.
    Saya sedang melakukan penelitian tentang Belanja Publik Untuk Pendidikan Terhadap Hasil-Hasil Pendidikan, Kualitas Pembangunan Manusia dan Akses Pendidikan Dasar Bagi Masyarakat Miskin. Dimana obyek penelitiannya adalah salah satu pemerintah kabupaten di Kalimantan Timur.
    Ada beberapa hal yang saya tanyakan kepada Bapak, sehubungan penelitian tersebut :
    1. Saya menggunakan kerangka teori :
    a. Public Choice Theory
    b. Agency Theory
    c. Human Capital Theory
    d. Budgedting Theory.
    Apakah teori yang saya gunakan sudah tepat untuk menggambarkan atau menjelaskan permasalahan dalam penelitian tersebut.

    2. Dalam Literatur-literatur yang sudah bapak paparkan, hubungan keagenan lebih banyak menghubungkan prinsipal (legislatif) dengan agen (pemerintah daerah), apakah dalam menjelaskan agency theory dengan menghubungkan masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen bisa digunakan. mohon pencerahannya.

    3. Pendidikan yang menjadi fokus saya adalah pendidikan dasar ( pendidikan wajib 9 tahun). karena analogi pemerintah melakukan investasi melalui pendidikan terhadap masyarakat, apakah teori human capital dapat memjelaskan fenomena tersebut.

    4. Dalam belanja publik untuk pendidikan, sebaiknya belanja pendidikan sebagai variabel bebas diturunkan kedalam apa saja ? (misal : belanja pegawai, dst) mohon diberikan penjelasan.

    5. Berkaitan dengan judul tersebut, saya memang mendapatkan artikel-artikel baik luar dan dalam, namun masih relatif lama (dibawah 2000), dapatkah bapak memberikan artikel yang relatif baru, mohon diupload bapak.

    6. Maaf ini agak menyimpang sedikit dari tema, kemungkinan data dapat diambil adalah 5 tahun, dengan regresi kemungkinan agak susah, apakah dengan pengalaman Bapak dimungkinkan dengan alat analisa yang lain seperti PLS untuk penggantinya. Soalnya kalo saya menggunakan data propinsi di Kaltim juga tidak sampai 30. mohon penjelasan.

    7. Juga berkaitan dengan teori pilihan publik, karena teori ini relatif baru, menurut Bapak apakah juga cukup relevan digunakan. bagaimana teori ini menangkap atau manjelaskan fenomena tesebut karena teori ini berkaitan dengan teori keagenan.

    Demikianlah Bapak Syukriy, saya mohon maaf sekali lagi karena terlalu banyak menyita pendapat Anda, saya memahami sedikit namun perlu pendapat yang lebih baik lagi untuk mencerahkan, karena background bapak dari sektor publik.
    Terima Kasih Banyak.
    Wassalam..

  237. reza permalink
    Februari 11, 2012 12:11 pm

    assmlaikum pk syukri…
    saya reza dari universitas serambi mekkah banda aceh, sya mau nanyak tentang : pengaruh faktor organisasional terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD)

  238. ferlian permalink
    Februari 12, 2012 9:59 pm

    Salam kenal pak. Saya mahasiswa s1 di papua..saya skrg sdg mencari judul untk menysn skripsi. Jdul yg mau sy mau adlh pengaruh PAD terhdp tingkt kemandirian keu.da pemda prov.papua. tolg beritahu sy artikel dan teori2 yg berhubungan dgn judul ini. Mksh

  239. agus warsitah anggraini permalink
    Februari 14, 2012 4:05 pm

    SALAM KENAL PAK.
    SAYA MAU BERTANYA SOAL TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN BPK TERHADAP APBD
    DALAM BUKU SENGKETA ANTAR LEMBAGA DI DALAM NYA DI JELASKAN KALAU BPK HANYA FOKUS TERHADAP PEMERIKSAAN APBN TAPI APBD TIDAK TERMASUK TUGAS DAN KEWENANGAN BPK

    MENURUT BAPAK APA SAJA YANG MENYEBABKAN KEKOSONGAN HUKUM ATAU KEKABURAN HUKUM TERHDAP UU BPK DENGAN UU LAINNYA
    MOHON BANTUANNYA PAK

    SEBELUMNYA MOHON MAAF DAN TERIMA KASIH

  240. nisa permalink
    Februari 17, 2012 8:40 pm

    ASS…bpk, menarik sekali isi blognya,
    sy mhsiswi yang mw nyusn skripsi pak, judul yg mw sy angkat adalah analisis sietem keu. daerah sebelum dan sesudah permendagri no 13 th 2006,,mhn bantuan bpk kira2 hal yg bisa dibahas dlm skripsi sy tersebut, mohon referensi nya…
    atas bantuannya trma kasih byk ya pak..

  241. Wadiman Wiria Putra permalink
    Februari 21, 2012 11:39 am

    Ass… bpk, saya mahasiswa tingkat akhir mw nyusun skripsi, judul yg mau saya angkat adalah Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntanbilitas PEMDA, mohon bantuan bpk untuk referensi atau jurnal-jurnal yang berhubungan dengan judul saya tersebut????????

  242. Sugiyarto permalink
    Februari 24, 2012 3:16 pm

    Asslmkum pak Syukriy,

    Salam kenal,
    Langsung saja nggih pak, saya mau download Chauduri (2005) Survey sampling and method. Saya sudah coba mendownload di rapidshare tapi tidak bisa jalan downloadingnya.
    Saya sudah coba merunut di situs-situs lain salah satunya di http://www.crcnetbase.com/ISBN/9781420028638, tapi juga tidak bisa.
    Apakah bapak berkenan untuk mengemail atau mengupload/mengganti link di mediafire yang lebih mudah untuk didownload.

    Maturnuwun sebelumnya.

  243. Februari 24, 2012 6:16 pm

    ~ Sugiyarto ~
    Waalaikumsalam, pak Sugiyarto.
    Silahkan didownload, pak. Ini link untuk mendowloadnya: http://ifile.it/m2n7vba
    atau http://ifile.it/m2n7vba/crc_press_-_survey_sampling_theory_and_methods.rar
    Terima kasih.

  244. moh. agus salam permalink
    Maret 3, 2012 11:58 am

    assalmualaikum wr, wb.
    pak saya mau tanya.
    1. apakah staf dibagian keuangan itu juga dikatakan sebagai pejabat pengelolaan keuangan daerah di (SKPD) menginta penelitian saya ” pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah?
    2. mengenai jumlah SKPD di daerah saya ada 29 yang terdiri dinas, lembaga teknis dan kantor. saran dari kepala Bakesbang kemarin katanya kenapa tidak mengambil sebagaian saja. misal; dinas sebanyak 25 kamu ambil 5 dinas. la kepala bakesbang tersebut beralasan karena antara dinas yang satu dengan yang lainnya satu rumpun, yang saya mau tanyakan satu rumpun itu maksudnya seperti apa ya pak? badan dan kantor pun juga demikian.
    atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.
    wassalam.

  245. yurina auliani permalink
    Maret 7, 2012 8:51 pm

    Assalamu’alaikum wr.wb..
    Saya mahasiswa untirta serang-banten yang sedang menyusun skripsi yang mengangkat topik tentang budgetary slack..kebetulan sama halnya dengan mba Lia..mohon penjelasannya dan masukannya ya pak..
    terimakasih sebelumnya :)

  246. Maret 8, 2012 11:00 am

    @Yurina Auliani
    Terima kasih atasu komentarnya.
    Untuk artikel tentang budgetary slack, silahkan masuk ke tulisan saya tentang anggaran partisipatif, atau masuk ke link ini: http://syukriy.wordpress.com/2012/02/23/anggaran-partisipatif-di-pemerintahan-daerah-samakah-dengan-di-sektor-bisnisswasta/
    Terima kasih.
    S.A.

  247. yurina auliani permalink
    Maret 9, 2012 12:57 pm

    Terimakasih pak atas informasi nya..
    sukses selalu buat bapak ^.^

  248. 230687 permalink
    Maret 9, 2012 1:44 pm

    slmat siang bapak,sya ferdy mhasiswa PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN di universitas NTT.. sy bngung bapak mau ambil judul penelitian.. jd sya mohon bantuan bapak… terma kasih sblumnya bapak…

  249. a. nugroho wicaksono permalink
    Maret 13, 2012 4:34 pm

    pak, maaf, saya lagi luar biasa pusing ama masalah yg sederhana tapi luar biasa pelik,…apakah ada aspek legal tentang penyajian laporan keuangan suatu daerah pak i.e. apakah DPRD dapat mempengaruhi PEMDA dalam penyajian suatu laporan keuangan yang akan disajikan/diajukan ke BPK atau sebaliknya?…apa ada landasan hukumnya pak?mohon dijawab pak, terima kasih banyak pak

  250. Leni permalink
    Maret 15, 2012 11:12 pm

    Assalamu’alaikum wr.wb..
    Pa syukriy, blognya menarik sekali..
    saya mahasiswi yang sedang menyusun skripsi. tema yang saya ambil mengenai karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
    saya membutuhkan data LKPD untuk penelitian saya. kira-kira saya bisa download dimana ya link nya yang lengkap? Mohon saran dan referensinya juga ya pak..
    Terimakasih sebelumnya atas bantuannya pak..

  251. Maret 20, 2012 6:51 pm

    assalamu,alaikum bapak
    subhanallah sekali isi dari para komentator sangat menarik
    namun disini saya ingin menanyakan kepada bapak
    isu isu yang terbaru yang bagus untuk dijadikan bahan skripsi apa ya pak?
    yang belum banyak di teliti mengenaui pemerintahan?
    apabila bapak mengizinkan saya memohon bantuannya :)
    terima kasih

    kakakaitoukidzz12@gmail.com

  252. Rini Afriani permalink
    April 2, 2012 2:21 pm

    Assalamualaikun Wr.WB
    Pak Syukriy yang terhormat,
    Perkenalkan saya Rini Afriani dari Universitas Tadulako Palu Sulawesi Tengah. Saat ini saya sedang mempersiapkan judul skripsi yang InsyaAllah pada bulan ini akan saya ajukan. Saya tertarik dengan perilaku oportunistik untuk diangkat menjadi tulisan saya nanti. kemudian saya ketemu dengan blog bpk yang isinya sangat banyak membantu saya dalam mengembangkan judul yang akan saya ajukan nanti. Yang ingin saya tanyakan adalah :

    Apakah dalam tahap pengukuran Oportunistik Legislatif ( OL) dapat digunakan juga pengukuran tersebut digunakan pada pengukuran oportunistik penyusun anggaran ( dalam hal ini eksekutif dan legislatif)??

    Besar harapan saya agar bapak dapat menjawab pertanyan saya, karena penelitian mengenai perilaku oportunistik dikampus saya masih kurang. Sekian dan terima kasih

  253. April 9, 2012 9:51 am

    ~ @Rini Afriani ~
    Cara mengukurnya tentu berbeda. Untuk mengukur oportunisma eksekutif, maka bisa digunakan slack (kesenjangan).

  254. Chayati boro permalink
    Mei 15, 2012 5:22 pm

    Assalamualaikum Wr. Wb,,,
    Salam kenal pak syukriy,, sy tertarik dng blog ini pak,jd perkenankan sy jg ikut berpartisipasi. Sy sedang membuat karya ilmiah mengenai Manajemen aset daerah yg kan sy kaitkan dng akuntabilitas publik. Tp sy bingung bagaimana cara dlm menyajikanny jika sy memakai cara kualitatif,, mhn pencerahanny pak,, trimz

  255. Rini Afriani permalink
    Mei 30, 2012 8:55 am

    Assalamualaikum wr.wb
    pak syukry punya referensi journal Jaya,Wihana Kirana(2005). Dysfuctional institutions in the case of local elite behaviour in decision-making about local government budgets in indonesia. jurnal ekonomi dan bisnis indonesia. 20(2):120-135.

    Mohon Bantuannya pak :)

  256. Mei 30, 2012 5:01 pm

    pak Syukry, sy hari sabtu ini mau ujian proposal dengan judul analisis kinerja keuangan pada pemerintah daerah kab.XXX, mslh yg sy angkat di proposal ini APBD melebihi dari biaya yg di anggarkan, kira2 pertanyaan apa yg akan ditanyakan pada saya, setidknya ada gambaran untuk maju ujian….

  257. Haliah imran permalink
    Mei 31, 2012 7:50 pm

    Ass pak, saya mahasiswa S-3 di Makassar butuh referensi tentang teori stewardship, apakah bapak punya referensi tersebut?. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih

  258. Juni 13, 2012 3:58 pm

    assalaamualaikum wr. wb pak syukry, terimakasih atas semua tulisan bapak yg sangat bermanfaat, dan saya sudah mendapatkan publikasi atas disertasi bapak yang terkini.

    saat ini saya sedang bekerja menulis PROPOSAL tesis (MK. METLIT) mengenai hubungan eks dan leg dalam konteks penyusunan anggaran partisipatif, saya fokus pada pembahasan RAPBD antara TAPD dan Banggar DPRD sampai pada tersiptanya komitmen kebijakan anggaran untuk ditetapkan jadi APBD. dalam perjalanan saya merumuskan kerangka penelitian, akhirnya saya sampai kepada pengaruh masing2 individu/SDM TAPD dan Banggar terhadap pemenangan posisi tawar dalam forum rapat pembahasan anggaran.

    saya yakin penjelasan barusan sudah mewakili keseluruhan isi proposal saya, untuk itu saya mohon justifikasi bapak mengenai rencana saya ini, mohon bapak memberikan saya alternatif mengenai apa-apa saja yg bisa saya jadikan variabel penelitian, karena saya bingung apa seharusnya yg menjadi variabel dependennya, apakah komitmen anggaran ataukah penyusunan anggaran partisipatif. kemudian apakah ada kemungkinan saya bisa menggunakan TPB dalam topik ini?

  259. September 10, 2012 2:18 pm

    assalamualaiku pak syukri…. awalnya saya tdk sengaja melihat blog bpk ketika sya sdg mncari tugas utk kuliah. tp stelah mmbca artikel” yg ada disini sungguh saya brterimaksih krn sya mendapatkan bnyk ilmu dr sni baik dri artikel maupun dri komentar” bapak dkk. untk itu sya mw tanya saya mhasiswa akuntansi yg mw skripsi. sungguh saya bingung akn mmbhas apa diskripsi saya nnti. kiranya apa ya pak judul yg harus saya angkat??? mohon bantuannya pak.

  260. September 14, 2012 6:22 pm

    It’s genuinely very difficult in this busy life to listen news on TV, thus I only use world wide web for that purpose, and get the most up-to-date information.

  261. sukron permalink
    September 17, 2012 2:41 pm

    Assalamualaikum Pak Syukriy, Saya Sukron dari Universitas Muria Kudus,, Saya sedang menyusun skripsi dan saya mengambil judul Pengaruh PAD, DAU dan DBH terhadap Belanja Daerah. Saya ingin menggunakan jurnal Anda yang berjudul pengaruh PAD dan DA U terhadap Belanja Daerah sebagai acuan skripsi saya. Tetapi saya kesulitan untuk mendapatkan jurnal anda. Mohon bantuannya.

  262. September 23, 2012 2:14 pm

    Assalamualaikum,
    saya mahasiswa D3 Politeknik
    saya tertarik untuk mengambil TA mengenai Akuntansi Sektor Publik,
    kira-kira masalah apa yang bagus untuk saya angkat?

  263. Ifan permalink
    September 26, 2012 5:10 am

    terima kasih banyak pa, artikel bapak sangat menambah referensi dan inspirasi saya untuk menentukan arah pra proposal disertasi saya nanti………….

  264. tina ayuningtias permalink
    September 27, 2012 12:29 pm

    assalamualaikum pak saya tina ayuningtias mahasiswa universitas ahmad dahlan saat ini sedang melakukan penelitian tentang Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating,tetapi saya belum menemukan kusionernya saya harap dapat membantu.sebelumnya saya ucapkan terimakasih

  265. kinanti permalink
    September 28, 2012 8:54 am

    assalamualaikum pak
    saya kinanti mahasiswa s1 akuntansi, saya akan membuat skripsi mengenai akuntansi sektor publik. tetapi saya masih bingung mencari judul berserta referensi jurnalnya, karena di universitas saya, harus ada referensi 2 jurnal lokal dan 1 jurnal internasional.
    apa bapak memiliki saran untuk saya mengenai judul apa yg sebaiknya saya ambil?
    terima kasih pak

  266. Oktober 4, 2012 6:45 am

    Assalamualikum Pak..
    Saya Dwi mahasiswa S1 akuntansi, saya mau mengambil judul mengenai analisis kontribusi sumber-sumber PAD dan DAU dalam membentuk APBD dalam Rangka Pembiayaan Belanja Daearah.
    adakah saran buat judul saya ini ?
    apakah landasan teori dan analisis yang sebaiknya saya gunakan pak ??
    terimah kasih, moohon bantuanya..

  267. Oktober 9, 2012 1:23 pm

    Assalamualaikum Wr.Wb

    saya mahasiswa S1 program studi Akuntansi Syariah, saya berminat untuk meneliti tentang efektivitas Penyusunan RAPBD pada Dinas pendapatan pengelolaan keuangan aset daerah. saya masih belum paham dengan indikator (alat ukur) efektivitas tersebut dalam penyusunan APBD…
    terima kasih pak……

  268. syafwan permalink
    Oktober 16, 2012 3:24 pm

    assalamau’alaikum pak syukriy,
    sy mahasiswa akhir universitas mataram, sy sedang proses skripsi, judul skripsi sy adalah tentang penerapan akuntansi berbasis akrual, sy kesulitan dalam menemukan jurnal dan penelitian sbelumnya serta referensi ny tentang judul ini pak, mohon bantuan ny pak,
    terima kasih bnyaak pak,,

  269. mbelgedeshu2012 permalink
    Oktober 23, 2012 3:06 pm

    Pak Syukriy yang baik… link presentasi dan papernya di rapidshare sudah tidak ada… bisa di upload ulang pak? atau mohon dikirimkan ke surel saya mbelgedeshu2012@yahoo.com

  270. mbelgedeshu2012 permalink
    Oktober 23, 2012 4:31 pm

    Pak Syukry.. saya tertarik dengan topik Pemeriksaan Keuangan Daerah oleh BPK. saya ingin mendiskusikan hal tersebut, bisakah Bapak dihubungi via email? Karena Saya sedang menyelesaikan studi saya di Den Haag..

  271. handy aditia permalink
    Oktober 23, 2012 10:26 pm

    Penelitian lama bapak bersama bapak Abdul Halim, yang termuat dalam Simposium Nasional Akuntansi VI-Surabaya-2003, dengan judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah ; Studi Kasus Kabupaten/KOta di Jawa dan Bali”, telah banyak menjadi referensi baik tesis maupun skripsi, tapi (semoga saya tidak salah)…..kok tidak ada kalo mau download ya pak. Coba googling tapi gak ketemu. Mohon info link-nya jika memang sudah ada, dan jika belum bisa di share untuk semua…..

  272. riko permalink
    November 10, 2012 9:55 pm

    assalamualaikum bapak
    saya mahasiswa akuntansi,saya ingin membuat skripsi yang berjudul sistem akuntansi pemerintahan tentang belanja hibah,saya terkendala dengan teori sistem akuntansi belanja hibah pak,oleh karena itu saya mohon bantuan bapak…..
    terimakasih pak

  273. hartin permalink
    Januari 12, 2013 6:31 pm

    assalamualaikum bapak
    sya mahasiswa akutansi yang sedang tahap pembuatan skripsi yg brjudul pengaruh latar belakang pendidikan,pengetahuan akuntansi pengguna terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah,sya mengalami hambatan dalam pencarian jurnal dan kuisioner yang sudah jadi dan ada di Pemda.untuk itu sya mhon bantuan bapak…..
    terimakasih pak :)

  274. asmaradana permalink
    Januari 30, 2013 7:38 am

    assalamualaikum pak…
    mohon maaf pak.. link referensi Bapak banyak yang mati.. bisa diupload ulang ga pak? saya tertarik untuk mendalami agency theory.. terimakasih Bapak…

  275. dhian permalink
    Februari 1, 2013 12:58 am

    assalamu’alaikum pak…
    mohon maaf pak…saya perlu jurnal bapak yang berjudul pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja pemda studi kasus kab/kota di jawa dan bali..saya sudah mencari tp tidak ketemu, apa boleh saya minta jurnal bapak sebagai bahan referensi saya pak..terima kasih sebelumnya
    wassalamu’alaikum wr wb

  276. dhian permalink
    Februari 1, 2013 1:01 am

    bapak punya jurnal yang membahas ttg hubungan dana otonomi khusus dan belanja daerah?saya sedang menulis tesis mengenai variabel ini pak…terima kasih

  277. Februari 21, 2013 6:36 am

    maaf pak, saya mau tanya kok link nya gak bisa di download ya???? kebetulan saya juga tertarik meneliti masalah kesiapan pemda dalam menerapkan sap berbasi accrual. Terimakasih…..

  278. Februari 22, 2013 12:45 pm

    ~ Nining Manis ~ Link yang mana, bu? Mohon disebutkan materi yang dibutuhkan. Atau email ke saya.

    Terima kasih.

  279. Februari 24, 2013 4:04 pm

    Assalamualaikum pak Syukriy
    Saya sama dengan mbak Umi Pujiyanti yang tertarik meneneliti tentang implementasi PP 71/2010, hanya saja saya lebih menitik beratkan pada kesiapan pemda dalam menerapkan SAP berbasis accrual. Kebetulan saya membaca jawaban bapak atas pertanyaan mbak Umi di atas. Dan saat saya mencoba untuk mendownload beberapa link yang bapak cantumkan di atas, ternyata tidak bisa. Refrensi saya agak kurang untuk meneliti tentang kesiapan Pemda menerapkan SAP berbasis accrual. Terimakasih sebelumnya atas bantuan bapak.

  280. Eka Nurmala sari permalink
    Februari 28, 2013 9:48 am

    Assalamualaikum Pak Syukriy
    Saya sangat senang dengan adanya blog ini, semoga dapat memberikan solusi bagi penelitian yang sedang saya lakukan ini. Saya juga berniat meneliti tentang hal yang sama dengan Mbak Umi Pujiyanti dan Mbak Nining Manis tentang penerapan akuntansi akrual di Indonesia, Sama halnya dengan Mbak Nining, saya juga kesulitan untuk mencari refensi mengenai faktor faktor apa yang yang dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan akuntansi akrual tersebut. Menurut Bapak kira kira apa permasalahan yang paling urgen di indonesia mengenai Penerapan akuntansi akrual tersebut. Atas bantuan Bapak, saya ucapkan terima kasih.
    Wassalam

  281. Maret 21, 2013 6:42 pm

    assalamualaikum Pak Syukriy,
    saya mahasiswa FE unsyiah, jurusan akuntansi.
    mohon bantuannya pak, saya lagi dalam proses pengajuan judul skripsi, menurut bapak judul mengenai akuntansi sektor publik yang menarik dan mudah utk di teliti apa ya pak?

    mohon bantuannya pak,
    trima kasih

  282. Maret 29, 2013 12:52 am

    Terima kasih untuk blog ini ….smga Allah senantiasa memberikan limpahan rahmat untuk bapak dan Keluarga…Amiin

  283. Agustus 15, 2013 9:18 am

    Wow, such a advantageous online site.

  284. Agustus 17, 2013 7:38 am

    This is a good tip particularly to those fresh to the blogosphere.
    Brief but very precise information… Thank you for sharing this one.
    A must read article!

  285. nursal ikhsan permalink
    September 4, 2013 9:03 am

    Assalamu Alaikum, sy br liat Blog Bpk kemarin cuman beberap tulisan Bpk sdh pernah sy baca, sy ingin bertanya klo sy mengambil judul tesis Pengaruh Opini BPK terhadap flypaper effect pada Pemda se Sul-Sel yg mendapat opini WTP & Disclaimer dari tahun 2009 s.d. 2012 dengan pendapatan perkapita sebagai variabel moderating, apa teori dasar yg sebaiknya sy gunakan & analisis statistiknya? terimakasih sebelumnya Pak (Ikhsan)

  286. Hendry permalink
    Desember 2, 2013 9:35 am

    Pagi pak, salam sejahtera bagi kita semua, saya salah sau siswa s2 STAR USU, saya sangat tertarik wacana pemerintah sekarang yang tahun 2015 akan menerapkan lap keu berbasis akrual, bagaimana kira-kira pandangan mengenai permasalahn yang akan diangkat (judul tesis) dari kondisi saat ini. Tks (Hendry Fernando Pinem)

  287. Desember 17, 2013 9:28 am

    pagi pak , saya salah satu mahasiswa fisip unsri , saya sangat tertarik dengan web yang bapak buat , yang menambah wawasan dan referensi bagi pengunjung web , mohon pencerahan pak , saya akan membuat proposal tentang akuntabilitas dana APBD di provinsi sumatra selatan yang dilihat dari sektor pendidikan, menurut bapak , teknik apa penelitian apa yang baik , dan referensi apa yang bapak sarankan untuk proposal saya ?

    tterimakasih pak :).
    mohon pencerahanya.

  288. jujun permalink
    Januari 6, 2014 6:43 pm

    malam pak sukry…saya jujun, baru membaca artikel bapak soal flypaper effect..saya punya pertanyaan, apakah flypapaper effect juga bisa terjadi pada baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung?terima kasih atas tanggapannya..

  289. Maret 24, 2014 8:55 pm

    selamat malam pak syukriy…saya dian mahasiswa akuntansi pilihan minat sektor publik semester 6 ingin mengambil topik bahasan tentang PAUD. tetapi saya masih bingung penelitian apa dan yg bagaimana knsepnya jika mengarah ke organisasi nirlaba yg satu ini. mohon bantuannya pak, terimakasih banyak pak :)

  290. Ruslin A.Morry permalink
    Maret 27, 2014 8:48 am

    ass.saya mau tanya bapak, saya sangat kesulitan meneliti tentang sistem pengendalian interen pada kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan, untuk bahan skripsi pak, gimana caranya dan mencari kusionernya bapak?trims.Ruslin A.morry (STIE BIMA)

  291. April 3, 2014 1:06 pm

    Lanjutkan penelitian nya, semoga dapat hasil yang baik.

  292. Anggi permalink
    April 23, 2014 12:07 am

    Assalamu’alaikum bpk
    saya anggi mahasiswi sebuah perguruan tinggi di kepri
    saya ingin menayakan tentang judul skripsi saya yaitu analisisi persiapan pemerintah daerah dalam menerapkan SAP berbasis akrual PP71/2010
    apa bpk bisa memberikan saran tentang judul saya, faktor apa saja yang harus saya telit?
    sebelumnya saya ucapkan terima kasih

  293. Johnd142 permalink
    Mei 12, 2014 5:39 am

    Howdy. Simply just planned to ask a quick problem. Now i’m addggdkddbeg

  294. Johna203 permalink
    Mei 12, 2014 5:40 am

    Farmville coins are used to make experience points and to purchae things for tthe farm. edckddeekckg

  295. Hendry permalink
    Juni 5, 2014 8:44 am

    Selamat pagi pak, saya mahasiswa S2 bapak di USU jur. Akt Sektor Publik, mohon bantuan nya pak, masalah judul dan referensi, saya di bidang SAKPA dan ANGGARAN di instansi vertikal yaitu BMKG. Tks

  296. Juni 15, 2014 5:26 pm

    Ass. Wr. Wb
    pak saya ingin bertanya, adakah faktor lain selain kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, total aset, jumlah penduduk, jumlah skpd, kualitas hasil audit, tingkat penyimpangan, jumlah temuan yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi?
    terima kasih
    Wass. Wr. Wb

  297. Innaha Rahmawati permalink
    September 5, 2014 9:34 pm

    Ass. Sy mahasiswa s2 star UNS. Kebetulan rencana tesis sy mengambil tema pemahaman good governance terhadap kualitas audit/hasil pemeriksaan. kira2 variabel independennya apa?trimakasih byk. wass

  298. September 26, 2014 4:14 pm

    Ass. pak saya ingin bertanya,apa judul yang cocok jika dilakukan penelitian mengenai penyusutan aset di instansi pemerintah???
    Wasalam….

Trackbacks

  1. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) | Sajotoprima's Blog

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 84 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: