Skip to content

Anggaran Partisipatif di Pemerintahan Daerah: Samakah dengan di Sektor Bisnis/Swasta?

Februari 23, 2012

Ada fenomena menarik dalam penelitian terkait penganggaran di sektor publik atau pemerintahan belakangan ini. Beberapa paper mencoba mengungkap aspek keperilakuan dalam pernganggaran daerah dengan “meminjam” teori/konsep dan riset empiris di sektor bisnis/swasta. Apakah makna kata “anggaran partisipatif” dalam bisnis/swasta sama dengan di pemerintahan? Apakah kuisioner yang mengukur perilaku individu dalam penyusunan anggaran yang digunakan dalam penelitian bisnis/swasta juga bisa digunakan untuk penelitian di pemerintah daerah?

Beberapa paper/artikel yang menggunakan teori/konsep dan kuisioner yang digunakan dalam riset bisnis/swasta untuk riset di sektor publik/pemerintahan daerah adalah:

  1. Sardjito, Bambang dan Osmad Muthaher. 2007. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. Makalah SNA X, Makassar, 26-28 Juli 2007.
  2. Wulandari, Nur Endah. 2011. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
  3. Rohman, Abdul, Daljono, dan Herminingsih. 2009. Pengaruh Partisipasi dalam penganggaran dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Demak). Jurnal Akuntansi 4(2): 603-626.
  4. Herminingsih. 2009. Pengaruh partisipasi dalam Penganggaran dan peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Demak). Tesis. Program Magister Akuntansi, Universitas Diponegoro.

Artikel Brownell, Dunk, dll.

Beberapa artikel empiris tentang penganggaran partisipatif dalam akuntansi keperilakuan yang sering direplikasi dan dijadikan referensi oleh peneliti di Indonesia adalah:

  1. Kenis (1979). Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance.  Accounting Review.
  2. Brownell (1981). Participation in Budgeting, Locus of Control and Organizational Effectiveness.  Accounting Review.
  3. Brownell (1986). Budgetary Participation, Motivation, and Managerial Performance. Accounting Review.
  4. Dunk (1983). The Effect of Budget Emphasis and Information Asymmetry on the Relation between Budgetar …  Accounting Review.
  5. Kren (1992). Budgetary Participation and Managerial Performance-The Impact of Information and Environ…  Accounting Review.
  6. Fisher (2000). Budgeting- An Experimental Investigation of the Effects of Negotiation.  Accounting Review.
  7. Frucot (1991). Budgetary Participation, Locus of Control, and Mexican Managerial Performance and Job Satisfaction. Accounting Review.
  8. Licata (1986). A Note on Participation in Budgeting and Locus of Control.  Accounting Review.
  9. Penno (1990). Accounting Systems, Participation in Budgeting, and Performance Evaluation.  Accounting Review.
  10. Chanhall (1986). Authoritarianism and Participative Budgeting- A Dyadic Analysis.  Accounting Review.

Pengertian Anggaran Partisipatif dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Makna kata partisipatif dalam penganggaran bisnis berbeda dengan di pemerintahan daerah di Indonesia. Dalam artikel Brownell dan penulis artikel dan peneliti participative budgeting lainnya, partisipatif berarti adanya pelibatan karyawan (subordinate) secara individu dalam penentuan target anggaran. Target anggaran ini kemudian dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan untuk penentuan bonus dan kompensasi, yang berhubungan dengan usaha untuk memotivasi karyawan/bawahan tersebut.

Sementara di pemerintahan daerah, makna partisipasi adalah pelibatan SKPD dalam penyusunan anggaran daerah (APBD). Kepala SKPD (sekretariat, dinas, badan, kantor, inspektorat, dan satuan polisi pamongpraja) merupakan pengguna anggaran/pengguna barang, yang diberi kesempatan untuk mengajukan usulan terkait dengan pelaksanaan Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) SKPD yang dipimpinnya.

Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD, yang secara substansi harus sesuai dengan Tupoksi SKPD bersangkutan dan sudah disetujui target kinerja dan pagu anggarannya dalam KUA dan PPAS. RKA-SKPD inilah yang disebut sebagai dokumen anggaran partisipatif di Pemda secara internal terkait penentuan alokasi anggaran dan target kinerja yang akan diakomodasi di dalam RAPBD dan akhirnya dalam perda APBD.

Dengan demikian, penggunakan kuisioner Brownell dan penelitian turunannya untuk aparatur Pemda tidak lah tepat sama sekali.

5 Komentar leave one →
  1. yunita permalink
    Juli 4, 2012 12:42 pm

    ass,pak, bnyak penelitian akuntansi sektor publik yg mengadopsi akuntansi manajemen contoh sprti peneltian yang bapak sebutkan di atas, pertanyaan saya, apakah penelitian sektor publik yg mengadopsi akuntansi manajemen tdk relevan di pakai? kbtln saya skr lg meneliti ttg budgetary dng mengadopsi penelitian kenis.

  2. Oktober 27, 2012 7:08 am

    ~ @Yunita ~
    Waalaikumsalam…
    Sebenarnya ada beberapa riset dalam bisnis yang relevan untuk direplikasi dalam riset sektor publik dan pemerintahan, tapi tentunya dengan penyesuaian di sana-sini.
    Seperti penjelasan dalam tulisan di atas, “makna” kata partisipatif berbeda dalam penganggaran di bisnis dan di pemerintahan. Jika menggunakan instrumen Kenis, maka perlu dibuat beberapa perubahan dalam item-item pertanyaannya.
    Terima kasih.

  3. yunita permalink
    Desember 1, 2012 7:36 am

    trima kasih pak atas penjelasanx.maaf pak saya mau bertanya lagi,apakah boleh dalam penelitian sector public,kita memakai artikel dari sector private,banyak penelitian sector publik yang pembahasannya masih memakai artikel dari sector private.seperti penelitian wulandari, sarjito dll.kebetulan saya lagi meneliti ttg budgetary goal characteristic dr penelitian kenis,yang saya adopsi ke sector publik, sya kesulitan mencari artikel asing yg membahas penelitian saya khusus di sector public. Trima kasih .

  4. Desember 9, 2012 8:03 pm

    @Yunita~
    Terima kasih atas pertanyaannya.
    Sebenarnya tidak selalu relevan riset di sektor privat/bisnis diaplikasikan di sektor publik. Untuk penganggaran partisipatif, perbedaan diantara keduanya seperti saya jelaskan di atas. Ini menurut pendapat saya. Mungkin banyak rekan-rekan praktisi dan akademisi yang berbeda pendapat.
    Monggo! Silahkan berkomentar di sini…

  5. Heru HI Hanafi permalink
    Januari 20, 2014 1:28 pm

    Bos, menurut saya pribadi… bila kita bukan atau tidak pernah terlibat dalam penelitian sektor publik dan/atau kuliah di sektor publik, seyogyanya kita ‘menolak’ atau paling tidak diskusi dengan temen2 sektor publik dalam proses bimbingan. Saat saya jadi Kajur beberapa waktu lalu, saya menyimpan (melacikan) paling tidak 5 judul skripsi sektor publik yang secara konsep dan substansinya saya pikir dan pertimbangkan tidak klop seperti apa yang Bos ungkapkan dan kebetulan pembimbinganya bukan orang ASP. Saat saya jadi Ketua Jurusan maupun Ketua Maksi, saya mempertimbangkan sangat ketat dalam penunjukkan dosen pembimbing di sektor publik. Pertanyaannya saya, bila kita menguji SKRIPSI dan/atau THESIS yang menurut pandangan penilaian kita terjadi seperti yang Bos ungkapkan? APAKAH kita meluluskan mahasiswa tersebut? (repotnya banyak mahasiswa yang sesungguhnya berprestasi secara akademik, tapi topiknya nggak pas? atau kasusnya sama dengan di atas…) Bagaimana Bos pendapatnya? tq n salam

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: