Skip to content

Varians Anggaran Pendapatan dan Varians Belanja Daerah ~ Sebuah Pengantar

Oktober 16, 2012

Dalam melakukan analisis atas pencapaian target-target anggaran di pemerintahan daerah (APBD), salah satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah varians anggaran (budget variance). Varians anggaran adalah selisih antara target dengan realisasi anggaran. Secara praktis, hampir selalu terjadi varians untuk semua komponen anggaran, yakni pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Namun, pencapaian anggaran yang favorabel mengindikasikan adanya varians yang tidak menggangu pelaksanaan program dan kegiatan.

Varians anggaran terjadi karena banyak hal. Di sisi lain, varians akan menghasilkan sisa anggaran pada akhir tahun. Sisa anggaran di akhir tahun akan menjadi saldo awal kas pada awal tahun anggaran berikutnya. Dengan asumsi bahwa APBD menggunakan basis kas, maka setiap realisasi APBD akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada saldo kas. Saldo anggaran pada akhir tahun merupakan sisa kas pada akhir tahun.

Varians anggaran berbeda dengan kesenjangan anggaran (budget slack). Kesenjangan anggaran merupakan selisih antara target yang ditentukan dengan potensi atau kemampuan yang sesungguhnya, sedangkan varians anggaran adalah selisih antara target anggaran dengan realisasi yang sesungguhnya.

Varians Pendapatan

Kesenjangan anggaran pendapatan terjadi ketika target pendapatan ditentukan lebih rendah dari potensi yang sebenarnya. Untuk mengetahui berapa besaran kesenjangan anggaran pendapatan ini, maka terlebih dahulu harus “diketahui” berapa potensi pendapatan, yang bisa saja bersifat laten (tersembunyi) karena tidak dinyatakan secara eksplisit (tertulis). Oleh karena itu, asas dalam penganggaran pendapatan disebut asas minimal.

Dari perspektif keagenan (agency theory), seorang bawahan yang diminta untuk terlibat dalam penentuan target pendapatan yang harus dicapainya, akan memiliki kecenderungan untuk menganggarkan lebih rendah dari kemampuan maksimalnya. Jika kemampuan maksimal untuk memunggut pajak daerah seorang staf adalah sebesar 100, maka ketika staf tersebut diminta membuat target pendapatan yang harus dicapainya, dia akan membuat target yang lebih rendah dari 100. Kalau dia mengajukan angka 90 sebagai target, maka dapat dikatakan terjadi slack sebesar 10, yakni selisih 100 dikurang 90. Dengan target yang rendah dan mudah dicapai, staf tersebut bisa bekerja dengan lebih santai, namun dengan menggunakan fasilitas untuk mencapai target maksimal. Dalam hal ini, terdapat asimetri informasi antara staf dengan atasanya atau fihak yang menentukan target kinerjanya.

Varians anggaran dapat diketahui besarannya setelah anggaran terealisasi. Selisih antara anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan ini menunjukkan ketidak-akuratan dalam penetapan target anggaran pada proses penyusunan anggaran. Pada saat pemungutan pendapatan dilaksanakan, pelampauan atas target yang ditetapkan akan menjadi varians pendapatan. Apabila seluruh pendapatan disetorkan ke kas daerah, maka varians pendapatan adalah selisih antara realisasi yang sesungguhnya dengan target dalam anggaran pendapatan. Apabila tidak seluruh dana dari pelampauan pendapatan disetorkan ke kas daerah, maka varians pendapatan adalah selisih antara nilai pendapatan yang terealisasi dan disetorkan dengan target pendapatan.

Varians Belanja

Berbeda dengan penentuan target pendapatan yang menggunakan basis minimal, anggaran pendapatan menggunakan basis maksimal. Maksimal bermakna bahwa jumlah anggaran belanja merupakan patokan jumlah pembayaran maksimal yang bisa dilaksanakan sebagai bentuk realisasi anggaran belanja. Dengan demikian, slack anggaran belanja menunjukkan selisih antara jumlah kebutuhan dengan yang dianggarkan.

Pertama, “kesengajaan” untuk menaikan anggaran belanja di atas kebutuhan karena adanya self-interest yang ingin dicapai. Self-interest ini dapat berupa enjoyment di tempat kerja yang nyaman, dapat memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, dan privelege sebagai pejabat yang dihormati.

Kedua, menjaga “keberlanjutan” jumlah alokasi untuk tahun anggaran berikutnya. Hal ini disebabkan oleh adanya mind-set bahwa setiap tahun alokasi anggaran untuk SKPD akan mengalami peningkatan, yang didasarkan pada jumlah anggaran tahun sebelumnya.

Ketiga, slack anggaran belanja digunakan untuk “mengakomodasi” aktifitas yang berkaitan dengan kepentingan politik anggaran, khususnya untuk kepentingan para aktor yang terlibat dalam pembuatan keputusan anggaran.

7 Komentar leave one →
  1. Nova Rahayu permalink
    Desember 30, 2012 10:06 pm

    Pak Syukri, saya Nova, mahasiswa bapak di Unsyiah.
    terkait budget slack pada pendapatan, jika terjadi pelampauan atas target yang ditetapkan pada pendapatan, bisa saja pelampuan tersebut tidak dilaporkan, dan pelampauan tersebut bisa saja masuk dalam kantong pribadi/kelompok. apakah ada kemungkinan spt itu…?

    dan pelampuan pendapatan spt itu, apakah dapat terdeteksi oleh BPK misalnya…?, dari pengalaman bapak, apakah pernah mendapatkan case spt itu..?

    saya coba donlod, beberapa file di bagian penelitian, tapi tidak bisa, kenapa ya.

    salam,
    Nova

  2. bastian permalink
    Februari 19, 2013 4:04 pm

    Pak,,saya bastian, saya mau bertanya kalau pembuatan bronjong pada pembangunan jalan raya…apakah ada pendapat parah ahli tentang pembangunan bronjong??? karena ada permasalahan dalam pembuatan bronjong t tersebut ,masalahnya perencanaan yang tidak provesionalisme. maka saya mau mengambil masalah tersebut sebagai acuan proposal..judul yang saya angat adalah ” ANALISIS PENGARUH PERENCANAAN BRONJONG SERTA PROFESIONALISME TERHADAP PEMBANGUNN JALAN OLEH DINAS PU. menurut Bapak judul tersebut di kurangi separuh atau di tambah? salam

  3. Desember 10, 2013 10:34 pm

    pak,, saya mau tanya..
    tulisan bapak ini bisa saya baca dipenelitian atau buku apa??
    mau saya jadikan acuan untuk proposal saya..

  4. johan permalink
    Januari 11, 2016 10:22 am

    assalamualaikum pak…sy tertarik dengan kajian tentang budgetary slack, mohon info dan masukannya pak..terkait tulisan atau kajian tentang pengaruh perubahan regulasi terhadap terbentuknya budgetary slack…trims..wassalammualaikum war wab..

Trackbacks

  1. Hubungan Keagenan antara Kepala Daerah dan Kepala SKPD ~ Anggaran SKPD « Syukriy Abdullah
  2. Defisit/Surplus dan SILPA dalam Anggaran Daerah ~ Apakah Saling Berhubungan? « Syukriy Abdullah
  3. Perencana Bappeda Provinsi Jawa Barat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: