Skip to content

Temuan BPK: Uang untuk Membeli Nasi Kotak ketika Reses

Juli 19, 2012

Ketika pada suatu kesempatan saya berdiskusi dengan beberapa anggota DPRD dan Sekretaris DPRD sebuah kota di Sumatera Utara, ada sebuah pertanyaan yang diajukan yang agak sulit saya jawab. Pertanyaan itu secara singkat adalah seperti berikut:

Pada pelaksanaan reses, Sekretaris DPRD (Sekwan) menyiapkan kebutuhan untuk kegiatan reses tersebut, termasuk penyediaan makan siang. Mengingat di dalam ketentuan jumlah yang akan hadir adalah 100 orang, maka penyediaan makan siang berupa nasi kotak juga dipesankan ke rumah makan (catering) sebanyak 100 kotak, sehari sebelum kegiatan dilaksanakan.

Pada saat pelaksanaan kegiatan reses atau dengar pendapat tersebut, ternyata dari 100 orang masyarakat yang telah diundang sebelumnya, yang hadir hanya berjumlah 60 orang. Dengan demikian, terjadi kelebihan pemesanan nasi kotak atau makananan yang sudah dipesan ternyata bersisa sebanyak 40 kotak. Dalam daftar hadir (yang dilampirkan sebagai lampiran dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh Sekwan), yang membubuhkan tanda tangan adalah sebanyak 60 orang.

Pada saat auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara melakukan pemeriksaan, maka peristiwa ini menjadi salah satu temuan. Auditor meminta Sekwan untuk mengembalikan uang yang telah digunakan untuk membeli nasi kotak yang tersisa tersebut. Jika harga per kotak nasi adalah sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), maka sekwan harus mengembalikan ke kas daerah sebanyak: 40 kotak x Rp20.000 = Rp800.000.

Menurut Sekwan, tidak mungkin dia bisa mengembalikan dana tersebut karena memang pada kenyataannya sudah digunakan untuk membeli nasi kotak (pembelian nasi kotak tidak fiktif). Kegiatan reses tersebut benar telah dilaksanakan, yang dibuktikan dengan foto-foto dan dokumentasi lainnya, namun karena berbagai sebab, termasuk hujan dan halangan lain, menyebabkan tidak semua perserta yang diundang bisa hadir. Namun, auditor BPK RI tetap ngotot bahwa uang tersebut harus dikembalikan ke kas daerah karena tidak ada pertanggungjawabannya berupa tanda tangan kehadiran peserta yang menerima nasi kota tersebut…

Pertanyaan Sekwan ke saya adalah:

  1. Apakah saya harus membuat tanda tangan palsu dari peserta yang tidak hadir agar saya tidak harus mengembalikan uang ke 40 nasi kota tersebut (Rp800.000)?
  2. Apakah orang yang diundang ke reses perlu membuat surat pernyataan dan/atau menandatangani daftar hadir/absensi sehari/beberapa hari sebelum kegiatan dilaksanakan agar absennya bisa penuh terisi? –> Nasi kotaknya diantar ke rumah saja…
  3. Apakahsanksinya jika saya tidak mau mengembalikan uang tersebut (karena menurut saya tidak ada kewajiban saya untuk mengembalikannya)?

Bagaimana kita mensikapi “persoalan kecil” ini?

20 Komentar leave one →
  1. Thahar permalink
    Juli 19, 2012 3:09 pm

    Bang Syukriy. Itu judgement BPKnya saja yang kurang fair. Kejadian spt itu terjadi dimana-mana. Ya tidak ada cara lain, dana (yang dianggap lebih tarik tsb) harus dikembalikan. Akan nampak goblok sekali kalau nasi lebih harus diantar kerumah undangan yg tidak hadir, lagipula nanti timbul biaya lain untuk transportasi.
    Sebenarnya dalam kebijakan akuntansi yang diatur oleh daerah perlu menyentuh masalah2 seperti ini agar tidak menjadi konsekuensi hukum yang tidak menyenangkan. Coba kalau uangnya material-bisa masuk pihak lain bg. Namun susahnya, kebijakan akuntasi produksi pemda sebagai turunan permendagri 13/2006 sering tidak diacu oleh pemeriksa karena dengan berbagai alasan, bertentangan dengan aturan lebih tinggi, misalnya. Wallahu’alam.

  2. Dian Andalia permalink
    Juli 22, 2012 2:47 pm

    Membaca Pesoalan diatas, sekwan harus mengembalikan uang nasi kotak yang tidak bisa dipertanggung jawabkan… secara kenyataan nasi kotak tersbut telah dimakan kita harus berani meminta TTD dalam daftar hadir walaupun yang kenyataannnya yang menikmati bukan para undangan hal yang kita anggap sepele tapi itu adalah celah dari temuan.

  3. Agustus 29, 2012 8:59 am

    sepengetahuan saya, pembelian komsumsi untuk suatu kegiatan tidak harus dikembalikan karena format kontrak pengadaannya sudah berbentuk barang. ini sama halnya dengan pengadaan konsumsi untuk acara di hotel yang kontraknya sudah dilaksanakan sebelum kegiatan dimulai dan pembayaran sesuai dengan kontrak. ketika undangan yang hadir tidak terpenuhi maka pembayaran tidak serta merta berkurang karena pihak ketiga sudah melakukan pekerjaan sejumlah kontrak.
    logikanya, pihak katering sudah menerima uang kemudian dibelanjakan sejumlah pesanan untuk acara tersebut. sementara jika katering terlambat menyediakan konsumsi sesuai kontrak akan dikenai denda sejumlah tertentu.
    jika dipaksakan, maka terjadi rekayasa2 tertentu yang dapat berakibat KKN. biasanya, solusi dari panitia adalah setiap yang menikmati konsumsi pada saat kegiatan tersebut diminta untuk tanda tangan di lembar kehadiran.

  4. September 11, 2012 1:03 pm

    tidak perlu bikin tanda tangan palsu, tidak perlu bikin surat pernyataan, tidak perlu diantar ke rumah peserta yang tidak hadir, kenapa? karena kita tidak tahu DPA dari Sekretariat DPRD itu seperti apa?..apa dalam DPA kegiatan Reses itu masing-masing anggota DPRD mendapat paket uang reses untuk kegiatan resesnya…atau sudah dirinci?.klo paket trus bagaimana aturan2 dalam pertanggungjawabannya?,,,, ini mestinya yang teman BPK telusuri…
    coba misalnya aturan dalam SPJ reses itu mengamanatkan demikian ” Pertanggung-jawaban paket uang reses adalah sesuai dengan pelaksanaan kegiatan reses dengan bukti2 riil sebagai pendukungnya”.
    nah….anggota DPRD tsb ya pasti menyampaikan peserta yang 60 org, dengan nasi 60 kotak dilaporkan apa adanya…lha uang yang 40 kotak bagaimana?…ya di SPJ kan untuk kegiatan-2 reses yang riil lainnya..klo itu yang dilaksanakan maka memang orang BPK-nya yang mendefinisikan segala sesuatunya dengan persepsinya sendiri-2\
    terkadang yang sepele bisa jadi masalah karena kita tidak mendalami…hanya yang nampak di depan mata dipersepsikan…dihubung-hubugkan dengan aturan….prosedur dan sistem (pengawasan)…jadi salah deh kita semua

  5. anang gegauk permalink
    September 21, 2012 10:26 am

    Pada prinsipnya sepanjang pembelian nasi kotak itu dianggarkan dan ada bukti pembeliannya sesuai yang dianggarkan, tidak ada kerugian daerah. Jika undangan ada yang tidak hadir, paling-paling jatuhnya hanya pemborosan.

  6. September 24, 2012 1:53 am

    menurut saya kemungkinan dana yang digunakan menggunakan dana GU, coba pake LS jadi tidak ada kelebihan tarikan. atau menggunakan panjar sesuai dengan SPJ yang disampaikan. thanks

  7. harmanto permalink
    November 10, 2012 3:05 pm

    SPJ makan minum sesuai dengan jumlah undangan yang kita buat. Kalau undangan untuk 100 orang SPJ juga untuk seratus orang, meskipun yang datang hanya 60. Argumentasinya kita tidak bisa memastikan yang diundang bisa hadir atau tidak, jadi tetap disiapkan konsumsi sesuai jumlah undangan dan tidak perlu memalsukan tanda tangan. mungkin begitu pak, kalau SPJ konsumsi pada umumnya. apakah dalam reses juga sama??… hehe

  8. faizzamzami permalink
    November 11, 2012 8:41 pm

    kalo menurut saya, jika SPJ makan dan minum tersebut sudah sesuai dengan anggaran dan daftar undangan maka hal tersebut menurut saya tidak layak menjadi temuan auditor BPK…. ya maklum beberapa temuan auditor BPK memang kadang ngawur dan penjelasan dari auditee tidak pernah didengar… model supervisi pimpinannya jg tidak tahu.

  9. hasan permalink
    November 13, 2012 12:23 pm

    Kalau kejadiannya seperti tu, sekwan dan anggota DPRD tidak bisa disalahkan, yang harus diluruskan adalah persepsi dari auditor. Sekwan tak perlu mengembalikan dana, tapi harus melaporkan auditor yang salah persepsi tersebut ke supervisornya, atasan supervisornya dan Pimpinan BPK kalau perlu, sehingga kejadian yang aneh ini tidak terulang. Kalau kita mengundang 100 org, kemudian kita harus pesan nasi sesuai dengan yang hadir agar tidak ada pemborosan dana manaa bisaaa….., lebih baik ‘nasi’ kita ganti aja dengan ‘duit’.

  10. November 21, 2012 9:12 pm

    kalo menurut ane sih biarin saja, asal ada bukti pembelian dari katering, gitu aja kok repot.

  11. lukman permalink
    November 25, 2012 8:48 pm

    dinyatakan salah karena ada yang dilanggar. pertanyaanya adalah aturan apa yang mengatur bahwa harus ada tandatangan dalam penerimaan nasi???sementara bukti pembelian yg sah kan sudah jelas di perpres 70 ttg pengadaan barang dan jasa harus ada kuitansi, bukti belanja dan spk/kontrak.
    kalo tidak ada yang mengatur untuk tandatangan dsb, apa yang kita langgar???
    salahnya dimana???

  12. dita.anandita permalink
    Januari 23, 2013 2:37 pm

    setuju dgn 5 komentar sebelumnya…
    auditor BPK nya tuh yg kurang diklatnya… gitu aj koq jadi temuan….

  13. asmaradana permalink
    Januari 30, 2013 7:29 am

    suruh diklat auditor ahli lagi aja itu auditor.. yah kan SPJ kegiatannya berbentuk kontrak antara rekanan katering sama setwan, jadi penelusuran voucher ya selesai sampai kontrak aja. tandatangan yang 60 orang itu sebagai pendukung yang cukup untuk keberadaan bahwa kegiatan telah berlanjut jadi ga harus sampai makan minumnya pas… kalo ga suruh muntahin aja makanan 40 bungkus yang udah dimakan di depan auditornya….hehehehe….i

  14. nasiompreng permalink
    Februari 7, 2013 12:33 pm

    BISA YAA SALING MENYALAHKAN…KNP TDK MEMBERIKAN SOLUSI YG TERBAIK..TOH KEGIATAN TLH NYATA2 DILAKSANAKAN…

  15. April 22, 2013 2:28 pm

    Itu temuan di kabupaten mana ya pak? Mungkin ada sedikit salah persepsi di sini, seharusnya diluruskan pada saat permintaan tanggapan dari entitas. Kalo yang pernah saya temui, untuk makan minum biasanya auditor tidak mempermasalahkan asal ada daftar hadir yang jelas dan konfirmasi bahwa acara memang dilaksanakan. Namun biasanya ada biaya lain yang seharusnya tidak muncul seperti biaya sewa gedung dg catatan hasil konfirmasi menunjukkan acara dilaksanakan di aula kecamatan misalnya. kemudian ada lagi yang ternyata acara dilaksanakan bersamaan atau rame-rame oleh beberapa orang anggota DPRD tapi ternyata yg hadir orangnya sama sedangkan SPJ-nya dikalikan jumlah anggota DPRD yang mengisi acara.
    Takutnya setelah berkoar2 di sini tanpa membaca temuan secara lengkap ternyata masalahnya tidak sesederhana yang disebutkan di atas.

  16. john permalink
    Mei 3, 2013 9:42 am

    saya berpendapat, kalau nasi kotak itu lebih 40 lagi, dan belum dimakan ( habis) bawa aja nasinya itu ke rumah BPK RI itu, biar dia yang makan, keterlaluan itu kalau memang bapak udah jujur, opsi dua adalah bawa pemilik catering sebagai saksi atas pembelian 100 bungkus tersebut.

  17. agung s. permalink
    Juli 2, 2013 10:18 am

    Tidak ada kerugian negara/ daerah pada kasus tersebut karena pada dasarnya pertanggungjawaban atas pengeluaran kas yang disampaikan sudah memenuhi prasyarat yang berlaku…Tetapi ketika dihubungkan dengan azas efisiensi dan efektifitas memang hal ini dapat bermasalah…

  18. budhie permalink
    Juli 16, 2013 9:08 am

    setuju dengan saudara vauzyahmad, lebih baik sama-sama dibaca temuannya secara lengkap, karena belum tentu masalahnya cuma pembelian nasi saja … kebiasaan masyraarakat kita, baru baca sepintas langsung menyimpulkan hehehehe

  19. John permalink
    Maret 19, 2014 8:09 am

    Ada baiknya memang permasalahan dibaca secara keseluruhan, karena temuan BPK terdiri dari kondisi, kriteria, sebab dan akibat yang timbul dari suatu permasalahan yang ditemukan. Kemudian sebelum suatu temuan dimuat dalam LHP tentunya ada pembahasan secara berjenjang.
    Mungkin menurut penulis ini persoalan kecil, tetapi apakah sudah membaca secara keseluruhan isi temuan atau hanya berdasarkan “menurut Sekwan” sehingga dapat menyimpulkan permasalahan kecil?
    Saya setuju dengan saudara vauzyahmad dan budhie, sebelum menarik kesimpulan baca dulu permasalahan secara keseluruhan tks

  20. Oktober 15, 2014 12:27 pm

    tentunya secara bijaksana, sekwan tidak perlu mengembalikan uang makan 40 orang yang tidak datang. karena sudah pesan sehari sebelumnya, uang untuk 100 orang telah dibayar kepada pihak ketiga , melalui pembelian langsung. termasuk tidak perlu tanda tangan fiktif, ini tambah salah. sebenarnya persoalan yang mendasar apakah reses itu dilakukan sesuai dengan jumlah tempat reses atau digabungkan suatu tempat saja, atau digabung di kecamatan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: