Skip to content

TAP MPR Dihidupkan Kembali

Oktober 20, 2011

Melalui sidang paripurna, Jumat (22/7), DPR memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Undang-Undang. Salah satu substansi perubahan dalam RUU tersebut adalah kembali dicantumkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

“Sebagai penyempurnaan terhadap UU sebelumnya, ada penambahan TAP MPR sebagai salah satu jenis perundangan dan hierarki,” kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Sucipto saat membacakan laporan di depan sidang paripurna DPR, kemarin. Penempatan TAP MPR pada aturan baru adalah berada di bawah UUD 1945 dan di atas
undang-undang.

 

Dikembalikannya TAP MPR dalam tata urutan perundangan Indonesia tercantum dalam Pasal 7 RUU tersebut. Pada ketentuan itu, jenis dan hierarki perundang-undangan secara berturut-turut adalah UUD 1945, TAP MPR, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar menjabarkan bahwa pencantuman kembali TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan merupakan konsekuensi hukum dari masih adanya beberapa ketetapan MPR yang masih berlaku hingga saat ini. “Sehingga kalau dia (TAP MPR) tidak dimasukkan, nanti TAP MPR yang masih ada jadi bermasalah,” kata dia.

 

Meskipun tercantum dalam hierarki perundang-undangan, dia menegaskan bukan berarti MPR setelah UU ini disahkan dapat mengeluarkan ketetapan yang sifatnya mengatur. Hal tersebut karena secara konstitusional MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk membuat instrumen hukum yang bersifat mengatur.

 

“Ke depan, MPR kan tidak lagi bersifat mengatur. Dapat ada aturan, tetapi bersifat internal,” ungkap Patrialis.

 

Terkait eksistensi TAP MPR, sebagaimana diketahui sebelumnya, TAP MPR memang sempat masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam TAP MPRS No XX Tahun 1966 dan TAP MPR No III Tahun 2000. Namun, dikarenakan adanya perubahan kewenangan dalam amendemen UUD 1945, akhirnya TAP MPR dikeluarkan dari hierarki dengan berlakunya UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-Undangan yang menempatkan UU langsung berada di bawah UUD 1945.

 

Status Perppu

 

Politikus PAN ini juga menjelaskan hal penting lain yang terdapat dalam aturan baru ini adalah diperjelasnya mengenai status perppu bila ditolak oleh DPR. Pada Pasal 52 Ayat (5) disebutkan dalam hal perppu tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, maka perppu tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku. Ayat berikutnya menerangkan dalam menindaklanjuti hal itu, DPR atau Presiden mengajukan RUU tentang pencabutan perppu.

 

Selain masalah perppu yang sebelumnya pernah menjadi polemik, Patrialis juga menyebutkan bahwa dalam RUU tersebut ikut diberikan terobosan lain, salah satunya adalah dengan adanya penerjemahan peraturan perundang-undangan ke dalam bahasa asing. Menurutnya, hal ini bertujuan agar perundang-undangan Indonesia dapat disebarluasakan pula pada khalayak asing.
“Khususnya perundang-undangan di bidang ekonomi agar dapat mendorong masuknya investasi dan modal asing ke Indonesia. Tapi, tidak tertutup pada UU ekonomi, juga bidang lainnya. Bidang hukum misalnya, agar orang asing dapat memahami aturan di sini,” tandas Patrialis.

Sumber: http://www.jdih-gresik.net/article-19-tap-mpr-dihidupkan-kembali.html#

One Comment leave one →
  1. November 17, 2011 7:26 am

    UU berapa itu Pak Syukriy …?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: