Skip to content

Krisis Global dan RAPBN 2012

September 19, 2011

Anggito Abimanyu

Sinyal kembalinya krisis global sudah di depan mata. Setelah Lembaga Pemeringkat S&P menurunkan peringkat utang AAA milik Amerika Serikat, publik juga waswas terhadap data indeks industri dan angka pengangguran akhir Agustus. Bahkan, pasar saham berguguran sejak akhir Juli.

Pasca-hantaman badai Irene, AS memang sepertinya harus bersiap menghadapi hantaman badai resesi selanjutnya. Resesi dikhawatirkan merembet ke negara lain, tak terkecuali Indonesia.

Selain itu, ada juga krisis Eropa. Kawasan yang tadinya superior dalam segala hal, termasuk ekonomi, dibelit masalah Yunani yang kemungkinan gagal bayar obligasi. Bank Sentral Eropa (ECB) tidak kompak soal pembelian obligasi yang harganya jatuh. Perbankan Eropa juga mengalami masalah kesehatan keuangan dan krisis kepercayaan karena memiliki obligasi di pemerintah yang dililit utang, seperti Italia, Spanyol, Yunani, dan Portugal. Bank-bank di Asia, yang semakin tidak percaya pada bank Eropa, membatasi kucuran kredit ataupun pembiayaan. Akibatnya, bank di Eropa mulai mengalami kekeringan likuiditas.

Lembaga keuangan internasional, seperti IMF, OECD, dan ECB, serta beberapa investor bank besar semakin pesimistis dengan pertumbuhan ekonomi di Eropa. Semua menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi di zona Eropa dan global. Apalagi, instrumen pencegahan krisis kali ini tidak sebanyak masa krisis 2008-2009. Tidak banyak ruang untuk bergerak lagi dalam mengatasi krisis karena bank sentral telah menurunkan suku bunga hingga ke titik sangat rendah dan stimulus fiskal terhambat batasan utang.

Ironinya, sebelumnya G20 bersama IMF sedang merancang strategi kebijakan dunia untuk keluar dari kebijakan krisis. Belum sempat keluar, kini G20 harus berembuk kembali untuk mencari instrumen penanganan krisis global.

Maka, keseimbangan global pun goyah. Arus modal portofolio tampaknya akan terus mengucur ke negara berkembang dan sesekali beraksi ambil untung yang mengganggu stabilitas makro. Jika ada berita baik di Eropa dan AS, bisa terjadi arus pembalikan besar-besaran.

Antisipasi pencegahan krisis

Untuk mengantisipasi pembalikan arus modal masuk dan dampak buruk penurunan ekonomi global, pemerintah dan bank sentral harus menyiapkan kebijakan penanganan. Pemerintah Indonesia, seperti dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah menyiapkan beberapa langkah pengamanan, seperti kerja sama dengan Bank Indonesia untuk pembelian surat berharga negara (SBN), pembelian kembali SBN dengan dana APBN, pembentukan dana stabilisasi obligasi, dan penyiapan dana saldo anggaran lebih (SAL) untuk mendukung stabilisasi pasar SBN domestik. Presiden SBY berharap langkah ini dapat meningkatkan kepercayaan para pelaku ekonomi.

Memang kita patut bersyukur sekarang kondisi makroekonomi dan keuangan Indonesia sedang ”bagus-bagusnya”. Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) terus menurun mendekati angka 20 persen, sementara defisit APBN disiapkan pada level 1,5 persen PDB, di mana umumnya realisasi 0,7 persen lebih rendah serta ada kas pemerintah yang besar dan jadi bantalan keuangan pemerintah. Rasio perpajakan, meskipun rendah dibandingkan negara lain, terus meningkat dan dengan basis pajak yang meluas. Derasnya arus modal masuk berlanjut. Cadangan devisa di Bank Indonesia 120 miliar dollar AS, lebih dari cukup untuk mencegah spekulasi. Perbankan memiliki modal cukup dengan CAR 17 persen dan persentase kredit macet rendah, yakni 1,7 persen.

Tahun 2007, ketika terjadi krisis di AS dengan kebangkrutan Lehman Brothers dan penciutan nilai aset lembaga keuangan raksasa di AS dan Eropa, semua negara berkembang termasuk Indonesia terkena imbasnya. Di Indonesia, dampak tersebut mulai terasa awal tahun 2009. Apakah kali ini antisipasi pencegahan krisis global cukup memadai?

Tahun 1998, saat krisis ekonomi di Asia, pemerintah menyelamatkan perbankan dan dunia usaha sekaligus dengan menanggung semua beban hingga kedua pelaku ekonomi tersebut sehat kembali.

Dengan sehatnya perbankan dan dunia usaha Indonesia, kita melihat perkembangan mereka yang meningkat sangat pesat hingga saat ini. Sementara pemerintah—harus menanggung tambahan beban utang lantaran memberi dan menambah modal pada perbankan—merangkak lambat untuk mengurai beban.

Pada masa itu, rasio utang terhadap PDB bahkan sudah mendekati 100 persen, suatu tingkat yang dewasa ini dialami negara-negara besar seperti AS dan berbagai negara maju di Eropa. Pemerintah kemudian melakukan konsolidasi utang. Beban utang diturunkan bertahap, melalui reprofiling langsung ataupun pasar, juga penyiapan RAPBN yang berhati-hati.

Tahun 2008 dan 2009, dampak langsung krisis global adalah depresiasi rupiah, jatuhnya harga saham dan obligasi, serta keringnya likuiditas perbankan. Transaksi perdagangan terhambat karena pendanaan kering dan permintaan merosot. Perekonomian bertumpu pada sektor domestik dan APBN. Suku bunga Bank Indonesia diturunkan 300 basis poin atau 3 persen, stimulus fiskal hingga 1,4 persen dari PDB, penurunan tarif pajak, relaksasi di pasar modal, menaikkan penjaminan perbankan, dan pembelian kembali saham serta obligasi yang jatuh harganya. Indonesia bekerja sama dengan Jepang dan China dalam hal swap mata uang, selain pendanaan siaga dari Bank Dunia, ADB, Jepang, dan Australia. Selamatlah Indonesia dari kontraksi ekonomi.

Pada dampak krisis AS tahun 2011 terdapat dua skenario yang mungkin dihadapi Indonesia. Pertama, pasar saham Indonesia akan mendapat cipratan arus modal keluar neto (net capital outflow) AS yang diperkirakan memiliki magnitude hingga 500 miliar dollar AS akibat berkurangnya minat pasar pada obligasi AS. Implikasinya adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia segera pulih dan diperkirakan segera memecahkan rekor baru.

Kedua, derasnya arus modal masuk di pasar modal menyebabkan naiknya harga saham melebihi kapasitas fundamental ekonomi kita. Tanpa diiringi pembangunan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja, potensi penggelembungan (bubble) ekonomi bisa meletus setiap saat.

Jaring pengaman

Menghadapi gejolak pasar global yang masih serba tidak menentu ini, pemerintah perlu segera menyempurnakan protokol manajemen krisis. Jaring pengaman keuangan negara mutlak diperlukan sebagai instrumen stabilisasi dan mitigasi krisis. Namun, belajar dari kasus Bank Century yang demikian bertele-tele dan menguras tenaga, kita membutuhkan instrumen nonkonvensional yang lebih responsif dan progresif untuk mengatasi benturan krisis serupa di kemudian hari. Pemerintah perlu memikirkan instrumen serupa yang dikelola negara, tetapi terpisah dari keuangan negara, agar responsivitas maksimum mengatasi krisis sekaligus bisa mengembalikan investasi progresif.

Dengan kondisi ekonomi makro yang bagus, sebetulnya pemerintah bisa bergerak lebih longgar karena ada ”bantalan keuangan dan fiskal” yang lebih tebal. Jika terjadi apa-apa dengan perekonomian—sehingga keuangan pemerintah terganggu—”bantalan” dapat menutupnya.

Cadangan devisi yang berlebih, masuknya arus modal asing, sisa anggaran yang cukup signifikan, serta tersedianya ruang fiskal APBN adalah modal pencegahan krisis. Di luar cadangan devisa 120 miliar dollar AS, akumulasi sisa anggaran sampai kini lebih dari Rp 100 triliun.

Namun, melihat perbandingan dengan anggaran tahun sebelumnya (APBN-P 2011), tampak kenaikan anggaran belanja produktif, terutama infrastruktur, terlalu kecil. Janji dalam dokumen masterplan (MP3EI) untuk mengalokasikan belanja modal 10 persen dari total investasi belum bisa dipenuhi tahun 2012. Angka ini bisa dipenuhi jika subsidi bisa ditekan. Sayang, pemerintah selalu ragu-ragu soal realokasi subsidi, khususnya BBM dan listrik.

Jika subsidi dibiarkan pada tingkat yang sama, RAPBN 2012 akan naik lebih tinggi lagi. Dalam upaya penurunan subsidi, banyak hal harus dilakukan pemerintah, termasuk kenaikan tarif listrik pada 2012. Jika batas subsidi dapat dijaga pada level tersebut, pemerintah sudah dianggap berprestasi.

Suatu hal menarik, belanja modal untuk 2012 telah disiapkan Rp 168 triliun. Jumlah ini naik Rp 27,2 triliun (19,3 persen). Secara relatif, kenaikan belanja modal ini jauh melampaui peningkatan anggaran belanja keseluruhan, apalagi jika pemerintah dapat menghapus hambatan pembangunan infrastruktur dan menyediakan instrumen pembiayaan jangka panjang.

Kenaikan hampir Rp 30 triliun akan mampu membiayai banyak proyek. Secara keseluruhan, jumlah tersebut perlu ditambah lagi belanja modal dari seluruh pemerintah daerah melalui APBD mereka. Ini sekaligus menjadi instrumen untuk mengurangi dampak krisis global.

Dalam RAPBN 2012, pemerintah dapat menyiapkan komposisi anggaran yang menghasilkan akselerasi lebih tinggi bagi pembangunan ekonomi Indonesia sekaligus mengatasi dampak krisis global. Namun, melihat magnitude krisis global kali ini, diperlukan instrumen yang lebih banyak dan bervariasi.

Menurut pengalaman krisis global sebelumnya, krisis di AS akan sampai ke Indonesia dengan jeda waktu 1,5 tahun sesudahnya. Dengan menganggap kejadian yang sama terjadi pada pengujung tahun 2011, krisis itu akan mengenai Indonesia pada pertengahan 2013. Perbedaannya, fundamen ekonomi makro kita sekarang lebih baik dari tahun 2008, tetapi instrumen pencegahan krisis terbatas. Maka, tindakan pencegahan harus dilakukan dari sekarang dan tidak perlu menunggu hingga krisis itu datang ke Indonesia tahun 2013.

Apalagi dengan dua kekuatan ekonomi, AS dan Eropa, yang sedang sakit dan terbatasnya stimulus ekonomi yang dapat dilakukan sebagai lokomotif pertumbuhan global, kita harus bersiap sekali lagi menghadapi masa sulit.

Anggito Abimanyu Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.

Sumber: Kompas (20 September 2011)

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: