Skip to content

Otonomi Daerah yang Memabukkan

April 29, 2011

DAERAH pemekaran baru yang tumbuh subur sejak reformasi benar-benar memabukkan. Mabuk karena semangat pemekaran yang tidak tertahankan. Sekarang, negara mabuk karena ternyata mayoritas daerah otonomi baru yang hadir dalam kurun 1999-2009 gagal.

Departemen Dalam Negeri akhirnya membuka hasil evaluasi yang sungguh-sungguh membuat mabuk. Dari 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota hasil pemekaran selama 1999-2009, hanya dua kota yang memperoleh skor di atas 60 dari nilai tertinggi 100. Itulah Kota Banjar Baru di Kalimantan Selatan dan Kota Cimahi di Jawa Barat.

Sisanya mendapat skor merah untuk indikator kesejahteraan masyarakat, pemerintahan yang baik, pelayanan publik, dan daya saing. Sejumlah kota dan kabupaten bahkan memperoleh angka nol untuk keempat indikator itu.

Apa yang salah dengan itu semua? Kalau mau dicari-cari, banyak betul kesalahannya.

Harus diakui, pemekaran wilayah adalah histeria politis atas semangat otonomi yang tidak dipersiapkan dan dipahami secara baik. Sejumlah persyaratan, semisal demografi dan geografi serta potensi daya saing dan kapasitas birokrasi, dilabrak nafsu politis segelintir elite daerah.

Celakanya, nafsu politik elite itu diselubungi secara rapi juga oleh primordialisme suku, agama, dan daerah. Primordialisme itu semakin menggelapkan mata sehingga pemekaran dianggap hak politik yang tidak bisa dihalangi siapa pun dan dengan alasan apa pun.

Pemerintah yang terbius juga oleh primordialisme dan semangat kompromi akhirnya melabrak syarat-syarat yang ditetapkan sendiri. Jadilah banjir pemekaran daerah yang tidak terkontrol dan memabukkan.

Daerah pemekaran yang gagal akhirnya menjadi parasit bagi keuangan negara. Itulah yang menjawab mengapa APBN yang meningkat empat kali lipat dalam kurun 1999 sampai 2011 seperti hilang tidak berbekas.

Negara dipaksa menggenjot penerimaan APBN dari tahun ke tahun hanya untuk mengongkosi pegawai dan pegawai baru. Untuk memperoleh pendapatan asli daerah, uang APBN diakal-akali agar menjadi komponen PAD. Misalnya menyimpan di bank.

Otonomi daerah boleh dibilang sukses hanya dari sisi partisipasi publik terhadap rekrutmen pemimpin daerah mereka melalui pemilu kada. Namun, itu pun mulai dikritik karena terlalu banyak pemilu kada menyebabkan energi publik tersedot untuk urusan politik yang mahal dan manipulatif.

Pemerintah akhirnya berniat menggabungkan kembali daerah pemekaran yang gagal ke daerah induk. Namun, itu bukan kebijakan yang gampang. Pemekaran yang diselimuti semangat primordialisme akan menyulut persoalan sosial yang gawat bila dipersatukan kembali.

Yang terbaik adalah melaksanakan moratorium pemekaran sambil merampungkan grand design tentang jumlah wilayah yang memadai untuk ukuran Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sebelum menjadi daerah pemekaran definitif, suatu wilayah haruslah juga melalui masa uji coba.

Sumber: MIOL (Kamis, 28 April 2011)

6 Komentar leave one →
  1. Mei 2, 2011 2:31 am

    ah, ini kah pande-pandenya Gamawan fauzi. Emang Departemen Dalam Negeri itu seperti apa bagusnya sih?

  2. bayu permalink
    Mei 9, 2011 1:58 pm

    Ya paling tidak sudah mencoba……..

  3. Mei 20, 2011 10:38 am

    Hmm keren, maju n semangat terus Brow..

  4. Mei permalink
    Juni 29, 2011 10:27 am

    kota Cimahi? itu karena banyak supermarket, investor jakarta dan bandung yang pindah bermukim dan membangun usaha.
    masyarakat asli nya tersingkirkan ke kab Bandung, ke kampung…. dimiskinkan, digusur

    OTONOMI TIPU2 bgt

  5. Ismet Kamal Dachlan permalink
    Januari 24, 2012 4:01 pm

    saya sepakat dan dapat menyimpulkan bahwa pemekaran wilayah di Indonesia memang kurang berhasil. Pemekaran wilayah yang sekarang terjadi dan akan terjadi mendorong adanya kristalisasi keinginan masarakat yang bersifat kesukuan. Kita tidak menyadari dan sangat asyik dengan eporia pemekaran dan segala bentuk demokrasi yg muncul didalamnya. Terjadinya berbagai kerusuhan dan bentrokan di sebagian wilayah kita kan pada dasarnya ekses dari keinginan segelintir orang tuk melakukan pemekaran. Kalau kita menghitung secara riil dan jujur, berapa daerah yang dimekarkan dapat hidup dari PAD, dan berapa prosen daerah pemekaran riil dapat mensejahterakan rakyatnya ? yang sejahtera itu kan hanya pada jajaran aparatur keatas, kebawahnya blank semua. Kajiannya yg harus dilakukan Bapak Mendagri adalah sbb ; 1. apakah pemekaran tidak merusak kebhinekaan kita ? 2. Apakah pemekaran sanggup memberi kesejahteraan kpd rakyat ?.Semoga

  6. Juli 8, 2012 8:12 am

    Pak Syukriy Abdullah yang berbahagia, kalau boleh dibuat ulasan mengenai ukuran keberhasilan dan kegagalan otonomi daerah. Dan kalau memungkinkan dikaitkan dengan komponen laporan keuangan. Adakah referensi yang detail yang bisa menghubungkan kondisi laporan keuangan (rasio-rasio) dengan konsep keberhasilan otonomi daerah. Bisakah kondisi laporan keuangan meramalkan kecenderungan Pemerintah Daerah apakah berhasil atau tidak. Mungkin memang terlalu jauh dan sangat sulit akan tetapi mungkinkan bisa dipetakan dari kondisi laporan keuangan tersebut mengenai Pemda yang berhasil dan tidak.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: