Skip to content

Kartini dan Nasionalisme Kita

April 24, 2011

Dandhy Dwi Laksono

Raden Ajeng Kartini di Jepara jangan-jangan tak mengenal Cut Nyak Dien sebaik dia mengenal Booij-Boissevain, Van Zeggelen, atau Estelle Zeehandellar; sahabat pena tempatnya bercerita tentang diskriminasi yang dialami perempuan Jawa.
Andaipun Kartini berkirim surat kepada Cut Nyak Dien, pastilah sulit berbalas. Sebab, saat putri ningrat ini baru menikmati dihapusnya tradisi pingit (1900) atas perintah Ratu Wilhemina, Cut Nyak Dien sudah menggantikan Teuku Umar, suaminya, memimpin gerilya di belantara Aceh. Dia bahkan sudah dua kali menjanda, jauh sebelum Kartini dipaksa kawin dengan Bupati Rembang.
Entah apa yang membuat Kartini tak menulis surat ke perempuan-perempuan pejuang di tanah air seperti halnya kepada nonik-nonik Belanda terdidik. Padahal, Pati Unus yang sama-sama asal Jepara pernah bertempur bersama kerajaan nusantara lain, menghadang Portugis di Malaka (1513).
Tapi sejarah Indonesia terlanjur mencatat surat-surat Kartini sebagai tonggak perjuangan emansipasi perempuan. Sejarah yang dibuat Jakarta, sepertinya enggan menoleh terlalu ke belakang, saat Laksamana Malahayati memimpin 2.000 pasukan Inong Balee mengacaukan barisan Frederic Houtman pada 1599 di pesisir Banda Aceh. Peristiwa ini terjadi 300 tahun sebelum Kartini berkeluh kesah tentang tertindasnya perempuan di Jawa.
Lalu di masa Indonesia ‘modern’ tahun 1999, orang meributkan boleh tidaknya seorang perempuan menjadi presiden, hanya karena ingin mengganjal Megawati Soekarnoputri. Sementara di Aceh abad ke-17, Ratu Safiatuddin sudah memerintah, disusul Ratu Nur Alam Nakiatuddin, Inayat Zakiatuddin, dan Kumala Syah.
Itu belum termasuk 16 perempuan dari 73 orang yang duduk di Majelis Mahkamah Rakyat (parlemen) di Aceh antara tahun 1641-1675, jauh sebelum para aktivis LSM di Jakarta menuntut kuota 30 persen keterwakilan perempuan di DPR dengan rujukan gerakan emansipasi yang ‘diimpor’, bukannya dari ‘produk lokal’.
Pemunculan ikon Kartini dan kampanye emansipasi di awal abad ke-20 sejatinya adalah buah dari strategi politik penyelamatan muka pemerintah Belanda kepada dunia internasional. Belanda yang sudah ratusan tahun mengkoloni nusantara, tak kunjung melahirkan perubahan dan modernitas.
Bandingkan dengan Inggris yang juga menjajah India namun sudah melahirkan tokoh-tokoh perempuan lokal seperti Pandita Ramabai yang go internasional. Selamatlah wajah politik kolonial Inggris dari tudingan penghisapan dan pembodohan negeri jajahan. Sementara reputasi Belanda di Indonesia hanya sebatas tengkulak pala, lada, kopi, dan gula. Dan tak ketinggalan: budaya pergundikan atau nyai.
Tidak mengherankan jika JH Abendanon, mantan Direktur Departemen Pengajaran dari kubu liberal di Nederland, berinisiatif menerbitkan surat-surat Kartini pada 1911 dalam sebuah buku berjudul Door Duisternis tot Licht, yang diterjemahkan secara literal menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang. Ikon Kartini lalu dirangkai dengan kebijakan Politik Etis (balas budi) dari Netherland kepada jajahannya, Hindia Belanda.
Tentu saja Kartini yang bergerak di bidang sastra juga berjasa. Meski tak melakukan gerakan ‘konkret’ seperti Dewi Sartika yang membuka sekolah rakyat di Jawa Barat, pemikiran Kartini telah menjadi inspirasi gerakan perempuan di zamannya, hingga momentum Kongres Perempuan I, 22 Desember 1928. Dari situlah tanggal Hari Ibu ditetapkan, bukan adopsi dari perayaan Mother’s Day hasil impor.
Mengapa hanya Kartini yang dijadikan simbol? Simbol ini seperti politik yang memodifikasi strategi kolonial Belanda di awal abad 20.
Padahal, biasanya pemerintah kita cenderung mempahlawankan mereka yang berjuang secara fisik, seperti Diponegoro dan Sudirman, dibandingkan misalnya Tirto Adhi Suryo (perintis pers).
Lantas mengapa ikon untuk pahlawan perempuan bukan mereka yang secara fisik berjuang, seperti Cut Nyak Dien, Cut Nyak Meutiah, atau Christina Martha Tiahahu?
Contoh anekdotal lain adalah institusi TNI yang tak pernah memberi nama kodam-kodamnya dengan nama pahlawan perempuan, betapapun heroisme mereka mengalahkan kaum pria di masanya. Alam berpikir patriarki tanpa kita sadar tumbuh membiak dalam benak kita.

Nasionalisme dan Militerisme
Saya rasa, bias patriarki ini muncul karena kita merancukan pemahaman antara nasionalisme, patriotisme, dan kemiliteran. Tafsir atas nasionalisme selama ini memang dimonopoli militer dan diarahkan ke simbol-simbol aktivitas militer.
Rezim Soeharto tetap dianggap nasionalis karena menumpas separatisme di Aceh, Papua, dan Timor Timur demi NKRI, meski memberikan banyak sumur minyak dan konsesi pertambangan kepada perusahaan-perusahaan asing.
Begitu juga dengan pemerintahan Megawati Soekarnoputri yang ‘teruji’ ke-NKRI-annya karena memberlakukan Darurat Militer di Aceh untuk menumpas GAM.  Sungguh banyak orang lupa bahwa pemerintahan Megawati lah yang  melego Indosat, LNG Tangguh, atau mengekspor gas Arun ke luar negeri, di saat industri dalam negeri sedang kesulitan pasokan.
Nasionalisme Indonesia memang penuh paradoks. Dalam aspek sejarah saja, pemerintah menyembunyikan fakta bahwa sepanjang masa penjajahan, banyak anak bangsa yang justru mendukung Belanda. Di dinding Kerkhof di kota Banda Aceh, tertulis 2.200 nama serdadu Belanda yang tewas di medan laga. Tapi bila diperhatikan secara seksama, nama-nama itu tak hanya milik orang-orang bermata biru dan berambut jagung, seperti Wiederholt atau Wetering. Tapi juga nama-nama jawa seperti Soewadi, Raden Nembi, Kartopawiso, atau Lalawi.
Tentara KNIL (het Koninklijke Nederlandsche Indische Leger) yang dibawa Mayjen Kohler dari Batavia ke Aceh pada 1873 sejatinya memang terdiri dari orang-orang Jawa, Maluku, dan Sunda. Tapi di buku-buku pelajaran sekolah kita, tak ada satupun penerbit yang menyebut bahwa 82 persen tentara KNIL adalah bangsa kita sendiri yang sebagian besar bergabung karena motivasi ekonomi.
Demikian juga halnya dengan Divisi Marsosse (Marechaussee) yang terkenal kejam. Tak ada kurikulum pemerintah yang mengajarkan kepada murid SD bahwa gagasan pembentukan Marsose justru dari seorang pribumi bernama Muhammad Arif, putra Minang berprofesi jaksa yang bertugas di Aceh.
Kejujuran memang menyakitkan dan memalukan. Apalagi bila generasi muda kita tahu bahwa pada tahun 1929, serdadu KNIL yang mencapai 37.000 orang itu ternyata 45 persennya adalah orang Jawa. Disusul orang Belanda sendiri (18 persen), lalu Manado (15 persen) dan orang Ambon (12 persen). Ketika untuk pertamakalinya KNIL dikirim ke Aceh pada 1873, Kohler membawa 15.100 prajurit pribumi, sedangkan prajurit Eropa hanya 11.500.
Namun bila ada buku pelajaran sejarah yang tak mencantumkan PKI sebagai dalang peristiwa 65, maka Kejaksaan Agung melarangnya, atau masyarakat dari kelompok tetentu, membakarnya dengan heroik.
Orang Indonesia sepertinya lebih malu disebut komunis, daripada disebut antek kolonial. Padahal, manuver kaum komunis, terjadi hanya dua kali saja: 1948 dan 1965. Dan mereka sudah membayarnya dengan mahal, termasuk anak cucu yang tak berdosa. Sementara Belanda telah membuat kesengsaraan selama 350 tahun dari Merauke hingga Sabang. Mantan KNIL bahkan menjadi presiden kita selama 32 tahun.
Kita bisa bercermin bahwa bangsa ini memang tidak konsisten dan kerap memperdagangkan jargon-jargon nasionalisme. Bagi saya, nasionalisme sudah lama bangkrut dan tinggal jadi komoditi politik belaka.

Para Presiden dan Nasionalisme Kita

Tidak perlu jauh-jauh melihat jargon kosong nasionalisme kita. Tengok perilaku para mantan presiden kita. Sejak menjadi presiden pada 1967, hingga turun tahta pada Mei 1998, sudah 30 kali Soeharto memimpin upacara kenegaraan 17 Agustus. Tapi setelah lengser, upacara 17 Agustus 1998 pun tak dihadirinya.
Begitu pula dengan Presiden Gus Dur. Setelah turun tahta, Juli 2001, alih-alih datang ke Istana, pada 17 Agustus tahun itu, Gus Dur malah menggelar upacara tandingan di kediamannya di Ciganjur dan di sanalah lagu Garuda Pancasila dipelesetkan. Padahal, aktivis KontraS, Ori Rahman, pernah digebuki anggota Pemuda Panca Marga karena dianggap gagal ‘tes nasionalisme’ gara-gara tak hafal lagu Indonesia Raya.
BJ Habibie juga sama saja. Alih-alih ikut upacara 17 Agustus di Istana, sejak dipecat MPR pada 1999, dia bahkan tak tinggal di negaranya sendiri dan memilih hidup di Eropa dengan berbagai alasan.
Megawati setali tiga uang. Barangkali karena yang menjadi inspektur upacara (presiden) adalah bekas anak buahnya, ketua umum partai nasionalis itu tak pernah sekali pun menghadiri upacara 17 Agustus di Istana sejak beberapa tahun terakhir, walaupun diundang.
Megawati sepertinya lupa bahwa ketika ia berkuasa, di masa pemberlakuan darurat militer di Aceh, orang bisa celaka hanya gara-gara tidak ikut upacara bendera karena dianggap tidak NKRI.
Nasionalisme dan kepahlawanan jelas bukan monopoli tentara. Bukan pula monopoli jenis kelamin tertentu.

Dandhy Dwi Laksono adalah Pendiri Situs dan Majalah acehkita tinggal di Jakarta.

Sumber: Atjeh Post (21 April 2011)

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: