Skip to content

Anomali Demokrasi di Aceh

April 18, 2011
Teuku Kemal Fasya

BERITA setidaknya sepuluh kabupaten/kota di Aceh terancam bangkrut karena terjebak utang, menjadi ironi bagi demokrasi lokal (Kompas, 26 Maret). Ironi semakin berlipat karena sebagian kabupaten/kota itu dipimpin oleh figur calon independen hasil Pilkada 2006/2007.

Analisis kebangkrutan disebabkan oleh terlalu gemuknya birokrasi, mismanajemen, dan tekanan politik lokal mungkin terlalu dini, karena hanya melahirkan kesimpulan dari fokus ekonomi, tanpa melihat desain lain. Kesimpulan itu juga bisa menyesatkan seolah-olah problem hanya ada di tingkat dua dan bukan provinsi.

Otonomi setengah khusus
Perdamaian Helsinki, Agustus 2005 telah melahirkan transformasi politik baru di Aceh. Transformasi itu dapat didefiniskan sebagai 1) berhentinya konflik kekerasan selama tiga dekade 3) berjalannya agenda rekonstruksi Aceh pasca-bencana tsunami 3) dan enigma undang-undang otonomi khusus (UU No. 11/2006) yang diimajinasikan mampu membangun Aceh secara mandiri (self-government).

Masalah terbesar malah terdapat pada undang-undang khusus itu. Lex-specialis yang terdiri dari 40 bab dan 273 pasal itu hanya kitab tanpa fungsi. Banyak kesewenangan tidak bisa diimplementasikan karena belum ada aturan operasionalnya. Dari sembilan peraturan pemerintah (PP) yang seharusnya menjadi instrumen untuk memuluskan kewenangan, baru tiga yang disahkan (PP No. 20/2007 tentang partai politik lokal, PP No. 58/2009 tentang pengangkatan Sekda Aceh dan kabupaten/kota, dan PP No. 83/2010 tentang pelabuhan bebas Sabang yang baru disahkan akhir tahun lalu). Adapun PP pengelolaan migas, kewenangan pemerintah bersifat nasional di Aceh, nama dan gelar bagi pejabat Aceh, dll, belum disahkan.

Dari sisi ini terlihat pemerintah masih setengah hati mengotonomikan Aceh. Masih ada tatapan mata yang terpicing-picing, bahwa kewenangan itu bisa menjadi alibi “melawan” Jakarta kemudian hari. Jakarta mungkin tidak pernah meriset bahwa masyarakat Aceh sangat berbahagia dengan perdamaian dan tak sudi menukar kembali dengan konflik. Kata-kata “kepala dilepas, tapi ekor dipegang” masih menjadi peribahasa dalam acara pemerintahan di Aceh, menunjukkan hubungan psikologis pusat-daerah masih akut.

Indikator lain bahwa perdamaian dan demokrasi kurang baik adalah pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca-tsunami berjalan dengan skema neo-liberalisme dan malah tidak tuntas. Luka akibat militerisme memang tertutup, tapi luka akibat eksploitasi dan Bank-dunia-isasi yang berujung pada kemiskinan, inflasi, pengangguran, dan perusakan lingkungan malah terbuka di era banjir dollar itu.

Proses perdamaian dengan skema liberalisasi demokrasi, menurut Olle Tornquist, hanya mampu memperkuat institusi demokrasi dan proseduralisme, tapi tidak memperbaiki kualitas demokrasi di tingkat masyarakat (Olle Tornquist, Aceh : The Role of Democracy for Peace and Reconstruction, 2010). Aceh pasca-bantuan sama seperti daerah-daerah yang terkena imbas gelombang demokrasi ketiga, yaitu tidak berhasil mengikis watak borjuisme dan elitisisme. Partisipasi dan representasi popular tidak sungguh-sungguh hadir.

Siapa yang paling diuntungkan? Selain donor dunia, tentu saja elite-elite politik (lokal dan nasional) dan agen-agen yang bekerja di lembaga “pencipta kemelaratan” (lords of poverty), istilah Graham Hancock. Demokrasi liberal memang mampu mereduksi kekerasan melalui pelembagaan pembangunan, agenda post-conflict recovery, dan sukses menakut-takuti koruptor lokal, tapi tidak bisa menghentikan selingkuh elite dan korupsi di tingkat nasional dan global. Siapa yang bisa menjamin tidak terjadi perselingkungan antara elite Aceh dan Jakarta di tengah parahnya transparansi, akuntabilitas, dan minimnya partisipasi masyarakat sipil mengawal pembangunan dan demokrasi?

Stagnasi Demokrasi
Di samping problem eksternal, ada problem internal yang menyebabkan demokrasi Aceh minim kualitas. Kemenangan gubernur Irwandi-Nazar dan sepuluh dari 23 daerah tingkat dua melalui jalur independen pada pilkada 2006/2007 adalah akumulasi kerinduan masyarakat Aceh pada era baru yang lebih reformis, damai, dan demokratis, dengan lebih berbasis pada identitas (etno)nasionalisme Aceh. Figur independen yang maju pun merupakan kombinasi dari GAM dan SIRA, dua representasi yang dianggap paling membangkang kepada Jakarta tapi paling populer di tingkat masyarakat (desa).

Namun duet ini tidak permanen. Benih konflik terjadi pada pemilu 2009 ketika dua entitas politik ini membentuk partai (Partai Aceh dan partai SIRA). Pemilu memberikan hasil berbeda. PA berhasil mendominasi parlemen di Aceh, sedangkan SIRA terhempas dan kandas.

Pada pilkada yang akan berlangsung tahun ini, duet petahana (incumbent) terancam tidak bisa ikut mencalonkan diri. PA tidak mencalonkan kembali Irwandi Yusuf sedangkan Muhammad Nazar belum memiliki kendaraan partai politik. Praktis harapan maju hanya melalui jalur independen. Namun di sisi lain, pemberlakuan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menggugurkan pembatasan kesempatan calon independen di Aceh hanya sekali, (pasal 256 UU No. 11/2006) menghadapi kendala. Hal itu karena PA sebagai politik dominan baru khawatir jika calon independen menggulung kekuatan partai politik seperti pada pilkada 2006. Dengan menyempitkan peluang calon independen, praktis hanya ada tiga partai yang bisa mengusung calon gubernur: PA (50 persen kursi), Partai Demokrat (14 persen), dan/atau koalisi partai lainnya (Golkar, PAN, PKS, dll). Karena virus oligakhi masih kuat, calon terbaik bisa jadi tak terjaring jika berbeda dengan ego parpol.

Refleksi singkat ini memperlihatkan dialektika demokrasi di Aceh belum berjalan positif. Roda reformasi malah melambat dan cenderung statis. Demokrasi tak kunjung membawa angin kesejahteraan, masih tertapis retorika romantis. Maka, tak ada yang bisa menyelamatkan kecuali civil society bersatu-padu meyakinkan bahwa Aceh bisa demokratis tanpa perlu belas kasihan aristokrat politik dan uluran licik neo-liberalisme.

* Penulis adalah Dosen Antropologi Universitas Malikussaleh.

Sumber: Sereambi Indonesia (13 April 2011)

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: