Skip to content

Biaya Operasional Sekolah Selalu Bermasalah

Maret 25, 2011
by

Darmaningtyas

Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang merupakan produk kebijakan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono sebagai jawaban atas janji kampanye untuk menyelenggarakan pendidikan dasar gratis, dimulai pada tahun ajaran 2005/2006, sampai sekarang masih terus diliputi persoalan. Pada awal peluncurannya dulu, persoalan yang muncul adalah jumlah dana BOS yang terbatas dan waktu pengucurannya yang terlambat, di samping di daerah-daerah banyak pungutan liar yang dilakukan oleh pejabat dinas pendidikan setempat. Mekanisme tersebut kemudian diperbaiki sehingga tidak terlambat.

Saat ini, besaran BOS yang diterima oleh sekolah sudah dinaikkan, termasuk untuk BOS Buku dengan besaran: SD/SDLB di kota Rp 400 ribu per siswa per tahun; SD/SDLB di kabupaten Rp 397 ribu per siswa per tahun; SMP/SMPLB/SMPT di kota Rp 575 ribu per siswa per tahun; dan SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten Rp 570 ribu per siswa per tahun. Total dana BOS 2011 ini mencapai Rp 16,8 triliun untuk 36.751.515 murid, yang terdiri atas 27.225.299 siswa SD/SDLB dan 9.526.216 siswa SMP/SMPLB/SMPT. Jadi, dari segi jumlah, dana BOS yang diberikan sudah meningkat dibanding pada awal implementasi dulu. Persoalan BOS tahun ini mencakup dua hal.

Pertama, menyangkut soal penggunaan dana untuk belanja pegawai (honor guru) bagi sekolah negeri maksimal 20 persen, seperti diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun 2011. Konsekuensi dari Permendiknas ini adalah banyak guru honorer di sekolah negeri yang pendapatannya turun hampir 50 persen, ada yang dari Rp 400 ribu merosot menjadi Rp 200 ribu, atau dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 700 ribu, sehingga berpengaruh terhadap kinerja mereka. Di beberapa sekolah negeri, keberadaan guru honorer itu terpaksa dihentikan karena sekolah tidak punya sumber dana yang cukup, meskipun keberadaan guru honorer tersebut dibutuhkan oleh sekolah.

Kedua, menyangkut penyalurannya yang terlambat. Ironisnya, keterlambatan tersebut terjadi justru ketika proses penyalurannya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing, yang semestinya bisa lebih cepat, karena secara geografis lebih dekat dengan lokasi sekolah. Sebelumnya, penyaluran dana BOS itu dari pemerintah pusat langsung ke rekening sekolah masing-masing. Dengan tujuan meningkatkan rasa memiliki daerah, mulai 2011 ini penyaluran dana BOS diubah melalui kabupaten/kota.

Ironi Birokrasi

Berdasarkan logika yang sehat, memang sulit dipahami mengapa penyaluran dana BOS itu terlambat, karena dalam Peraturan Menteri Keuangan 2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011 dan ditegaskan dalam Permendiknas Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun 2011, jelas sekali disebutkan penyaluran dana BOS dilakukan setiap periode tiga bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Triwulan pertama (Januari-Maret) dilakukan paling lambat 14 hari kerja pada awal Januari 2011; triwulan kedua (April-Juni) dilakukan paling lambat tujuh hari kerja pada awal April 2011; triwulan ketiga (Juli-September) dilakukan paling lambat tujuh hari kerja pada awal Juli 2011; dan triwulan keempat (Oktober-Desember) dilakukan paling lambat 14 hari kerja pada Oktober 2011 setelah PMK Alokasi prognosis definitif BOS 2011 ditetapkan.

Bila mengacu pada kedua peraturan kedua menteri di atas, dana BOS untuk periode Januari-Maret 2011 itu seharusnya sudah diterima oleh sekolah paling lambat akhir Januari lalu, sehingga bila sekolah harus berutang untuk biaya operasional, cukup satu bulan (Januari) saja; pada Februari dan Maret sudah tidak perlu berutang lagi karena dana BOS sudah cair. Tapi kenyataannya sampai 15 Maret 2011 masih ada 315 kabupaten/kota yang belum menyalurkan dana BOS.

Ada banyak alasan mengapa pemerintah kabupaten/kota terlambat menyalurkan dana BOS tersebut, tapi salah satunya yang sering dikemukakan adalah terlambatnya pembuatan peraturan wali kota/bupati, atau karena konflik dengan legislatif sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terlambat disahkan dan dampaknya pencairan dana BOS pun terlambat. Tapi, apa pun alasannya, tindakan menunda pencairan dana BOS itu sama saja menelantarkan pendidikan warganya. Inilah ironisnya birokrasi di daerah. Mereka saat berkampanye menjanjikan pendidikan gratis, tapi menyalurkan dana BOS dari pusat pun dihambat sehingga terlambat.

Menggratiskan

Problem lain yang muncul di masyarakat adalah selama ini BOS dipersepsi sebagai wujud nyata pelaksanaan pendidikan dasar gratis seperti yang dijanjikan oleh Presiden SBY pada saat kampanye, baik pada periode I maupun II. Karena itu, ketika sudah ada BOS tapi pendidikan tidak gratis, masyarakat memprotesnya. Ternyata persepsi masyarakat tersebut keliru, karena kedua peraturan menteri (Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Keuangan) di atas tidak ada yang menyebutkan BOS itu menggratiskan pendidikan dasar (SD/MI-SMP/MTS), tapi hanya untuk meringankan beban masyarakat atas pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu, serta ditujukan untuk stimulus bagi daerah, dan bukan sebagai pengganti kewajiban daerah menyediakan anggaran pendidikan dalam APBD, untuk BOS daerah dan/atau Bantuan Operasional Pendidikan.

Fungsi BOS sebagai stimulus daerah itu dipertegas dalam Pasal 2 Permendiknas Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun 2011. Dengan demikian, janganlah bermimpi ada pendidikan gratis melalui BOS tersebut.

Di sekolah-sekolah di pedesaan atau pinggiran, keberadaan BOS dapat menggratiskan pendidikan dasar. Tapi, untuk sekolah-sekolah di perkotaan, yang biaya hidupnya lebih mahal, mustahil BOS dapat menggratiskan pendidikan dasar. Meskipun tidak mampu menggratiskan pendidikan dasar, kita berharap penyaluran dana BOS tidak terlambat sehingga tidak merepotkan pihak sekolah. Keterlambatan penyaluran dana BOS dapat merepotkan sekolah, karena mereka terpaksa harus mencari pinjaman untuk operasional. Usaha mencari pinjaman itu kadang dapat melahirkan persoalan baru, berupa teguran Badan Pemeriksa Keuangan dengan tuduhan tidak sesuai dengan prosedur. Agar tidak merepotkan sekolah, lebih baik penyaluran dana BOS ditarik ke pusat saja agar bisa datang tepat waktu. Bila mekanisme yang sentralistik terbukti lebih baik, mengapa harus didesentralisasi, yang ternyata malah terlambat?

Darmaningtyas, Pengurus Majelis Luhur TAMANSISWA, Yogyakarta

Sumber: KORAN TEMPO Rabu, 23 Maret 2011)

3 Komentar leave one →
  1. sartono permalink
    April 29, 2011 10:30 pm

    Keterlambatan pencairan dana BOS disebabakan oleh beberapa faktor, antara lain
    (1) Permendiknas No. 37 Tahun 2010 mengenai Juknis BOS 2011 baru dikeluarkan pada tanggal 22 Des 2010, sementara proses penganggaran sudah diselesaikan pada waktu sebelum juknis diterima. (untuk pemda yang tepat waktu dalam memproses APBD 2011). Karena melewati mekanisme APBD, maka mau gak mau Pemda harus mengikuti ketentuan Permendagri 13/2006 jo Permendagri 59/2007, sehingga perlu proses pelaksanaan anggaran mendahului Perubahan APBD yang memerlukan persetujuan DPRD.
    (2) Ada beberapa ketentuan dalam Juknis BOS 2011 yang agak membingungkan bagi pelaksana di Pemda. Di Juknis hanya mengatur bahwa untuk BOS bagi sekolah swasta, dianggarkan dalam pos Belanja Bantuan di SKPKD, sementara untuk BOS bagi sekolah negeri dianggarkan dalam Belanja Langsung pada Dinas Pendidikan. Hal ini menjadi masalah pada saat penyusunan RKA/DPA. Karena dianggarkan dalam belanja langsung, maka RKA/DPA harus dirinci s/d rincian obyek belanja (5 digit). Padahal penggunaan dana BOS merupakan kewenangan sekolah penerima, pemerintah pusat hanya mengatur rambu-rambu pengeluaran yang boleh dilakukan dengan dana BOS. Dalam hal menyusun anggaran untuk Belanja Langsung, pengeluaran dikelompokkan menjadi 3 jenis belanja (belanja pegawai, belanja barang, belanja modal) dan dijabarkan lebih rinci s/d 5 digit. Inilah yang menjadi problem, karena alokasi dana bos hanya memperhitungkan jumlah murid x tarif sehingga ketemu jumlah alokasi per sekolah. Sementara untuk membuat RKA/DPA harus dijabarkan berapa alokasi untuk Belanja Pegawai (dirinci s/d 5 digit), berapa alokasi untuk Belanja Barang (dirinci s/d 5 digit), dan berapa alokasi untuk Belanja Modal (dirinci s/d 5 digit).
    (3) Mekanisme penganggaran BOS 2011 yang membedakan antara sekolah swasta dan sekolah negeri juga membawa dampak lanjutan, yaitu terkait dengan mekanisme pencairan dana BOS 2011. Untuk sekolah swasta, bisa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (SP2D-LS) karena dianggarkan dalam pos Bantuan di SKPKD. Sedangkan untuk sekolah negeri, ketentuan ini menjadi blunder pada saat pencairan dana. Jika menggunakan SP2D LS, maka harus ada bukti-bukti pengeluaran terlebih dahulu sehingga dana baru bisa dicairkan. Jika menggunakan dana UP/TU, maka sekolah negeri penerima dana BOS 2011 harus menyampaikan bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan dana BOS yang sudah diterima, dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tahap I akan menentukan besarnya dana tahap II yang akan diterima. Padahal dalam berbagai kesempatan, Mendiknas mengeluarkan statemen bahwa pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tidak boleh dijadikan syarat untuk pencairan dana BOS tahap selanjutnya. Hal ini menjadikan kebingungan di pihak pelaksana di lapangan karena mereka tidak bisa hanya semata-mata mengikuti ketentuan dan edaran dari Mendiknas, tp juga harus memperhatikan ketentuan lain yang terkait dengan Keuangan Daerah.

    Saya berpendapatan bahwa keterlambatan pencairan dana BOS 2011 tidak hanya faktor dari Pemda, tapi justru lebih banyak faktor dari Pemerintah Pusat (Kemendiknas dan Kemenkeu) yang mengeluarkan ketentuan BOS 2011 yang tidak sinkron dengan ketentuan keuangan daerah. Mestinya kalau sejak awal sudah ada rencana pengalihan mekanisme pencairan dana BOS dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, ketentuan-ketentuan pelaksanaan dirancang secara matang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang terkait serta dibuat jauh-jauh hari sebelum awal tahun anggaran.

  2. Oktober 21, 2011 1:19 pm

    makanya kembalikan lagi ke pusat. yes..

  3. Februari 13, 2012 10:16 pm

    MINTA JUKNIS DANA GRATIS 2012, KJAMI SNGAT MENHRPKAN

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: