Skip to content

Pasal Pemakzulan dalam UU Pemda yang Rawan Penyalahgunaan Bisa Sembarangan Tafsirkan Kebijakan

Februari 16, 2011

Rohman Budijanto dan Dadan S Suharmawijaya (JPIP)

DALAM dunia persilatan sering kita dengar peringatan: jangan sampai jurus sakti jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Jurus hebat memang bisa fatal kalau didorong oleh pikiran keruh. Tapi, yang tak dinyana, jurus sakti bisa berbalik pula menghantam orang yang sewenang-wenang menggunakannya.

Dalam jagat politik, banyak ”jurus” yang diciptakan peraturan perundang-undangan untuk menjaga kemaslahatan publik dan pemerintahan. Di antaranya fungsi pengawasan yang diberikan kepada legislatif. Khusus untuk pemerintah kota atau kabupaten, selain oleh legislatif daerah, pengawasan juga dilakukan oleh pemerintah pusat.

UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan banyak rambu dan pengawasan untuk pemerintah daerah. Tak hanya eksekutif, juga legislatif. Asumsinya, setiap langkah pemerintah daerah tidak boleh ada yang menyimpangi peraturan di atasnya. Karena itulah, secara berkala, pemerintah pusat meneliti aturan, terutama perda, agar sinkron dengan peraturan pusat.

Sejak berlakunya UU tentang Pemda yang baru antara tahun 2004 sampai tahun 2010, ada 3.735 perda bermasalah yang diusulkan untuk dibatalkan. Sekitar seribu perda sudah dikoreksi dan ada sekitar 800 sudah dibatalkan dengan permendagri. Dengan aturan baru, ke depan perda tak sinkron dibatalkan melalui peraturan presiden. Sementara peraturan wali kota atau peraturan bupati dibatalkan permendagri, dalam hal tertentu cukup oleh peraturan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Dari sekian banyak perda yang dikoreksi itu, tak terdengar adanya sanksi keras, apalagi pemakzulan. Bayangkan bila setiap aturan yang bertentangan dengan ketentuan lebih tinggi itu dijadikan amunisi politik, berapa banyak kepala daerah (dan juga anggota DPRD) yang harus kena sanksi. PP No 79/2005 tentang Pedoman Pengawasan dan Pembinaan Pemda pasal 45 memang bisa memberi sanksi mereka.

Penggunaan sanksi yang tak proporsional akan memperkeruh pemerintahan. Apalagi kalau sanksi ini ”habis-habisan” seperti pemakzulan karena mengacu dalam pasal 29 UU Pemda. Inilah yang terjadi di Surabaya belakangan ini. DPRD merasa tidak cukup mengoreksi Peraturan Wali Kota No 56 dan 57/2010, yang dianggap bermasalah, dengan menuntut pembatalan.

Perwali ini tentang reklame yang menaikkan sewa (disinsentif) untuk pemilik reklame besar (yang jumlahnya minoritas) dan menurunkan sewa (insentif) untuk pengusaha reklame kecil. Wali Kota Tri Risma Harini memandang kebijakan itu untuk keadilan, demi menata reklame yang kadang roboh. Perwali itu juga disebutnya meningkatkan pendapatan pemkot.

Saat memukulkan palu keputusan lewat ”jurus angket” untuk mendongkel Risma, DPRD sempat merasa apa yang dilakukannya benar secara aturan. Maka, sidang paripurna DPRD Surabaya (31/1) diputuskanlah pemberhentian Risma dari posisi wali kota. DPRD merasa tak cukup menggunakan PP No 79/2005 pasal 37 ayat 5 yang memfasilitasi pencabutan perwali bermasalah ke Mendagri.

Pemakzulan ini ending dari penggunaan hak interpelasi, hak angket, lalu disusul hak menggunakan pendapat. Salah satu kata kunci dalam penggunaan hak-hak itu adalah kebijakan kepala daerah ”berdampak luas pada kehidupan masyarakat”.

Mengejutkan. Ternyata alasan fraksi-fraksi di DPRD itu sama sekali tak meyakinkan pimpinan partai (juga publik) yang mengutus mereka. Mereka menginstruksikan untuk mencabut pemakzulan Risma. Tercatat FPD, FKB, dan FPDS, juga dua anggota DPRD dari PAN, menyatakan mencabut usulan pemakzulan itu. Yang bersikukuh adalah Fraksi Golkar. Yang tenang-tenang saja adalah Fraksi PKS. Sejak semula FPKS menolak pemakzulan Risma; sendirian berseberangan dengan enam fraksi lainnya. FPKS memakai logika, kalau aturan salah ya dikoreksi saja.

Kalau jurus pemakzulan itu diikuti, memang akan melelahkan bagi publik. Mengikuti UU No 32/2004 pasal 29, yang jadi cantolan pelengseran, DPRD Surabaya harus mengajukan pendapatnya mengenai pemberhentian wali kota Surabaya kepada Mahkamah Agung (MA). MA memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan DPRD itu diterima MA. Sambil menunggu proses ini, rakyat Surabaya harus berkorban pembangunannya ”berhenti”.

MA bisa membenarkan pendapat DPRD Surabaya bahwa wali kota terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban. Setelah putusan MA ini keluar, maka harus ada sidang paripurna DPRD lagi untuk mengusulkan pemberhentian wali kota kepada presiden. Kemudian DPRD Surabaya mengirimkan putusannya ke presiden. Presiden memproses usul pemberhentian wali kota tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak DPRD menyampaikan usul tersebut.

Meski telah mendapatkan pembenaran MA, karena bersifat usulan, bisa saja presiden menerima atau menolak usulan tersebut. Andaipun usulannya diterima presiden, persoalan belum selesai. Akan ada problem pergantian wali kota Surabaya karena belum tentu wakil wali kota otomatis menjadi wali kota.

Sebagaimana diketahui wakil Wali Kota Bambang DH sudah pernah dua kali menjabat sebagai wali kota. Menurut aturan tidak boleh menjabat lagi sebagai wali kota. Ini berarti harus ada pemilihan wali kota baru, yang pemilihannya ditentukan anggota DPRD Surabaya.

Dapat dibayangkan betapa besarnya pengorbanan yang harus ditanggung warga Surabaya. Padahal solusinya cukup sederhana, kalau dianggap salah, batalkan saja Perwali yang dikeluhkan pengusaha iklan besar itu. Solusi sederhana ini bisa jalan kalau para pemegang kuasa tak terburu-buru memakai jurus pemakzulan yang kentara tidak pro-rakyat. Kalau dipikir, malah yang berdampak (negatif) secara luas kepada kehidupan masyarakat justru penggunaan hak DPRD yang tanpa landasan kepentingan publik (public reason) yang jelas itu. Tak heran banyak yang curiga. Yang jelas, bukankah karena itu pembahasan APBD juga molor?

Satu satunya pintu yang tak kontroversial untuk pemakzulan adalah kalau pimpinan daerah itu korupsi. Soal ini juga diatur tegas dalam UU Pemerintahan Daerah. Maka, waspadalah, waspadalah!( otonomi@jpip.or.id/agm)

Sumber: Radar Jogja (Tuesday, 08 February 2011)

6 Komentar leave one →
  1. darmadi permalink
    Februari 16, 2011 10:13 am

    Kalau jadi dimakzulkan maka wakilnya naik ..pak Bambang, kalau naik pak Bambang sudah pernah dua periode jadi Walikota ..piye dong …. Huk huk tapi tumpang tindih hukum ini.

  2. Ibu Isye permalink
    Februari 20, 2011 10:38 am

    Ini seputar PSSI. Andaikata Golkar dibubarkan sejak reformasi mahasiswa 1998 yang puas hanya mengguingkan Suharto, maka oang-orang partai tersebut tak akan ngrecoki system. Contoh betapa sulitnya mengalahkan Nurdin Halid dan Nirwan Bakrie yang sengaja dipasang dan dipertahankan Golkar dalam pencalonan ketua PSSI. Menurut narasumber acara Komisi di Elshinta, Nurdin dan Nirwan dipertahankan untuk menghadapi pemilu 2014. Sejauh dan sehebat inikah Golkar bercokol? Sebetulnya kalau pemerintah SBY berani mudah sekali membuang keduanya. Jangan-jangan semua ini hanya bagian bagi-bagi proyek, permainan sandiwara sempurna orang-orang Golkar dan Partai Demokrat yang dikenal sangat licik, atas nama politik? Politik universal tak pernah ajarkan kelicikan. Lihat lagi semua definisi politik. Apakah pemakzulan mungkin, tidak mungkin, mereka terlalu kuat, kecuali people power.

  3. Ibu Zuriah permalink
    Februari 24, 2011 6:17 pm

    Libia membara. Kota-kota di Libya telah dikuasai demonstran dan rakyat. Kalau Ben Ali, mantan pemimpin Tunisia, kini selamat karena cepat lari ke negara asing, Mubarak, pemimpin Mesir, keras kepala dan pasti akan dihukum rakyat Mesir, dan Gadafi, pemimpin Libia, pembunuh tentara sendiri dan rakyanta, akan digantung rakyatnya, karena perintahkan eksekusi banyak tentaranya yang membelot akibat menolak membunuh para demonstran. 1000 lebih demonstran dan massa sudah terbunuh dalam revolusi di Libia saat ini. Anggota keluarga Gadafi sudah ditolak mendarat di Malta, di Tunisia dan di Libanon. Gadafi akan digantung rakyatnya, ini soal waktu. Kemana ia melarikan diri ke negara asing? Semua menolak. Tapi ada apa SBY terbang ke Brunei? Semoga SBY tidak akan bernasib seperti pemimpin-pemimpin Arab tersebut. Mungkin Gadafi dan Mubarak perlu lari ke Brunei. Emas dan harta mereka pun bergudang-gudang. Atau ke Indonesia siapa tahu pemerintah bisa kebagian. Lumayan.

  4. Huo Huan permalink
    Februari 26, 2011 1:41 pm

    Dan ada apa dengan televisi yang mengklaim number one itu. Ahaa! Selepas dikritik sebagai bisu akhirnya pada siang tadi Metro TV berakhir membuat tayangan sedikit tentang revolusi Timur Tengah khususnya Libia. Tapi sudut pandang dia-dia orang di televisi Indon itu pro Gadafi. Dilansirnya kata-kata Gadafi yang akan membagi senjata-senjata pada milisi pro rezimnya untuk bunuhi habis pengunjuk-rasa pro demokrasi. Rupanya dia-dia orang editor Metro TV ikut gila, atau mungkin dapat uang angpao dari Gadafi! Lagipun sudut pandang untuk uraian Yemen dibuat damai. (Hou Huan, Singapore)

  5. Ibu Regina Siahaan permalink
    April 8, 2011 7:50 pm

    Hapuskan segera sistem debt kolektor oleh bank atau penggunaan tukang pukul berkedok debt kolektor. Debt kolektor? Bukan. Orang-orang kulit item itu tidak pantas disebut debt kolektor. Dia “Si Item Mengerikan” itu tukang pukul atau preman. Penampilan dia ada yang angker, ada yang biasa-basa saja, tetapi dia biasanya mudah marah dengan mengancam. Dia dipekerjakan Citibank menagih hutang. Kalau kalian halus, dia kooperatid. Tetapi kalau kalian panic, dia biasanya kasar dan mengancam dengan mulut. Dia akan melakukan kekerasan fisik. Ini pengalaman saya pribadi. Dulu suami saya pernah hutang cukup banyak, tetapi alhamdulillah kami akhirnya mampu melunasinya. Setelah suami saya belum bayar, dia selalu datang ke rumah kami dan baru pergi setelah diberi uang jajan dan minum Coca cola atau the botol. Coca cola atau the botol saja, dia tidak mau pergi, walaupun suami saya sudah bilang akan dibayar segera. Kasus Irzen Okta yang meninggal akibat kekerasan debt kolektor Citibank setidaknya membuat sadar DPR, polisi dan pemerintah. Kenapa negeri ini baru bertindak setelah kasus memilukan itu? Kalau di antara kalian ada yang hutang kredit Citibank lebih baik segera lunasi kemudian tutup saja jangan berhutang lagi. Atau keluarga kalian bisa mengalami seperti Okta. Petugas-petugas debt kolektor sewaan Citibank itu memang meminta uang waktu itu sekali datang Rp 100 ribu. Ini mungkin juga dilakukan oleh bank-bank lain terhadap penunggak kartu kredit yang gagal membayar. Laki-laki gempal itu baru pergi, biasanya setelah suami saya memberi uang itu, ini betul. Bahkan di kompleks perumahan saudara saya, seorang bos debt kolektor, juga orang item, bahkan mobilnya 4. Tiap hari kerjaannya hanya dan main handfon. Kalau pergi, penampilan pejabat dan memiliki sopir pribadi. DPR terutama dan SBY harus berani menghapuskan penggunaan tukang-tukang pukul ini. Kalau tidak, maka DPR dan pemerintah preman juga.

  6. Februari 6, 2012 6:22 am

    Inilah orang yg pada EGO pemikirannya. Dì otaknya hanya uang saja. Ahirnya ìndonesia seperti ini undang-undang di perjual belikan UU. Dijadikan modal oleh pengacara tapi diperjual beikan oleh jaksa dan hakim. Sementara perancang UU Pada ngantuk bgi mana rancangannya beres…?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: