Skip to content

Menelisik Mafia Proyek di Parlemen

Desember 9, 2010

Aryos Nivada

Penyusunan APBA 2010  sebagai  usaha melakukan kegiatan pembangunan. Kenyataannya  sistem pembangunan tidak mampu mensejahterakan rakyat. Di antara  penyebab fundamental adalah berkait mafia proyek. Fenomena permainan dari mafia proyek dalam mengarahkan sekaligus mempengaruhi penyusunan APBA, terus dilakoni dan seperti sudah menjadi budaya turun-temurun. Mengapa itu bisa terjadi? Bagaimana modusnya? Siapa pelaku yang berpeluang terlibat? Pertanyaan tersebut  menjadi  kerangka acuan dalam tulisan ini. Mafia, sebagaimana kata Susan Rose-Ackerman (1999),  untuk menggambarkan keberadaan negara yang tak bisa berdaya lantaran berada di bawah kendali jaringan suatu kelompok (mafia). Praktik ini  berlangsung aman dan  berkelanjuta. Sebab  secara langsung atau tidak mereka mendapatkan perlindungan pihak penguasa negara.

Pekerjaan mafia sangat beragam. Ada  mafia jalanan, hukum, mafia tanah, mafia proyek dan sebagainya. Dan saya lebih membahas secara khusus  tentang mafia proyek di parlemen. Mafia ini lahir karena  adanya faktor kepentingan bersama (golongan atau pun komunitas tertentu). Fokus kepentingannya pada pendistribusian ekonomi semata saja. Fokusnya bertujuan menjadikan golongan tertentu atau personal sejahtera. Adam Smith menulis buku berjudul “The Theory of Moral Sentiments” menjelaskan esensi mafia;  dengan kalimat  “Berikan padaku apa yang kamu kehendaki dan kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan dalam arti dari tiap tawaran”. Intinya setiap manusia mendapatkan bantuan, jika dapat masuk dalam kepentingan sesamanya.

Dalam kontek proyek di parlemen Aceh, modus operandi mafia ini, menurut saya antaralain; Pertama antara anggota parlemen dengan kaki tangan di luar yang sengaja diciptakan dengan tujuan mendapatkan sejumlah proyek nantinya. Kedua, anggota parlemen berselingkuh dengan para bupati serta gubernur. Ketiga, tanpa menutup kemungkinan anggota parlemen dengan dinas-dinas, baik di provinsi maupun kabupaten setempat, menjadi jaringan mafia proyek. Kesemuanya itu bermuara pada kepentingan fraksi dan kepentingan partai politik tertentu guna memperoleh fee dari proyek, bahkan pribadi perorangan.

Apakah memang anggota dewan yang duduk di parlemen memiliki misi sebagai mafia proyek?. Bila memakai istilah dari George Junus Aditjondro, mafia proyek membentuk gurita konspirasi yang meluas, baik pada tataran tingkat pembahasan maupun pencairan. Menariknya lagi pada tingkat daerah, mafia proyek bercinta dengan SKPA, selanjutnya SKPA “bercinta” dengan anggota parlemen ataupun partai politik tertentu.

Parahnya lagi sudah menjadi rahasia umum bahwa antara mafia proyek dengan aparat penegak hukum (kepolisian maupun kejaksaan) juga terjalin kisah asmara yang dashyat. Maka kejahatan penggerogotan uang negara berapa pun jumlahnya, atau penyelewengan apa pun yang dilakukan oleh pihak-pihak yang hendak diamankan, niscaya akan sulit untuk diungkap ke publik. Maka jangan  heran kalau sangat sedikit kasus penyimpangan anggaran atau penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di daerah terungkap ke publik dan ditindaklanjuti secara serius oleh para penegak hukum.

Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), selama 2005-2008 menemukan sedikitnya ada 423 anggota dewan dari berbagai partai politik, baik di tingkat lokal maupun nasional, yang telah diadili di pengadilan sebagai terdakwa kasus korupsi. Bahkan sebagiannya telah dijebloskan ke penjara, karena dinyatakan melakukan korupsi. Diperkuat lagi hasil survei Transparency International Indonesia pada 2005-2007 tentang persepsi masyarakat, dimana hasil survei menempatkan parlemen pada peringkat ketiga sebagai lembaga yang paling korup di Indonesia. Bila merujuk data tersebut, jelas lemahnya idealisme serta kurangnya komitmen di sanubari para anggota dewan bekerja untuk rakyat (konstituennya). Ujung – ujungnya yang terjadi keapatisan dari masyarakat kepada parlemen makin menggunung.

Kondisi kekinian di parlemen, yaitu anggota parlemen DPRA yang baru dilantik sekarang tengah dalam pembahasan anggaran tahun 2010. Tidak ada yang bisa menjamin kelakuan pendahulunya tidak akan diikuti. Bisa jadi di dalam hati berkata, dulu Anda berkuasa dan menikmati segala fasilitas yang ada, sekarang giliran kami yang menggantikan (suatu sikap balas dendam) dengan niatan untuk memperoleh materi dengan memanfaatkan jaringan mafia yang sudah ada dan mapan itu, atau sekalian membangun jaringan mafia baru dengan modus operandi yang sama seperti sebelumnya. Semua ini menunjukkan masih sulitnya mendapatkan para pemimpin atau pejabat yang benar-benar memiliki integritas.

Di sisi lain, realitas menunjukan mafia proyek tidak hanya berada di internal parlemen saja, di eksternal terjadi pula mafia proyek dalam sebuah instansi pemerintah yang kerap kali mengkondisikan sejumlah lelang proyek yang diinginkan. Kondisi itu bukan hal yang tabu lagi. Bahkan orang-orang yang mengetahui menjadi bagian dari jaringan mafia proyek itu. Intinya, pengerjaan atau menggolkan sebuah proyek dilakukan secara berjamaah. Hebatnya, pengkondisian itu biasanya sampai ke tahapan “mempengaruhi” dokumen lelang yang masuk di kantor pelelangan. Padahal dalam Pasal 3 UU No. 31/1999 juga secara tegas melarang siapapun yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya,  karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan ancaman pidana 20 tahun penjara.

Perilaku tidak terhormat itu sungguh telah mencoreng sekaligus melecehkan tugas fungsinya sebagai perwakilan rakyat serta lembaga tinggi negara. Fenomena menarik dari pantauan saya dalam menilai ketiga fungsi pokok DPR (fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan), bahwa fungsi legislasilah yang lebih mendapat sorotan rakyat Aceh selama ini, termasuk di seluruh Indonesia. Padahal, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan tidak kalah pentingnya jika dibandingkan dengan fungsi legislasi. Hal yang paling mudah dicermati, yakni lahirnya proses-proses politik dalam merumuskan kebijakan publik. Selama ini, sebagian besar proses politik strategis dilakukan secara tertutup dan bukan sebaliknya, idealnya prinsip transparansi dan partisipasi menjadi kunci.

Menurut saya, tingkatan sistem pengawasan tidak hanya segelintir orang atau lembaga saja, tetapi seluruh masyarakat Aceh melakukan pengawasan. Mulai perencanaan pembangunan, pembuatan anggaran, hingga pengesahannya. Selanjutnya peran partai politik mengontrol kader-kadernya, bukan menjadi bagian dari jaringan mafia proyek. Terpenting, yaitu adanya karakter dari individu untuk berkomitmen secara serius, bukan isapan jempol belaka. Caranya dengan membangun orientasi yang kuat bahwa mereka duduk untuk membawa aspirasi rakyat, bukan memperkaya diri, baik secara personal maupun kepartaian. Hal lain tak kalah pentingnya, yaitu partai politik jangan pernah bergantung kepada para mafia proyek (pebisnis, pejabat, dan lain-lain), tapi kekuatan finansial partai terlebih dahulu disiapkan bila ingin terjun ke dunia politik. Lebih baik lagi, bila memiliki bisnis usaha terlebih dahulu guna mencukupi operasional partai.

Aryos Nivada adalah pemerhati politik dan keamanan.

Sumber: http://serambinews.com/news/view/22365/menelisik-mafia-proyek-di-parlemen

Iklan
One Comment leave one →
  1. April 23, 2011 2:54 am

    lagi-lagi partai. lagi lagi partai

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: