Skip to content

Daerah “Khusus” Memang Harus Beda…

Desember 9, 2010

Tri Agung Kristanto

Sampai Presiden Soeharto lengser tahun 1998, di Indonesia hanya ada tiga daerah khusus atau istimewa, yaitu Yogyakarta, Aceh, dan Jakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Istimewa Aceh jadi istimewa karena kesejarahan dan peran dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DI Aceh menjadi istimewa, berbeda dengan daerah lain, karena peran ulama yang besar dalam kemerdekaan Indonesia. Sebagai Serambi Mekkah, rakyat Indonesia di daerah lain menerima saat pemerintah dan DPR memutuskan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menggantikan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang mengakui penerapan syariat Islam, termasuk dalam bidang hukum.

Sampai saat ini, Aceh tetap daerah istimewa yang berbeda dengan provinsi lain. Meskipun dalam nomenklatur UU-nya tak ada lagi nama istimewa.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kini menjadi satu-satunya provinsi yang masih mempertahankan kata istimewa dalam UU-nya, yakni UU Nomor 3 Tahun 1950. Draf Rancangan UU yang diusulkan rakyat Yogyakarta, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan pemerintah tetap mempertahankan kata ”istimewa” itu.

Tampaknya memang ada kesamaan semangat dari penyelenggara negara, baik di pusat maupun daerah, untuk menekankan kata ”istimewa”, dalam RUU Keistimewaan DIY. Ini mungkin saja terkait peran kesejarahan Keraton Yogyakarta, Puro Pakualam, dan rakyat Yogyakarta dalam sejarah NKRI.

Oleh karena itu, selama ini hampir tak ada keberatan dari provinsi lain, termasuk dari kerajaan di Nusantara, terhadap peran besar Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) sebagai pemimpin Keraton Yogyakarta dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam dalam pemerintahan DIY.

Bahkan, sejarah membuktikan, tak ada keberatan saat Sultan HB IX ”merangkap” jabatan sebagai menteri atau wakil presiden, bersamaan dengan jabatan Gubernur DIY. Meskipun de facto jabatan Gubernur DIY itu dilaksanakan Sri Paku Alam (PA) VIII, yang saat itu juga ”merangkap” sebagai Wakil Gubernur DIY. Hampir semua rakyat Indonesia memaklumi hal itu sebagai bagian dari keistimewaan DIY.

Keistimewaan Provinsi DKI Jakarta lain lagi. Sebagai ibu kota negara, Jakarta membutuhkan pengaturan yang pasti berbeda dengan provinsi lain. Inilah satu-satunya provinsi di negeri ini yang tidak dibentuk oleh satuan pemerintahan kota/kabupaten yang lengkap. DKI Jakarta memiliki kota/administratif saja sehingga setelah masa reformasi pun tak ada pemilihan wali kota atau bupati langsung di Jakarta.

Setelah reformasi, Papua pun diakui sebagai daerah khusus. Keistimewaan Papua terkait dengan peran masyarakat adat dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Papua Barat, sebagai provinsi baru ”pecahan” Papua, juga menikmati kekhususan itu. Lagi-lagi sebagian besar rakyat Indonesia lainnya menerima ”perbedaan” perlakuan kepada Papua karena memahami perbedaan latar belakang dan kebutuhan provinsi itu.

Guru Besar Hukum Administrasi Negara dari Universitas Indonesia (UI) Paulus Effendi Lotulung dan Guru Besar Hukum Tata Negara UI Jimly Asshidiqqie, pekan lalu di Bengkulu, mengingatkan, daerah dengan status khusus atau istimewa memang memerlukan pengaturan dan perlakuan yang berbeda dengan daerah lain. Ini disesuaikan dengan sejarah, asal-usul, dan kebutuhan daerah itu.

Bahkan, keduanya sepakat, dengan berbagai perkembangan daerah saat ini dan melihat asal-usulnya bisa muncul daerah khusus atau istimewa baru. Bali, misalnya, bisa menjadi daerah khusus terkait posisinya sebagai daerah tujuan wisata utama di negeri ini. Bisa saja kekhususannya adalah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali bebas visa dan perdagangan di provinsi itu dengan mata uang yang beragam.

Dalam sebuah dialog di televisi, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, dari 33 provinsi di negeri ini, kecuali DIY, semua gubernurnya dipilih langsung. Jadi, perlu penyeragaman? Lalu, di mana kekhususan atau keistimewaan itu di mata pemerintah pusat?

Sumber: Kompas (8 Desember 2010)

Iklan
2 Komentar leave one →
  1. Agustus 16, 2013 3:05 pm

    You must participate within a contest for among the list of very best
    blogs about the web. I’ll suggest this web-site!

Trackbacks

  1. Antara Aceh dan Yogya « MARTHA ANDIVAL

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: