Skip to content

Otonomi Rakyat

November 29, 2010

Ibrahim Qamarius

HMINEWS, Opini- Indonesia  terkenal kaya dengan minyak, gas, mineral, batubara, panas bumi, emas dan hasil tambang lainnya. Kekayaan alam tersebut apabila dikelola secara optimal sangat memungkinkan dijadikan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Kekayaan lainnya yang dimiliki Indonesia adalah alamnya yang indah terdapat berbagai pemandangan yang sangat potensial untuk dijadikan salah satu tujuan wisata internasional. Begitu juga berbagai potensi lainya, baik di darat, laut dan udara akan dapat mendatangkan pendapatan negara yang luar biasa.

Begitu juga dengan sumber pendapatan negara lainnya, baik dari berbagai Pajak Negara dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pemanfaatan sumber daya manusia (SDA), bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU) apabila dikelola dengan baik dan profesional  disertai dengan memperbaiki sistem pengelolaan negara, terutama sistem administrasi keuangan negara kearah yang lebih baik diyakini pendapatan negara akan meningkat secara signifikan. Sehingga dari berbagai pendapatan negara tersebut akan dapat meningkatan belanja negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dimasa yang akan datang.

Akan tetapi berbagai potensi sumber pendapatan tersebut belum dikelola sebagaimana mestinya dan belum menggunakan sistem manajemen pengelolaan yang baik, sehingga belum dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan yang maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka upaya mencapai kemakmuran dan kesejahteraan tersebut, beberapa putra-putri terbaik bangsa telah tampil digaris terdepan dan menjadi Presiden Republik Indonesia. Beberapa nama telah, sedang dan akan menghiasi berbagai lembar sejarah bangsa sebagai Presiden Republik Indonesia, yaitu Presiden Soekarno, Soeharto, BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri dan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.

Mereka semua adalah putra-putri terbaik pada masanya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Mereka telah mencoba dan berusaha membawa bangsa ini menuju terwujudnya Indonesia yang makmur dan sejahtera. Mereka telah memberikan yang terbaik dan maksimal kepada bangsa dan negara sesuai kemampuan yang dimilikinya.

Mereka semua juga telah dengan tulus ikhlas dan sungguh-sungguh melakukan berbagai upaya untuk kesejahteran dan kemakmuran rakyat Indonesia. Berbagai keberhasilan dan kesuksesan telah dicapai dalam berbagai bidang, baik di dalam maupun di luar negeri.

Diantara begitu banyak keberhasilan dan kesuksesan yang telah diperoleh tersebut, namun masih terdapat beberapa kealpaan dan kendala-kendala yang dihadapi, sehingga ada beberapa persoalan bangsa yang belum dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan sempurna.

Beberapa persoalan dan permasalahan tersebut diatas antara lain adalah:

1. Belum adanya partisipasi atau peran aktif masyarakat dalam pembangunan secara maksimal.

Salah satu indikasinya dapat dilihat dari partisipasi masyarakat pada beberapa Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) seperti Pilkada Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Timur dan daerah lainnya. Dimana pada Pilkada di beberapa daerah tersebut tingkat partisipasi masyarakat sudah sangat rendah. Bahkan angka golput atau yang tidak berpartisipasi pada Pilkada di beberapa provinsi tersebut hampir mencapai 40 persen.

Sehingga beberapa pengamat memperkirakan angka golput atau rakyat yang tidak berpartisipasi pada Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2009 juga akan mencapai sekitar 40 persen. Kenyataan tersebut diperkirakan berhubungan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memihak rakyat dan permasalahan lainnya;

2. Angka pengangguran dan kemiskinan jumlahnya masih tinggi.

Walaupun pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan program serta terobosan, tetapi dalam proses pelaksanaannya mendapat banyak tantangan dan kendala, bahkan terkadang belum menyentuh permasalahan yang sebenarnya. Sehingga hasil yang dicapai dari berbagai program tersebut tidak sebagaimana yang diharapkan;

3. Kebijakan pendidikan dan kesehatan murah juga belum dapat berjalan secara maksimal karena masih terdapat banyak kendala dalam proses pelaksanaannya. Sehingganya masih relatif rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat;

4. Berbagai program subsidi tidak tepat sasaran, dimana beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga bahwa subsidi tersebut lebih banyak dinikmati oleh golongan menengah keatas dan hanya sekitar 30 persen saja yang didapat oleh masyarakat miskin (kelompok sasaran);

5. Pengelolaan sistem keuangan negara yang belum baik, sehingga banyak pendapatan negara yang tidak masuk ke kas negara. Bahkan menurut Ketua BPK, Anwar Nasution pajak tak tertagih tahun 2008 mencapai sekitar 300.000 Triliun. Selain itu banyak pihak memperkirakan masih cukup banyak Pajak Negara dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tidak masuk ke kas negara, karena sistem administrasi keuangan negara yang belum sempurna;

6. Lemahnya daya tarik investasi, hal ini diakibat oleh beberapa faktor diantaranya adalah kendala birokrasi, pajak dan pungutan tidak resmi lainnya, faktor keamanan (unjuk rasa, demo, dll) dan sebagainya;

7. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme belum sepenuhnya dapat diantisipasi, walaupun pemerintah telah melakukan berbagai upaya namun dalam implementasinya terdapat berbagai kendala;

8. Belum tersedianya Data Penduduk yang valid dan akurat, sehingga berbagai program yang dilaksanakan terkendala data dan setiap kegiatan perlu dilakukan pendataan berulang-ulang. Karena pada umumnya pendataan penduduk dilakukan masih secara manual atau manual komputerisasi dan masih kurang tersedianya data penduduk secara komputerisasi yang berbasis online;

9. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang bedampak kurang baik kepada masyarakat, seperti setiap kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kebijakan lainnya, dimana rakyat harus menerima efek dari kebijakan tersebut akibat kenaikan harga barang, dan sebagainya. Rakyat tidak mempunyai posisi tawar-menawar (bargaining position), kecuali menerima setiap kebijakan tersebut;

10. Kendala lainnya seperti masih lemahnya kurs rupiah terhadap berbagai mata uang lainnya, krisis BBM dan energi listrik, lemahnya perlindungan terhadap warga negara, kurangnya pelayanan dasar kepada masyarakat, kurang kuatnya daya tahan ekonomi dan sebagainya.

Otonomi Rakyat Suatu Keharusan

Otonomi Rakyat (Otonomi Individu) merupakan wujud dari Pengejawantahan Pancasila dan Sila-Sila dalam Pancasila, terutama Sila Ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan objeknya adalah Individu (Rakyat), sedangkan Kesatuan objeknya Daerah (Kolektif). Dengan demikian Penerapan Otonomi Rakyat di Indonesia adalah sangat sesuai dengan Sila-Sila yang terdapat dalam Pancasila, yaitu : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa; 2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan; 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Otonomi Rakyat merupakan salah satu solusi penyelesaian permasalahan bangsa karena akan berdampak positif terhadap upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan ketidakpastian kerja, menumbuhkan semangat kewirausahaan dan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, upaya penegakan hukum dan demokrasi, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tindak pidana kejahatan lainnya, meningkatkan kesatuan dan perdamaian, meningkatkan peran aktif rakyat dalam pembangunan nasional dan upaya mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berbagai dampak positif lainnya dalam berbagai bidang kehidupan.

Program tersebut merupakan program yang sangat mendesak berdasarkan kondisi ekonomi, sosial, politik dan perkembangan lainnya di dalam masyarakat. Dengan program tersebut diharapkan akan terciptanya keadilan dan persamaan hak bagi setiap warga negara, sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan rakyat secara berbanding lurus. Pendapatan PNS naik, swasta naik dan pendapatan rakyat secara umum juga akan naik atau meningkat. Artinya peningkatan pendapatan rakyat pada berbagai tingkatan (level) dalam berbagai bidang. Bukan kebijakan dimana pendapatan sebahagian rakyat “naik”, sementara sebahagian besar rakyat kesejahteraannya menjadi “turun” atau bahkan mereka sama sekali tidak dapat menikmati “kue” pembangungan nasional.

Dalam upaya memenuhi persamaan hak setiap individu tersebut, perlu adanya anggaran khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau di Aceh disebut Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) yang dibagi langsung secara adil dan merata kepada seluruh rakyat Indonesia berdasarkan jumlah penduduk dan dengan jumlah bantuan dana yang sama. Misalnya pembagian langsung tersebut Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap orang, dimana apabila dalam 1 (satu) keluarga terdapat 6 (enam) orang anggota keluarga, maka dalam 1 (satu) keluarga akan mendapatkan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dalam setiap APBN atau APBN-P. Dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) jiwa, dimana setiap individu dialokasikan dana sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dalam setiap APBN atau APBN-P, maka anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 250.000.000.000.000 (dua ratus lima puluh triliun rupiah) atau sama dengan sekitar 25 % (dua puluh lima persen) dari Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2009, dimana APBN Tahun 2009 sebesar Rp 1.037.067.338.122.000 (seribu tiga puluh tujuh triliun enam puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).

Dengan bantuan dana dari anggaran APBN sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap orang atau sekitar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk setiap keluarga, diharapkan rakyat dapat memanfaatkan dan mempergunakan untuk modal usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan pengalaman dan keahlian yang dimiliki. Dengan demikian akan adanya kondisi yang memungkinkan rakyat membangun dirinya berdasarkan potensi, pengalaman, kebutuhan, aspirasi, bakat dan minat serta kewenangan yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Sehingga rakyat dapat mengembangkan kemampuan dan kemauan untuk berperan aktif dalam pembangunan, sehingga secara bertahap rakyat akan mampu membangun dirinya sendiri dan lingkungannya secara mandiri.
Bantuan tersebut hendaknya digunakan untuk usaha dan kegiatan lainnya yang produktif dan menguntungkan, baik bidang industri kecil, koperasi, pertanian, perkebunan, perikanan dan usaha kecil dan perdagangan lainnya.

Pada prinsipnya pembagian langsung sebahagian APBN dan APBD tersebut adalah secara adil dan merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Artinya seluruh rakyat Indonesia mendapat pembagian langsung yang sama. Namun apabila karena keahlian dan kemampuan yang dimiliki seseorang diperkenankan mendapatkan pendapatan lainnya dengan cara-cara yang sah. Misalnya karena keahliannya seseorang diangkat menjadi Guru, Luruh, Camat, Bupati/Walikota, Guberbur, Presiden atau pegawai/karyawan dan jabatan lainnya, maka selain mendapat pembagian langsung dari APBN, mereka juga mendapat gaji atau pendapatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila mereka atau masyarakat lainnya yang merasa sudah mampu dan mapan, bantuan langsung dari APBN dapat dialihkan kepada pihak lainnya yang membutuhkan atau dikembalikan ke kas negara.

Selain dari APBN, bantuan langsung tersebut juga diharapkan dapat bersumber dari APBD atau APBA/APBK sebagai dana pendamping sesuai kemampuan masing-masing daerah. Adapun sumber anggaran dalam APBN dan APBD untuk program tersebut antara lain dari: a. Pengalihan subsidi yang selama ini tidak tepat sasaran; b. Pos anggaran lainnya yang selama ini tidak efektif dan tidak memihak rakyat. c. Dana Alokasi Umum (DAU); d. Dana Alokasi Khusus (DAK); e. Pos anggaran lainnya.

Anggaran untuk Program Pembagian Langsung Sebahagian APBN dan APBD Secara Adil dan Merata untuk Rakyat tersebut dialokasikan minimal 25 % (dua puluh lima persen) dari total APBN. Dengan demikian akan adanya hak individu (rakyat) dalam bidang ekonomi sebesar 25 % (dua puluh lima persen). Alokasi anggaran APBN sebesar 25 % (dua puluh lima persen) tersebut masih lebih kecil dari Subsidi Energi dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, dimana Subsidi Energi dalam RAPBN Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 257.959.857.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh triliun sembilan ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta rupiah). Alokasi Anggaran dapat dilihat juga pada Data Pokok RAPBN 2009 (Dokumen Tambahan), Nota Keuangan (NK) dan RAPBN 2009 (Dokumen Tambahan) serta APBN Tahun 2009.

Program Pembagian Langsung Sebahagian APBN dan APBD Secara Adil dan Merata untuk Rakyat sebesar minimal 25 % (dua puluh lima persen) dari total APBN tersebut tersebut juga dimaksudkan bahwa pada dasarnya setiap warga negara mempunyai persamaan hak dalam berbangsa dan bernegara. Tidak boleh ada hak yang dikecualikan dan dibedakan, selain karena karena karya, kerja dan keahlian lainnya dari rakyat itu sendiri. Dengan adanya persamaan hak tersebut diharapkan rakyat akan melaksanakan kewajiban dan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan lainnnya dengan penuh tanggung jawab. Program pembagian langsung tersebut juga bertujuan untuk melibatkan seluruh rakyat dalam pembangunan nasional, karena program tersebut akan memberi ruang gerak kepada rakyat untuk bekerja dan berkarya pada berbagai level (tingkatan) dalam berbagai bidang sesuai dengan kemampuan, keahlian, pengalaman, bakat dan minat yang dimiliki. Kebijakan tersebut diharapkan akan terwujudnya Otonomi Rakyat (Otonomi Individu) di masa yang akan datang disamping otonomi daerah yang telah diterapkan di Indonesia.

Selain itu program tersebut juga sangat memungkinkan menjadikan seluruh rakyat sebagai “pengawas” pembangunan karena keberhasilan dan kegagalan pembangunan akan berpengaruh langsung terhadap rakyat. Diperkirakan rakyat akan termotivasi dengan sendirinya untuk berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara karena makin besar pendapatan negara, diikuti dengan penggunaan anggaran negara yang semakin efektif dan efisiennya akan semakin besar pembagian langsung yang diperoleh rakyat pada tahun yang akan datang. Begitu juga sebaliknya semakin kecil pendapatan negara, maka semakin kecil juga pembagian langsung yang didapat rakyat.

Untuk mencapai hasil program tersebut sebagaimana yang diharapkan, harus didukung oleh sistem pengelolaan baik. Misalnya proses penyaluran dana dilakukan melalui bank dan badan keuangan non bank lainnya yang profesional secara langsung melalui rekening bank atau buku/kartu seluruh masyarakat melalui masing-masing kepala keluarga. Dengan demikian diperlukan adanya data penduduk yang valid dan akurat, sehingga diperlukan pendataan penduduk secara komputerisasi berbasis online. Pedataan penduduk secara online tersebut akan berdampak positif dalam berbagai bidang, diantaranya diharapkan akan terwujudnya SIMDUK BERSAMA di Indonesia. Dengan adanya SIMDUK tersebut diharapkan penyaluran bantuan program akan dapat mengatasi berbagai kendala yang dihadapi selama ini. SIMDUK BERSAMA Online juga akan terinput berbagai data tentang kependudukan, sehingga diperkirakan akan sangat efektif dan efesien dalam berbagai program lainnya yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang.

Selain itu dalam pelaksanaan program tersebut diperlukan adanya pendampingan langsung kepada masyarakat, melalui: a. Survey kelayakan kegiatan/usaha; b. Mengadakan Pelatihan (Analisa SWOT, dll); c. Mengadakan bimbingan melalui asistensi dan konsultasi; d. Evaluasi usaha/kegiatan, dll.

Pendampingan dilakukan secara kemitraan oleh berbagai pihak, seperti dari Departemen, Kementerian dan Badan/Lembaga terkait lainnya, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Dinas/Instansi terkait, Aparat Kecamatan, Perguruan Tinggi, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Wartawan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan Oganisasi Kepemudaan, Organisasi Profesi, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan pihak terkait lainnya. Semoga dengan proses yang baik, baik dalam penyaluran dan pelaksanaan lainnya program tersebut akan dapat memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan.

Secara umum keberhasilan dari Program Pembagian Langsung Sebahagian APBN dan APBD Secara Adil dan Merata untuk Rakyat merupakan solusi dan akan berdampak positif terhadap:

1. Pemberantasan kemiskinan, pengangguran dan ketidakpastian kerja
Kemiskinan merupakan suatu konsep multidimensi dan tidak terbatas pada konsep ekonomi saja, selain kekurangan pendapatan, masyarakat miskin juga menderita dari kekurangan pelayanan publik, kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Karena itu masyarakat miskin sering terpinggirkan dan tidak berdaya pada saat hak-hak mereka dilanggar dan dieksploitasi oleh orang kaya dan pihak berkuasa. (Eid 2000 dalam Sudarno Sumarto dkk 2004).

Kemiskinan telah menjadi masalah yang dibicarakan secara global, hal ini dapat dilihat dari berbagai tulisan seperti; Levinsohn et.al (1999), Suharyadi et.al (2000) dan banyak peneliti dan penulis lainnya yang menyoroti masalah kemiskinan. Berbagai isu yang menyangkut masalah kemiskinan disampaikan, mulai dari sebab-sebab kemiskinan, perangkap kemiskinan, kondisi sosial, pendidikan, kesehatan masyarakat miskin, sampai kepada strategi penganggulangan kemiskinan.

Sejak tiga dekade yang lalu, Indonesia telah melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan yang diprakarsai pemerintah mulai dari program Instruksi Presiden (INPRES), Bimbingan Massal (BIMAS), Kredit Pedesaan, Koperasi Unit Desa (KUD), Kredit Usaha Kecil (KUK), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K), Kredit Usaha untuk Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (KUKESRA) dan Tabungan untuk Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (TAKESRA), Pemberian Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah (PMTAS), Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Program Pembangunan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), termasuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) selama krisis ekonomi, hingga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang merupakan integrasi dua program sebelumnya, yaitu PPK dan P2KP, dan berbagai program lainnya.

Tujuan dari program tersebut adalah untuk memperbaiki nasib masyarakat miskin ke arah yang lebih makmur dan sejahtera dalam berbagai aspek kehidupannya. Meski program-program tersebut mampu mengurangi jumlah penduduk miskin, namun belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahanan kemiskinan. Kenyataan di lapangan memperlihatkan efektivitas program-program belum berjalan secara optimal. Hal ini diakibatkan karena masih banyak elemen-elemen penting yang belum terlibat secara lengkap dalam implementasi setiap program tersebut.

Akibatnya, program-program tersebut belum mampu memberi kesejahteraan yang maksimal dan menumbuhkan kemandirian masyarakat. Bahkan berbagai program penanggulangan kemiskinan tersebut dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah masalah yang menyertainya, seperti tidak akuratnya data, tidak merata, tidak tepat sasaran, terjadi kebocoran dan berbagai permasalahan lainnya.
Keberhasilan suatu program, termasuk program penangggulangan kemiskinan, paling tidak sangat tergantung pada tiga elemen pokok, yaitu:
a. Pemahaman tentang seluk beluk kelompok sasaran dan wilayah sasaran yang hendak dituju oleh program
b. Kesesuaian antara tujuan program dengan hakekat permasalahan yang dihadapi oleh kelompok miskin (kelompok sasaran)
c. Pemilihan instrumen atau paket program yang paling sesuai serta ketersediaan prasarana dan sarana penunjang.

Meskipun demikian, ketiga faktor diatas belum menjamin berhasilnya suatu program, melainkan baru merupakan syarat perlu (necessary condition). Untuk benar-benar menjamin keberhasilan program masih diperlukan berbagai persyaratan lain, yaitu kapabilitas sistem organisasi pelaksana, sistim informasi, dan latar belakang ekonomi, sosial, budaya serta politik yang melingkupinya.

Oleh karena itu, program pembagian langsung sebahagian APBN dan APBD secara adil dan merata untuk rakyat merupakan suatu kebijakan atau program yang tepat, adil dan bijaksana dalam rangka pemberantasan kemiskinan, pengangguran dan ketidakpastian kerja di Indonesia. Mudah-mudahan manfaat dari kebijakan atau program tersebut akan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang selama ini belum dapat menikmati “kue pembangunan” secara maksimal.

Pembagian langsung sebahagian APBN dan APBD secara adil dan merata kepada seluruh rakyat jauh lebih adil dan bijaksana, karena kenyataannya selama ini berbagai subsidi dan bantuan lainnya juga dinikmati oleh yang tidak berhak. Hal ini terjadi karena tidak adanya data penduduk yang valid dan akurat serta berbagai faktor lainnya.

Alokasi sebahagian anggaran untuk program tersebut memang harus diakui akan mempersempit ruang gerak pemerintah dalam melakukan manuver fiskal untuk stimulasi kegiatan perekonomian dan membatasi peluang berbagai program strategis lainnya untuk memperoleh alokasi pendanaan yang memadai. Namun demikian, kebijakan tersebut harus diupayakan terutama untuk meringankan beban rakyat, sebagai jawaban terhadap tuntutan agar APBN dan APBD dapat memihak kepada rakyat. Karena program atau kegiatan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap pemberantasan kemiskinan, pengangguran dan ketidakpastian kerja, dsb.

Begitu juga dengan kondisi pengangguran dan kemiskinan, kebijakan pembagian langsung sebahagian APBN dan APBD secara adil dan merata untuk rakyat merupakan suatu solusi untuk dapat mempercepat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Kecurigaan dan keraguan terhadap rakyat miskin yang tidak menggunakan bantuan program kepada hal-hal yang tidak produktif harus dihilangkan. Karena setiap orang pasti mengetahui bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya perlu melakukan usaha-usaha yang lebih produktif. Namun demikian pembinaan dan pendampingan sebagaimana telah disebutkan diatas tetap diperlukan, agar semakin maksimal hasil yang dicapai dari program tersebut.

2. Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta kejahatan dan kerawanan sosial lainnya.
Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Pembagian langsung sebahagian APBN dan APBD secara adil dan merata untuk rakyat akan dapat mengurangi korupsi di Indonesia, minimal pada sejumlah anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut. Misalnya anggaran yang dialokasikan Rp. 250.000.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh triliun), dimana dengan telah adanya SIMDUK BERSAMA dan penyalurannya dilakukan melalui bank atau lembaga keuangan non bank profesional lainnya sangat memungkinkan anggaran sebesar yang dialokasikan akan terbebas dari korupsi dan akan tepat sasaran. Sehingga akan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun demikian pengawasan yang lebih ketat terhadap anggaran program tersebut tetap diperlukan, sebagaimana pengawasan bersama terhadap anggaran APBN, APBD dan sebagainya.

Demikian juga program pembagian langsung sebahagian APBN dan APBD secara adil dan merata, diperkirakan akan termotivasi rakyat untuk mengawasi anggaran pembangunan sehingga akan lebih efektif terhadap pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta kejahatan, kerawanan sosial dan berbagai aspek kehidupan lainnya.

3. Menumbuhkan semangat berwiraswasta serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan.
Pembagian langsung sebahagian APBN dan APBD secara adil dan merata untuk rakyat akan dapat menumbuhkan semangat berwiraswasta dan membuka lapangan kerja. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa seandainya setiap orang mendapat bantuan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dimana dalam keluarga tersebut mempunyai 6 (lima) orang anggota keluarga, sehingga keluarga tersebut akan mendapatkan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Sehingga bantuan tersebut akan dapat dipergunakan sebagai modal usaha sesuai bakat, minat, pengalaman dan keahliannya. Dengan demikian masyarakat akan dapat menciptakan lapangan kerja sendiri, seperti berjualan dan berbagai usaha atau kegiatan produktif lainnya sebagaimana disebutkan sebelumnya. Sehingga dengan program tersebut berarti rakyat tidak hanya diberikan “ikan” seperti yang terjadi selama ini, akan tetapi masyarakat akan mendapatkan “pancing” untuk mendapatkan “ikan” sebanyak mungkin.

4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan dan daya beli masyarakat.
Teori ekonomi menyatakan, bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan semakin banyaknya output nasional yang mengindikasikan semakin banyaknya orang yang bekerja, sehingga akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
Dengan pembagian langsung sebahagian APBN dan APBD secara adil dan merata untuk rakyat akan memberi peluang yang sangat besar kepada masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja kerja baru, minimal untuk keluarganya. Sehingga diharapkan akan meningkatkan pendapatan dan kemampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Hal ini akan berpengaruh terhadap pendapatan dan pertumbuhan ekonomi dimasa yang akan datang.

5. Menumbuhkan semangat kebersamaan, ikut berperan aktif seluruh rakyat dalam pembangunan dan sebagai salah satu upaya mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Salah satu manfaat dari pembagian langsung sebahagian APBN dan APBD secara adil dan merata untuk rakyat adalah akan memberi pengaruh terhadap semangat kebersamaan sesama anak bangsa. Sehingga tidak ada lagi sebahagian masyarakat yang merasa terpinggirkan, dengan demikian akan dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Program tersebut juga akan memberi ruang kepada rakyat untuk ikut berpartisipasinya secara maksimal dalam pembangunan nasional ditengah sikap apatisme sebagian rakyat terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Dengan demikian program ini juga diharapkan akan meningkatkan kesetiaan atau loyalitas masyarakat kepada bangsa dan negara, sebagai salah satu upaya mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Berbagai dampak positif lainnya dalam berbagai aspek kehidupan dalam mengatasi permasalahan bangsa.
Selain berpengaruh pada aspek tersebut diatas pembagian langsung sebahagian APBN dan Anggaran APBD secara adil dan merata untuk rakyat juga diperkiran akan berdampak dalam berbagai sektor kehidupan lainnya, seperti kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, palayan kesehatan yang baik dan begitu juga dampak positif lainnya terhadap budaya, hukum, sosial, politik dan berbagai bidang lainnya.

Selain program tersebut diatas, diperlukan juga berbagai program yang berpihak rakyat dalam berbagai bidang. Misalnya Kebijakan Dalam Negeri (Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Reformasi Sistem Politik dan Birokrasi, Memperbaiki Sistem Pengelolaan Negara, dll), Agama (Bekerja dan Berkarya Sesuai Ajaran Agama, Toleransi dan Saling Menghargai, dll), Luar Negeri (Perdamaian Dunia, Kerjasama Internasional yang Harmonis dan Saling Menguntungkan, dll), Pertahanan (Stabilitas Keamanan Nasional, dll), Hukum dan HAM (Penegakan Hukum dan HAM, Pemberantasan Korupsi, Pembentukan BPM (Badan Pemberantasan Mafia) atau lembaga sejenisnya, dll), Pertanian dan Perkebunan (Ketahanan Pangan Nasional, Menghidupkan Lahan Tidur, dll), Perikanan dan Sumber Daya Laut (Memanfaatkan Potensi Laut untuk Kesejahteraan Rakyat, dll), Pendidikan Nasional (Pendidikan Murah dan Berkualitas, dll), Pekerjaan Umum (Pembangunan Jangka Panjang yang Berkualitas dan Bebas Korupsi, dll), Perhubungan (Memperlancar Lalu Lintas Darat, Laut dan Udara, Kerjasama Perhubungan yang Harmonis Dalam dan Luar Negeri, dll), Teknologi, Komunikasi dan Informatika (Teknologi Unggul dan Pusat Data Online, Kebebasan Pers), Kesehatan (Kesehatan Murah dan Berkualitas, dll), Keuangan (Memperbaiki Sistem Keuangan, Memperbaiki Kurs Rupiah dan Stabilitas Fiskal dan Moneter, dll), Perindustrian dan Perdagangan (Meningkatkan Investasi dan Ekspor, dll), BUMN, Koperasi dan UKM (Bersama BUMN dan Swasta, Koperasi Harus Memberi Konstribusi untuk Negara, dll), Energi dan ESDM (Energi Nasional Mandiri dan Energi Alternatif, dll), Pemberdayaan Aparatur Negara (Aparatur Negara Bebas KKN, Kedisiplinan dan Produktifitas, dll), Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Memperluas Kesempatan dan Lapangan Kerja dan Kemitraan, dll), Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Pemberantasan Ilegal Loging, Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan, Ramah Lingkungan, dll), Olahraga dan Kepemudaan (Tidak Hanya Menonton, Tetapi Menjadi Pemain Tangguh Dunia dengan Rekrutmen Tidak KKN dan Pembinaan Berkelanjutan, dll), Pariwisata, Seni dan Budaya (Turis Keluarga dan Melestarikan Seni dan Budaya Nasional), dll.

Berbagai program dalam berbagai bidang tersebut harus mendapat sentuhan dan pengelolaan oleh putra-putri terbaik bangsa, dengan rekrutmen yang bebas dari kolusi dan nepotisme. Karena dengan rekrutmen baik, proses pengelolaan dan pelaksanaan sistem negara akan berjalan efektif dan efisien. Sehingga bangsa Indonesia akan segera keluar dari krisis multi dimensi yang pada gilirannya akan dapat bersaing dan bersanding dengan berbagai bangsa di dunia.

Penulis: Ibrahim Qamarius (Dosen Universitas Malikussaleh/Praktisi Bisnis – http://www.unimal.ac.id)

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: