Skip to content

Menolak Remisi untuk Koruptor

Agustus 21, 2010

Apung Widadi

Pemerintah masih setengah hati dalam upaya pemberantasan korupsi. Buktinya, beberapa terpidana kasus korupsi mendapat remisi dalam rangka HUT ke-65 Republik Indonesia. Beberapa koruptor yang mendapat remisi adalah Aulia Tantowi Pohan (korupsi aliran dana BI), mantan Bupati Kendal Hendy Boedoro (terpidana korupsi APDB Kendal), dan Artalyta Suryani (terpidana suap terhadap jaksa).

Pemerintah terkesan tidak konsisten dalam pemberian remisi. Dapat kita amati dari pernyataan Menteri Hukum dan HAM. Menurut Patrialis Akbar, untuk tahun ini napi kasus korupsi tak memperoleh remisi (Kompas, 12/8). Namun, kemudian mengendur dengan memberikan remisi kepada terpidana korupsi dengan alasan semua orang yang memenuhi kategori kualifikasi haknya harus diberikan negara (Kompas.com, 17/8).

Sebenarnya, salahkah memberi remisi untuk koruptor? Jika melihat dasar hukumnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang tata cara pelaksanaan hak bina pemasyarakatan tidak salah. Dalam peraturan tersebut terdapat pasal yang menerangkan syarat khusus pemberian remisi tindak pidana terorisme, narkotika, korupsi, kejahatan terhadap negara, kejahatan HAM, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, berkelakuan baik dan telah menjalani sepertiga pidana.

Sangat disayangkan, dalam pemberian remisi Menteri Hukum dan HAM tidak melihat dampak yang akan ditimbulkan. Dampak yang akan ditimbulkan adalah aspek jera dan pro-kontra di masyarakat. Korupsi akan terus merajalela jika tidak diberikan hukuman yang menyebabkan aspek jera. Sementara pro- kontra akan terus bergulir ketika pemerintah tidak segera merevisi PP No 28/2006 yang mengatur tentang pemberian remisi untuk terpidana kasus korupsi.

Sikap tegas agar tercipta rasa jera perlu diberikan pemerintah kepada koruptor, hal ini karena kasus korupsi terus meningkat. Lihat saja rilis Indonesia Corruption Watch (ICW) semester I-2010, tercatat sebanyak 176 kasus. Terdiri dari 144 yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan kerugian negara Rp 2,1 triliun. Angka ini jauh meningkat dari indeks pada tahun sebelumnya, 2009, yaitu 86 kasus, 217 tersangka dengan kerugian negara hanya Rp 1,17 triliun. Kerugian negara semester I-2010 meningkat hampir 100 persen dari tahun 2009.

Salah satu cara memberikan efek jera adalah dengan tidak memberikan remisi kepada koruptor. Sebenarnya pemberian remisi kepada koruptor sempat mendapat perhatian serius dari ICW tahun 2009. Hal ini terkait remisi yang diberikan kepada 46 koruptor yang masih menjalani masa hukuman di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Cipinang. ICW menolak pemberian remisi kepada tahanan korupsi dan mengimbau pemerintah untuk merevisi peraturan pemberian remisi PP No 28/2006. Tahun ini permasalahan ternyata masih sama.

Efek jera

Argumentasi tuntutan penolakan pemberian remisi kepada koruptor bukanlah diskriminatif atau bahkan melanggar HAM. Sebab, tuntutan penolakan pemberian remisi untuk koruptor mempunyai beberapa alasan kuat. Pertama, tindakan korupsi melanggar HAM. Korupsi yang dilakukan Wali Kota Magelang Fahriyanto untuk pengadaan buku ajar menghalangi hak untuk mengenyam pendidikan mudah dan murah.

Kedua, pemberian remisi adalah sikap yang tidak mendukung gerakan antikorupsi dan merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi. Akan menjadi omong kosong jika pada periode kedua kekuasaan Presiden SBY, ia masih memberikan remisi kepada terpidana korupsi.

Sejauh ini, semua pihak termasuk pemerintah mengakui bahwa korupsi adalah kejahatan yang telah laten di Indonesia. Bahkan, Prof Saldi Isra mengatakan, sudah tidak terbantahkan, korupsi benar-benar menjadi ancaman laten terhadap keberlangsungan negeri ini. Namun, apa yang telah dilakukan Presiden?

Kita bisa lihat betapa ragu Presiden menyikapi masalah penggembosan KPK yang menyeret Bibit-Chandra dalam ranah hukum. Sampai sekarang masalah ini sampai berlarut-larut dan menjadi misteri, siapa yang salah dan siapa yang benar. Bahkan, untuk menyelesaikan masalah rekening tidak wajar para perwira Polri pun, Presiden belum mampu diharapkan.

Presiden belum mampu memimpin pemberantasan korupsi dengan baik. Alih-alih meningkatkan pemberantasan korupsi, Kapolri dan Jaksa Agung malah menciptakan kontroversi. Misteri di mana call data records antara terdakwa Ary Muladi dan Deputi Penindakan KPK Ade Raharja belum terjawab. Jika berlarut-larut, polemik ini akan semakin meresahkan masyarakat.

Akhirnya masyarakat hanya bisa berharap kepada Presiden jangan sampai lupa dengan janji akan pemberantasan korupsi. Sebab, yang saat ini terjadi adalah semangat dan upaya pemberantasan korupsi terus melemah. Oleh karena itu, pemberian remisi serta merevisi PP No 28/2006 juga akan menjadi tolok ukur, apakah Presiden SBY masih memiliki komitmen dan sikap tegas terhadap pemberantasan korupsi atau tidak.

Apung Widadi Apprentice Program di Indonesia Corruption Watch.

Sumber: Kompas (Sabtu, 21 Agustus 2010)

4 Komentar leave one →
  1. LEONARTO BIANTO permalink
    Agustus 22, 2010 9:26 pm

    Apa yang dilakukan Presiden akan membuat Ketua Pengadilan Jakarta Barat semakin bertindak lebih jauh karena tindakan yang dilakukan oleh Ketua Jakarta Barat sudah melanggar UUD 45 tidak pidana sampai sekarangpun belum bisa tersentuh hukum, Benar apa yang dikatakan Ketua Pengadilan Jakarta Barat siapa yang berani dengan saya Sekretariat Negara , Ketua Mahkamah Agung,Satgas Mafia Hukum,Polda Metro Jaya dan Ketua Hakim Pengawasan Mahkamah Agung pun tidak berani dan sekarang tinggal DPR RI KOMISI III dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Dan kalau ini benar benar terjadi baru kali ini di Negara INDONESIA masih ada manusia yang kebal hukum asalkan dekat dengan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

  2. Agustus 23, 2010 1:50 am

    lagi2. tak henti2nya Indonesia melakukan kesalahan fatal dalam hal pemberantasan korupsi. korupsi kan extra ordinary crime, yg jelas2 efeknya berdampak sistemik terutama dalam hal kemanusiaan. berapa ribu manusia yg menjadi korban para korupsi. kq masih diberi remisi koruptor2 busuk itu. hmmm…hukum mati aja para koruptor itu. Jayalah Indonesiaku.

  3. Oktober 23, 2010 3:23 pm

    :AH ENAKNYA JADI KORUPTOR:

    Oleh: Hendra Hartanajaya

    Seringkali kita mendengar istilah korupsi. Ya, korupsi itu artinya mengambil uang negara untuk tujuan pribadi, bukan untuk apa-apa yang seringkali disebut sebagai dana aspirasi. Namun benarkah koruptor itu berhak untuk dihukum?
    Sebenarnya, kita tak perlu mempermasalahkan hal tersebut, karena memang korupsi itu adalah suatu perbuatan yang amat jelek.
    Namun ada juga lho sisi lain daripada “enaknya jadi koruptor”.
    Oh ya, berkorupsi itu lebih enak dan lebih terpandang sebagai perbuatan mulia, sama halnya dengan memberi sedikit uang kepada pengemis. Menggunakan uang untuk kepentingan pribadi merupakan sesuatu yang dibenarkan, tak terkecuali bagi pejabat-pejabat kita. Coba kita lihat mereka lebih kaya dan hidup mewah. Ada juga tujuan berkorupsi adalah untuk kebaikan, tak terkecuali kepada mendiang Presiden Suharto. Kalau perlu, coba para pejabat kita meniru seperti halnya pak Harto.

    Seorang koruptor itu bukanlah orang yang dipandang sebagaimana halnya dengan penjahat atau bandit. Dia dipandang sebagai orang yang istimewa dan berbakat dalam urusan negara. Sering kali ada yang menyebut bahwasannya mereka adalah “tikus negara”. Namun sekarang bukanlah seperti itu, justru derajatnya para koruptor itu lebih dihormati daripada pencuri, penipu, atau perampok.

    Berkorupsi merupakan satu-satunya jalan pintas yang ditempuh oleh para pejabat kita untuk menikmati kekayaan negara kita ini. Bekerja sebagai koruptor itu lebih menggiurkan ketimbang bekerja sebagai perampok, pencuri, penjudi, atau yang lainnya. Oleh karena itu, saya begitu terkesan lho kepada Gayus Tambunan, mantan pejabat Dirjen Pajak sama Aulia Pohan, yang dinyatakan bebas bersyarat oleh pemerintah. Wah, pokoknya berprofesi sebagai koruptor jauh lebih menguntungkan daripada seperti perampok. Oleh karena itu, saya sangat menyayangkan ketika ada sekelompok perampok yang merampok Bank CIMB Niaga Medan, Sumut. Mengapa demikian? Karena memang menjadi perampok itu jauh lebih berbahaya daripada koruptor. Perampok selalu diintai dan diincar oleh polisi sedangkan menjadi koruptor, tidaklah seperti itu. Baiklah, istilahnya begini. Ada seorang tuan rumah yang di rumahnya itu terdapat banyak tikus. Sesudah itu, ditangkaplah beberapa ekor tikus, lalu dikurng dalam kandang. Namun yang ada, tuan rumah itu justru tidak menghukum mati tikus itu. Ketika istri tuan rumah menanyakannya mengapa dia melakukan seperti itu, tuan rumah itu malah berkata, “tikus itu kan binatang yang tercipta seperti itu, mencari makanan di rumah-rumah manusia. Kita juga kasihan, kan, apabila tikus itu dibunuh lantaran tidak didapatinya makanan itu. Lebih baik aku tangkap saja dia lalu aku pelihara. Kemudian nanti aku bebaskan dah! Tikus itu binatang yang dikasihani, karena Tuhan memang menciptakan mereka seperti itu.”

    Nah daripada itu apa perbedaannya dengan koruptor? Ya jelas, kan, bahwa koruptor itu adalah manusia biasa. Dia adalah seorang yang susah payah menderita mencari uang karena kebutuhan pribadinya takkan juga terpenuhi. Koruptor itu adalah makhluk Tuhan seperti kita juga. Kita mah gak usah takut sama adanya ancaman Tuhan karena dia berprofesi sebagai koruptor. Ya Tuhan mana sih yang gak kasihan melihat hamba-Nya yang kesusahan, lalu ketika diperbuatnya suatu kesalahan, masa ia tidak diampuni oleh-Nya. Tuhan mana sih yang menghukum manusia karena kesalahannya, meski sekecil pun, sedangkan manusia itu sendiri adalah hamba-Nya. Haha, pokoknya menjadi koruptor itu wuenak sekali. Segala apa-apa yang diiinginkan selalu tercapai. Peduli amat sih sama polisi ama jaksa, tinggal dikasih “fulus” beberapa aja kita sudah dapat remisi, kan? Menjadi koruptor itu enak lho, cuma ditahan selama 4 tahun, bebas deh, daripada jadi perampok, penjudi, sama teroris. Oleh karena itu, saya sangat menyayangkan ketika ada sekelompok pemuda atau orang-orang yang berkeinginan menjadi teroris, karena iming-imingnya itu adalah surga, bukan harta! Wahaha, surga apaan? Surga di bawah telapak kaki ibu? Surga-surgaan? Oh iya, menjadi teroris itu selalu diintai oleh para intel, lho! Apalagi perampok, ah paling untung-untungan saja mendapatkan uang banyak? Kalau nggak dapat, terus dapat hadiah babak belur dari warga atau penjara selama 10 tahun bagaimana? Apalagi jadi penjudi. Judi itu gak untung dan nggak rugi. Untung-untungan dia dapat uang banyak, kalau gak dapat bagaimana? Apa perlu masang lagi? Apa perlu jual rumah buat nambahin duit. Apalagi jadi PSK bagi wanita. Apa mau kalau kerjanya cuma jadi bahan pelampiasan para lelaki bejat lalu tubuhnya mau diraba-raba? Pasti gak mau, kan? Coba jadi koruptor, wau enak tuh. Cuma gesek beberapa juta doang, lalu masuk penjara, dihukumi 4 tahun lalu bebas deh dan eng-ing-eng, mobil 2 unit, rumah 2 miliar, motor 20 unit sudah siap untuk dinikmati. Pokoknya, di negeri saya ini, menjadi koruptor merupakan bisnis yang sangat menjanjikan. Daripada hidup di Cina, koruptor itu sama halnya dengan tikus yang jadi bahan buruan tuan rumah yang galak dan tak minta ampun bilamana mereka memnganbil yang bukan haknya. Langsung saja dibacok atau dieksekusi ketika ditemukannya tikus itu. Tapi di Indonesia aduh betapa mulianya koruptor itu, pemerintah dan aparat hukum malah memeliharanya juga negara menganggap, koruptor itu adalah manusia. Sama halnya dengan anggapan tikus bagi tuan rumah, yang hanyalah binatang yang kasihan cuma bisa mencari makanan seperti itu. Bisanya cuma ngomong begini: “Tikus itu kan binatang. Kasihan kan kalau kita bacok saat kepergok mengambil makanan kita. Dia kan cuma mencari makan, apa salahnya jikalau kita pelihara?”

    Indonesia itu adalah negara yang paling kaya, lho! Buktinya apa? Ingat-ingat lagi sejarah. Banyak bangsa Eropa yang menjajah kita karena kekayaannya yang melimpah ruah. Rempah-rempah, barang tambang, minyak bumi, emas, tembaga, perak, intan, semuanya ada di negeri ini. Indonesia itu lebih dipilih oleh Tuhan sebagai negara terkaya di dunia ini. Luasnya yang terbentang dari barat ke timur, dari Sabang sampai Merauke, membuat negara ini begitu diminati. Dibandingkan dengan Israel, yang katanya negerinya itu adalah negeri pilihan Tuhan juga bangsanya, ah apa dikata? Cuma luasnya sebesar Kalimantan Selatan. Sudah lagi bualan hebatnya sebagai bangsa pilihan Tuhan! Ah, bagi saya tak ada satu pun negeri lain yang dipilih oleh Tuhan selain Indonesia. Koruptor di mata-Nya adalah sama halnya tikus di mata tuan rumah tadi. Sebagai binatang yang cuma mencari makan dengan susah payah, masa iya dia akan dibacok karena memang tercipta seperti itu. Masak ia Tuhan menyesal karena menciptakan tikus? Begitu juga dengan koruptor di mata Tuhan, sama halnya dengan manusia fana yang penuh dengan dosa. Tuhan itu Mahapenyayang, kok! Gak kejam. Buktinya saja, koruptor tidak dihukumi apa-apa daripada-Nya. Kalau koruptor cuma mohon ampun pasti diampuni kok. Kalau koruptor berbuat jahat, terus dia minta ampun kepada Tuhan, pasti diampuni kok. Pokoknya, maksiat ok, ampunan ok! Tuhan macam apa yang menghukum hamba-Nya, kalau dia minta ampunan lalu tidak diampuni? Ber-Tuhan tanpa status agama pun lebih enak daripada ber-Tuhan dengan agama. Lagipula, apa peranan ulama, pendeta, dan biksu dalam negara? Tak ada! Tuhan-tuhan bagi negeri ini adalah cuma boleh berkehendak kepada masing-masing umatnya, tidak kepada negara. Lagipula, tuhan yang dipercaya oleh para pejabat kita kan cuma “tuhan-tuhanan”, atau “tuhan yang netral dari agama”, bukan tuhan agama. Jadi gak salah dong, kalau banyak pejabat kita yang berkorupsi lalu tak takut dengan azab dari Tuhan, ya tidaklah! Tuhan yang dipercaya oleh pejabat adalah Tuhan yang Mahapenyayang, baik hati, dan rahmat-Nya yang luas kepada negeri ini takkan bisa dikurangi. Bangganya saya hidup di Indonesia ini, karena memang bangsa Indonesia adalah bangsa pilihan-Nya, yang tak mungkin ada bencana alam atau teguran daripada-Nya, kalaulah memang ada, seperti gempa atau yang lain, itu paling cuma umur bumi doang yang sudah tua (ingat pelajaran geografi tentang pergeseran lempeng).

    Dan bagi para pejabat, ayo kita sama-sama berkorupsi. Lagi pula, negeri kita ini kan kaya. Saya juga mau berandai-andai, coba bapak saya dahulu bekerja di Dirjen Pajak, wah kalau memang demikian, pasti saya dapat apa-apa yang saya inginkan, seperti HP Blackberry, uang yang banyak, apalagi mobil yang mewah. Lagipula, pajak itu kan cuma pungutan rakyat untuk negara, apa salahnya jikalau kita ambil sebagian untuk keperluan? Dan perlu diketahui, bahwasannya rakyat itu, di mata para pejabat dan pemerintah, bukanlah pelayan atau wakil bagi penguasa, namun justru sebagai “budak” dan “sapi perahan”. Kita cuma termakan mentah-mentah jargon Demokrasi, yang menurut Abraham Lincoln adalah “bagi rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”. Justru sebaliknya, “rakyat adalah bagi penguasa, oleh penguasa, dan untuk penguasa”. Ideologi sekarang adalah “Demokrasi Diktatoris”, demikrasi ala diktator, bisa menindas rakyatnya. Rakyat jelata, yaitu kaum miskin, di mata mereka adalah sama halnya dengan sampah, tak ada gunanya, cuma mengotori negara. Mereka hanya boleh hidup dengan kondisi seperti itu, mati dalam kondisi seperti itu, dan terlahir dalam kondisi seperti itu. Mereka terlarang mendapatkan bantuan daripada pemerintah, hidup dengan harta melimpah maupun dengan memadai, apalagi menikmati uang negara dalam jumlah yang besar. Orang miskin itu boleh tinggal di kolong jembatan doang, kalau tinggal di rusun apalagi apartemen, jangan mimpi! “Haram” difatwakan oleh Pemerintah. Apalagi ada UUD yang bilang: “Anak yatim dan orang miskin dipelihara oleh negara”. Dipelihara darimana? Dari pantat? Dari Hongkong? Itu cuma UU yang memperalat orang miskin demi tujuan politik. Lagipula, UUD 1945 itu cuma alat bagi penguasa yang sewaktu-waktu bisa dipakai. Demikian juga dengan pengangguran, merupakan agenda negara untuk menyisihkan sebagian manusia seperti kita, apalagi saya, yang baru lulus SMA, yang dipandang bukanlah emas dan medali bagi negara, namun justru hanyalah “manusia bodoh, dungu, dan tak ada gunanya”. Negara cuma memanfaatkan para orang cerdas, setelah itu apa jaminannya? Gak ada! Dapat kerjaan? Gak mungkin! Mustahil 100%!. Seringkali kita mendengar adanya jargon-jargon bahwasannya “SMK itu dapat jaminan kerja”. Jaminan kerja apaan? Darimana dapat jaminan kerja? Dari Hongkong? Mencari kerjaan saja susah, malah mengeluarkan jargon itu. Oleh karena itu, jargon SMK itu cuma tipu daya tolol negara doang kepada para pelajar di negeri ini. Buktinya, teman saya yang SMK saja sampai sekarang gak ada tuh jaminan kerja, malah dia nganggur. Paling-paling nanti dia kerjanya cuma jadi buruh, supir angkot, atau tukang kuli. Jadi buruh?! Yah sama juga tuh. Di mata pemerintah, upah buruh itu gak ada jaminannya untuk dinaikkan. Kalau dinaikkan, justru negara sendirilah yang rugi. Oleh karena itu, seringkali kita lihat bahwasannya negara lebih berpihak kepada kaum kapitalis, daripada kaum borjuis. Komunisme yang sudah ada pada tahun 1965 itu merupakan suatu produk kegagalan negara dalam nenangani para buruh. Gerakan dari DN Aidit-lah yang akhirnya ditumpaskan oleh pemerintah, sebagai bukti bahwasannya pemerintah tak becus dan cuma bermental bocah ingusan yang tak bisa apa-apa, cuma memerintah saja. Supir angkot apalagi, penumpangnya kan sudah mau beralih ke transportasi yang lebih efisien dan hemat waktu. Gak perlu naik angkot, bikin macet. Kuli bangunan?! Yah, mana ada sih pemerintah yang ngasih jaminan kerja buat kuli bangunan. Cuma ngaduk-ngaduk pasir semen buat bikin rumah orang doang mah gampang. Gak usah pake ijazah udah langsung kerja, apalagi “nggak makan bangku sekolahan.” Hehe, itu adalah wasiat daripada kaum leluhur kita, kan?.

    Oh ya, saya juga terkesan lho dengan Pemerintah dan Badan Hukum, yang melindungi para koruptor. Apalagi bagi Pak 58Y, yang sudah berjasa dalam memberikan jaminan hidup koruptor. Dia itu sama halnya dengan Tuhan, atau jangan-jangan merupakan perwujudan Tuhan Yang Mahakasih ke bumi pertiwi ini. Pak 58Y itu orangnya baik, lho! Suka berpidato yang enak-enak, apalagi waktu demo tgl 28-01-2010, yang ngeritik beliau sama halnya dengan kebo dengan tulisan SiBuYa. Diem aja. Nyantai-nyantai aja tuch! Hehe! Pak 58Y, saya nanti mau korupsi lho Pak. Cobaa saja bapak tahun depan bisa mimpin negeri ini! Tolongin saya yah, Pak! Oh ya, hukuman koruptor itu bisa ditawar lho? Gimana caranya? Dengan santet”duit!” Dan rahasia daripada koruptor itu sendiri adalah, bahwasannya perlindungan hukum di negeri ini sedang lemah, dan kebetulan, kebanyakan jaksa dan pengacara itu rata-rata bermental “bocah ingusan”, yang kalau dikasih apa-apa dia nurut saja, dan sedikit sekali kalau ada jaksa dan pengacara yang membela keadilan dan kebenaran. Membela keadilan dan kebenaran? Haha, di mata pejabat dan koruptor, gak jaman kalau ada jaksa seperti itu. Jaksa jaman sekarang itu “jaksa berduit banyak”, “tinggal disuap, beres”, bukan mau “pahala” dari Tuhan. Apa urusannya jaksa dengan Tuhan? Terserah Dia, kan? Apalagi institusi Kepolisian. Yah, mereka lebih-lebih seperti “anak polos” yang mau disuruh apa saja oleh orang jahat. Institusi semacam itu juga mau kok dikasih “duit” sama koruptor, dengan syarat dikurangi masa tahanan, lalu dikasih tahu kalau ada alasan apa-apa secara berbelit-belit. Beres, kan! Hehe, polisi itu gila duit, lho! Buktinya saja, banyak polisi lalu lintas (Polantas) meminta duit ketika ada pengendara yang gak punya SIM, STNK, atau gak memakai Helm. Dia tidak menilang, tapi meminta duit. Berapa dimintanya? Cuma Rp. 50.000 doang. Gede banget itu! Bisa beli ayam KFC lima porsi atau lebih. Enak kan jadi polisi? Apa-apa duit! Koruptor itu sama dengan polisi, maniak duit. Jadi, kalau kita nanti gak bawa atau punya SIM, STNK, atau lupa and gak punya Helm, siapkan saja uang Rp. 50.000, lalu beres dah! Gak ditilang! Apalagi disita motornya. Sudah bebas tanpa syarat! Waw, saya pengen tuh jadi polisi lalu lintas! Habis enak sih dapat uang Rp. 50.000 per motor yang ditilang. Bayangkan saja, kalau ada kiranya sehari 50 motor kena tilang diminta duit, coba dikaliin? Berapa hasilnya? Rp. 2.500.000! Kebayang, kan? Coba dikali tujuh hari (seminggu)? Rp. 17.500.000. Wah enak dong bisa beli motor baru! Haha! Luar biasa deh jadi polisi lalu lintas. Gajinya dua kali lipat daripada gaji buruh. Ayo, bagi yang pensiun jadi aja dah polisi lalu lintas. Gak jadi masalah kalau kerjaannya jadi apa-apa, yang penting duit tetap ngalir! Haha! Sudah gak ada lagi, lho, polisi yang kerjaannya membela keamanan dan pertahanan dan anti-suap, justru yang ada hanyalah “duit” doang. Mana ada sih gaji polisi yang mau dinaikkan oleh pemerintah, harus pake syarat-syarat kayak gini dan gitu, mendingan dapat duit dari pihak lain daripada sama pemerintah.

    Oleh karena itulah, saya sangat berharap sekali kalau nanti saya mau mengundang Aulia Pohan, Gayus Tambunan, sama terpidana koruptor lainnya, untuk ngasih tahu, gimana sih caranya untuk menjadi orang tersukses sedunia? Gimana sih cara bikin perkara pidana yang lebih mulia dibandingkan dengan perampok? Saya mah gak tergiur sama usaha-usaha yang bersifat profit untung-untungan, mendingan korupsi daripada kayak gitu. Lagipula, negara juga gak ngakuin usaha yang kayak gitu.

    Remisi koruptor itu sudah dijamin oleh UUD, lho? Tunggu apa lagi! Ayo jadilah koruptor! Banyak para pejabat kita yang sudah dapat! Jadi Koruptor berdosa? Haha, dosa apaan? Kalau dosa berjendol mah saya takut jadi koruptor. Toh dosa itu gak berjendol! Bagi Aulia Pohan, Gayus Tambunan, Artalyta, Jaksa Urip, sama Syaukani, saya pengen deh ketemu sama kalian. Tolong dong kasih saya petunjuk gimana sih caranya hidup sukses seperti kalian. Jadi koruptor, ajarin gimana cara-cara saya memperoleh uang yang sehari cuma dapat sejuta, sebulan dua ratus juta, sama setahun enam miliar!

    Asal tahu saja, bahwasannya Presiden sekarang sudah gak ngakuin lagi lho lembaga KPK, atau ICW, yang kerjaannya adalah menangkap-nangkapi para koruptor. Atau istilahnya, “habis manis sepah dibuang”. KPK dan ICW cuma jadi robot atau pembantu bagi pemerintah dalam menjalani tugasnya menangkap koruptor. Pemerintah itu bukan main jadi hipokrit. Kenapa gitu? Begini, koruptor itu kan dilindungi oleh negara, sedangkan pemerintah itu kan partnernya, jadi gak nyambung dong kalau pemerintah itu berkhianat kepada negara yang sudah menjamin kehidupan koruptor! Lihat saja kasus-kasus “Kriminalisasi KPK” atau yang lain-lain yang sasarannya adalah para pemberantas korupsi kayak mereka-mereka itu, yang kemudian berbelit-belit sampai-sampai susah untuk dicari kebenarannya. Lalu kita bertanya, siapa yang bermain di belakang itu, yaitulah pemerintah dan negara. KPK dan ICW itu lembaga yang dimusuhi oleh negara. Makanya, “mastermind” atau “dalang” yang bermain di balik kasus seperti itu adalah “negara, instansi-instansi hukum, para koruptor” sendiri. Kalau bukan-bukan mereka, siapa dong? Kalaulah bukan mereka, pastilah kasus seperti itu sudah selesai secara tuntas tanpa batas. Dan saya juga ingat dengan kasus “Bailout Century”. Wah sempat hebohnya! Sampai-sampai ada yang menyebut bahwa pemerintah sengaja menutup-nutupi kasus itu! Haha!!!!! Tapi memang, kan, pemerintah yang bermain di balik kasus itu. Contohnya saja Boediono yang merupakan wakil presiden, sama Sri Mulyani yang merupakan Menteri Keuangan, hebat mengakui bahwasannya dia-dialah yang bermain di balik semua itu (kasus bailout Century). Haha! Ternyata memang benar dugaan saya, bahwasannya “KKN” itu sudah menjadi anak emas bagi pemerintah. Pancasila saja gak ada tuh jaminan untuk koruptor. Pancasila itu sudah bagaikan sampah bagi pemerintah. Yang ada hanyalah jaminan remisi koruptor.

    Saya juga bertanya kepada ICW dan KPK, memang kalian dapat penghargaan dari pemerintah dalam menjalani tugasnya memberantas korupsi? Adakah jaminan hidup dari pemerintah untuk itu? Gak ada, kan! Saya juga teringat dengan insiden pelemparan bom molotov ke Kantor Majalah Tempo oleh orang-orang tak dikenal, gara-gara dikritik kalau polisi itu punya “Rekening Gendut (Rekening Mencurigakan)”, sama penganiayaan seorang aktivis ICW yang dibacok karena mengungkap skandal seperti itu. Siapa yah yang bermain seperti itu? Yaitu, institusi Kepolisian yang dibiayai oleh pemerintah dan negara! Masak ia sih kalau yang melakukan seperti itu adalah orang lain, apalagi orang gila, yang cuma ketawa gak jelas di pinggiran jalan. Masa ia sih dia yang ngebacok aktivis ICW sama lempar bom molotov ke kantor Majalah Tempo? Emang tahu apa orang gila sama yang kayak gitu-gituan? Perampok? Goblok lagi! Kenapa nggak jarah harta? Perampok macam apa yang beraksi seperti itu? Gak ada s@tu pun perampok di dunia ini yang melakukan hal-hal itu!!! Dan yang anehnya lagi adalah justru peristiwa seperti itu baru muncul ketika wacana “Rekening Gendut” baru disiarkan? Kalaulah yang melakukan itu orang lain, apalagi orang gila, mana mungkin ada kejadian seperti itu? Seharusnya kejadiannya terjadi sebelum itu, bukan sesudahnya. Kalau sebelum, kan motif lainnya sudah pasti jelas! Tetapi kalau sesudah, yah sudah pasti siapa ditebak. Ibaratnya begini, gak mungkin kan kalau ada peristiwa seperti itu seandainya Majalah Tempo dan aktivis ICW tidak atau nggak bakal ngomong mengungkap skandal rekening gendut? Kalau ada, mengapa mereka diberlakukan seperti itu? Dan itulah jadinya, institusi semacam itu beraninya cuma dari belakang doang, kagak dari depan! Pantasan koruptor dipelihara, urusan mereka cuma “duit” untuk “perut”. Institusi semacam itu cuma kayak banci, gak mau dikritik, paling-paling bisanya cuma menangkap yang telah mengritik mereka, dijeblosin ke penjara, dihukum mati. Sudah lagi dikasih duit sama pemerintah! Haha, enak tuh jadi polisi. Mental mereka sama kayak mental “Hitler NAZI”, di mana “mengritik adalah suatu kejahatan”. Fasisme adalah ideologi utama dalam institusi seperti itu! Kalau polisi mau terbuka dan menerima kritikan seperti itu, kenapa justru mereka kebakaran jenggot saat dituduh punya rekening gendut? Sama terjadi insiden seperti itu? Aneh, kan? Haha…! Coba saya mau menantang satu orang polisi saja yang berani terbuka kalau ada anak buahnya melakukan skandal memalukan seperti itu? Kagak ada! Haha….. Polisi itu cuma modal “sombong” dan anti-kritik dalam bertugas. Duit pun mengalir dari negara! Haha…..!!! Dasar Polisi! Insiden itu paling-paling cuma ditutup-tutupi doang. Adakah usaha untuk menangkap mereka yang terlibat seperti itu? Kagak, tau! Dilelet-leletin dulu kasusnya, baru bersilat lidah bahwasannya yang melakukan insiden itu bukan mereka, tetapi dari golongan teroris atau polisi radikal. Gak ada tuh istilah polisi radikal, teroris apalagi, masa cuma menyerang oleh orang-orang yang mengungkap kasus seperti itu. Ingat, orang waras bilang “Teroris itu paling-paling cuma menyerang Gedung-gedung milik orang BULE doang,” bukan orang-orang tertentu. Gak ada teroris yang beraksi pilih kasih! Cari saja kasus seperti itu sampai “kepala dicukur botak terus tumbuh rambut lagi” istilahnya. Paling-paling itu cuma isu yang digembar-gemborkan oleh institusi terbanci dan hipokrit seperti mereka itu. INGAT, MENGRITIK POLISI UJUNGNYA ADALAH “MAUT!” DAN PENJARA!. Buktinya saja KPK vs Kapolri. Terbukti, kan, kalau hampir-hampir saja KPK mengungkap tindakan “busuk” mereka. Namun apa yang terjadi? Yaitu, kasusnya sengaja dibelit-belitkan, sampai-sampai ada Mantan dari mereka yang keluar karena tak tahan melihat institusi bermental keledai itu berbuat demikian. Siapa dia? Inisialnya adalah S.D. Sudah tahu kan siapa? Sekolah Dasar!!! Hahaha! Becanda! Ya pastilah sudah pada tahu siapa dia, yang kemudian ditangkap oleh para polisi dengan terpaksa, takut nanti skandal institusi semacam itu dibawa-bawa ke luar negeri. Ingat gak waktu dia ke Singapura mau berlibur tiba-tiba ditangkap secara paksa tanpa adanya surat pemberitahuan? Padahal kan S.D. cuma berlibur doang, eh takut kasusnya diungkap-ungkapin, akhirnya ditangkep deh sama “POLISI”. KPK sudah di”skak mati” sama polisi, dan S.D. yang merupakan pembela KPK, sudah ada di penjara. Haha, saya ingin saja dua tahun kedepan KPK bisa hancur oleh Institusi Kepolisian Indonesia. Mereka cuma bagaikan topeng bagi masyarakat, namun bagi penguasa adalah kacung dan jongos. Uang tetap mengalir kepada mereka! KPK adalah musuh Polisi. Mereka itu takut kalau KPK itu akan membuka borok mereka. Makanya mereka mencoba ngasih duit ke salah satu petinggi KPK, agar topeng mereka itu gak boleh dibuka. Tapi gagal. Justru polisi punya strategi jitu agar kasusnya gak diungkap. Yaitu, pakai orang dalam yang menyusup, lalu jadi dah KPK itu sebagai institusi yang diragukan. Haha, siapa yah orang dalam itu? I dont know! Jadi wajar dong kalau S.D. sudah dicopot! Mendingan gitu dah Pak S.D. Saya sih bangga kepada Anda. Namun saya justru lebih bangga sama Koruptor, Pemerintah, dan Polisi. Mereka adalah Triumvirat Tuhan.

    Saya cepet-cepet saja mau kerja di Dirjen Pajak sama teman-teman saya. Biar enak kerja di sana, dapat duit dari rekening pajak. Uang pajak kan uang negara, lagi pula negara gak rugi kok kalau uangnya diambil. Masih ada deh rahat Tuhan Yang Maha Esa yang dikaruniai kepada negeri ini. Tinggal prosesnya dulu, ditangkap, dipenjara empat tahun, lalu bebas deh, tinggal enjoy sepuas-puasnya. Juga jangan lupa beli wanita-wanita cantik, jadikan istri. Wah surga bagi koruptor itu sebanding dengan surganya Tuhan. Jangan takut kalau dihukum mati, mustaaaaaaaahiiiiiiiillllllll 100%!!! Gak ada hukuman mati mah buat koruptor! Haha! Lagipula Indonesia ini kan menyembah HAM (Hak Asasi Maling) sama Pancasila, sama Tuhan Yang Maha Esa, jadi wajar dong kalau ada terpidana koruptor tidak dihukum mati. Di penjara, koruptor itu enak, lho! Diberlakukan mewah dan terhormat, karena terpidananya adalah pejabat negara. Televisi, radio, kulkas, sama jalan-jalan keliling menghirup nafas pagi-pagi sama siang bolong, dan berenang di kolam renang sampai ada yang tenggelam, semua ada dan hanya bagi koruptor. Penjara bagi koruptor itu sama halnya dengan surga! Coba kalau dibandingkan dengan perampok sama teroris. Wuh, disiksa apalagi diberlakukan kayak hewan. Apalagi dikasih yang kayak gitu. Haha, tidak ada di muka bumi pertiwi ini! Cari dah kalau ada perampok sama teroris yang diberlakukan sama dengan koruptor. “Kek!” kepala saya kalau ada. Dan asal rakyat Indonesia tahu saja, derajat koruptor itu dipenjara sama halnya dengan derajat Presiden. Apalagi kalau Presiden korupsi? Hah, presiden koruptor? Ya ada! Contohnya saja kasus Suharto yang tak diungkap selama lebih daripada tiga puluh tahun lamanya karena berkorupsi, cuma dilelet-leletin doang. Kok gitu? Dia kan presiden, apa wewenang kita yang protes kalau presiden korupsi kasusnya dilelet-leletin? Yang berhak kan negara sama aparat negara!!! Percuma dah mahasiswa yang demo teriak-teriak sekencang suara Tarzan sampai pita suaranya hancur, teatrikal yang aneh-aneh, dan mogok makan selama seminggu, sebulan, setahun bahkan, sampai-sampai mati konyol, memprotes dan mengecam kalau Presiden Suharto alias Pahlawan Koruptor itu dihukum cuma dua tahun doang. Tak bakal didengerin! Kalau mau didengerin lakukan saja kudeta di negeri ini! Atau bikin sebuah negara baru yang terlepas daripada Indonesia yang k*p*r*t ini. Kata anak gaul negara + aparat penegak hukum itu pernah bilang, “Siapa elu sih? Apa urusan lu ama urusan gua? Apa hak lu sama gua? Mau gua hajar lu?”. Ya iyalah, bagi Indonesia, siapa pun yang berkorupsi itu, maka hukumannya bisa ditawar-tawar. Apalagi pelakunya Kepala Negara sama Pejabat, Bupati, Gubernur, bukannya derajat mereka itu sama halnya dengan derajat Tuhan yang disembah, dikasih pahala kalau ada yang berhak memenuhi keinginan-Nya? Indonesia, Indonesia… Engkau bagaikan Tuhan Yang Mahapengampun bagi para koruptor itu. Engkau ampuni mereka karena pengabdian mereka kepadamu. Meski engkau terus dirugikan, namun rahmatmu tak terbatas bagi mereka. Engkau selalu melimpahkan harta dan kekayaan alam bagi siapa saja yang mau mengelolanya. Polisi itu jongosnya negara, siap membela kasus korupsi di mana pun mereka beraksi. KPK dan ICW adalah musuh negara. Musuh Indonesia. Mereka harus segera dibumi hanguskan, agar negeri ini menjadi lebih adil. Ingat, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” keadilan itu adalah cuma alat yang bisa dipakai siapa saja di negeri ini, tak terkecuali koruptor. Koruptor itu kan Makhluk “Tuhan Yang Maha Esa”, dan mempunyai “kemanusiaan yang adil dan beradab”, dan “mempersatukan Indonesia”, serta merupakan Penguasa “kerakyat yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan”, dan memiliki “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Ingat, saya himbau kepada segenap rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari yang namanya berhuruf dari A sampai Z, jangan sekali-kali yah memberlakukan koruptor itu layaknya preman, penjudi, teroris, perampok. Berlakukanlah ia sebagaimana “perlakuan ibu terhadap bayi yang dilahirkan ke dunia ini dengan suci.” Koruptor itu adalah suci, tanpa dosa, dan mereka adalah Tuhan dan wakil Tuhan.

    OLEH KARENA ITU, SAYA ATAS NAMA PRIBADI MENGIMBAU KEPADA SEMUA “PEMUDA”, YANG SEDANG BENGONG-BENGONG KAYAK SAPI OMPONG, YANG JADI TUKANG KULI BANGUNAN YANG CAPEKNYA CUMA NAGADUK SEMEN-PASIR doang, KULI PANGGUL YANG NANTI PANGGULNYA BENGKOK KALAU KERJA KAYAK GITUAN, SAMA “AWEWE LONTE” YANG KERJAANNYA CUMA MANGKAL DI JALAN DOANG, AYO JADILAH KORUPTOR SELAGI TERSISA DI JASAD KALIAN AKAN TEKAD UNTUK HIDUP SUKSES. TAK ADA JAMINAN YANG LEBIH PENTING SELAIN MENJADI KORUPTOR. DUIT BISA DINIKMATI SELAMA 4 TAHUN. LEBIH BAIK JADI KORUPTOR DARIPADA JADI PERAMPOK; UNTUNG-UNTUNG DAPAT, SIAL-SIAL BONYOK, JADI PENJUDI; GAK UNTUNG GAK RUGI, JADI TERORIS; MATI DITEMBAK MASUK SURGA. SURGA MANA?!?

    KERJALAH DI DIRJEN PAJAK. ENAK DEH KERJA DI SITU! DUIT SELALU MENGALIR SETIAP SAAT SETIAP WAKTU. BODO AMAT SAMA OMONGAN RAKYAT KALAU “PAJAK ITU UANG RAKYAT”, JADI “HARAM UNTUK DISALAH GUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI”. LAGIPULA, APA URUSANNYA RAKYAT SAMA PAJAK? RAKYAT CUMA NGEJALANIN APA-APA YANG DITETAPKAN OLEH NEGARA! BUKANNYA ngerong-rong kayak gitu? DASAR RAKYAT JAMPUT! BELEGUK SIA!

    DAN RAKYAT INDONESIA HARUS MEMBERLAKUKAN KORUPTOR SAMA HALNYA DENGAN “TUHAN YANG MEMINTA TUMBAL DAN SESEMBAHAN”. SEKALI LAGI, GAK RUGI JADI KORUPTOR! NEGARALAH YANG BERHAK MEMBERI NAFAS BAGI KORUPTOR! DARIPADA JADI PENJAHAT, PERAMPOK, PENJUDI, TERORIS, GAK ADA GUNANYA. GAK AKAN MENGUBAH KEADAAN. YANG ADA HANYALAH DIBURU, DIUSIR, DAN DIKUCILKAN OLEH BANYAK ORANG, APALAGI NEGARA, GAK BAKAL DIKASIH DUIT, LHO! YANG DIKASIH CUMA: “DOOR! IS DEAD!” SAMA: “GO TO JAIL”.🙂

    HIDUP TAK ADA YANG LEBIH INDAH, SELAIN DARIPADA JADI KORUPTOR! SAYA INGIN DUNIA MELIHAT INDONESIA INI SEBAGAI SATU-SATUNYA BANGSA PILIHAN TUHAN YANG DIAMPUNI KARENA KORUPSI MERUPAKAN SESUATU YANG DIAMPUNI. AMERIKA, CINA, LATVIA, HARUSNYA KALIAN LEBIH MEMERHATIKAN INDONESIA YAH SEBAGAI NEGARA YANG MENJUNJUNG TINGGI HAM DAN UUD 1945. CINA HARUSNYA MALU MELIHATI PERJUANGAN JERIH PAYAH INDONESIA YANG LEBIH SANTUN DAN DEWASA DALAM MEMBERLAKUKAN KORUPTOR, YA !!!

    DAN SAYA MENULISKAN ARTIKEL INI HANYA SEBAGAI EKSPRESI KEPADA NEGERI INI YANG TELAH MAJU DALAM MENANGANI KORUPTOR! SALAM HORMAT! Hendra!

    oh ya, kalau ada yang keberatan dengan tulisan saya, atau ada himbauan “siapa pun yang menulis artikel yang melecehkan institusi Kepolisian, Negara Indonesia, dan Pemerintah, diharapkan segera menyerahkan diri”, saya tak peduli. Buat apaan saya menyerahkan diri? Percuma. Gampang kok kalau mau bebas, tinggal ngasih duit berapa saja ke Polisi, sudah deh bebas. Kalau dikasih mobil, motor, apalagi kereta (becanda), mau saya kasih. Asalkan saya bebas. Kan sudah saya bilang, kalau polisi itu asal dikasih duit, mau lho ngelakuin apa saja kepada kita. Jgn nutu-nutupi diri dah dengan bantahan: “Kami tidak pernah melakukan hal-hal yang sepertimana dikatakan oleh penulis artikel yang menghina ini”. Saya sudah muak, lho! Buktinya apaan dong? Wueek!😛
    Saya mah gak takut kalau dipenjara, ah cuma ngasih duit ke hakim dan jaksa sama polisi udah deh diperpanjangkanlah kasusnya. Wah, duit itu memang berharga yah. Coba aja bapak saya jadi koruptor di BI, pasti sudah dibebaskan dah. Duit untuk membela orang yang bersalah sudah tren di jaman ini.

    Biodata:

    Nama : Hendra Hartanajaya
    Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 16 Mei 1989
    Alamat : Jln. Melati No.32 Kel. Rawa Badak, Kec. Koja, Jakarta Utara
    Pekerjaan : Pegawai Kantor Departemen Perdagangan, Jakarta Pusat
    Agama : Ber-Tuhan Yang Maha Esa
    Nomor Telepon : 0857915462583
    Cita-cita : Menjadi koruptor, orang Tersukses
    Motto : “Corruptor is my life way” , “Corruption is the Golden Ways”

    [NB: Kalau polisi mau cari saya, cari aja! Saya gak takut tuh ditangkap. Saya ini bisa bergonta-ganti nama. Bisa jadi nama saya sekarang berada di DPR sebagai anggota Komisi I – XII atau nama karyawan lain. Namun nama kelahiran saya memang Hendra Hartanajaya. Kalau mau cari saya di Facebook, cari saja: Hendra Handsome atau email saya di: hendracorrupt.07@yahoo.co.id. Kalau gak ketemu, mungkin saja nama saya sudah diubah atau email saya sudah gonta-ganti. Haha ! Selamat mencari yah! :-D]

  4. September 16, 2011 5:35 pm

    ayoo korupsi berjamaah,
    hahaha…
    selagi masih ada remisi..
    hiiikz.. mau di bawa kemna negara kita
    tercinta..
    PISSkz.. mau di bawa kemna negara kita
    tercinta..
    PISS

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: