Skip to content

Beberapa “Blunder” dalam Permendagri No.37/2010

Agustus 6, 2010

Permendagri No.37/2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2010 menjadi topik diskusi paling menarik dalam dua bulan terakhir ini di Pemerintah Daerah. Ada beberapa alasan mengapa demikian, misalnya karean adanya beberapa peraturan perundangan yang baru yang harus diakomodasi, perubahan struktur organisasi dan urusan/kewenangan daerah yang telah terjabarkan dalam peraturan daerah sebagai tindak lanjut PP No.38/2007 dan PP No.41/2007, dan adanya beberapa bagian yang tidak tercantum dalam Permendagri ini, padahal diatur dalam Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA terdahulu.

Beberapa bagian dari Permendagri No.37/2010 yang perlu didiskusikan lebih jauh adalah:

  1. Perjalanan Dinas. Jika PNS melakukan perjalanan dinas untuk mengikuti pelatihan/bimbingan teknis/workshop dan membayarkan kontribusi kepada penyelenggara, maka jika ada pengembalian dari penyelenggara kepada PNS yang bersangkutan, pengembalian tersebut harus disetorkan ke kas daerah.
  2. Hibah kepada instansi vertikal. Hibah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa. Namun, untuk hibah berupa uang, dana hibah tersebut harus ditransfer ke rekening kas umum negara (RKUN) dari rekening kas daerah (RKUD). Untuk bisa sampai ke tangan instansi bertika di daerah, maka dana hibah dari Pemda tersebut terlebih dahulu harus masuk ke dalam APBD dan diturunkan DIPA-nya ke instansi vertikal di daera…
  3. Perubahan APBD baru boleh dilakukan apabila pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya sudah selesai di-Perda-kan. SILPA/SiLPA merupakan “penghubung” di antara tahun-tahun anggaran, yang mempengaruhi besaran dan peruntukan alokasi anggaran pada tahun berkenaan.
  4. Rekening Jasa Konsultansi. Rekening belanja ini muncul dalam Permendagri No.59/2007 tentang Perubahan Permendagri No.16/2006, bersamaan dengan “pemunculan kembali” rekening belanja pemeliharaan. Salah satu kegunaan rekening ini adlah untuk menampung alokasi belanja bagi tenaga ahli, tim ahli/kelompok pakar di DPRD dan SKPD lainnya.
  5. Dana cadangan. Pembentukan dana cadangan haruslah dinyatakan dalam bentuk Perda. Di dalam Perda tersebut dicantumkan maksud dan tujuan pembentukan dana cadangan, besarannya, nama program dan kegiatan yang akan didanai dari dana cadangan tersebut, serta sumber dari dana untuk pembentukan dana cadangan tersebut.
  6. Sinkronisasi prioritas nasional dan APBD. Kehadiran matrik yang memuat informasi tentang prioritas pembangunan Nasional yang disinkronkan dengan pembangunan daerah memberikan implikasi pada “bentuk” kerja sama yang sejatinya nanti dilaksanakan oleh Pempus dan Pemda. Apakah berupa dekonsentrasi atau tugas pembantuan (TP)? Apakah “kerja sama” ini tidak justru “membebani” keuangan daerah karena adanya kewajiban untuk memberikan dana pendamping (minimal 10%) dan dana adminsitrasi umum (sekitar 3%)?
One Comment leave one →
  1. Agustus 14, 2010 8:25 pm

    Menurut Pakde ada 7 hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan dan pelaksanaan apbd ta.2011. Kunjungi blog Pakde di http://catatanpakde.blogspot.com/2010/08/permendagri-no37-tahun-2010-tentang.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: