Skip to content

Pelaporan Harta Kekayaan dan Ketaatannya

Juli 25, 2010

Baharuddin Aritonang

Dalam bayangan saya, persoalan yang menyangkut pelaporan harta kekayaan oleh pejabat negara, khususnya anggota DPR yang terhormat, sudah tidak masalah lagi. Itu karena persoalan tersebut telah muncul sejak Januari 2010. Ceritanya sederhana saja, bahwa pergantian pejabat negara pada umumnya berlangsung Oktober-November 2009, tahun lalu. Pada masa ini tentu saja laporan-laporan harta kekayaan penyelenggara semestinya telah berjalan, baik mereka yang selesai menjabat maupun yang akan segera menjabat.Karena itulah, sebelum mengakhiri masa jabatan di BPK, saya telah menerima edaran untuk menyelesaikan laporan harta kekayaan paling lambat pada Oktober 2009.

Tentu saja saya buru-buru menyelesaikannya. Alangkah tidak enaknya jika sampai KPK mengumumkan bahwa penyelenggara X belum melaporkan harta kekayaannya. Nyatanya memang pada Januari 2010 (artinya dua bulan setelah batas pelaporan seperti surat yang saya terima) sudah dilakukan konferensi pers oleh Wakil Ketua KPK bersama beberapa menteri tentang pelaporan harta kekayaan itu. Bersamaan dengan itu, diumumkan pula penyelenggara negara lainnya. Saya masih ingat di kala itu, bahwa lebih separuh anggota dari anggota DPR yang berjumlah 550 orang itu belum menyerahkan laporan harta kekayaan (LHKPN).

Sejak itulah bergulir terus berita tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Termasuk sumber-sumbernya, seperti halnya Ketua BPK yang bahkan pernah diberitakan majalah Tempo sebagai laporan utama.  Mestinya pemberitaan yang begitu gencar akan menyadarkan penyelenggara negara yang belum menyerahkan laporan harta kekayaan mereka. Dengan demikian, tak ada lagi penyelenggara negara (termasuk anggota DPR) yang tidak melaporkan harta kekayaan ke KPK. Karena itu, saya menjadi heran bila masih banyak anggota DPR yang belum menyerahkan LHKPN. Bahkan KPK secara khusus mengirimkan lagi surat pemberitahuan tentang hal itu. Belum lagi kita membicarakan penyelenggara negara lainnya seperti para perwira Polri, hakim, jaksa, dan PNS secara keseluruhan.

Dari berita berbagai media dilaporkan bahwa tidak ada satu partai di DPR yang sudah menuntaskan laporan harta kekayaan anggota (100%). Yang paling tinggi tingkat persentasinya adalah PKS dengan 92,98%, menyusul PDIP dengan tingkat kepatuhan 91,49%. Partai Golkar baru 73,58%, di bawahnya adalah Partai Demokrat (yang jumlah anggotanya terbanyak) dengan tingkat kepatuhan 71,6%. Dari keseluruhan partai yang memiliki wakil di DPR, yang paling rendah tingkat kepatuhannya adalah Partai Amanat Nasional (PAN), yang jumlahnya tak sampai separuhnya, alias hanya 43,48%. Padahal partai ini lahir sejalan dengan bergulirnya reformasi.

Nah, Anda bisa bayangkan. Kalau patokannya Oktober 2009, sepuluh bulan sudah berlalu, masih ada saja penyelenggara negara yang belum menyelesaikan tanggung jawabnya. Adakah teman-teman anggota DPR ini tidak membaca koran, menonton TV, atau mendengar radio yang telah berulang kali mengingatkan akan pentingnya hal itu? Atau mereka acuh dan tak peduli? Atau karena mereka mengalami kesulitan karena banyaknya harta kekayaan mereka? Pertanyaan-pertanyaan yang agaknya hanya merekalah yang dapat menjawab.

Padahal kalau kita kaji kembali, sesungguhnya niat dan rancangan itu berasal dari para wakil rakyat juga. Pelaporan harta kekayaan itu merupakan kesepakatan para wakil rakyat bagi langkah penyelenggaraan negara bersih dan bebas KKN. Tumbangnya Orde Baru dan lahirnya reformasi antara lain membawa pesan ini, yang salah satunya dituangkan dalam Tap MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pelaksanaannya dirumuskan melalui UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Sejalan dengan UU itu dikeluarkan Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 1999 sebagai dasar pembentukan KPKPN (Komisi Pengawas Kekayaan Penyelenggara Negara), yang fungsinya adalah memeriksa harta kekayaan penyelenggara negara. Terakhir dengan lahirnya UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tugas-tugas KPKPN tersebut diteruskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jadi, awal mula pentingnya pelaporan harta kekayaan itu justru datang dari lembaga perwakilan, khususnya Majelis Permuswaratan Rakyat, yang dulu anggotanya berasal dari anggota DPR serta utusan daerah dan golongan. Karena itu, alangkah aneh jika para wakil rakyat pula yang mengabaikannya. Jika keadaan itu terjadi, KPK perlu untuk mengingatkan mereka terus. Bahkan tidak hanya sebatas pelaporan harta kekayaan, tetapi juga mengavaluasi harta-harta yang dilaporkan tersebut. Adakah datangnya, sumber-sumbernya, dan kepemilikannya berdasar sumber yang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Jika tidak, tugas KPK pula memperkarakan mereka.

Sumber: Opini Media Indonesia (Rabu, 21 Juli 2010)

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: