Skip to content

Menyoal Peran Pemerintah atas UKM

Juli 25, 2010

Danang Sangga Buwana

Sejauh mana tanggung jawab pemerintah terhadap hidup-mati UKM? Pertanyaan seperti ini kerap muncul seiring menjamurnya produk UKM di tengah lanskap perekonomian nasional yang kian menunjukkan kondisi relatif stabil. Pada saat bersamaan, pertanyaan di atas merupakan representasi kekhawatiran pengabaian terhadap pertumbuhan UKM.

Dalam konteks ini, muncul kecurigaan bahwa dominasi ekonomi liberalis akan menjauhkan peran pemerintah sebagai fasilitator yang baik terhadap basis ekonomi rakyat, seperti UKM. Dengan alasan independensi dan kebebasan perdagangan, ada indikasi bahwa peran-peran pengayoman oleh pemerintah terhadap UKM akan kian diminimalisasi. Mengingat potensi sangat besar yang telah diperankan UKM selama ini bagi perekonomian Indonesia sangat besar, terutama untuk kebutuhan dalam penyerapan tenaga kerja UKM dapat dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional.

Perannya dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja diharapkan menjadi langkah awal bagi upaya pemerintah menggerakkan sektor produksi pada berbagai lapangan usaha. Akan tetapi, eksistensinya di dalam struktur APBN kerap mengalami ketidakadilan ekonomi, seperti halnya untuk memenuhi permintaan dana tanggap darurat bencana dari daerah. Alokasi dana yang seharusnya digunakan bagi pengembangan UKM diminta untuk dialokasikan bagi bencana banjir. Kondisi di atas berbeda dengan negara India, seperti diungkapkan oleh Asisten Manajer Divisi Hubungan Ekonomi Internasional Departemen Analisis Ekonomi dan Kebijakan (DEAP) Bank Sentral India TR Chandasekharan, beberapa waktu lalu yang dengan tegas menyatakan, ”Salah satu yang pantas dipuji dari India adalah sistem finansialnya yang tidak mendiskriminasikan UKM.

Keniscayaan campur tangan
Merujuk pada fenomena kemakmuran di Asia, menurut Stiglitz dalam laporan penelitiannya berjudul The World Bank Research Observer (1996) dinyatakan bahwa fenomena keajaiban yang terjadi di kawasan Asia Tenggara ditemukan adanya berbagai kombinasi faktor yang sangat memengaruhi kinerja ekonomi. Pertama, tingginya angka tabungan (saving rate) yang ditopang oleh peningkatan sumber daya manusia (human capital). Kedua, adanya lingkungan yang berorientasi pada mekanisme pasar, tetapi tetap mengakui adanya campur tangan pemerintah secara aktif sehingga memungkinkan transfer teknologi dengan baik.

Deskripsi di atas informasi memberikan pemahaman bahwa peran pemerintah dalam ekonomi pasar khususnya di Asia posisinya sangatlah besar dan signifikan. Tantangan besar peran pemerintah bagi UKM selain oleh pelbagai hambatan internal, adalah sejauh mana mengkreasi ketergantungan terhadap intervensi ekonomi asing. Sebab menghindari investasi asing dalam perekonomian Indonesia juga merupakan sesuatu yang sangat tidak mungkin di era globalisasi ini. Tetapi gagasan dari pengembangan UKM ini, paling tidak, dapat membantu perekonomian Indonesia untuk mengurangi ketergantungan dari pihak asing. Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang kukuh tersebut, UKM perlu diberdayakan agar dapat menjadi tangguh dan mandiri serta dapat berkembang.

Dalam kaitannya dengan kondisi di atas, pemerintah melalui berbagai elemennya, seperti Departemen Koperasi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Bappenas serta BUMN juga institusi keuangan baik bank maupun nonbank, melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut. Dukungan diwujudkan melalui kebijakan maupun pengadaan fasilitas dan stimulus lain. Selain itu, banyak dukungan atau bantuan yang diperlukan berkaitan dengan upaya tersebut, misalnya bantuan berupa pengadaan alat produksi, pengadaan barang fisik lainnya juga diperlukan adanya sebuah metode, mekanisme dan prosedur yang memadai, tepat guna, dan aplikatif serta mengarah pada kesesuaian pelaksanaan usaha dan upaya pengembangan dengan kemampuan masyarakat sebagai elemen pelaku usaha dalam suatu sistem perekonomian yang berbasis masyarakat, yaitu dalam bentuk UKM.

Program pro-UKM
Bagaimanapun, bila dinapaktilasi, pemerintah telah sejak lama melakukan pembinaan terhadap usaha kecil, menengah dan koperasi. Pembinaan terhadap kelompok usaha ini semenjak kemerdekaan telah mengalami perubahan beberapa. Dahulu pembinaan terhadap koperasi dipisahkan dengan pembinaan terhadap usaha kecil dan menengah. Yang satu dibina oleh Departemen Koperasi, sedangkan yang lain dibina oleh Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan. Setelah melalui perubahan beberapa kali, semenjak beberapa tahun terakhir pembinaan terhadap usaha kecil, menengah, dan koperasi dilakukan satu atap di bawah Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
Berdasarkan kepada Propenas (Program Pembangunan Nasional) lima tahunan, pemerintah sesungguhnya telah melakukan beragam usaha memajukan UKM dengan program pokok pembinaan usaha kecil, menengah, dan koperasi. Setidaknya dapat dilihat dari tiga sisi:

Pertama, program penciptaan iklim usaha yang kondusif. Program ini bertujuan untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usahan dengan memperhatikan kaidah efisiensi ekonomi sebagai prasyarat untuk berkembangnya UKM dan koperasi. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah menurunnya biaya transaksi dan meningkatnya skala usaha UKM dan koperasi dalam kegiatan ekonomi.

Kedua, program peningkatan akses kepada sumber daya produktif. Tujuan program ini adalah meningkatkan kemampuan UKM dalam memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia. Sedangkan sasarannya adalah tersedianya lembaga pendukung untuk meningkatkan akses UKM terhadap sumber daya produktif, seperti SDM, modal, pasar, teknologi, dan informasi.

Ketiga, program pengembangan kewirausahaan dan pelaku UKM berkeunggulan kompetitif. Tujuannya untuk mengembangkan perilaku kewirausahaan serta meningkatkan daya saing UKMK. Sedangkan sasaran adalah meningkatnya pengetahuan serta sikap wirausaha dan meningkatnya produktivitas pelaku UKM.

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, pembinaan usaha kecil, menengah, dan koperasi memestikan pelibatan seluruh komponen di daerah. Peran pemerintah daerah sebagai pelaksana kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom akan sangat menentukan bagi pembinaan UKMK.

Kepercayaan baru dan harapan baru adanya penguatan komitmen dan kesungguhan pemerintah pada kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM dan pemerintah secara umum, serta penguatan kemitraan baru yang lebih ‘nasionalis’ dan profesional, telah tergambar dari event Pameran Smesco dan UKM yang digelar pada 14-18 Juli 2010 di Gedung Smesco Jakarta, di mana dalam event ini transaksi UKM tembus pada angka Rp26 miliar hanya dalam waktu dua hari.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pembinaan terhadap usaha kecil, menengah, dan koperasi perlu dirumuskan dalam suatu pola pembinaan yang dapat memberdayakan dan mendorong peningkatan kapasitas. Pola pembinaan tersebut harus memperhatikan kondisi perkembangan lingkungan strategis yang meliputi perkembangan global, regional, dan nasional. Di samping itu juga pola pembinaan tersebut hendaknya belajar kepada pengalaman pembinaan terhadap UKM dan koperasi yang telah dilaksanakan selama ini. Akhirnya kita berharap melalui pola pembinaan yang dikembangkan tersebut didapat hasil positif berupa bersinergi antara kebijakan pemerintah dan pengembangan UKM.

Danang Sangga Buwana, Peneliti The Icon Institute/Konsultan UKM/Dosen Tamu STIKOM Interstudi.

One Comment leave one →
  1. Desember 13, 2011 12:59 pm

    blog ini sangat menarik dan bisa membantu saya dalam pengkajian masalah UKM, saya memang tertarik tentang kajian-kajian UKM. saya tunggu trelaah berikutnya, terutama menyangkut peran konkrit pemerintah terhadap pengembanggan UKM dan mohon referensi untuk informasi data berapa banyak UKM yang telah dibina pemerintah berhasil meningkatkan status usahanya dari usaha mikro menjadi kecil dan kecil menjadi menengah hingga besar terima kasih.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: