Skip to content

DPR dan Jebakan Korupsi

Juli 25, 2010
by

Sabartain Simatupang

Dewasa ini anggota DPR berupaya memulihkan citranya karena pada periode sebelumnya kinerja lembaga ini sempat menuai keprihatinan akibat skandal korupsi. Pemulihan citra ini terkait dengan revisi UU Bidang Politik tahun ini, yakni saat DPR berupaya mewacanakan penataan sistem kepartaian dan pemilu. Sesungguhnya perlu disadari bahwa DPR yang lalu telah terjebak pada sistem dan budaya politik yang memungkinkan timbulnya korupsi.

Kondisi sistem politik
Menurut hemat penulis, maraknya fenomena korupsi yang sampai menggoyang Senayan ketika itu dipengaruhi sistem politik yang terbentuk. Sejak awal reformasi, pemerintah bertekad untuk menata sistem politik di Indonesia melalui amendemen UUD 1945 (dari ke-1 sampai ke-4). Lewat amendemen ini, sistem pemerintahan direformasi untuk tetap melaksanakan sistem presidensial. Pada kenyataannya, perubahan tersebut membawa implikasi sebaliknya terhadap praktik pemerintahan. Justru yang terjadi dalam hubungan antara presiden dan DPR yang dijalankan sejak reformasi menunjukkan tendensi kekuasaan yang lebih dominan dilakukan DPR.

Menurut Miriam Budiardjo, tumbangnya Orde Baru membawa banyak perubahan terhadap pelaksanaan check and balances kekuasaan di Indonesia. Antara lain adalah penataan kembali peran dan fungsi lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tetapi sayangnya, penataan peran dan fungsi ini berakibat pada terjadinyalegislative-heavy (Budiardjo: 2008). Kondisi inilah yang menyebabkan munculnya kemungkinan peluang bagi anggota DPR periode 2004-2009 untuk menyalahgunakan kekuasaannya (power tends to corrupt).

Mengamati hubungan kekuasaan presiden dan DPR sebagai realitas sistem pemerintahan yang dipraktikkan tentunya tidak terlepas dari sistem kepartaian. Menurut Burhan Magenda, sejak Pemilu 1999 dengan peserta 48 partai ternyata tidak ada parpol yang berhasil mencapai mayoritas sederhana (melebihi 50%). Kondisi inilah yang mengharuskan perlu dibentuknya koalisi antarpartai. Semua presiden sejak reformasi (termasuk SBY) menghadapi masalah yang sama dalam berinteraksi dengan DPR. Pengelolaan koalisi merupakan kriteria utama kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai presiden (Magenda: 2007).

Oleh karenanya, sistem multipartai yang terwujud setelah Pemilu 2004 terbukti telah menyulitkan pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial yang dipraktikkan SBY. Saat ini peta politik hasil Pemilu 2009 memang menunjukkan adanya peluang bagi Presiden Yudhoyono untuk menggalang penguatan sistem presidensial. Artinya, Presiden dengan dukungan partai mayoritas dan pembentukan koalisi diharapkan dapat menjalankan suatu sistem presidensial yang efektif. Meskipun demikian, sistem kepartaian yang sudah terbentuk saat ini belum kondusif bagi kemungkinan terjaminnya check and balances dalam interaksi kekuasaan antara presiden dan DPR.

Hal tersebut disebabkan budaya politik, pola rekrutmen, dan kaderisasi partai yang terlaksana hingga saat ini melalui sistem multipartai tidak menjamin kualitas keanggotaan DPR yang sekarang. Di satu sisi, tampaknya pola interaksi kekuasaan tersebut akan mendukung terciptanya sistem presidensial yang efektif. Tetapi, di sisi lain bisa menggoyahkan kondisi check and balances. Kemungkinan inilah yang dikhawatirkan para pengamat, yang apabila tidak disadari akan memberi peluang munculnya ‘otoriterisme baru’ dalam penguatan sistem presidensial.

Kondisi budaya politik
Memang diakui bahwa dengan maraknya jumlah partai yang bermunculan di awal reformasi menandai mekarnya demokrasi. Seakan-akan para elite politik sipil mulai kembali ‘belajar berdemokrasi’ setelah dicekam suasana otoriter sebelumnya. Sayangnya, keinginan berdemokrasi ini tidak diikuti etika budaya dan dasar hukum yang kondusif. Malahan menandai suatu euforia demokrasi yang kebablasan. Muncullah budaya berpolitik yang cenderung spekulatif dengan aneka money politics, sikap ingin selalu menang, manipulasi suara, perilaku massa yang beringas dan anarkistis, perilaku elite oportunistis, dan sebagainya.

Di samping itu, manajemen partai-partai baru pun tidak lagi berfungsi sebenarnya. Malahan partai hanya dijadikan sekadar kendaraan untuk meraih kekuasaan. Partai-partai politik yang ada sekarang ini layaknya ‘sebuah perusahaan’, yang dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis kekuasaan. Lihat saja, misalnya, proses pencalonan kandidat anggota legislatif dan kepala daerah membutuhkan biaya yang sangat boros (Susan Rose-Ackermen: 2006). Tidak mengherankan bila kemudian banyak para saudagar jadi donatur dan broker politik, sekaligus menjadi aktivis politik dan bahkan kepala daerah.

Kondisi partai-partai politik lama juga akhirnya terpolarisasi dengan konflik kepentingan antarelite. Massa dan kader partai diperlakukan sebagai komoditas politik, yang selama menjelang dan berlangsungnya pemilu/pemilu kada dapat diperjualbelikan. Selesai pemilu dan kekuasaan sudah diraih oleh elite partai, janji-janji partai kepada rakyat pendukungnya tinggal retorika belaka. Kondisi inilah yang secara masif merusak sendi-sendi pembangunan sistem politik yang demokratis di era reformasi.

Banyak pihak lalu menuding, kondisi perpolitikan Indonesia yang demikian sebagai konsekuensi dari pengaruh neoliberalisme yang cukup jauh merasuk di kalangan para elite partai. Sistem demokrasi yang ingin diwujudkan lalu dipersoalkan, apakah sebagai tujuan atau memang hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Dalam logika berpikir neoliberalisme, ternyata pilihan demokrasi dimaksudkan sebagai sarana kekuasaan untuk merebut dan mengakumulasikan kapital (David Harvey: 2005).

Dalam kondisi berpikir demikian, yang menjadi tujuan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi untuk kepentingan kelompok pemodal (kapitalis). Pilihan paradigma pemerataan pembangunan ditempuh melalui kebijakan ‘belas kasihan’ terhadap rakyat kecil yang masih di bawah garis kemiskinan (Sri-Edi Swasono: 2009). Demikianlah substansi hakiki demokrasi tergradasi pada praktik politik prosedural lima tahunan. Dukungan rakyat hanya sekadar objek pembangunan ekonomi.

Munculnya wajah perpolitikan Indonesia pasc-aSoeharto hingga kini sesungguhnya diakibatkan jebakan neoliberalisme tersebut. Pemilu 2009 yang untuk kedua kalinya melaksanakan pemilihan langsung dengan biaya sangat besar akhirnya masih menyisakan kekhawatiran akan jebakan ini. Prospek korupsi di Indonesia menjadi pertanyaan rakyat, apakah wajah DPR dan lembaga pemerintahan lima tahun ke depan tetap pada kondisi yang demikian? Untuk tidak terjebak, seyogianya diperlukan perubahan fundamental terhadap sistem dan budaya politik (terutama sistem kepartaian dan pemilu) yang ingin dibangun di negeri ini.

Oleh Sabartain Simatupang, Mahasiswa Magister KSKN UI.

Sumber: Opini Media Indonesia (20 Juli 2010)

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: