Skip to content

PERDA Bermasalah

Juli 16, 2010

Peraturan daerah (Perda) merupakan instrumen dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah serta “fasilitas” pendukungnya. Namun, dalam perkembangan praktik otonomi daerah, persoalan demi persoalan muncul berkenaan dengan penetapan dan pelaksanaan Perda ini, sampai kemudian Pemerintah (Pusat) “kewalahan” untuk melaksanakan pengawasan sampai pembatalannya. Perda memang “produk daerah” yang unik, karena dihasilkan dari sbeuah proses yang didominasi kepentingan politik lokal.

Perda Pajak dan Retribusi Daerah

Sejak otonomi daerah bergulir, muncul ribuan Perda pajak dan retribusi daerah yang memberatkan investor. Perda ini dianggap menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang berdampak bagi pertumbuhan ekonomi, baik lokal maupun nasional. Banyak pemda yang memanfaatkan peluang meningkatkan PAD melalui perda.

Perda yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah merupakan sumber persoalan utama karena bersinggungan langsung dengan kehidupan ekonomi masyarakat dan negara. Bagi daerah sendiri, Perda pajak dan retribusi daerah merupakan daerah hukum untuk melegalkan praktik pemungutan (secara paksa) dana dari masyarakat atas nama negara, rakyat dan pembangunan daerah. Masyarakat wajib mematuhi Perda karena merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan (lihat UU No.10/2004), meskipun merasa Perda tersebut justru membebani mereka.

Di sisi lain, Perda menjadi penghambat utama investasi di daerah karena parapelaku ekonomi harus mengeluarkan biaya lebih besar dalam rangka mematuhi peraturan perundang-undangan ini. Anehnya, tidak terdapat korelasi yang jelas antara jumlah pembayaran pajak dan retribusi terhadap perbaikan fasilitas berusaha dan perlindungan hukum  bagi para pengusaha dan masyarakat.

Ribuan Perda Bermasalah Belum Juga Dibatalkan

Mekanisme pembatalan peraturan daerah (perda) yang ada saat ini ternyata tidak efektif mengurangi jumlah produk hukum pemerintah daerah yang bermasalah. Sejak kewenangan pembatalan ada di tangan presiden, sampai sekarang, tidak ada satu pun perda bermasalah yang dianulir.

Padahal, menurut catatan Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), ada sekitar 3.402 perda tentang pajak dan retribusi daerah yang direkomendasikan untuk dibatalkan.  Ketua KPPOD Agung Pambudhi menduga, terhentinya pembatalan perda tak lepas dari kesibukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karenanya, jika hanya Presiden yang boleh membatalkan Perda, maka pertumbuhan investasi di daerah akan melambat karena terkendala dengan keberadaan Perda-perda yang bermasalah tersebut.

Bertolak dari kondisi itu, KPPOD mengusulkan agar mekanisme pembatalan perda ditinjau ulang. Ada dua opsi yang bisa dipilih. Pertama, mengembalikan kewenangan pembatalan perda ke menteri dalam negeri lewat revisi UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kedua, presiden cukup mendelegasikan sebagian kewenangannya tersebut ke menteri dalam negeri dengan mengeluarkan peraturan presiden (perpres). Dari dua pilihan itu, yang paling baik adalah pendelegasian wewenang, karena kalau harus merevisi UU prosesnya bakal lama, bisa bertahun-tahun, sementara kebutuhan harus dijawab secara cepat.

Peran Mendagri

Sampai saat ini, pembatalan Perda dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Hal ini juga didukung oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), meskipun di dalam UU No.27/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah mekanisme pembatalan Peraturan Daerah (Perda) pajak dan retribusi harus dilakukan lewat Keputusan Presiden (Keppres). Dalam aturan sebelumnya, yakni UU No. 34/2000, Perda dapat dibatalkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) saja.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menjelaskan, sejak kewenangan pembatalan perda ada di tangan presiden, kementeriannya hanya bisa melarang daerah untuk tidak lagi sembarangan membuat aturan. “Kami sudah melarang untuk tidak lagi mengatur materi yang tercantum pada perda yang sudah dibatalkan,” imbuhnya. Menurut dia, alasan menggenjot pendapatan asli daerah tidak bisa dijadikan dasar bagi pemda untuk menerbitkan perda sesuka mereka.

Terkait dengan kewenangannya, Mendagri Gamawan Fauzi kemudian akan melaporkan perda-perda yang telah dibatalkan Depdagri kepada BPK. Ia ingin agar perda tersebut menjadi bahan audit BPK atas laporan keuangan daerah. Sejak 2002 Depdagri telah membatalkan 1.240 perda, dan masih mengkaji ratusan perda yang diduga bermasalah.

Gamawan mengungkapkan bahwa dia tidak mengetahui apakah perda-perda pungutan yang telah dibatalkan itu masih diterapkan atau tidak di daerah. “Karena itu akan saya laporkan ke BPK, agar bisa dicek oleh BPK dan menjadi temuan,” katanya. Gamawan sendiri mengakui, selama ini pengawasan Inspektorat Jenderal Depdagri atas penerapan perda-perda yang dibatalkan itu belum maksimal. Karena itu, Mendagri meminta BPK untuk menindaklanjuti secara langsung

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: