Skip to content

Penyakit Tahunan Serapan APBA

Juli 15, 2010

M Rizwan Haji Ali

PEMERINTAH Aceh kembali diserang penyakit tahunan dalam penyerapan APBA 2010. Hingga awal Juli, serapan anggaran baru 1,5 triliun dari pagu anggaran Rp 7,638 triliun yang jika dikonversi ke persentase baru sekitar 20 persen. Padahal, seharusnya serapan anggaran hingga Juli sudah harus berada di atas level 50 persen (Serambi, 4/07/10).

Ini berarti SKPA di lingkaran Pemerintah Aceh ketinggalan dari angka yang harus dicapai dengan berbagai sebab dan alasan.  Malangnya lagi, dari 20 persen serapan tersebut lebih terkonsentrasi di dinas-dinas yang tidak terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Alias, dana anggaran lebih terserap di pembiayaan internal SKPA seperti di dinas Kepegawaian, Pendidikan dan Penelitian. Sementara dinas-dinas penting seperti Dinas Bina Marga, Dinas Pertanian, dan Dinas Pendidikan malah berada di bawah 14 persen (Serambi, 04/07/10).

Penyakit tahunan ini bisa ditelusuri dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan kliping media, serapan APBA memang selalu lamban setiap tahun. Walaupun angka serapan naik setiap tahun, namun tetap tergolong lamban dan tidak memenuhi standar serapan yang normal sesuai dengan perencanaan pembangunan dan anggaran. Kalau kita mau fokus pada era pemerintahan Irwandi, kita bisa lacak rendahnya serapan anggaran tersebut dari tahun 2008, setahun setelah pemerintahan ini terbentuk.

Kalau kita mau melihat serapan APBA tahun 2008, daya serap APBA pun sama rendahnnya dengan tahun ini. Pada tahun 2008, Kepala Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA) saat itu T Lizam mengemukakan bahwa hingga 7 Oktober 2008, daya serap APBA 2007 masih rendah atau baru 14 persen, atau senilai Rp 1,1 triliun dari pagunya Rp 8,5 triliun. Dari jumlah anggaran yang telah terserap itu, realisasi belanja langsung/pegawai dan operasi kantor mencapai Rp 463 miliar, sedangkan realisasi belanja tak langsung/modal dan pembangunan masih rendah sekali, yakni Rp 704 miliar dari pagu sekitar Rp 7,5 triliun. Hal ini terjadi karena pelaksana proyek belum mengajukan amprahan uang muka kerja (UMK). Kalau amprahan ini sudah dilakukan, serapan anggaran bisa mencapai 20 persen (Serambi, 08/10/08). Itulah posisi APBA per Oktober 2008.

Tahun 2008, untuk pertama kalinya Pemerintah Aceh mampu menyelesaikan RAPBA tetap waktu sesuai dengan komitmen dengan DPRA yaitu penyerahan RAPBA 2009 dilakukan pada Oktober 2008. Ini merupakan langkah maju karena penyakit lain yang dihadapi pemerintah daerah di seluruh Indonesia adalah keterlambatan penyerahan RAPBD setiap tahunnya. Dalam hal ini, pemerintahan Irwandi berhasil melompat rintangan tersebut.

Tahun 2009, serapan APBA pada posisi 6 November 2009 menurut Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA), jumlah dana APBA 2009 yang terserap masih relatif rendah, baru 40 persen atau senilai Rp 3,88 triliun dari pagunya Rp9,7 triliun. Ini artinya, sisa dana yang belum terserap mencapai Rp 5,82 triliun lagi (Waspada, 09/11/09). Itu bermakna posisi serapan APBA juga sedang dalam masalah.

Penyakit tahunan ini bukan hanya diidap oleh pemerintahan Irwandi, tetapi merupakan penyakit bawaan dari pemerintahan lama. Hanya saja, pemerintahan Irwandi pun pada akhirnya tetap tidak mampu keluar secara menyakinkan dari warisan-warisan tersebut. Ibarat permainan sepakbola Piala Dunia, pemerintah Irwandi menyakinkan di kampanye akan adanya perubahan pada tahap awal, tetapi mulai mengalami disorientasi pada masa akhir kepemimpinannya.

Rendahnya penyerapan APBA pasti memiliki dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi dan perjalanan pembangunan di Aceh. Apalagi Aceh sudah berada pada posisi pasca rehabilitasi dan rekonstruksi. Secara kasar, pasca-berahirnya BRR di Aceh, pertumbuhan perekonomian Aceh melemah dan itu hanya bisa diatasi dengan realiasi APBA. Karena hal itu akan merangsang pertumbuhan ekonomi.

Mengatasi penyakit tahunan
Sebagai sebuah sistem, pemerintah Aceh memiliki perangkat-perangkat yang bisa difungsikan untuk memperlambat sebaran penyakit ini. Kalangan DPRA menyarankan supaya Gubernur melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPA. Saran ini tentu bukan saranan pertama dalam sejarah lambannya serapan APBA. Tahun-tahun sebelumnya pun banyak kalangan menyarankan supaya penyakit tahunan ini diatasi dengan evaluasi kinerja dan perombakan kabinet.

Masalahnya kemudian, evaluasi dan perombakan kabinet ini menjadi tidak efektif ketika pemerintah sebagai sebuah sistem mengaidap penyakit komplikasi lain berupa ketidakmamuan untuk belajar dari pengalaman, ketidaksediaan untuk melakukan perubahan karena merusak kepentingan yang sudah ditanam, dan serta kepentingan politik yang cenderung melingkari perombakan birokrasi itu sendiri.

Pemerintahan merupakan sebuah organisasi politik birokrasi yang di dalamnya bersarang bukan hanya kepentingan masyarakat tetapi juga menjadi rumah bagi kepentingan politisi dan birokrat. Jelas sekali dengan lingkungan yang sedemikian itu pemerintah menjadi arena bagi berbagai kepentingan yang akhirnya membuatnya mengidap penyakit komplikatif.

Oleh sebab itu, perombakan tidak menjamin bisa jadi obat tetapi bisa digunakan sebagai alat untuk menekan SKPA-SKPA supaya memacu kinerja mereka untuk memenuhi target dan capaian yang bukan dari aspek kuantitatif (persentase serapan anggaran) tetapi juga harus memenuhi aspek kualitatif (kualitas hasil kerja).

Kinerja pemerintah Aceh perlu terus dipacu dengan jalan menekan semua SKPA supaya member fokus kepada tanggungjawab dan tugas utama mereka. Banyaknya perjalanan ke luar daerah memang sangat mengganggu fokus kerja karena dipastikan aspek entertainment lebih dominan dalam perjalanan tersebut ketimbanga tujuan utama perjalanan itu sendiri sebagai tugas dinas yang harus dipertanggungjawabkan.

Sementara di sisi lain, Gubernur perlu mengatasi tekanan-tekanan politik yang muncul terhadap SKPA dari kekuatan luar. Karena jika SKPA diberi beban untuk menyelesaikan tekanan politik mereka juga melakukan manuver-manuver politik untuk mengamankan posisi mereka. Yang menjadi korban kemudian adalah biaya pembangunan lebih banyak tersedot kepada biaya politik. Gubernur perlu menunjukkan dirinya sebagai penanggungjawab politik dan setiap tekanan politik kepada SKPA harus diselesaikan oleh gubernur sendiri.

* Penulis adalah Dosen Ilmu Politik Unimal dan Mahasiswa Doktor Ilmu Politik, IIUM, Kuala Lumpur.

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: