Skip to content

Kejaksaan Agung yang tidak Agung

Juli 4, 2010

Ketidakpastian hukum di Indonesia memang luar biasa tinggi. Persoalaan administrasli publik, regulasi, politik, kepentingan pribadi/golongan, dan perilaku oportunis para elite (pejabat birokrasi/pemerintah, politisi, dan lembaga yudikatif) membaur sedemikian rupa membentuk adonan yang pekat, hitam, dan menjijikkan. Apakah ini bagian dari strategi yang untuk sebuah konspirasi membela sebuah kepentingan besar yang sulit dibaca dan dipahami orang awam?

Berbagai kepentingan berseliweran dalam kasus korupsi di Departemen Hukum dan HAM. Isu adanya tebang pilih, istilah yang mengemuka paska Presiden SBY menyatakan akan memberantas korupsi selama masa pemerintahannya di periode pertama, dalam masalah pengungkapan kasus-kasus korupsi, kembali muncul ketika terdapat perlakuan berbeda dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap para tersangka. Media kemudian mengungkap dan menjabarkan dengan jelas berbagai keteledoran atau “kesengajaan” yang dilakukan Kejagung dengan membuat analisa yang sangat mudah dipahami.

Kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) yang menyeret Yusril Ihza Mahendra (YIM), pemeran Laksamana Ceng Ho dalam sebuah film, bagai bola liar. YIM melaporkan Jaksa Agung Hendarman Supandji ke Mabes Polri terkait jabatannya sebagai Jaksa Agung yang dianggap sebagai ilegal. Alasannya, sejak berakhirnya Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I, posisi Hendarman Supandji belum ada pengangkatan kembali hingga saat ini.

Posisi Jaksa Agung Hendarman Supandji yang tidak legal juga diamini oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Ketua MK menilai posisi Hendarman bermasalah. Hendarman dipandang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan UU Kejaksaan maupun UU Kementerian Negara. Kalau menurut UU Kejaksaan, Jaksa Agung adalah jaksa karier, maka Hendarman harus sudah pensiun karena usianya. Pasal 12 UU No.16/2004 tentang Kejaksaan memang menyatakan bahwa jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena (c) telah mencapai usia 62 tahun. Hendarman lahir pada 6 Januari 1947, dan kini telah berusia 63 tahun.

Di sisi lain, menurut beleid kementerian, Jaksa Agung adalah pejabat setingkat menteri yang tak dibatasi usia pensiun. Tetapi Hendarman, yang dilantik sebagai Jaksa Agung pada 9 Mei 2007, tak dilantik lagi bersama jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II pada 22 Oktober 2009. Dengan demikian, seharusnya sewaktu kabinet tersebut dilantik Oktober lalu, Hendarman diangkat sebagai Jaksa Agung dalam jabatan politik setingkat menteri.

Menurut YIM, Hendarman menjadi Jaksa Agung tanpa pernah diangkat dengan keputusan presiden dan dilantik pada jabatan itu sehingga secara hukum maupun jabatan dinilai tidak sah atau illegal. Hendarman terus menjadi Jaksa Agung hingga sekarang tanpa pernah dilantik. Akibatnya, karena Jaksa Agung tidak sah, maka secara hukum segala tindakan yang mengatasnamakan Jaksa Agung juga tidak sah. Ia berpendapat, Jaksa Agung merupakan bagian dari Kabinet Indonesia Bersatu I, yang masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2009, pas saat pelantikan Kabinet Indonesia Bersatu II.

Ketua Mahkamah Konstitusi ini menilai pangkal masalahnya adalah administrasi hukum Indonesia yang kacau-balau. “Seharusnya sudah lama dibenahi. Administrasi hukum kita lemah, banyak hal yang terlambat dikerjakan,” tuturnya. Meski begitu, Mahfud mengatakan bahwa proses pemeriksaan atas Yusril bisa tetap dinyatakan sah, senada dengan pandangan Saldi Isra, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Padang. “Sejauh Jaksa Agung Muda Pidana Khususnya sah dan direkturnya sah, menurut saya prosedurnya tidak ada masalah.”

Pembenahan ke Depan

Terlepas dari siapa yang benar atau salah dalam kasus korupsi dan penyalahgunaan kewenangan tersebut, pernyataan ketua MK perlu diapresiasi dan ditindaklanjuti oleh penguasa negeri ini, khususnya Presiden SBY. Kekacau-balauan, meminjam istilah Mahfud MD, dalam administrasi hukum di negara kita menyebabkan banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan lembaga tinggi negara, terutama oleh pejabatnya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, khususnya kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian.

Hal yang menarik adalah adanya pesimisme dari banyak kalangan bahwa pembenahan hanya bisa pada level retorika dan janji kampanye belaka, tidak sampai pada eksekusi. Hal ini tampak dari perilaku elite politik yang seakan-akan secara bersama-sama berusaha merancang sebuah sistem yang bisa menyelematkan kepentingan dan diri mereka, termasuk setelah pensiun dari jabatan yang mereka sandang sekarang.

Beberapa indikator yang bisa terbaca dari apa yang terjadi belakangan ini adalah:

  1. Pelemahan KPK. Pihak kepolisian Republik Indonesia dan parlemen (DPR RI) seakan sepakat bahwa KPK adalah duri dalam daging yang harus dicabut dan diletakkan di tempat yang “aman”.
  2. Pelenyapan whistleblower. Dalam alam demokrasi, whistleblower merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya membongkar perselingkuhan di dalam birokrasi dan institusi politik. Setiap whistleblower merupakan saksi kunci yang semestinya dilindungi oleh negara, bukan justru dipidanakan karena dianggap melanggar kode etik.
  3. Ketidakmauan lembaga tertentu untuk diperiksa pihak eksternal. Penolakan Kapolri untuk diperiksa oleh tim gabungan yang akan dibentuk Presiden (seperti direkoemndasikan Sekretaris Tim Pemberantasan Mafia Hukum Dr Denny Indrayana) menunjukkan bahwa Polri tidak mau transparan dan akuntabel dalam melaksanakan kewenangan dan pertanggungjawaban kepada publiknya.

Links terkait:

Undang-Undang No.39/2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang No.16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No.: M01.HT.01.01/2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: