Skip to content

Quo Vadis Pengadilan Pajak

Juni 21, 2010

Richard Burton

Putusan Mahkamah Agung memenangkan PT Kaltim Prima Coal (KPC) atas upaya peninjauan kembali yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak telah menimbulkan beragam reaksi berbagai pihak. Rudy Satrio, misalnya, ahli hukum pidana Universitas Indonesia, menyatakan bahwa proses penyidikan terhadap KPC tetap bisa dilanjutkan. Alasannya, sudah ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Februari 2010 yang menolak gugatan praperadilan yang diajukan KPC.

Putusan MA dengan Nomor 141/B/PK/PJK/2010 tersebut tampaknya merupakan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Pajak Nomor Put 20966/PP/M.IX/99/2009 bulan Desember 2009. Putusan Pengadilan Pajak yang dimaksud awalnya merupakan sengketa pajak yang disebabkan adanya surat yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak kepada pemeriksa pajak, yaitu surat perintah untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan kepada KPC karena diduga melakukan tindak pidana pajak.

KPC lalu mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas dasar ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU-KUP) tahun 2000. Perdebatan penerapan Pasal 23 ayat (2) huruf b inilah yang kemudian menjadi perbedaan dalam menafsirkan bisa-tidaknya surat perintah melakukan pemeriksaan bukti permulaan digugat (menjadi obyek gugatan) di Pengadilan Pajak.

Persoalan menjadi terang ketika proses hukum berjalan dan Pengadilan Pajak membuat putusan. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim Pengadilan Pajak memberikan cukup banyak pertimbangan. Namun, yang perlu dilakukan kajian hanyalah terhadap dua pertimbangan hukum. Pertama, surat perintah pemeriksaan pajak merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 31 UU-KUP, yaitu ketentuan tentang pemeriksaan pajak yang tata caranya diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Keuangan. Kedua, surat perintah melakukan pemeriksaan bukti permulaan sudah merupakan keputusan pejabat yang bersifat konkret, individual, dan final, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b UUKUP tahun 2000.

Analisis yuridis

Persoalan sengketa pajak di atas, dalam analisis yuridis, sebenarnya tidaklah terlalu sulit! Pasal 23 ayat (2) huruf b UUKUP secara jelas menyebutkan bahwa wajib pajak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas keputusan yang berkai-tan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26. Dengan kata lain, yang terhadapnya diajukan gugatan adalah suatu keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, bukan surat perintah pemeriksaan bukti permulaan.

Surat perintah pemeriksaan bukti permulaan bukanlah suatu keputusan yang dapat berimplikasi hukum langsung kepada wajib pajak, melainkan hanya sebuah surat perintah yang ditujukan kepada pemeriksa pajak untuk melaksanakan tugas. Jika surat perintah sudah dilaksanakan dan sudah ada suatu keputusan, misalnya diterbitkan surat ketetapan pajak, yang berimplikasi hukum langsung ke-pada wajib pajak, barulah keputusan (ketetapan pajak) tersebut dapat digugat ke Pengadilan Pajak.

Kalimat “selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26”, menurut penulis, haruslah tetap ditafsirkan berupa keputusan yang sudah berakibat hukum langsung kepada wajib pajak. Adalah ganjil dan kurang bijak rasanya bila suatu surat perintah yang masih bersifat internal (tidak ditujukan kepada wajib pajak) bisa menjadi obyek gugatan. Jika itu yang terjadi, maka surat tugas, surat perintah pengamatan, surat perintah melakukan ekstensifikasi wajib pajak, dan surat-surat perintah lainnya, akan bisa menjadi obyek gugatan. Tentu saja ini sangat berbahaya dan mengacaukan sistem peradilan yang sudah ada.

Keganjilan lain adalah diperluasnya alasan hukum pengertian suratperintah melakukan pemeriksaan sudah memenuhi unsur konkret individual, dan final dalam proses gugatan sebagaimana lazimnya gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN). Kesan memaksakan dan memperluas penafsiran hukum dengan alasan hukum tersebut menjadi tidak logis karena Pengadilan Pajak bukanlah pengadilan TUN yang obyek gugatannya harus memenuhi unsur konkret, individual, dan final.

Lagi-lagi, kalau itu yang terjadi, lembaga Pengadilan Pajak menjadi sama peran dan fungsinya dengan Pengadilan TUN. Kerancuan membedakan obyek sengketa pajak dengan obyek sengketa TUN menjadi tidak jelas. Seharusnya Pengadilan Pajak tidak pertu memperluas alasan hukum membenarkan dan menerima surat perintah melakukan pemeriksaan menjadi obyek gugatan. Adalah pantas apabila berbagai pihak memberi perhatian dan mengkaji ulang persoalan ini.

Quo vadis putusan Pengadilan Pajak yang membatalkan surat perintah pemeriksaan bukti permulaan yang diterbitkan Ditjen Pajak cenderung menjadi cacat hukum karena sudah melebihi domain kewenangan- nya dan lagi cenderung telah mengambil alih fungsiatau domain lembaga peradilan TUN.

Sekalipun lembaga Pengadilan Pajak merupakan bagian dari lembaga hukum administrasi negara, tidak berarti hal itu menjadikannya sama dengan lembaga peradilan TUN. Kedua lembaga harus tunduk kepada masing-masing undang-undang yang menjadi dasar berpijak adanya unsur obyek gugatan. Obyek gugatan pajak berbeda dengan obyek gugatan TUN.

Soal pertimbangan hukum yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 31 UUKUP yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan adalah juga kurang relevan. Kesalahan dalam proses menerbitkan surat perintah pemeriksaan bukti permulaanbukanlah merupakan keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b. Prosedur dan tata cara pemeriksaan hanyalah proses administrasi yang harus dipatuhi agar menjadi tertib hukum administrasi. Tata cara menerbitkan surat perintah pemeriksaan belumlah menjadi satu keputusan administrasi. Jadi, pertimbangan hukum yang dijadikan dasar obyek gugatan tidaklah tepat.

Lalu, apa yang harus dilakukan pemerintah cq. Ditjen Pajak dalam menyikapi putusan Pengadilan Pajak tersebut? Langkah hukum yang bisa dilakukan, pertama, menerbitkan surat perintah pemeriksaan bukti permulaan yang baru menggantikan surat perintah pemeriksaan yang sudah dibatalkan. Ini sesuai dengan putusan Pengadilan Pajak sendiri yang memberikan kemungkinan bagi tergugat (Ditjen Pajak) melakukan pemeriksaan dengan menerbitkan kembali surat perintah pemeriksaan bukti permulaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kedua, mengacu pada pendapat Rudy Satrio, Ditjen Pajak bisa tetap melakukan penyidikan terhadap KPC dengan alasan sudah ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak gugatan praperadilan yang diajukan KPC. Dengan kata lain, putusan MA yang memenangkan KPC hanyalah putusan hukum administratif belaka yang menguatkan putusan Pengadilan Pajak membatalkan surat perintah pemeriksaan bukti permulaan.

Ditjen Pajak tetap harus menghormati dan mematuhi putusan MA tersebut Hukum harus ditaati oleh semua pihak, termasuk pemerintah sendiri. Pemerintah tidak perlu menjadi gundah. Sebab, kemenangan KPC tidak membatalkan keseluruhan proses hukum dugaan tindak pidana pajak yang dilakukan KPC. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak permohonan praperadilan KPC menjadi dasar mengambil langkah hukum yang akan dilanjutkan.

Langkah hukum tersebut paling tidak akan menjawab pertanyaan quo vadis keadilan proses hukum perpajakan yang menjadi perhatian bersama. Keadilan dalam hukum yang diperjuangkan semua pihak adalah hal yang wajar dilakukan sepanjang sesuai dengan koridor hukum itu sendiri.

Hukum sebagai panglima yang diperjuangkan guna mewujudkan keadilan dalam pajak harus menjadi agenda bersama. Semua pihak perlu memahami dan mendukung kondisi tersebut. Melangkah menuju keadilan pajak yang diinginkan masyarakat hendaknya bisa dilihat secara tepat. Biarlah kiranya langkah hukum yang akan dilanjutkan Ditjen Pajak bjsa menjadikan hukum selalu berwibawa. Kita semua tidaklah perlu lagi mempersoalkan putusan hukum yang sudah berlaku.

Sumber: Koran Tempo (12 Juni 2010)

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: