Skip to content

Bolehkah Anggota Dewan Mengusulkan “Proyek” Baru?

Mei 26, 2010

Proses perencanaan dan penganggaran di pemerintahan daerah dilaksanakan secara terintegrasi (unified budgeting) dengan didasarkan pada konsep penggunaan dana yang ada untuk pemenuhan kebutuhan publik (money follows function). Sebuah APBD disusun sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik yang ada di daerah, yang telah direncanakan sejak awal tahun sebelumnya melalui penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah yang disebut RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Posisi RKPD menjadi sangat penting karena merupakan “penghubung” antara perencanaan dan penganggaran. Perencanaan “dilaksanakan” oleh Pemda dengan Bappeda sebagai leading sector-nya, salah satunya melalui penyelenggaraan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah). Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang, dengan cakupan Musrenbang desa/kelurahan (dilaksanakan bulan Januari), kecamatan (Februari), dan kabupaten/kota (Maret). RKPD merupakan output dari mekanisme Musrenbang ini.

Secara sederhana, Musrenbang dapat diartikan sebagai mekanisme yang “mempertemukan kepentingan” satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku pemberi pelayanan publik dengan masyarakat (konstituen) selaku penerima pelayanan publik. Setiap SKPD memiliki Tupoksi yang diturunkan dari Perda tentang kewenangan/urusan daerah dan oraganisasi perangkat daerah (SOTK), yang penyusunannya didasarkan pada PP No.38/2007 dan PP No.41/2007. Tupoksi ini kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan di dalam dokumen rencana kerja (Renja) SKPD, yang menjadi bahan penyusunan rancangan SKPD oleh Bappeda. Rancangan RKPD inilah yang kemudian “didiskusikan” antara SKPD terkait dengan konstituen/masyarakat dalam Forum SKPD di Musrenbang Kabupaten.

Dalam Forum SKPD ini, utusan masyarakat dari kecamatan (mewakili desa-desa di kecamatan bersangkutan) menyampaikan permasalahan/kebutuhannya kepada SKPD terkait. Usulan-usulan yang diajukan masyarakat bisa saja berada di luar kewenangan Pemda dan SKPD bersangkutan, namun tetap harus ditampung oleh SKPD untuk nantinya diteruskan ke Bappeda dan kepala daerah sehingga bisa disampaikan dalam Musrenbang Provinsi (jika nantinya bisa didanai dari APBD provinsi) dan Musrenbang Nasional (jika nantinya bisa didanai dari APBN).

Semua usulan dari masyarakat yang confirm dengan Tupoksi SKPD dan yang confirm dengan kewenangan pemerintah provinsi dan pusat dicantumkan dalam RKPD yang nantinya akan ditetapkan dalam bentuk peraturan bupati/walikota. Oleh karena RKPD tidak hanya memuat rencana program dan kegiatan yang akan didanai dari APBD kab/kota yang bersangkutan, maka pada tabel atau matriks program/kegiatan di RKPD dicantumkan kolom seumber pendanaan yang dibagi ke dalam kolom pendanaan dari APBD, APBD Provinsi dan APBN.

Posisi Anggota DPRD

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi anggaran (selain fungsi legislasi dan pengawasan), terdapat anggapan bahwa anggota dewan boleh mengusulkan nama program/kegiatan baru di luar yang tercantum di dalam RKPD dan PPAS. Oleh karena RKPD disusun dan ditetapkan dalam bentuk peraturan kepala daerah (Perbup, Perwali, Pergub), maka anggota dewan berpandangan bahwa RKPD belum mengakomodasi usulan masyarakat/konstituen yang disampaikan melalui anggota dewan , baik di saat pelaksanaan reses maupun dengan cara masyarakat mendatangi anggota dewan di gedung DPRD.

Kepala daerah sendiri memang tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan dan mendiskusikan rancangan RKPD dengan anggota DPRD dan anggota DPRD yang mengikuti Musrenbang kab/kota hanyalah ketua komisi sebagai undangan. Demikian pula halnya dengan penyampaian Perbup/Perwali/Pergub tentang RKPD kepada DPRD, kecuali diatur secara ekplisit di dalam Perda terkait, misalnya Perda tentang perencanaan pembangunan daerah dan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan perundangan terkait pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa rancangan KUA dan PPAS serta rancangan Perda APBD wajib disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD (lihat misalnya pasal 18-20 UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara). Secara eksplisit, pasal 20 ayat (3) UU ini menyatakan bahwa DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bunyi pasal inilah yang menimbulkan perbedaan penafsiran tentang sejauh mana DPRD dapat “mengubah” rancangan Perda APBD…

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: