Skip to content

Legitnya Upeti dari Bank..

Maret 8, 2010

WAKTU itu musim pemilihan kepala daerah. Hadi Supeno, incumbent wakil bupati, mendaftar sebagai calon bupati. Seorang kepala cabang bank pembangunan daerah menemuinya dan berkata, “Pak Hadi jangan kaget, nanti begitu Bapak terpilih jadi, bank kami otomatis akan beri uang Rp 500 juta.”  Uang Rp 500 juta itu, menurut istilah Hadi, mantan Wakil Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah, adalah semacam welcome fee, sebagai ungkapan selamat datang kepada pejabat baru.

Begitu menjabat, tambah Hadi, Bank pembangunan daerah (BPD) akan mengantarkan buku rekening baru sekaligus kartu anjungan tunai mandiri (ATM) berikut sejumlah uang dalam rekening itu. “Selanjutnya, setiap bulan atau tiga bulan sekali mereka akan mengirim uang ke rekening itu. Saya akui pernah menerimanya,” katanya.

Besarnya uang ini, kata Hadi, tergantung dari sedikit atau banyaknya uang APBD yang disimpan ke bank itu. “Makin kaya daerah, kian besar APBD yang disimpan ke BPD, makin besar biasanya pejabat itu terima imbalan,” katanya. Selain bupati, yang juga menerima imbalan ini adalah wakil bupati dan sekretaris daerah.

Apa yang disampaikan Hadi menguatkan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang maraknya praktik pemberian fee atau imbalan dari bank kepada pejabat, terutama di daerah. Imbalan ini diberikan bank kepada pejabat sebagai balas jasa karena menempatkan uang APBD ke bank tertentu, terutama di bank daerah.

Imbalan ini, sesuai temuan KPK, berupa uang yang ditransfer ke rekening pribadi pejabat, pemberian fasilitas olahraga, paket wisata perjalanan, dan bentuk lain. “Praktik ini jelas terlarang. Bisa digolongkan dalam penerimaan gratifikasi,” kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin.

Sesuai dengan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Selain melanggar aturan tentang gratifikasi kepada pejabat negara, pemberian imbalan dari bank itu juga bertentangan dengan Surat Bank Indonesia Nomor 71/SBI/I/DPNP/DPnP pada 20 Oktober 2005 yang memerintahkan semua bank tidak memberikan hadiah atau bunga khusus bagi pejabat dan penyelenggara negara.

Sejauh ini, KPK menemukan aliran dana sekitar Rp 360 miliar dari enam BPD kepada sejumlah pejabat daerah selama 2002-2008. KPK juga menemukan, praktik pemberian imbalan ini meluas di seluruh Indonesia. “Bahkan, ada pejabat pusat yang menerima. Bank yang memberikan juga tak hanya BPD,” kata Jasin.

Legitnya upeti dari bank itu membuat pejabat membandel. Imbauan KPK agar pejabat yang menerima imbalan dari bank mengembalikan kepada negara dianggap angin lalu. Bahkan, ancaman akan dilakukannya penindakan terhadap pejabat yang membandel juga tak digubris.

“Belum ada pejabat yang mengembalikan fee dari bank. Praktik pemberian fee juga masih berjalan sampai sekarang,” kata Jasin. Jika dipaksakan dengan proses penindakan, hampir semua pejabat dari Aceh sampai Merauke bisa terkena. “Kasus ini bisa lebih luas dibandingkan korupsi mobil pemadam kebakaran yang terjadi di 22 daerah,” ujarnya.

KPK, lanjut Jasin, memiliki data mengenai pejabat yang menerima imbalan dari BPD. “Kami tidak menggertak. Menurut perspektif saya, kalau memang tidak diindahkan, kami bisa naikkan ke penindakan. Apa mau semua pejabat daerah dipenjarakan?” ungkapnya.

Oleh karena itu, Jasin berharap, dengan meluasnya skala masalah ini, ada keputusan tegas yang dikeluarkan pemerintah. “Misalnya, presiden bisa membuat keputusan presiden atau peraturan pemerintah mengenai fee ini,” katanya.

Peneliti dari Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, juga mendesak pemerintah bersikap tegas mengingat masalah ini berpotensi menyebabkan kebocoran uang negara yang besar. “Jika dari enam BPD saja jumlahnya Rp 360 miliar, berapa besarnya jika itu terjadi di 33 provinsi di Indonesia,” katanya.

ATM Pejabat

Tak hanya komisi, upeti yang diberikan bank kepada pejabat juga dalam bentuk lain. Bank daerah menjadi semacam ATM bagi pejabat di daerah. “Pejabat daerah biasanya juga menerima bunga deposito dari APBD yang disimpan di bank,” kata Hadi.

Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah yang menyebutkan, dana APBD bisa dimasukkan ke dalam deposito. Bunga deposito dalam pembukuan masuk dalam pendapatan asli daerah. Dari bunga deposito itu, 5 persen biasa digunakan untuk pengelola, mulai dari bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, hingga jajaran pejabat daerah lainnya.

Akibatnya, banyak pejabat yang menyimpan APBD ke BPD. “Jadi, kalau ada pemerintah daerah yang malas bekerja, cukup memasukkan uang APBD ke deposito. Ia akan memperoleh dua keuntungan,” kata Hadi lagi.

Selain itu, menurut Hadi, pejabat daerah yang menjadi komisaris BPD juga memperoleh pemasukan tambahan lagi. Tahun 2003 ia menghadiri Rapat Umum Pemegang saham BPD Jateng. “Saya kaget, sekali hadir ditransfer Rp 5 juta,” katanya. (Ahmad Arif)

Sumber : Kompas, Rabu, 3 Maret 2010

One Comment leave one →
  1. April 27, 2010 6:56 pm

    Weleh, sedep bener jadi pejabat, ya. Hehehehehe

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: