Skip to content

Babak Zero Sum Game?

Maret 1, 2010

Jeffrie Geovanie*

Kerja Pansus Angket Bank Century Dewan Perwakilan Rakyat sudah sampai pada babak yang menentukan. Setelah bekerja siang-malam secara maraton sejak Desember tahun lalu, kini Pansus dihadapkan pada dua pilihan: apakah akan merekomendasikan ke DPR un- tuk kemudian dimintakan ke Mahkamah Konstitusi agar segala penyimpangan dan pelanggaran hukum dalam proses bailout Bank Century (BC) divonis, yang kemudian berujung pada pemakzulan di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ataukah menyatakan bahwa seluruh proses yang menyangkut bailout BC berikut turunannya sudah sah dan tak perlu dilanjutkan pada proses politik, cukup hanya dengan proses hukum bagi pihak- pihak yang diduga bersalah.

Kita tahu, selama beberapa bulan ini terdapat tontonan yang membuat sebagian publik marah. Bayangkan, uang negara se- besar Rp 6,7 triliun mengalir tak jelas dengan menggunakan rekening abal-abal atau dengan rekening yang sudah mati dihidupkan kembali dan digunakan (untuk money laundering) dengan tanpa diketahui pemiliknya. Cara-cara penyalahgunaan uang negara yang benar-benar menjungkirbalikkan akal sehat. Jika tak ada Pansus, mungkin semuanya berjalan mulus. Maka, jika pilihannya yang pertama (dilanjutkan hingga pemakzulan), inilah sesungguhnya yang ditunggu-tunggu publik Indonesia. Pansus akan dianggap telah bekerja sesuai dengan harapan.

Tapi, jika yang diputuskan Pansus adalah pilihan kedua, menghentikan proses politik dan (hanya) merekomendasikan pihak-pihak yang melanggar hukum agar diproses lebih lanjut di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), otomatis kecurigaan publik terhadap kinerja DPR yang koruptif terkonfirmasi dengan sempurna. Dari sejumlah survei terungkap betapa kepercayaan publik terhadap DPR kian merosot. Jika Pansus Century mengambil pilihan kedua, saya yakin kepercayaan itu tak lagi merosot, tapi terjun bebas.

Zero sum game?

Tidak banyaknya pilihan poli- tik yang tersedia di hadapan Pansus membuat babak akhir dari segala proses yang akan berlangsung bisa mengarah pada situasi zero sum game. Sangat masuk akal jika situasi ini terjadi. Seluruh proses politik yang dilakukan Pansus dengan sidang-sidang yang bisa diakses publik secara bebas hingga melibatkan (meminta dukungan politik) tokoh-tokoh kunci di negeri ini telah menempatkan posisi Pansus pada puncak menara, yang bisa disorot semua kalangan. Jika Pansus melakukan kesalahan, makian yang tak layak didengar pun akan dilontarkan publik kepada DPR.

Sementara itu, dari pihak pemerintah, membiarkan Pansus bergerak liar juga sama artinya dengan bunuh diri. Bisa dibayangkan, jika proses politik berujung pada pemakzulan, tentu bisa menjadi citra yang amat buruk buat Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat. Satu hal lagi, jika pemakzulan terjadi, selain menjadi bukti ada kesalahan Wakil Presiden/Presiden, itu akan menjadi bukti kuat bagi KPK untuk melakukan proses lebih lanjut. Artinya, pihak yang dimakzulkan akan seperti orang jatuh tertim- pa tangga. Sudah dimakzulkan, akan diperiksa pula oleh KPK.

Akibat terlalu “pede”

Ibarat nasi, Pansus Angket Century sudah menjadi bubur. Perjalanannya sudah jauh hingga pada titik yang tak mungkin lagi bisa kembali (point of no return). Hal ini terjadi karena kesalahan pemerintah sendiri, yang menco- ba bermain-main dengan (dugaan) politik uang. Upaya pemerintah (lagi-lagi dugaan) memperlemah posisi kelembagaan KPK dengan memidanakan dua pim- pinannya, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, ikut andil mendorong lahirnya Pansus. Ada asumsi kuat, antara bailout BC dan proses pelemahan KPK punya kaitan erat, setidak- nya ada hubungan kausalitas.

Pemerintah, dalam hal ini Presiden Yudhoyono, tampaknya terlalu “pede”(percaya diri) sehingga membiarkan Pansus terbentuk, bahkan memerintahkan kepada seluruh anggota DPR dari Partai Demokrat untuk mendukung seraya menyeru agar kasus bailout BC dibuka secara terang-benderang. Pada saat yang sama, Presiden berusaha meyakinkan publik bahwa tak ada sesen pun dana BC yang mengalir, baik ke pasangan SBY-Boediono maupun Partai Demokrat.

Mungkin, berbekal dukungan rakyat yang signifikan dalam pemilu serta preseden pansus angket sebelumnya (Angket Kenaikan Harga BBM) yang bisa dijinakkan, Presiden dan Partai Demokrat yakin Pansus Angket Century juga bisa dijinakkan. Apalagi persentase partai-partai yang berkoalisi mendukung pemerintah saat ini lebih tinggi dibanding pada saat Angket BBM bekerja.

Satu hal yang mungkin terlupakan bahwa proses koalisi dijalin bukan didasarkan pada kesamaan platform dan cita-cita politik, melainkan sekadar transaksional (dagang sapi) dengan bagi-bagi kursi menteri. Koalisi transaksional semacam ini sangat rapuh karena sifatnya kondisional. Jalinannya tidak kokoh karena hanya dipatri dengan kepentingan. Jika Presiden atau partai pemerintah (Partai Demokrat) tidak pandai menjaga perasaan mitranya, koalisi dipastikan akan pecah.

Inilah yang sekarang terjadi. Beberapa pernyataan Presiden Yudhoyono dan para petinggi Partai Demokrat tak jarang membuat sakit hati mitra koalisinya. Upaya-upaya yang ditempuh Presiden dan Partai Demokrat dengan cara mengancam, dan menuntut agar semuanya memegang komitmen koalisi, membuat suasana semakin bu- ruk. Pernyataan bahwa partai-partai koalisi sudah waktunya berhenti memerankan politik akrobatik dan sudah waktunya kembali ke pangkuan koalisi, disadari ataupun tidak, benar-benar menyakitkan.

Secara tidak langsung, yang mengeluarkan pernyataan itu menuduh partai- partai koalisi tengah bermain- main (tidak serius) dalam mem- perjuangkan tuntutan publik agar Pansus Century bekerja dengan baik. Pernyataan demikian sama saja dengan mempersepsikan partai koalisi ibarat boneka yang bisa dipermainkan sekehendak hati pemiliknya. Harga diri partai-partai koalisi benar- benar terusik.

Uniknya, setelah upaya mengancam terbukti tidak efektif, kini ditempuh upaya lobi (bujuk rayu) kepada pimpinan partai-partai koalisi. Seperti ancaman, saya yakin upaya lobi akan sia-sia. Setelah gagal mengancam, kini merayu, kedengarannya malah lucu! Melihat suasana demikian, saya kira wajar jika di dalam koalisi sendiri ada Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera yang berkeras tetap memproses seluruh penyimpangan/pelanggaran hukum yang ter- jadi (dalam proses akuisisi dan merger, fasilitas pendanaan jangka pendek/FPJP, bailout, dan aliran dana) sampai tuntas.

Akankah partai koalisi lain- nya, seperti PAN, PPP, dan PKB, bersikap sama seperti Golkar dan PKS? Kita lihat saja.Yang pasti, tentu akan menjadi dagelan politik kelas tinggi jika partai-partai itu berbalik arah di ujung jalan. Padahal, pada saat partai-partai itu berbalik arah, saya dengar para aktivis yang selama ini menuntut penuntasan skandal bailout BC sudah siap menyambutnya dengan lempar- an telur busuk.

*Jeffrie Geovanie adalah Anggota Komisi I Dpr Ri Dari Fraksi Partai Golkar.

Sumber: Koran Tempo (1 Maret 2010)

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: