Skip to content

“Jantung-Hati” yang Sedang Sakit

Februari 14, 2010

Nazamuddin

OPINI Otto Syamsuddin Ishak dan Ishak Hasan (Serambi, 8 dan 10 Februari 2010) tentang Unsyiah menggelitik pikiran kita yang prihatin. Di satu sisi, kita salut dan memberi appresiasi kepada kebebasan ekspresi dan kepedulian kepada Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) yang sering dijuluki ‘jantung hati rakyat Aceh’, tapi di sini lain keduanya juga menyingkap ada sesuatu yang tidak beres selama ini. Hanya saja Otto sangat vulgar, sementara Ishak berupaya santun dengan beberapa saran untuk kemajuan kampus ini.

Kita patut salut juga pada pimpinan Unsyiah yang tidak menanggapi opini ini secara konfrontatif dan memberi peluang untuk keterbukaan dan berbeda pendapat. Unsyiah memang masih pantas dihargai dalam hal kebebasan beropini. Dan ini berbeda dari dunia birokrasi di luar kampus, di mana hubungan atasan-bawahan sangat kaku dan instruksional sehingga seringkali gagasan-gagasan kreatif tidak muncul karena keterkungkungan birokratis. Inilah kultur kampus yang mesti dijaga, yang berbeda dari kultur birokrasi dan sebagian organisasi tradisional di Aceh yang sangat resisten terhadap kritik (apalagi otokritik), sehingga tidak terjadi perubahan.

Hanya saja kedua “orang dalam” Unsyiah itu seolah-olah membuka aib “seseorang”. Dengan menyebut nama, maka keduanya telah bersikap kurang etis dan seolah-olah mengindikasikan sentimen personal, padahal semestinya substansi utamanya adalah keprihatinan tentang masa depan Unsyiah. Semestinya semua kita bertanya kepada diri masing-masing, terutama civitas akademika Unsyiah, mengapa setelah sekian lama sejak tahun 1959 ketika Presiden Soekarno menapalkan kalimat di Tugu Darussalam “Tekad bulat melahirkan perbuatan jang njata. Darussalam menudju kepada pelaksanaan tjita-tjita”, universitas tercinta ini belum berkembang sebagaimana diharapkan.

Apakah cita-cita Darussalam yang didengungkan oleh generasi pendahulu pendiri masih bergema sekarang, atau justru Unsyiah mulai keluar dari relnya dalam upaya ke arah pencapaian cita-cita mulianya. Cita-cita Unsyiah untuk menjadi universitas riset, bahkan salah satu yang terkemuka di Asia Tenggara, tampaknya masih jauh panggang dari api. Mengapa demikian? Bagaimana mungkin dalam dunia di mana cakupan internet saja masih sangat terbatas dan lamban, Unsyiah mampu mengejar kemajuan yang diraih oleh universitas lain di sekitarnya, termasuk yang dekat di negeri seberang Malaysia. Bagaimana mungkin disebut kampus yang internasional kalau kelas internasionalnya masih minim. Bagaimana mungkin terkemuka jika mengurus rumput ilalang dalam kampus saja belum sanggup (atau dalam bahasa santun Ishak “perlu penataan keindahan, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan kampus”).

Jika yang dipersoalkan Ishak tentang Otto tentang adalah “lebih banyak berkontribusi di luar institusinya dibandingkan mengabdikan dirinya di dunia akademik secara sungguh-sungguh di Universitas Syiah Kuala”, maka pertanyaan yang juga patut dikemukakan adalah apakah Unsyiah sudah menyediakansuatu kondisi yang kondusif, sedemikian rupa sehingga memungkinkan seorang insan akademik Unsyiah menjadi inovator. Apakah Unsyiah dirasakan sebagai sebuah `home sweet home’ di mana seorang akademisi bisa berkembang karirnya dan bisa `go international’, agar akreditasi universitas meningkat? Ataukah peluang untuk berkreasi dan improvisasi justru ada di luar kampus. Unsyiah mempunyai sumberdaya manusia yang cukup bagus, tapi bahan baku yang bagus dengan proses yang tidak bagus maka outputnya bisa jadi tidak bagus.

Martabat Unsyiah hanya dapat diangkat dengan kinerja semua unsur. Tidak perlu seorang profesor atau doktor menjadi seorang rektor atau dekan untuk mengangkat martabat universitasnya, tapi karya-karyanya bermunculan di mana-mana. Maka dengan demikian, martabat Unsyiah bisa terangkat. Tapi sayang, yang terjadi adalah justru – dengan meminjam istilah Otto – politiking perebutan kekuasaan.

Sedikit profesor dan doktor yang menulis, bahkan di media lokal pun tidak. Bagi sebagian mereka justru yang lebih menarik ikut dalam “politik lokal” dan kemunculannya terlihat pada saat-saat ada pemilihan. Senat universitas yang mayoritas dikuasai para guru besar tidak berfungsi optimal untuk melakukan perubahan. Sementara, di ruang-ruang kuliah dosen-dosen lain yang tidak profesor dan doktor bekerja keras mengajar, mereka sibuk membimbing mahasiswa, mereka melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Tapi sayangnya ketika tiba saatnya menentukan nasib universitas, mereka tidak punya suara. Inilah suatu konservatisme yang masih dianut Unsyiah dengan statuta yang dimilikinya sekarang.

Status Badan Hukum Pendidikan (BHP) memang sedang diperjuangkan, tapi dapatkah perubahan mendasar dapat dimulai. Menjelang menjadi BHP, dapatkah dimulai perlahan-lahan orientasi birokratik dibalikkan ke arah orientasi korporat, sehingga Unsyiah secara finansial menjadi kuat dan tidak sangat tergantung pada pemerintah untuk pengembangannya ke depan?

Sebagian staf pengajar Unsyiah berpacu dengan waktu agar secepat mungkin meraih jabatan profesor, karena dengan jabatan itu mereka segera dapat duduk dalam senat universitas, bukan didorong oleh suatu motivasi untuk menghasilkan karya fenomenal untuk ummat manusia. Universalisme direduksi menjadi pragmatisme atau bahkan self-interest. Maka tidak mengherankan adanya skeptisme di kalangan sebagian insan kampus.

Dalam keadaan kampus yang status-quo, maka tidak heran jika banyak SDM Unsyiah yang bagus berkiprah di luar. Status-quo tidak memberi ekspektasi perubahan, yang sebenarnya diimpikan oleh banyak insan kampus. Sikap primordialisme, kesukuan, kedaerahan, dan bahkan mungkin partisan, adalah suatu kondisi yang tidak pada tempatnya bagi sebuah universitas. Primordialisme tercermin di mana-mana. Universitas terkotak-kotak menjadi fakultas-fakultas sebagai raja-raja kecil. Fakultas terkotak-kotak ke dalam jurusan atau program studi menjadi raja-raja kecil. Maka, masing-masing menjadi sangat otonom dan berkuasa penuh. Bahkan ruang kuliah, laboratorium dan ruang ujian pun dikuasai menurut jurusan. Karena dikuasai oleh satu jurusan/prodi, maka jurusan lain tidak bisa memakainya dan juga berusaha memiliki ruang sendiri.

Dapat dibayangkan berapa tidak efisiennya pengelolaan suatu lembaga. Fakultas pun masing-masingdipagari dan diberi papan nama yang kadangkala lebih besar dari papan nama universitas. Ruang kuliah dan ruang-ruang pertemuan dikuasai masing-masing, maka terdapatlah begitu banyak ruang pertemuan atau sejenisnya yang lebih sering kosong karena frekuensi pemakaiannya yang rendah. Dapat dibayangkan betapa besar pemborosan yang tidak semestinya. Tentu banyak lagi contoh egoisme pengkotak-kotakan yang inefisien seperti ini, termasuk fasilitas-fasilitas perparkiran, fasilitas olahraga, dan lain-lain sebagainya. Semua ini berbeda sekali dengan pengelolaan universitas di luar negeri di mana pemanfaatan prasarana dan sarana diatur sangat efisien. Juga dalam hal perkuliahan, sebenarnya mata kuliah seperti misalnya Matematika Ekonomi atau Bahasa Inggris bisa cukup satu saja di tingkat universitas, tidak mesti ada di masing-masing Fakultas Ekonomi, FMIPA, FKIP dengan dosen masing-masing dan ruang masing-masing.

Dari sudut riset, banyak karya riset yang dihasilkan merupakan replikasi atau pengulangan sesuatu yang sudah pernah dilakukan bertahun-tahun, sehingga kurang berdampak pada pembangunan Aceh secara nyata. Ditambah lagi, pemerintah Aceh dan kabupaten/kota sendiri memandang Unsyiah dengan sebelah mata. Banyak kerjasama pemerintah di Aceh justru dilakukan dengan universitas lain di luar Aceh. Ini pertanda ada keraguan terhadap kapasitas Unsyiah sendiri yang dinilai gagal “memasarkan dirinya”.

Bisa saja kita katakan pemerintah `sok pintar sendiri’ dan tidak memerlukan Unsyiah, tapi Unsyiah sendiri semestinya mempunyai suatu nilai lebih yang bisa ditawarkan untuk kerjasama. Jika Unsyiah ditinggalkan, maka tinggallah Unsyiah dengan rerumputan ilalang yang bergoyang tak terurus. Tinggallah ia dengan lanskap taman dan dahan ranting mati bergantungan tanpa terurus. Alumni Unsyiah pun setelah diwisuda dilepas begitu saja mencari sendiri pekerjaan. Keterkaitan dengan dunia usaha dan industri belum berkembang dengan baik. Selain dunia usaha dan industri sendiri sendiri belum begitu berkembang di Aceh, program pemagangan dengan dunia usaha dan industri di luar daerah pun atau luar negeri belum optimal. Tinggallah Unsyiah sebagai universitas pengajaran saja, bukan universitas riset atau jantung hati rakyat.

Tentu begitu banyak isu lain yang masih merupakan kendala bagi Unsyiah untuk berkembang sebagai universitas yang maju dan kompetitif. Isu-isu internal seperti rekruitmen staf pengajar, landscape dan estetika kampus, budaya akademik, pengelolaan keuangan, akreditasi, perumahan dalam kampus, dormitori mahasiswa, keberadaan lembaga-lembaga berlogo Unsyiah di luar kampus, dan pengembangan kampus baru masih saja mengganjal dari tahun ke tahun tanpa ada strategi jelas dan tegas. Isu-isu eksternal seperti hubungan baik Unsyiah dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/kota di Aceh, kerjasama atau keterkaitan dengan dunia usaha dan industri, dan jaringan internasional, juga masih perlu ditingkatkan jika Unsyiah benar-benar ingin dijadikan jantung hati rakyat Aceh.

Untuk meraih masa depan yang lebih baik, perlu mengubah strategi. Mudah-mudahan Unsyiah segera menjadi BHP dan dengan demikian memberi otonomi besar kepada penyelenggara universitas untuk berimprovisasi, tidak saja dalam menggunakan anggaran, tapi juga dalam mencari duit demi pengembangan universitas lebih cepat. Karenanya, kepemimpinan Unsyiah perlu alih oritentasi dari sekedar sebagai teknokrat yang birokrat menjadi teknokrat dengan jiwa korporat.

Maka, kita patut merujuk pada filosofi seorang komandan militer Cina abad ke-6 sebelum masehi bernama Sun Tzuyang menyatakan: “Kepemimpinan (leadership) adalah perkara kepintaran (intelligence), ke-amanah-an (trustworthiness), rasa kemanusiaan (humaneness), keberanian (courage), dan disiplin (discipline). Ketika seseorang memilki semua lima nilai baik itu sesuai fungsinya masing-masing, maka orang tersebut baru bisa dijadikan pemimpin”. Prinsip ini berlaku bukan saja untuk kepemimpinan Unsyiah, melainkan juga untuk Aceh secara umum. Silakan terjemahkan sendiri maksudnya.

Dr. Nazamuddin, MA adalah dosen Universitas Syiah Kuala

Sumber: Serambi Indonesia.

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: