Skip to content

Pantaskan Unsyiah Berakreditasi C?

Februari 11, 2010

Martonis

BELASAN mahasiswa Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) berdemo menuntut Rektor Unsyiah, Dr Darni M Daud  agar transparan terhadap pengelolaan dana di lembaga pendidikan tinggi tersebut. Mereka menilai pengelolaan keuangan tidak terbuka. Para pendemo juga minta rektorat mengevaluasi secara menyeluruh sistem pendidikan di Unsyiah yang  berstatus akreditasi C (baca Serambi,  27/01/2010). Nilai C didapatkan Unsyiah sebagai hasil test yang dilaksanakan Tim Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Pendidikan Tinggi (Dikti). Nilai ini menunjukan nilai kinerja dari bapak Rektor kita yang sangat mengecewakan. Inilah potret  para civitas akademika kampus Unsyiah. Uang banyak, tapi kualitasnya entahlah.

Bagi para akademisi, akreditasi sebenarnya bukan kata yang asing. Akreditasi sebagai bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan institusi perguruan tinggi atau program studi. Penilaian ini berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu. Ada juga pengumpulan data oleh badan pemerintah bagi tujuan tertentu, dan survei untuk menentukan peringkat (ranking) perguruan tinggi. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal setiap jenjang dan jenis pendidikan. Dan keputusan “C” untuk Unsyiah ini didasari bukti sesuai standar dan nalar obyektif para pakar sejawat (judgments of informed experts). Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh institusi perguruan tinggi yang akan diakreditasi yang diverifikasi melalui kunjungan para pakar sejawat ke tempat kedudukan perguruan tinggi.

Nilai “C” yang rendah ini didasarkan pada 15 standar  kapasitas institusi dan efektivitas pendidikan. Di antaranya  standar kepemimpinan, sumberdaya manusia, kurikulum, sarana-prasarana, tata pamong (governance), sistem pengelolaan, sistem pembelajaran, sistem informasi, lulusan, dan penelitian dan pengabdian. Akreditasi sebenarnya menjadi ultimatum bagi sebuah perguruan tinggi agar ia memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BANPT, sehingga mampu memberikan perlindungan dan jaminan kualitas pendidikan bagi masyarakat. Nilai C yang diberikan untuk “jantung hati” rakyat Aceh itu membuat kita kaget sekaligus memalukan. Rasanya kita tak percaya. Mengingat Unsyiah selama ini paling banyak dana dihamburkan dari berbagai pos anggaran, seperti dari APBA, APBN, dan anggaran dari sumber yang tidak terikat.  Sehingga akreditasi “C” yang ditetapkan BAN PT sejak Januari 2009  dianggap Unsyiah selevel dengan sebuah perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi yang baru didirikan. Padahal Unsyiah telah berdiri sejak 2 September 1959 lalu alias sudah berumlur setengah abad.

Samsul Rizal, pejabat rektorat Unsyiah, berdalih bahwa nilai C yang diperoleh Unsyiah karena masih lemah pada bidang pendataan. Katanya, nilai C itu kita dapat karena masih lemah dalam bidang pendataan, nilai C itu saat dilakukan penilaian pada tahun 2008. Dia juga menyalahkan bahwa tahun 2009 tidak dilakukan akreditasi perguruan tinggi karena pemerirntah pusat tidak menyediakan dana untuk kegiatan tersebut. Menurut Samsul Rizal,  pada 2008 hanya 55 perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang ikut akreditasi, di Sumatera Utara saja yang ikut akreditasi hanya Universitas Sumatera Utara (USU), sementara perguruan yang lain tidak ada yang ikut, “Akreditasi PT untuk tingkat perguruan tinggi tidak terlalu penting karena semua program study di Perguruan Tinggi telah ada nilai akreditasi masing-masing,” ketus Samsul. (The Globe Journal, 11/01/2010).

Saya menilai itu adalah upaya “buang” badan rektorat atas kegagalan mereka. Sebab, banyak program studi yang dananya sangat tersentralisasi di biro rektorat, ternyata bisa mendapatkan  nilai yang baik, seperti diakui oleh pejabat humas (baca analisa), bahwa sebanyak 44 program studi yang ada di Unsyiah telah mengantongi akreditasi A dan B. Nah, di sinilah anehnya, kenapa penguasa dana sendiri justru mendapat nilai corot? Seperti kata kepala Humas Unsyiah, A Wahab Abdi, bahwa tolok ukur tersebut belum mampu disajikan dengan optimal oleh Unsyiah. Jumlah profesor Unsyiah masih minim. Selain itu, para guru besar dan dosen Unsyiah juga kurang produktif untuk menghasilkan berbagai karya ilmiah yang layak dikonsumsi oleh masyarakat internasional. Bukan tidak ada penelitian yang dibuat oleh dosen Unsyiah. Tapi kurang dan belum begitu dipublikasikan. Nah, menurut saya jika ini masalah, maka kebijakan Unsyiah harus  “memaksa” para profesor untuk menulis dan cetak karya-karya mereka, bukan dengan membawa melancong ke luar negeri yang tidak ada kaitan dengan standardisasi akreditasi.

Nilai C Unsyiah, merupakan tamparan keras bagi pengelola Unsyiah. Seperti diungkap Ketua Komisi E DPR Aceh Ermiady, Unsyiah perlu dievaluasi. Terutama untuk  lima tahun ke depan,  kepemimpinan Unsyiah haruslah mereka yang amanah dan  mampu membenahi perguruan tinggi kebanggan rakyat Aceh. Sesuai motto “Tekad Bulat Melahirkan Perbuatan Jang Njata, Darussalam Menudju Kepada Pelaksanaan Tjita- Tjita”

* Martonis  adalah mahasiswa Pascasarjana Administasi Pendidikan Unsyiah.

Sumber: Serambi Indonesia (30 Januari 2010).

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: