Skip to content

Akreditasi Tidak Penting? Unsyiah Bernilai Santing!

Februari 11, 2010

Otto Syamsuddin Ishak

LUAR BIASA bila aksi mahasiswa dan artikel Martonis tentang kualitas Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) tak menjadi wacana bagi kaum akademisinya, khususnya elite akademik di Unsyiah itu sendiri. Boleh saja hal ini merupakan salah satu pertanda kemiskinan intelektual dan gairah untuk berpolemik di kalangan kaum akademisi Unsyiah. Namun, adakah kaum akademik di dunia ini yang membisu  untuk berwacana tentang lembaga akademinya?

Keanehan lainnya, nampaknya sudah nasib bila rektor Unsyiah mencanangkan agenda kerjanya, yang justru terjadi sebaliknya, yakni tidak ada kegiatan produksi dan reproduksi intelektual yang diorientasikan ke situ. Manakala Rektor Alibasyah Amin mencanangkan Unsyiah hendak dijadikan sebagai universitas riset, maka yang terjadi pusat riset yang ada, bahkan yang sudah internasional, justru mati suri, seperti pusat studi ilmu-ilmu sosial.

Agaknya, rezim rektor Darni Daud juga demikian. Unsyiah hendak dijadikan badan usaha dan universitas internasional, kenyataan untuk tingkat akreditasi nasional saja mendapat nilai C. Sebagai pejabat akademik, Purek I Samsu Rizal bisa berkilah bahwa pendataan lemah, akreditasi perguruan tinggi itu tidak penting, mengapa 2009 tak diakreditasi, dan seterusnya. Padahal bila kita cermati aspek-aspek penilaian yang disampaikan oleh Martonis, maka Prof. Samsu Rizal sebetulnya tidak menjawab persoalan. Apalagi saya pernah mendapat informasi dari seorang kolega, bahwa sebelumnya rezim rektorat begitu yakin dan antusias dapat meraih hasil akreditasi yang mencapai A+.  Karena bila nilai yang diperkirakan rektor itu tercapai, maka akan memuluskan langkah rezim untuk mengubah status Unsyiah menjadi BHP, dan menuju universitas internasional.

Rektorat C, prodi A-B
Mari kita menilik ke dalam Unsyiah yang memiliki kontradiksi. Martonis mengatakan di satu pihak universitas bernilai C, sedangkan di lain pihak ada 44 program studi yang bernilai A dan B. Hal ini justru terjadi manakala sistem manajemen sentralistis diberlakukan. Jadi mereka yang menguasai sumberdaya universitas, justru nilai produksinya C; dan yang beraktivitas belajar-mengajar justru bernilai A-B.

Sentralisasi sumberdaya dan akses ternyata tak berbanding lurus dengan nilai produk yang dicapai, karena sistem manajemen yang buruk. Hal itu bisa dipertimbangkan dari aspek-aspek yang diakreditasi, sehingga kenihilan nilai Unsyiah terletak pada aspek kepemimpinan, birokrat akademi dan manajemen akademi di level rektorat yang tidak memadai di masa rezim Darni Daud ini. Padahal kesemua itu sudah sepenuhnya berada dalam kendali rezim rektorat.

Karena itu faktor utamanya tidaklah terletak pada, sebagaimana yang dikatakan oleh Humas A Wahab Abdi,  kurang produktifnya para akademisi, tapi lebih pada kemampuan manajemen rezim Darni yang lemah. Perihal produktivitas akademisi, kita bisa membandingkan dengan yang diberlakukan universitas-universitas terkemuka di tingkat nasional.

Kini sudah gencar diberikan apresiasi pada akademisi yang berhasil mempublikasikan karya-karyanya, baik oleh pihak fakultas maupun rektorat. Di Unsyiah belum terjadi, setidak-tidak hingga periode rezim Darni. Hal ini juga menjelaskan bahwa ketika rezim rektorat Unsyiah mencanangkan target capaiannya, ternyata tindakan rezim tidak diikuti dengan pengorientasian program dan pemanfaatan sumberdaya, serta struktur dan manajemen yang menunjang ke arah target tersebut.

Itulah mengapa logis bila hasil kerja rezim Darni Daud hanya mencapai nilai C saja. Resiko lanjutannya, rezim Darni gagal untuk mencapai BHP dan universitas internasional. Bahkan dengan mengambil contoh perdalihan tour mahasiswa ke luar negeri sebagai bagian dari upaya menjadikan Unsyiah internasional adalah menjelaskan kemiskinan strategi dan intelektualitas rezim rektorat kini. Bukankah tour mahasiswa memiliki signifikansi yang kecil sekali sehubungan dengan upaya untuk mendongkrak nilai akreditasi sebuah perguruan tinggi?

Rezim politiking
Nampaknya, hal yang mengemuka di periode rezim Darni Daud, justru mempolitiking akademi secara mendalam.  Hal ini merupakan satu upaya untuk menciptakan posisi rezimnya menjadi status quo dan, menguasai sumberdaya dan akses. Hal ini bisa kita lihat dalam beberapa kasus. Pertama, penguasaan pusat studi ilmu-ilmu sosial. Rezim mengakumulasi jabatan dan privelege.

Pimpinan pusat studi adalah yang memegang jabatan di rektorat, padahal jangankan reputasinya, ijazahnya saja sulit untuk disesuaikan dengan ilmu-ilmu sosial. Kalaulah selevel gurubesar tidak bisa respek terhadap keunikan karakter bidang ilmu, maka hal itu sudah cukup jelas leveling intelektualitasnya. Akibatnya, manajemen pusat studi itu kacau, dan hal ini tentunya menghilangkan gairah para peneliti untuk belajar dan bekerja. Tingkat popularitas dan nilai pusat studi pun ikut hancur. Lanjutannya, jangan harap kualitas kerja dan karyanya layak masuk ke jurnal yang kompetitif.

Kedua, Fisipol adalah sebuah “fakultas” yang baru. Namun, kini dipimpin oleh rezim yang  –lagi-lagi-jangankan reputasi dan prestasinya, ijazahnya saja sulit untuk dicocokkan. Hal ini berakibat pada rekrutmen tenaga pengajarnya, yang kemudian bermuara ke suasana belajar-mengajar dosen-mahasiswa dan civitas akademika lainnya yang bisa menurunkan gairah berilmu pengetahuan dan akan mengalami disorientasi. Singkatnya, Fisipol dipolitiking oleh rezim Darni Daud dalam kaitannya untuk mengakumulasi suara dalam rangka pemilihan rezim rektorat.

Hampir sebagian pejabat akademi mencerminkan keberhasilan mempolitiking akademi. Belum lagi jika dipertimbangkan bagaimana pelayanan dan pendekatan rezim terhadap kelompok-kelompok mahasiswa. Saya kira kegiatan di akademi adalah bagaimana merekonstruksi nalar manusianya agar memiliki pengetahuan yang sistematis dan berproses secara metodis. Lalu, karena akademi itu tidak berada di ruang hampa, melainkan di ruang sosial (keacehan), maka diperlukan kepekaan terhadap lingkungan yang tinggi. Kepekaan ini bisa menjadi katalisator untuk menggali  segala sesuatu yang disebut keacehan sebagai sumber energi yang tak ada habisnya untuk pengembangan ilmu dan teknologi yang berbasis empiris Aceh.

Itulah mengapa saya yakin bahwa dengan menekuni Aceh kita bisa beranjak ke dunia luar (induksi). Bukankah, hal ini pula yang selama ini memantik akademisi luar untuk datang ke Aceh? Memang sungguh lebih sial masyarakat Aceh, bila rezim rektorat Unsyiah tak pernah bermimpi bersama masyarakat tentang bagaimana mengorientasikan kehidupan untuk menuju Aceh yang lebih baik.

* Penulis adalah dosen Unsyiah yang sedang sekolah di Jakarta.

Sumber: Serambi Indonesia (8 Februari 2010).

2 Komentar leave one →
  1. Ruaida permalink
    Februari 13, 2010 12:31 pm

    Lagee kuah Asam keeung lagoe tapi brat keu masen, lagoe opininya, Bu Diyah mana Pak kok ngak diajak nulis bareng

  2. mike permalink
    Januari 11, 2011 12:13 pm

    mantapnyan, Darni daud tidak mampu membawa USK lebih baik. akankah Darni daud terpilih menjadi Gubernur……………………………..? jawabannya,
    TIDAK…!!!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: