Skip to content

Tragedi Politik Sebagai Industri

Februari 5, 2010

Indra J. Piliang

Wakil Presiden Boediono benar dalam memberikan kesimpulan, betapa praktek “industri panitia khusus” di DPR bisa berakibat kepada kegagalan penyelenggara negara dalam mengejar program-program pembangunan. Namun, konteks dari kesimpulan itu yang terkesan naif. Hanya Pansus Buloggate dan Bruneigate yang mampu menyebabkan kejatuhan pamor Presiden Abdurrahman Wahid. Itu pun ditandai dengan kekuatan politikus pendukung Gus Dur terbatas di DPR, yakni Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Sedangkan elemen-elemen lain di MPR masih berkuasa, yakni Fraksi TNI-Polri, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan. 

Kalau diukur dari kekuatan pendukung SBY-Boediono sekarang, tentu jauh panggang dari api. Sekalipun begitu, politik tidak selamanya berjalan linear dengan pemilu dan aspek dukungan di MPR RI. Hal ini bisa dikaitkan dengan proses kejatuhan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Aksi massa di luar gedung parlemen dan konflik di lingkaran elite militer menjadi pemicu, ketimbang arus konservatif di MPR. Pada prinsipnya, elite-elite yang menghuni DPR atau MPR adalah elemen paling terakhir yang menyetujui perubahan secara drastis.

Musuh terbesar dari setiap penguasa adalah monopoli terlalu besar di kalangan elite. Manajemen konflik terbuka kehilangan padanan ketika banyak aktor bergerak di bawah tanah. Politik sebagai seni bernegosiasi menjadi kenyal ketika berhadapan dengan kepercayaan diri yang tinggi. Dari sini, persoalan-persoalan ketidakpercayaan merembes ke tingkat kesadaran masyarakat, terutama level kelas menengah. Persekutuan kelas menengah dengan massa rakyat memungkinkan bagi munculnya erupsi-erupsi konflik dalam bentuk apa pun.
*
Sejak Pansus Hak Angket Bank Century dibuat, lalu sidang-sidang secara terbuka digelar, hanya lidah api dari mulut politikus yang membawa perdebatan. Itu pun ditandai dengan realitas media yang muncul tanpa beban dengan cara menguliti aspek terkecil dari substansi perdebatan. Seiring dengan liberalisasi di bidang politik, media massa muncul sebagai kekuatan atau pilar keempat, di luar parlemen, pemerintah, dan yudikatif. Keberimbangan informasi terjadi di dalam proses ini.

Hal ini berbeda sama sekali dengan zaman kejatuhan Soekarno dan Soeharto. Sampai kini, masih menjadi rumor yang dipercakapkan oleh para ahli menyangkut kedatangan rombongan dokter Cina untuk mengobati Soekarno. Begitu juga dengan aspek persaingan di kalangan jenderal pada masa Soeharto. Desas-desus terjadi di segala lini, sehingga masyarakat bersiap-siap menghadapi keadaan terburuk dengan cara memagari diri.

Kini, datanglah ke mal atau jalanan, tetap saja berisi dengan manusia-manusia dalam beragam usia yang memilih begadang sampai pagi atau bepergian tanpa rasa takut. Bayangkan kondisi 1998 ketika begitu banyak daerah-daerah rawan di sepanjang jalan dengan aksi pembegalan dan perampokan. Masyarakat berada dalam suasana aman damai saat ini. Saking asyiknya dengan dunianya, bahkan masyarakat tidak bisa menghafal nama dan wajah seorang menteri.

Jadi, bagi kalangan yang suka melakukan komparasi antara masa lalu dan masa sekarang, tentulah itu hanya sebagai catatan kaki. Sejarah tidak bergerak dalam teks-teks yang diciptakan itu, mengingat sudah banyak yang berubah dan masih terus berubah. Masa lalu terkadang penting dijadikan sebagai renungan, hanya saja bahwa deja vu yang akan selalu terjadi adalah igauan di siang bolong di tengah terik matahari.
*
Bahwa politik muncul sebagai kegiatan industrial adalah perpaduan kata yang tidak cocok. Boleh saja siapa pun khawatir bahwa anggota kabinet akan diganti, begitu juga presiden dan wakil presiden. Namun, kalau dilihat dari kerangka liberalisasi sendiri, pergantian itu sangat dipengaruhi oleh apa yang disebut sebagai obyektifikasi. Fakta-fakta sebagai obyek yang tersusun secara detail akan jauh lebih kuat mempengaruhi publik, ketimbang hanya tebak-tebak buah manggis di taman yang terlalu banyak pohonnya.

Dalam kasus Bank Century, bukan kerja Pansus itu yang kemudian dijadikan sebagai industri, melainkan bagaimana media massa dan masyarakat awam menempatkannya dalam agenda keseharian. Dua metode pendekatan saja akan berakibat berbeda, yakni apabila seluruh sidang di Pansus itu dibuka kepada umum atau ditutup sama sekali. Efek dari kedua pendekatan itu bisa saja sama atau berbeda. Persamaan itu adalah tuduhan langsung atau tidak langsung kepada anggota-anggota Pansus dan para pihak yang dipanggil. Perbedaannya, bisa saja kemarahan elemen-elemen masyarakat sipil jauh lebih menggumpal apabila keadaan di persidangan sama sekali tidak diketahui.

Rumor dan desas-desus akan dipertukarkan dalam pasar gelap politik (black market of politics). Ilmu propaganda hitam diedarkan untuk membuat keresahan. Bukan politikus yang bertengkar di televisi, melainkan ketakutan hinggap di masyarakat. Barangkali, acara menonton televisi akan digantikan dengan kegiatan ronda atau jaga malam yang lain. Masyarakat saling menghabiskan waktu untuk menjaga diri dan sekaligus mewaspadai yang lain.

Jadi, industri politik di zaman ini, yang berimpitan dengan industri media massa, juga perkembangan terbaru teknologi informasi dan sarana bebas hambatan dalam berkomunikasi, akan sangat sulit untuk disamaratakan dengan masa lalu. Demokrasi, sebagai sistem yang bisa dan terbiasa memperbaiki dirinya, sudah berkembang jauh di masyarakat. Mau pergi ke mana pun di seluruh Indonesia, akan terasa betapa masyarakat mengikuti perkembangan politik dengan baik. Bagi yang terbiasa memberikan seminar atau diskusi di berbagai daerah, akan merasakan betapa kualitas perdebatan di kalangan audienssama sekali meningkat dan berbeda dari tahun ke tahun.

Pansus Bank Century hanyalah jalan mendaki dalam menata kehidupan yang lebih baik bagi bangsa dan negara ini. Tetapi bukan jalan yang tidak bisa dilalui sama sekali. Semak belukar dan belantara peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar perdebatan malahan menjadi bahan yang baik bagi masyarakat untuk belajar. Bahwa ada kesimpulan atau rekomendasi yang bersifat politik, justru adalah bagian dari kewajaran. Yang namanya lembaga politik tentulah menelurkan keputusan-keputusan politik, sebagaimana pemerintah menjalankan amanat konstitusi dan undang-undang.

Menyebut Pansus sebagai bagian dari industri adalah istilah yang kurang tepat. Pansus hanya hadir beberapa kali, bahkan tidak sampai satu kali dalam setahun. Di parlemen daerah malahan jarang sekali Pansus dibuat. Apalagi, Pansus Hak Angket diwadahi dalam UUD 1945. Siapa pun yang ingin menghapuskan DPR untuk menjalankan “industri kecil” itu, tentu harus mengubah UUD 1945 terlebih dulu. (*)

Indra J. Piliang, Dewan Penasihat The Indonesian Institute

Sumber: Tempo Interaktif (Selasa, 2 Februari 2010)

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: