Skip to content

Risiko Fiskal dalam Anggaran Aceh

Januari 19, 2010

Oleh Syukriy Abdullah[1]

Risiko fiskal merupakan bagian tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah, yakni suatu kondisi yang menyebabkan estimasi dan rencana keuangan tidak tercapai dan terlaksana seperti yang diharapkan. Risiko haruslah diperkirakan seakurat mungkin sejak perencanaan anggaran sehingga antisipasi dan penyesuaian dapat dilakukan selama masa pelaksanaan atau perealisasian anggaran. Sisa anggaran pada akhir tahun yang terlalu besar menunjukkan ketidakakurasian dalam mengantisipasi risiko fiskal ini.

Memperhitungkan risiko fiskal bukanlah perkara mudah. Pemerintah pusat sendiri sering mengalami kesulitan untuk menentukan besaran risiko fiskal yang diasumsikan dalam penentuan kebijakan APBN setiap tahunnya karena adanya faktor-faktor eksternal yang tidak terkendalikan (uncontrollable factors). Akibatnya, daya serap anggaran menjadi sangat rendah, sehingga banyak kalangan beranggapan Pemerintah tidak bekerja dengan baik. Padahal, adalah sangat berbeda capaian kinerja pemerintah dengan risiko fiskal yang tidak terantisipasi ini.

Penganggaran Daerah di Aceh

Jika mau jujur, persoalan-persoalan yang menyebabkan daya serap anggaran di Aceh lebih pada aspek teknis perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Over-estimated dan under-estimate atas jumlah anggaran dan target kinerja yang ingin dicapai terkadang terlihat tidak rasional dan cenderung mengada-ada. Mengapa bisa demikian? Karena kebanyakan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tidak didasarkan pada data dan statistik.

Data dan statistik adalah “bahan baku” utama perencanaan dan penganggaran. Statistik menunjukkan keadaan, kondisi, kecenderungan (trends), dan prediksi ke depan, yang dapat digunakan sebagai “petunjuk” dalam mendiagnosa kebutuhan dan permasalahan yang ada di lapangan. Beberapa hal konyol dalam penganggaran bisa dicontohkan seperti berikut ini.

Pertama, pembangunan gedung sekolah. Fasilitas sekolah berupa gedung (diukur dengan jumlah ruang kelas) merupakan salah indikator dari kualitas pendidikan di suatu daerah. Namun, rasio murid terhadap jumlah kelas yang meningkat belum tentu menunjukkan pelayanan pendidikan yang baik jika ternyata rasio kenaikan jumlah murid dengan anak usia sekolah justru menurun. Kebijakan pembangunan gedung sekolah harus memperhitungkan tingkat pertumbuhan penduduk (= anak usia sekolah), keberhasilan program keluarga berencana (KB), dan kecenderungan masyarakat menyekolahkan anaknya di luar daerah.

Kedua, pembangunan jalan baru. Hampir setiap tahun ada alokasi anggaran untuk pembangunan jalan baru di dinas pekerjaan umum atau Kimpraswil, namun pada kenyataannya jumlah panjang jalan tidak bertambah. Yang sebenarnya terjadi adalah “pembangunan jalan di atas jalan”. Nama program/kegiatan semestinya rehabilitasi atau pemeliharaan, tapi agar alokasi anggarannya bisa lebih besar, diganti menjadi pembangunan. Jelas berbeda makna rehabilitasi/pemeliharaan dengan pembangunan.

Ketiga, perubahan anggaran. Untuk apa dilakukan perubahan jika waktu yang tersisa tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan? Namun, faktanya sering terjadi perubahan anggaran (APBD-P/APBK-P) dilakukan di bulan November atau Desember. Ternyata perubahan hanya digunakan untuk menganggarkan dana yang telah terpakai sebelumnya, namun belum dianggarkan  dalam APBA/APBK. Apakah ini sebuah penyimpangan? Jelas, tapi sepertinya pemeriksa (auditor) eksternal menutup mata untuk hal ini.

Keempat, plafonisasi anggaran untuk SKPA/SKPK tidak berdasarkan kebutuhan, namun disesuaikan dengan keinginan. Banyak SKPA/SKPK menunggu tercantumnya plafon dalam PPAS sebelum menyusun rencana kerja dan RKA-SKPA/RKA-SKPK, padahal seharusnya rencana kerja sudah tersusun pada awal tahun sebelumnya dan RKA-SKPA/RKA-SKPK sudah “dibicarakan” sebelum KUA dan PPAS disepakatai oleh kepala daerah dengan Dewan.  Akibatnya, akan memudahkan eksekutif berdagang sapi dengan Dewan.

Risiko Fiskal di Aceh

Semestinya saat ini pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan kabupaten/kota yang ada di bawahnya telah memiliki dokumen analisis risiko fiskal, yang menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan asumsi-aumsi dan kebijakan anggaran daerah. Prioritas pembangunan yang hendak diakomodasi dalam anggaran selayaknya mempertimbangkan sumber dan kepastian realisasi dana (sebagai aliran masuk ke rekening kas daerah), baik yang bersumber dari dana perimbangan maupun pendapatan asli daerah (PAD).

Pertama,  SKPD terkait yang tidak mau bekerja sama dan bekerja keras. Risiko fiskal harus diestimasi dengan menggunakan data dan statistik yang lengkap dan valid. Namun faktanya, memperoleh data yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya merupakan hal yang sangat sulit di daerah ini. Kebanyakan data sudah dimanipulasi atau fiktif dari bawah karena menyiapkan data yang baik bukanlah pekerjaan mudah.

Kedua, ketiadaan tenaga ahli pada awal penyusunannya. Adakalanya birokrat memiliki resistensi terhadap tenaga ahli atau pakar karena dianggap bisa “mengancam” comfort zone yang mereka nikmati selama ini. Adagium “orang pintar bikin repot” sering eksis di tengah birokrasi yang sarat dengan perkoncoan, perselingkuhan, dan kleptokrasi (KKN).

Ketiga, ketiadaan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas mudah diucapkan dan diqanunkan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Salah satu implikasi dari transparansi dan akuntabilitas adalah dibentuknya saluran yang bisa mempertemukan pemberi pelayanan (pemerintah daerah) dengan yang penikmat pelayanan (masyarakat). Saluran ini menjadi jalan untuk menyampaikan masukan, keluhan, dan juga kritik. Transparansi dan akuntabilitas tidak akan pernah tercapai jika pemimpin dan birokrasi tidak mau membaca dan mendengar ketiga hal tersebut.

Penyusunan dokumen yang memuat semua hal yang berhubungan dengan risiko fiskal di Aceh harus didasari pada kebijakan yang mempertimbangkan beberapa hal pokok, di antaranya penggunaan data historis dan statistik, kebijakan pemerintah pusat, aspek sosiologis dan psikologis masyarakat, kecenderungan bencana alam dan bencana sosial.

.


[1] Dosen Fakultas Ekonomi Unsyiah yang sedang menempuh studi doktoral di Universitas Gadjah Mada.

6 Komentar leave one →
  1. rezt permalink
    Januari 19, 2010 2:51 pm

    Setuju bang. Aku gak cukup faham untuk diskusi tentang resiko fiskal, tapi paling gak ada beberapa hal terkait yang memang patut untuk dilakukan perubahan.
    Mengacu pada proses perencanaan anggaran, mungkin harus dipertanyakan kembali berapa banyak SKPD yang menyusunnya berdasarkan rencana strategis mereka atau seberapa besar porsi renstra itu diakomodasi dalam bentuk kegiatan. Menurutku masih banyak kegiatan yang berada ‘di luar’ jalur itu.

    Kemudian dalam penyusunan indikator kinerja kegiatan, apakah SKPD telah menetapkan indikator yang sesuai dengan constraint yang ada, sehingga tidak terjadi kondisi over dan under terhadap capaian kinerja kegiatan. Menurutku ada kecenderungan SKPD untuk mencantumkan capaian yang mudah diraih sehingga tercatat ‘berprestasi’ ketimbang capaian yang sepatutnya.

    Selanjutnya mengenai data dan statistik, selain validitas data yang abang sebutkan tadi, kesulitan yang dihadapi adalah untuk memperoleh data itu sendiri, bahkan antar lembaga pemerintah pun bukan hal yang mudah untuk saling bertukar data.
    Hal lainnya adalah tidak mudah untuk mengubah pola dan perilaku yang sudah mendarah daging, dari yang dulunya statis menjadi dinamis seperti saat ini. Bahkan untuk sosialisasi dan adaptasi satu permendagri saja dibutuhkan waktu yang cukup lama, karena batasan sumber daya manusia.

  2. Januari 19, 2010 10:39 pm

    Bang Rezt
    Setuju dengan pendapat Bang Rezt.
    Saya juga sedang menunggu “kiriman” (ringkasan) tesis seorang teman yang baru selesai studi di MEP UGM, yang topik penelitian tesisnya terkait dengan risiko fiskal dalam penganggaran daerah.
    Isu dan isi tesis tersebut sepertinya sangat menarik dan dapat dikembangkan lebih jauh sampai pada analisis terhadap indikator kinerja yang dicantumkan dalam dokumen anggaran (RKA-SKPD).
    Mudah-mudahan secepatnya ringkasan tesis tersebut dapat disajikan dalam blog ini.

  3. arin permalink
    Februari 13, 2010 12:20 am

    sepertinya saya kenal ynag menulis tesis tentang risiko fiskal dalam penganggaran daerah tersebut pak,, tapi tulisannya masih sebatas mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi risiko fiskal dalam pengganggaran di daerah,, menurut saya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut bagaimana faktor2 tersebut menjadi risiko dlm penganggaran,, yah tentu saja dengan alat analisis yang komprehensif dan representatif..

  4. Februari 13, 2010 8:54 am

    Arin

    Terima kasih atas kunjungannya, bu Arin.
    Mohon izin ringkasan tesisnya bu Arin yang berjudul Faktor-faktor Risiko Fiskal dalam Penganggaran Daerah disajikan di blog ini. Sepertinya banyak teman-teman di MEP UGM, M.Si UGM, dan perguruan tinggi lain yang tertarik untuk meneliti aspek lain dari penganggaran daerah.

    Dengan demikian, penelitian bu Arin yang merupakan pionir tentang risiko fiskal (fiscal risk) di MEP UGM bisa berkembang lebih luas. Amin.

  5. arin permalink
    April 4, 2010 8:44 pm

    silahkan di upload ringkasan tesis saya di blog bapak, semoga penelitian mengenai risiko fiskal makin berkembang dan makin diperluas dengan penelitian2 berikutnya,

  6. dhesu Junina Eka Putri permalink
    Maret 31, 2011 8:08 pm

    Assalamualaikum wr. wb..

    nama saya dhesi pak. saya mahasiswi FE universitas syiah kuala. kebetulan sekali judul skripsi saya tentang faktor-faktor risiko fiskal dalam penganggaran daerah di provinsi aceh. judul tsb saya replikasi dari jurnal BPPK (romarina, arina).tapi saat ini saya mengalami kesulitan dalam penulisan.pertama, karena di jurnal tsb tidak dilampirkan contoh kuesioner shg saya membuat sendiri kuesionernya dan tidak yakin akan validitas kuesioner tsb. kedua, alat analisis yang dipakai adalah analisis faktor yang terus terang saja sangat sulit bagi saya. maka dari itu saya sangat memohon masukan dan bantuan dari bapak agar skripsi ini bisa saya selesaikan dengan baik pak.

    terima kasih

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: