Skip to content

Demokratisasi Aceh

Januari 19, 2010

(Menanggapi tulisan Hasnanda Putra)

MELIHAT dinamika tiga tahun kepemimpinan IRNA (Irwandi-Nazar), maka munculnya berbagai  kritik merupakan dorongan sosial politik untuk mereorientasi kepemimpinan kepada semangat awal. Tindakan ini telah dimulai sejak perundingan perdamaian di Helsinki. Dilanjutkan dengan pelucutan senjata dan pengurangan pasukan TNI yang menjadi langkah penguatan demokrasi pasca perjanjian damai. Secara tidak langsung, upaya ini dilakukan untuk membuka ruang demokrasi rakyat Aceh dalam mempraktikkan hak-hak politiknya.

Hak politik yang diteruskan dengan perilaku politik mendorong lahirnya kepentingan personal dan komunal. Jadi, jika dalam tulisan Hasnanda Putra (HP) bahwa kritikan terhadap IRNA dimulai dari garis kanan “gerakan akwat-ikhwan”, ya sah-sah saja dengan kepentingan mereka. Sebagai personal/komunal politik tentunya peran yang bisa mereka lakukan di luar pemerintahan adalah kontrol politik terhadap pimpinan politik. Begitu juga dengan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa Peduli Keadilan (MPK) yang menggelar aksi keprihatinan di taman ratu Safiatuddin. Tentunya, aksi yang penuh kesadaran itu dilakukan sebagai upaya politik dalam mengontrol kepemimpinan IRNA. Walaupun IRNA dipilih oleh mayoritas masyarakat Aceh, tetapi keberadaan politik mereka sebagai gubernur dan wakil gubernur merupakan entitas pemerintah yang harus selalu dikontrol oleh masyarakat.

Kecuali itu, IRNA dan rekan-rekan yang saat ini sedang memimpin Aceh harus melihat ini sebagai upaya penyeimbang dalam pengelolaan pemerintahan. Jika IRNA mampu menjadikan berbagai aksi  ini sebagai media dalam mengoreksi dan merefleksi kepemimpinannya-apalagi berani menyediakan media yang lebih terbuka lagi, maka fondasi demokrasi yang dibangun sejak perundingan Helsinki makin demokratis. Artinya, IRNA tidak hanya menjadikan pilkada dan pemilu sebagai media rakyat Aceh untuk berpartisipasi dalam pemerintahannya, tetapi jauh lebih substantif dimana rakyat difasilitasi secara politik untuk menyampaikan aspirasinya secara terbuka.

Sisi penting yang harus dipahami oleh rezim ini adalah tidak menjadikan kekuatan rakyat untuk tabu berdemokrasi dan bahkan cenderung menekan kelompok-kelompok penyeimbang (popular control) dengan menyudutkannya atas kepentingan politik di belakangnya. Seharusnya rezim menjadikan rakyat sebagai kekuatan untuk menciptakan alat-alat produksi dengan mengelola semua potensi sumberdaya alam yang ada. Untuk itu perlu rakyatnya dicerahkan dengan kapasitas teknologi yang berkembang dewasa ini, apalagi masyarakat Aceh 64 persen  hidup di sektor riil (data world bank). Jika semua energy untuk masa 2-5 tahun ke depan diarahkan mengelola potensi ini, maka kita bisa menyediakan lapangan kerja dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera.

Implementasi Pembangunan
Partai Aceh punya  mayoritas kursi (46 persen) di parlemen. Komposisi politik ini sebenarnya bisa menciptakan struktur politik baru dalam sejarah parlemen Aceh, dan menjadikan internal parlemen lebih demokratis dengan mendistribusikan kekuasaan yang dimilikinya, mengreorientasikan pembangunan setelah tiga tahun kepemimpinan IRNA, dan memperkuat sensitif/perspektif perdamaian dalam kebijakan yang diputuskannya demi keadilan bagi korban dan keberlanjutan perdamaian kedepan.

Melihat realitas saat ini, internal parlemen jauh dari semangat demokrasi seperti yang sudah dimulai sejak perundingan di Helsinki. Distribusi kekuasaan sangat mayoritarian. Situasi ini bukan tidak mungkin menciptakan otoritarian baru dalam sejarah politik parlemen Aceh. Realitas, bahwa  reorientasi pembangunan yang sedang dipimpin oleh IRNA, belum memberikan output yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Memang umur parlemen Aceh masih sangat baru, tetapi dalam waktu yang singkat arah dan kebijakan pembangunan sudah jelas diarahkan kemana.

Kalaupun mengikuti fondasi yang sudah dimulai IRNA sejak tiga tahun lalu, Parlemen Aceh jangan hanya berpuas dengan adanya pergantian kabinet semata (pernyataan Sulaiman Abda), tetapi jauh lebih substansi dimana parlemen harus memperkuat fondasi pembangunan tersebut dalam kebijakan, terutama anggaran 2010, pengalokasian anggaran dialokasikan bagi kepentingan masyarakat (sector riil 64 persen) dan keberlanjutan perdamaian. Oleh karena itu, Partai Aceh yang dominan saat ini di parlemen harus kembali mengoreksi keberadaan perwakilannya di parlemen. Langkah ini penting supaya visi-misi Partai Aceh yang ingin mensejahterakan masyarakat Aceh benar-benar dapat terwujud ke depan. Pembuktiaan ini penting, supaya harapan besar yang dipercayakan masyarakat dapat dikelola secara baik oleh Partai Aceh.

Realiasi anggaran yang mencapai 75-85 persen pada tahun ini (sebagaimana laporan Pemerintah Aceh) jangan hanya melihat besaran serapan saja. Yang terpenting agar melihat sejauhmana serapan anggaran tersebut dapat mengefektifkan aktifitas ekonomi, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Di situlah peran Bappeda, memonitoring jalannya pelaksanaan pembangunan demi mendapatkan langkah-langkah korektif sehingga kebijakan untuk menggerakan pembangunan secara dialektika berlangsung dengan dinamis, memanfaatkan hasil penelitian yang dilakukan institusi/personal dan baiknya lagi ikut melakuakn penelitian dalam melihat pencapaian dan dampak pembangunan yang sedang dipimpin oleh IRNA.

Jadi, keberadaan kabinet dibawah IRNA harus mampu menerjemahkan visi-misi IRNA dan kebutuhan rakyat dalam merencanakan dan melaksanakan program-programnya. IRNA sendiri harus mengendalikan semua programnya dengan mengontrol secara ketat. Kontrol pembangunan itu dijalankan dengan kekuasaan yang dimandatkan pada mereka secara institusi. Kalaupun ada orang-orang dekat di sekeliling mereka, keberadaan mereka tetap sebagai komponen yang tidak terlepas dari institusi, semua kebijakan dibangun secara kolektif dengan tetap mengapresiasikan kontrol masyarakat yang diekspresikan dalam berbagai bentuk. Ingat, tukang kritik adalah bagian dari partisipasinya membangun negeri, dan semestinya tukang kritik itu kasih solusi, tetap penguasa yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti kritikan tersebut menjadi kebijakan baru yang harus diputuskan demi kepentingan kesejahteraan masyarakat ke depan.

*Juanda Djamal adalah Sekretaris Konsorsium Aceh Baru.

Sumber: Serambinews.com (18 Januari 2010)

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: