Skip to content

Alasan Keterlambatan APBD

Januari 8, 2010

Agus Widyanto

MESKI kegiatan pemerintahan pada 2009 sudah berjalan dua bulan, masih saja ada daerah yang belum bisa menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)-nya. Data di Direktorat Jenderal Perimbangan Depkeu mengungkap, masih ada delapan dari 33 provinsi yang belum menyelesaikan APBD 2009.

Adapun dari 440 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, masih ada 208 kabupaten/kota yang APBD-nya menggantung, termasuk di antaranya tujuh kabupaten/kota di Jawa Tengah, yakni Kota Semarang, Kabupaten Blora, Rembang, Wonogiri, Karanganyar, Kudus, dan Kabupaten Klaten.

Ada banyak alasan yang disebut sebagai biang keladi keterlambatan tersebut. Mulai dari kepentingan politik yang mencuat di lembaga legislatif, ketidakmampuan aparatur daerah menyusun rancangan APBD yang memadai, dan lambatnya penetapan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru, seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, serta alasan lain yang buat orang awam susah dipahami.

Namun dari semua alasan yang mengemuka itu, bisa dikategorikan menjadi dua penyebab keterlambatan penyelesaian APBD, yakni persoalan teknis yang meliputi penyiapan rancangan dan pemenuhan standarnya, serta persoalan moral yang mencakup kedisiplinan lembaga legislatif yang lebih mengedepankan kepentingan partai, kelompok, atau golongan ketimbang mengutamakan kepentingan masyarakat di daerahnya.

Persoalan pertama yang menyangkut teknis, seperti kemampuan eksekutif di daerah dalam menyiapkan rancangan, memang cukup serius. Daerah penting seperti Provinsi DKI Jakarta saja sempat mengeluh kekurangan tenaga ahli keuangan, apalagi provinsi atau kabupaten/kota yang lain.

Berlakunya PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah membuat banyak daerah kedodoran dalam upaya memenuhi aturan itu. Maklumlah, kebanyakan latar belakang pedidikan jajaran birokrasi kita adalah ilmu politik atau hukum; minim sekali jumlah aparatur pemerintahan yang menguasai secara matang seluk-beluk keakuntansian.

Belum lagi sekarang pemerintah daerah (pemda) harus menyusun APBD sesuai dengan Peraturan Menteri DalamNegeri (Permendagri) 13/2006 yang menuntut pembuatan rencana anggaran secara detail. Sudah tertutup kemungkinan untuk mengajukan anggaran secara gelondongan tanpa perincian jelas, termasuk alokasi dana taktis yang dulu masih diperbolehkan.

Banyaknya ketentuan baru, selain menuntut kualitas aparat yang lebih baik, juga membuat secara teknis rantai proses penyelesaian APBD 2009 menjadi lebih panjang, seperti diberlakukannya SOTK baru yang harus menjadi landasan penyusunan anggaran.

Repotnya, penetapan SOTK baru juga tak mudah, karena kalangan legislatif yang harus dimintai persetujuannya sulit mengompromikan agenda politiknya dengan rancangan yang disampaikan eksekutif.

Perdebatan tentang SOTK baru yang harus selesai pada 2008, lebih banyak didominasi oleh kepentingan politis, sehingga eksekutif pun secara teknis tidak mampu memenuhi jadwal penyiapan rancangan APBD seperti yang diharapkan.

Ganjalan kedua yang menghambat penyelesaian APBD adalah persoalan moral, baik di kalangan eksekutif maupun legislatif. Para legislator dan eksekutif sepertinya ìtidak punya tanggung jawab moralî untuk menyelesaikan APBD tepat sesuai dengan jadwal. Dua pilar penting –yakni eksekutif dan legislatif– itu tampak tak punya greget untuk segera menyelesaikan tanggung jawab mengegolkan anggaran daerah. Keduanya lebih banyak melontarkan wacana ke publik yang tidak ada relevansinya dengan penyelesaian anggaran menjadi sebuah peraturan daerah (perda).

Patut dipertanyakan, kalau penetapan anggaran daerah yang merupakan kegiatan rutin saja tidak bisa diselesaikan tepat waktu, bagaimana nasib penyelesaikan kebijakan lainnya?

Mengabaikan Hak Rakyat

Di era otonomi, pemerintah secara konsisten meningkatkan desentralisasi keuangan, sehingga  kewenangan pemda menjadi begitu penting dan dominan dalam pelaksanaan pembangunan dan upayamenyejahterakan rakyat.

Dari sebegitu banyak urusan pemerintahan yang berkaitan dengan masyarakat, pemerintah (pusat) hanya menangani politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, monoter dan fiskal nasional, serta agama. Sementara itu 31 urusan pemerintahan lainnya diserahkan kewenangannya kepada pemda.

Sebagai konsekuensi penyerahan urusan pemerintahan ke daerah itu, pemerintah pusat mendistribusikan pendapatannya ke daerah melalui berbagai pola, di antaranya lewat DAU (dana alokasi umum), DAK (dana alokasi khusus), dana dekonsentrasi, dan dana bagi hasil lainnya yang diatur oleh Menteri Keuangan.

Harus diakui, penyaluran dana dari pusat masih memberikan kontribusi penting dalam APBD; artinya masih sulit bagi daerah untuk mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai tiang utama penyangga anggaran daerah.

Mengingat masih besarnya kontribusi dari pusat dalam kegiatan yang diwujudkan dalam APBD, tak ada pilihan lain bagi daerah kecuali mematuhi jadwal penyelesaian APBD-nya sebagaimana yang ditetapkan pemerintah.

Mengingat kenyataan bahwa APBD adalah representasi komitmen pemda terhadap warganya –karena di dalamnya tercermin apa yang akan dilakukan pemda kepada masyarakat, sepantasnyalah kalau eksekutif bersama legislatif lebih cermat dan disiplin dalam penetapan anggaran daerah.

Kalau tidak, masyarakat akan menganggap eksekutif dan legislatif di daerah yang belum mampu menetapkan RAPBD menjadi perda telah mengabaikan hak rakyat yang telah membayarkan kontribusinya kepada pemerintah melalui aneka pajak, retribusi, dan pajak daerah. Sebab, terjadinya keterlambatan penetapan APBD menyebabkan program-program pembangunan yang seharusnya manfaatnya bisa dirasakan masyarakat menjadi tertunda.

Implikasi lain yang harus ditanggung rakyat adalah ìberkurangnyaî jatah pembangunan yang seharusnya diterima, mengingat Menteri Keuangan via Dirjen Perimbangan Keuangan Depkeu sudah menyatakan akan memberi sanksi pemotongan DAU atau minimal penundaan pencairannya terhadap daerah yang terlambat menyerahkan APBD-nya.

Katakanlah DAU dipotong 20%, maka akan terjadi pemangkasan anggaran pembangunan dan bantuan sosial, karena tidak mungkin pemda memotong gaji pegawainya sebagai konsekuensi dari pemotongan DAU.
Untuk DAK, juga berlaku hal yang sama, yakni syarat pencairannya harus dengan penetapan APBD.

Hal lain yang patut dikhawatirkan berkait dengan keterlambatan penetapan APBD adalah munculnya ketergesaan dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran. Akibat nyata dari sikap itu adalah tidak tercapainya ìwujudî yang maksimal dari progran dan kegiatannya, seperti kualitas barang yang dibeli tidak maksimal, serta kualitas pembangunan dan perawatan infrastruktur menjadi rendah.

Yang harus dipahami juga adalah pelanggaran terhadap Keputusan Presiden (Keppres) 80/2003 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah akibat keterlambatan penetapan APBD. Keppres yang sudah enam kali direvisii itu secara tegas mengharuskan  pengumuman rencana pengadaan barang/ jasa secara keseluruhan sebelum dimulainya pemakaian anggaran.

Bisa dipastikan, para pimpinan SKPD atau pejabat penguna anggaran yang daerahnya belum menetapkan APBD 2009, melakukan pelanggaran terhadap Keppres 80/2003. Tidak bisa diterima akal sehat kalau kegiatan pemerintahan dan pembangunan sudah dua bulan berjalan tidak ada pembelanjaan. Pasti terjadi penggunaan anggaran, meski APBD-nya masih terkatung-katung.

Katakanlah, paling tidak ada alokasi belanja untuk asuransi kesehatan, asuransi kerugian aset, belanja untuk kebersihan kantor, dan sejenisnya.
Melihat banyaknya risiko dan implikasi dari ketidakdisiplinan dalam penetapan APBD, sudah selayaknya kimunitas-komunitas masyarakat bersuara dan melakukan prakarsa mandiri dengan membentuk kelompok-kelompok untuk melakukan monitoring agar pelaksanaan anggaran daerah bisa berjalan sesuai dengan jadwal.

Kalau kondisi seperti itu terus dibiarkan, upaya menyejahterakan masyarakat dan memperbaiki layanan publik di daerah akan menjadi permainan yoyo yang seenaknya dinaik-turunkan oleh pemegang kendali, sementara masyarakat yang seharusnya disejahterakan dan dilayani hanya bisa menjadi penonton dan menerima akibatnya. Astaghfirullah!(68)

–– Agus Widyanto, wartawan dan peminat kajian publik serta otonomi daerah.

Sumber: Suara Merdeka.

One Comment leave one →
  1. Januari 11, 2010 7:07 pm

    pusing sekarang ini…
    pemerintah dengan mudah menggelontorkan anggarannya untuk pembelian mobil dinas, sedangkan di daerah saja ada SD yang sudah 10 tahun mengajukan renov gedungnya tidak pernah disetujui…capeee dehhh

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: