Skip to content

Masih Ada Bredel di Indonesia

Januari 5, 2010

Keberanian George Junus Aditjondro (GJA) menulis buku Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century (MGC) menimbulkan kontroversi, perdebatan, dan keriuhan dimana-mana. Dari perspektif politik, GJA kembali mengkritik, atau bahkan menguliti penguasa tertinggi di Negara ini (baca: Presiden RI). Setelah “sukses” membombardir Soeharto dan Habibie, GJA kembali membongkar borok yang sangat tabu, yang melekat dalam sebuah kekuasaan. Dari persepktif akademis, timbul perdebatan apakah penggunaan sumber data sekunder (seperi dari internet dan media massa) dapat diartikan cukup ilmiah dan bisa menjadi referensi?

Berbeda dengan ketika Soeharto berkuasa, dengan “ideologi” Orde Baru”-nya, SBY memiliki “keterbatasan” karena zaman memang sudah berubah. Tak ada lagi DPR dan MPR yang “dikendalikan” Presiden, tak ada lagi Menteri yang hanya “menunggu petunjuk dari Presiden” dan tak  bisa lagi seorang Gubernur atau Bupati atau Walikota ditentukan oleh Presiden (baca: Pusat).

Terlepas dari benar atau tidaknya dana talangan (bail-out) untuk Bank Century mengalir ke Tim Sukses/Tim Kampanye SBY-Boediono saat Pemilihan Presiden lalu, keberadaan buku MGC seperti membuka kotak pandora, atau bahkan kotak hitam, yang semestinya hanya disimpan di tempat paling rahasia oleh penguasa.Teori konspirasi, yang biasanya digunakan untuk “menjelaskan” fenomena yang sulit ditemukan fakta, data, dan informasi validnya, karena sangat rahasia, tertutup, dan berbahaya, seakan menjadi bagian dari pembenaran atas isi buku MGC.

Perkembangan terakhir menunjukkan animo masyarakat atas buku MGC luar biasa. Dalam Grebeg Buku Jogja, dimana GJA hadir dan memberikan tanda tangan untuk setiap buku yang terjual, ratusan eksemplar buku MGC terjual dalam waktu singkat. Penerbit Galangpress (yang berpusat di Jogjakarta) merencanakan mencetak buku ini lebih banyak lagi sehingga permintaan pasar (yang di-drive oleh kontroversi atas isi buku) dapat terpenuhi.

Implikasi Buku MGC

Buku MGC telah melahirkan “model baru”, meskipun sebenarnya sudah lama ada, tentang cara mengkritik Pemerintah secara “ilmiah” melalui literatur. Isu pembredelan, salah satu cara penguasa untuk meredam semakin tersebarluasnya literatur (buku, majalah, monograf, stensila, dan nama lainnya) yang memerlukan izin penerbitan, mengemuka setelaj Kejaksaan Agung mengumumkan pelarangan beberapa buku selama tahun 2009.

Pembredelan

Harian Media Indonesia (Senin, 4 Januari 2010) bahkan menurunkan judul besar di dua halaman (6 dan 7) di rubrik Politik dan HAM: MASIH ADA PEMBREDELAN DI INDONESIA. Beberapa tokoh mengemukakan pandangannya terkait pembredelan, yakni Frans Magnis Suseno (Budayawan/Penulis), Asvi Warman Adam (Sejarawan LIPI), dan Tjipta Lesmana (Guru Besar Komunikasi Politik UPH).

MI menulis: “Buku Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century yang diluncurkan akhir tahun ini cukup membuat merah telinga para pihak yang berada di llingkaran kekuasaan. Banyak pihak yang menyambut positif kehadiran buku penuh kontroversi itu… Namun faktanya, buku setebal 187 halaman itu sangat langka di pasaran...” Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa bisa seperti ini?

Direktur utama Galangpress Julius Felicianus bahkan mengakui bahwa penjualan buku ini kini dilakukan secara diam-diam oleh para aktivis ataupun masyarakat yang mendukung gerakan antikorupsi. Artinya, masyakarat mendukung buku MGC, tapi Pemerintah melarang! Mengapa bisa Pemerintah dan masyarakat berbeda pandangan terhadap sebuah buku? Apakah memang kepentingan Pemerintah berbeda dengan kepentingan masyarakat? Lalu, sesungguhnya Pemerintah itu siapa? Bukan bagiand ari masyarakat kah?

Buku Putih

Banyak tokoh menyarankan Pemerintah, atau setidaknya Presiden SBY atau Tim Sukses SBY-Boediono, menerbitkan buku putih untuk menghadapi “serangan” buku MGC ini. Sejatinya buku putih bukanlah alat penguasa untuk meredam isu, namun paling tidak hal ini akan memperlihatkan bahwa Pemerintah juga cukup intelek dan ilmiah dalam menghadapi kritik yang ilmiah. Kepakaran orang-orang di lingkaran kekuasaan saat ini tidak diragukan lagi, begitu pula soal pembiayaan. Tak ada salahnya diambil dana dari APBN untuk menyusun, menerbitkan dan mendistribusikan buku putih ini.

Kritik kepada George Junus Aditjondro (GJA)

GJA sendiri mendapat kritik yang cukup tajam dan keras. Tjipta Lesmana bahkan mengatakan tak percaya GJA berani mempertaruhkan nama besarnya dengan menulis buku yang tidak ilmiah karena menggunakan metodologi yang ngawur.

LKBN Antara, kantor berita milik Pemerintah, mengatakan GJA perlu memahami lebih jauh konsep penyaluran dana yang ditujukan untuk meringankan beban anggaran LKBN Antara. LKBN Antara harus mengikuti mekanisme yang telah diatur untuk penggunaan dana tersebut.

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: