Skip to content

Pembahasan RAPBD Kab Bandung Terganjal Gagalnya APBD Perubahan

Januari 4, 2010

Pembahasan KUA PPAS RAPBD 2010 Kabupaten Bandung, Jawa Barat, oleh Badan Anggaran (Bangar) DPRD setempat, masih terganjal oleh gagalnya pembahasan APBD Perubahan 2009, akibat dari kekisruhan dalam tubuh lembaga legislatif tersebut.

Seharusnya, menurut salah seorang anggota Bangar DPRD Kabupaten Bandung, H Arifin Sobari, proses yang ditempuh untuk pembahasan KUA PPAS sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Pembahasan KUA PPAS bisa dilakukan setelah pembahasan RAPBD 2009 dan APBD Perubahan, karena tanpa pembahasan APBD Perubahan, otomatis ada mekanisme yang terlewati.

Karena itu, hingga Kamis (31/12), pembahasan KUA PPAS oleh Bangar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten Bandung belum menyentuh subsatansinya, masih terkatung-katung. Bangar DPRD Kabupaten Bandung, yang dihubungi via ponsel oleh wartawan, masih merasa kesulitan untuk membahasa KUA PPAS yang diserahkan eksekutif kepada dewan September 2009 tersebut.

“Sebab tidak ada payung hukum yang menaunginya, jadi Bangar menghadapi kesulitan untuk membahas KUA PPAS,” ujar Arifin Sobari, Minggu. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung ini, menambahkan hingga akhir tahun 2009, pembahasan KUA PPAS, baru sampai kepada penyamaan persepsi dan kepastian secara yuridis. Kesulitan tersebut, lanjut Arifin Sobari, karena terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) perubahan parsial yang dikeluarkan Bupati Bandung, H Obar Sobarna, khususnya untuk bantuan korban gempa.

Anggaran untuk Perbup, menurut Arifin Sobari, menjadi hambatan dalam pembahasan KUA PPAS, sehingga Bangar pun terganjal pada neraca yang akan dihitung, sebab dasar hukum bagi anggaran yang dikeluarkan melalui Perbup itu tidak jelas. “Perbup itu seperti kas bon. Apakah itu sah? Sebab aturannya tidak ada,” kata Arifin Sobari.

Karean aitu, masih menurut Arifin, Bangar membutuhkan jaminan secara yuridis, karena pihaknya khawatir pembahasan KUA PPAS berbuntut kepada masalah hukum, apalagi pihak eksekutif tida mau merevisi KUA PPAS yang diserahkan September 2009 itu.

Sumber: Antara.

Iklan
8 Komentar leave one →
  1. syukriy permalink*
    Januari 4, 2010 8:21 am

    Apakah penyusunan APBD 2010 memang berkaitan dengan Perubahan APBD 2009? Secara sederhana, proses penyusunan APBD 2010 dimulai saat RKPD 2010 sudah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati, sebagai hasil Musrenbang Januari-Maret 2009.
    RKPD 2010 merupakan dasar penyusunan KUA-PPAS 2010, tidak memiliki prasyarat APBD-P harus di-Perda-kan dulu. Artinya, APBD 2010 tidak tergantung pada APBD-P 2009.

  2. sandra permalink
    Januari 4, 2010 9:01 am

    tapi bagaimana dengan SILPA yg harus di pasang pada ringkasan APBD 2010 nya? kalau gak salah SILPA 2010 ada kaitannya dengan SILPA akhir tahun APBD 2009 pak….

  3. Januari 4, 2010 11:42 am

    @Sandra
    SILPA yang dicantumkan dalam APBD 2010 masih bersifat estimasi atau perkiraan berdasarkan “perkembangan” sampai dengan bulan November sebelum Perda APBD 2010 ditetapkan. Besaran SILPA ini tentu “tidak ada hubungannya” dengan APBD-P 2009. APBD-P 2009 adalah “penyesuaian atas perubahan asumsi” yang terjadi selama tahun 2009 atas APBD yang sedang berjalan.

  4. Januari 7, 2010 9:09 am

    Pembahasan KUA PPAS TA 2010 antara eksekutif dan legislatif memang tidak harus menunggu APBD Perub 2009 pa, namun untuk pembahasan RAPBD 2010 idealnya ya harus dibahas setelah Raper LKD dan Raper APBD Perub 2009 to pak kayaknya, kalau salah mohon diluruskan. Tapi kalau dprdnya tidak mau mengesahkan APBD Perub, RAPBD 2010 ya tetap harus jalan to..
    Di APBD 2010 memang silpa yang tercantum adalah silpa estimasi, namun kalau APBD Perub 2009 silpa yang tercantum angka pasti hasil dari LKD 2008 atau perhitungan APBD 2008 kan pak?

  5. syukriy permalink*
    Januari 7, 2010 4:10 pm

    Indah
    Jika mengikuti “siklus normal” penganggaran daerah, tentunya RAPBD 2010 dibahas setelah APBD-P 2009 di-Perda-kan. Bukankah perubahan APBD 2009 bisa dilakukan setelah diketahui secara “pasti” berapa SILPA tahun 2008 berdasarkan LHP BPK?

    Tapi, jika BPK terlambat menyampaikan LHP atas pemeriksaan laporan keuangan 2008, apakah harus menunggu dulu baru membahas dan menetapkan APBD 2010? Karena terlambat menerima LHP BPK 2008 ini, maka APBD-P 2009 tidak bisa dibuat (kecuali memang “dibolehkan” tanpa memasukkan SILPA 2008).

    SILPA dalam APBD 2010 adalah SILPA estimasi, sementara SILPA dalam APBD-P 2009 adalah SILPA definitif dalam laporan keuangan Pemda TA 2008 yang sudah “dijamin kewajarannya oleh BPK-RI”.

  6. imelda permalink
    Januari 7, 2010 6:03 pm

    Kalau menurut saya benar apa yang di katakan pak Sukriy…klo saya boleh menambahkan, SiLPA dalam APBD 2010 adalah SiLPA estimasi tahun sebelumnya (2009) sesuai perkiraan sementara, sampai hasil pemeriksaan BPK di terbitkan. Biasanya Hasil dari BPK selesai Maret tahun 2010 untuk APBD-P 2009, maka SiLPA yang sesuai dengan hasil BPK akan dimasukkan pada APBD-P 2010.

    Itu sie menurut saya pak, tapi jika ada silap kata mohon dimaafkan 🙂

  7. juna permalink
    September 27, 2010 7:10 pm

    apakah dalam sistem peraturan perundangan kita dikenal perubahan parsial APBD, bisa jadi ada tapi sepertinya keadaan perubahan partial ini akanmenjadi celah untuk penyimpangan anggaran??

  8. risky permalink
    Januari 17, 2013 9:28 pm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: