Skip to content

PNS Pemda: Isu-isu Menarik

Januari 2, 2010

Pegawai Negeri Sipil di pemerintah daerah (PNSD) saat ini menghadap beragam persoalan, terutama sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah yang diberlakukan sejak tahun 2001 berdasarkan UU No.22/1999 tentang pemerintahan daerah. Manajemen sumberdaya manusia (SDM) di Pemda membutuhkan perbaikan dalam banyak hal.

Ada banyak persoalan yang belum terselesaikan dari tahun ke tahun sejak otonomi daerah dilaksanakan sehubungan dengan PNSD. Beberapa diantaranya adalah:

  1. Penerimaan/perekrutan PNS yang tidak fair dan transparan. Hal ini bukan isu baru, tapi sudah berlangsung sejak orde baru. Pemberian suap atau sogokan kepada panitia penerimaan pegawai daerah merupakan praktik yang paling umum terjadi. Kemudian, “kebijakan” yang diambil oleh pejabat daerah juga sering dilatarbelakangi dengan kepentingan pribadi (self-interest) dan oportunitas lainnya. Misalnya: (1) dalam menentukan formasi CPNS yang dibutuhkan, kualifikasi untuk latar belakang pendidikan disesuaikan dengan ketersediaan “orang yang sudah ada”, seperti bergelar S2 dari bidang ilmu tertentu; (2) adanya pembatasan IPK untuk CPNS bergelar sarjana, padahal IPK tidak menentukan seseorang itu bisa bekerja dengan baik; (3) mengutamakan putra daerah, sehingga ditambahkan syarat2 yang tidak bisa dipenuhi oleh pendatang/bukan putra daerah (ketidak-adilan bagi warga negara Indonesia).
  2. Penempatan yang tidak efektif. Ketika seorang CPNS diterima, maka penempatannya didasarkan pada justifikasi kepala daerah, Sekda, atau Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Mungkin sebagian kecil Pemda melakukan kajian terlebih dahulu, namun umumnya penempatan didasarkan pada kepentingan elite daerah. Tidak mengherankan jika di kantor yang basah, seperti di dinas pengelola keuangan (SKPKD) banyak ditempatkan CPNS dan PNS yang memiliki hubungan dengan pejabat daerah, meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan yang dibutuhkan atau keahlian yang sesuai bidang pekerjaan. Tidak mengherankan jika kemudian ada guru olah raga di sekolah dasar (SD) kemudian ditempatkan sebagai sekretaris Camat, atau menjadi kepala bidang di Dinas Pendidikan (karena dianggap seorang guru paham arti pendidikan dan pembuatan kebijakan pendidikan).
  3. Penghasilan yang “tidak wajar”. Ungkapan “Gaji dan tunjangan PNS sangat kecil, namun penghasilannya besar” sudah biasa kita dengar, sehingga tidak mengherankan banyak diantara PNS tersebut yang memiliki kekayaan di atas rata-rata. Beberapa Pemda berusaha meningkatkan penghasilan PNS-nya dengan memberikan tunjangan2, seperti tunjangan beban kerja, risiko kerja, keahlian khusus/kelangkaan, penempatan daerah terpencil, dan tambahan penghasilan seperti uang makan, bensin, dan lembur. Namun, terlanjur tumbuh stigma di masyarakat: ketika berhadapan dengan PNS yang kaya, maka PNS tersebut dicurigai melakukan korupsi. Akibatnya, masyarakat beranggapan bahwa berurusan dengan Pemda sama dengan keharusan untuk menyita waktu lama dan menghabiskan uang banyak!
  4. Masalah Etika. Seorang PNS memiliki etika, disadari atau tidak-tertulis atau tidak, selaku abdi negara dan abdi masyarakat. Berbagai kasus pelanggaran etika terjadi, yang pada prinsipnya tergambar dari perilaku tidak etis para PNSD, terutama dalam nelaksanakan tugas dan fungsinya. Ungkapan “kelau bisa diperlambat, kenapa dipercepat” atau “kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah” menjadi sindiran yang tidak terasa menyengat lagi oleh sebagian PNSD. Artinya, bekerja seenaknya bukan sesuatu yang tabu.
  5. Kualitas yang tidak memadai. Kualitas PNSD sangat tergantung pada kualitas mekanisme dalam perekrutan, pemberdayaan, dan peningkatan kapabilitas di Pemda. Makna kualitas di sini adalah kemampuan teknis untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dikombinasikan dengan aspek psikologis yang “sehat”. Seorang PNSD menjadi tidak berkualitas ketika diserahi tugas yang bukan bidang keahliannya. Namun, konsep “learning by doing” sering dimaknai secara over-optimis, sehingga dianggap proses belajar bukan penghambat dalam pelaksanaan pelayanan publik yang prima dan berkualitas. Yang menarik, ada kecenderungan bahwa yang mengikuti pembekalan untuk peningkatan kapasitas adalah “pejabat tinggi” di Pemda (misalnya kepala SKPD/eselon 2) jika diselenggarakan di Jakarta atau di luar provinsi, meskipun pembekalan dimaksud sangat teknis (mestinya diikuti oleh bendahara atau PPTK). Namun, jika dilaksanakan di ibukota kabupaten/kota, kepala SKPD ogah datang dan didelegasikan kepada pejabat/staf dibawahnya.
  6. Penjenjangan karir. Dalam era otonomi daerah, penjenjangan PNS menjadi lebih “sederhana”, namun terkesan kabur. Tidak ada jaminan bahwa bidang keahlian seseorang akan mempengaruhi jabatan apa yang akan didudukinya (setelah memenuhi persyaratan kepangkatan tentunya). Yang unik, “jabatan tertinggi” seorang PNSD yang dapat dicapai adalah sebagai Sekretaris Daerah (Sekda), kecuali ada kejadian “luar biasa” sehingga bisa “ditarik” ke pemerintah provinsi atau ke pemerintah pusat. Namun, belakangan merebak isu tentang pengangkatan Sekda yang tidak lagi ditentukan/diusulkan oleh Bupati/Walikota, tetapi oleh Gubernur. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan Depdagri mengawasi Pemda.
  7. Tekanan dari luar. Diakui atau tidak, faktanya banyak sekali tekanan yang diterima PNS dan pejabat daerah dari “luar”. Instansi vertikal, seperti kepolisian dan kejaksaan, masih sering melakukan tekanan, baik psikologis maupun finansial. Misalnya seorang bendahara (pejabat fungsional Pemda) sering didatangi utusan dari kepolisian dan kejaksaan untuk mendapatkan sedikit keuntungan finansial, seperti uang saku dan uang transpor. Pihak penekan lain adalah LSW dan wartawan gadungan.
  8. Dilema jabatan. Oleh karena pengangkatan dan (sebagian) pemberhentian PNSD dilakukan oleh kepala daerah, maka “kepatuhan” PNSD kepada kepala daerah cukup besar. Aturan bahwa PNSD golongan III bisa diberhentikan oleh kepala daerah menimbulkan ketakutan pada kepala daerah jika, misalnya, tidak mendukung kebijakan dan keinginan kepala daerah (seperti mencalonkan diri kembali dalam Pilkada). Di sisi lain, ketiadaan jabatan merupakan “momok” bagi PNSD yang telah memiliki “pangkat tinggi”. Kadangkala, seseorang yang sebenarnya tidak memiliki kompetensi dan kecakapan yang memadai untuk memangku suatu jabatan, namun karena memiliki golongan kepangkatan yang tinggi (misalnya IVb ke atas), diangkat oleh Bupati/Walikota menjadi kepala SKPD. Setidaknya, menjadi staf ahli kepala daerah (yang mendapat fasilitas dan penghasilan setara dengan pejabat eselon 2).

Sebenarnya banyak PNSD yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi ternama, namun potensinya tidak berkembang karean iklim atau kultur di Pemda yang tidak kondusif untuk berpikir kritis dan inovatif. “Kekuasan” yang ada di tangan sedikit elite daerah (Kepala Daerah, Sekda, dan Ketua DPRD) menjadi semacam oligarki yang menggurita kemana-mana, yang menyebabkan PNSD yang potensial tidak berkembang. Sebaliknya, PNSD yang tidak memiliki prospek untuk maju dan melahirkan ide-ide cerdas bagi kemajuan daerah didorong untu cepat naik pangkat karena menjadi syarat utama untuk menduduki jabatan tertentu.

Bagi Pemerintah sendiri, pembuatan kebijakan terhadap PNSD bukan perkara mudah. Kenaikan gaji dan tunjangan pegawai yang sudah terlanjur diumumkan ternyata tidak dapat diikuti dengan transfer dana alokasi umum (DAU) yang tepat waktu ke rekening kas daerah oleh Departemen Keuangan untuk pembayaran kepada PNSD. Akibatnya, para PNSD justru menuduh Pemda yang tidak mau membayarkan gaji/tunjangan mereka. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat justru sering melanggar komitmennya sendiri.

3 Komentar leave one →
  1. faichal permalink
    Januari 3, 2010 6:57 pm

    Betul bang, itu fakta, kayaknya butuh satu dekade untuk menuntaskannya, tapai bagaimana caranya ya… ok, thanks atas artikelnya…

  2. bambangtd permalink
    Januari 3, 2010 10:37 pm

    Artikelnya bagus pak….dan sesuai dengan kenyataan yg terjadi…..kondisi seperti ini entah akan sampai kapan ….semoga hal seperti itu terkikis perlahan ……dengan idealisme, moralitas, spiritualisme dan patriotisme yg kuat pada generasi berikut….

  3. Januari 7, 2010 9:50 am

    ada yang betul dan ada yang kurang tepat pak artikelnya, tergantung dari daerah dan individu masing-masing. Di tempat kami sudah melakukan penyempurnaan dalam rekruitmen yang disesuaikan dengan kebutuhan SKPD, andai masih melenceng dikit ya maklum lah, pejabat kan juga manusia…

    Indah
    Setuju, bu. Yang saya tulis adalah fenomena yang saya temukan di lapangan dan umumnya praktik seperti ini terjadi di luar Jawa. Pemda di pulau Jawa memang relatif lebih maju dalam melaksanakan aturan main dan sudah lebih berani membuat aturan berkaitan dengan kewenangan Pemda.
    Bagi Pemda di luar pulau Jawa masih dibutuhkan dukungan dan dorongan untuk membuat kebijakan daerah, terutama dari aspek regulasi seperti Perda dan Peraturan Kepala Daerah, sehingga aparatur Pemda bisa lebih tenang dan leluasa dalam melaksanakan APBD.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: