Skip to content

Menanti Reformasi Sepenuh Hati

Desember 27, 2009
Sutta Dharmasaputra

Pada pengujung tahun 2008, bangsa ini dihebohkan dengan lahirnya UU Pornografi yang langsung ditolak tiga provinsi. Belum pernah terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhir tahun 2009, ”ayat tembakau” dalam UU Kesehatan juga hilang misterius. Tahun 2010 entah apa lagi?

Mencermati materi pasal-pasal yang tertuang dalam UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU No. 27/2009) yang dirumuskan DPR periode 2004-2009 memang tampak adanya kemauan politik yang cukup besar untuk mereformasi proses legislasi.

Proses pembahasan rancangan undang-undang di DPR, misalnya, didorong menjadi lebih transparan. UU No 27/2009 juga membuka ruang yang lebih luas bagi Dewan Perwakilan Daerah untuk ikut dalam proses pembahasan RUU bersama DPR dengan pemerintah.

Terkait dengan perencanaan pembahasan RUU, semangat untuk melakukan perbaikan juga tergambar. Terlihat dari penyusunan Program Legislasi Nasional 2010-2014 yang juga sudah jauh lebih baik, tidak hanya sekadar memasukkan judul RUU ke dalam daftar.

Adanya pandangan pro dan kontra dalam setiap pembuatan produk perundang-undangan adalah sebuah keniscayaan. Mengingat, selalu saja ada pihak-pihak yang berbeda kepentingan. Namun demikian, apabila proses legislasi dilakukan dengan benar, perbedaan justru bisa dijembatani sehingga lebih merekatkan, bukan memperbesar potensi perpecahan.

UU No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menggariskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan.

Telah digariskan juga bahwa materi muatan perundang-undangan harus mengandung sepuluh asas. Kesepuluh asas itu adalah pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Karena itu, semua produk UU akan merekatkan dan dirasa menjadi milik semua.

Soal persiapan, pembahasan, teknik penyusunan, pengesahan, pengundangan di lembar negara, sampai penyebarluasan undang-undang juga sudah diatur dalam UU No 10/2004. Begitu juga dengan UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) maupun Peraturan Tata Tertib DPR. Karena itu, semestinya ”kejahatan” administrasi dalam proses legislasi bisa diminimalisasi.

Komitmen DPR, DPD

Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Ida Fauziyah belum bisa memastikan apakah proses legislasi yang dilakukan DPR periode 2009-2014 akan jauh lebih baik dari DPR sebelumnya mengingat sampai saat ini belum ada RUU yang dibahas.

Namun demikian, dengan telah tersusunnya UU No 27/2009, Program Legislasi Nasional 2010-2015, serta mekanisme dan prosedur harmonisasi UU, dia berkeyakinan proses legislasi akan jauh lebih baik.

”Baleg juga akan bekerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional agar proses legislasi lebih efisien dan efektif. Kita juga akan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk anggota Dewan, penyusun naskah UU, maupun staf ahli,” paparnya dalam perbincangan dengan Kompas, pekan lalu.

Apabila mencermati 58 RUU Prioritas 2010 yang telah ditetapkan Rapat Paripurna DPR beberapa pekan lalu, keberpihakan DPR kepada rakyat semakin kentara. Hal itu dibuktikan dengan dimasukkannya sejumlah RUU prorakyat sebagai prioritas. Contohnya adalah RUU Bantuan Hukum, RUU Zakat, RUU Penanganan Fakir Miskin, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Jalan, RUU Demokrasi Ekonomi, atau RUU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah (PPUU DPD) I Wayan Sudirta membenarkan bahwa proses legislasi di parlemen sudah jauh lebih menggembirakan. ”Cukup menggembirakan, tapi belum memuaskan,” ucapnya.

Salah satu faktor yang menggembirakan adalah UU No 27/2009 memungkinkan anggota DPD mengikuti pembahasan RUU tertentu pada seluruh tahapan tingkat I, mulai dari panitia khusus, panitia kerja, sampai memberikan pandangan mini.

Hal ini jauh lebih maju bila dibandingkan dengan apa yang diatur dalam UU No 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD lama. DPD hanya bisa mengikuti pembahasan RUU tertentu hanya pada awal tingkat I.

Sementara itu, yang belum menggembirakan adalah belum adanya pengakuan penuh pada eksistensi DPD. RUU usul inisiatif DPD, misalnya, apabila diterima oleh DPR untuk dibahas, maka RUU tersebut dibungkus menjadi RUU usul inisiatif DPR, bukan RUU usul inisiatif DPD. ”Jadi, seakan-akan tidak ada pengakuan bagi DPD,” tegasnya.

Dalam penyusunan Prolegnas, UU MD3 pun memberi ruang bagi DPD untuk ikut serta dalam pembahasan sampai tingkat I. Namun, dalam praktik, hanya diberi kesempatan untuk menyampaikan usulan. ”Artinya, kemajuannya masih di atas kertas,” kata Sudirta.

Punya keunggulan

Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Ronald Rofiandri, berpandangan, baik DPR maupun DPD memiliki keunggulan masing-masing.

”DPD memang sedikit lebih baik dari sisi proses partisipasi publik. Sedangkan, DPR unggul dari ketersediaan sumber daya pendukung dan mekanisme kerja yang sudah cukup solid meskipun masih ada kelemahan,” paparnya.

Partisipasi publik di DPD jauh lebih baik karena cair, tidak dibatasi mekanisme fraksi sehingga setiap anggota DPD yang melakukan kunjungan kerja bisa lebih leluasa berinteraksi dengan masyarakat mana pun karena tak ada campur tangan siapa pun. Sebaliknya, DPD akan kesulitan menjangkau area dan kepentingan publik lebih luas karena keminiman bahkan ketiadaan mesin politik.

Pada sisi lain, DPR memiliki saluran lebih banyak, tapi menuntut pengetahuan kelompok masyarakat tentang tata kerja alat kelengkapan DPR yang relatif lebih banyak.

Dengan keunggulan dan kelemahan masing-masing, DPR dan DPD berkewajiban terus menyempurnakan proses legislasi sehingga produk UU benar-benar bisa membantu menyelesaikan masalah, bukan sebaliknya menimbulkan masalah baru atau sekadar proyek belaka.

Kinerja DPR dan DPD di tahun 2010 menentukan tahun-tahun berikutnya.

Sumber: Kompas (Senin, 21 Desember 2009)

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: