Skip to content

Kapasitas Anggota Parlemen (Perempuan)

Desember 27, 2009
R Valentina Sagala

Jumlah anggota DPR perempuan hasil pemilu legislatif 2009 diperkirakan meningkat (Kompas, 18/5). Jawa Barat termasuk “daerah pengirim” sejumlah perempuan masuk DPR. Ingrid Tansil, artis dan istri Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan, diprediksi lolos ke Senayan dari daerah pemilihan Jabar.

Lewat suara daerah pemilihan VII Jabar, artis Nurul Arifin meraup 120.000 suara, terbanyak di Partai Golkar. Selanjutnya, artis Rieke Dyah Pitaloka dari PDI Perjuangan.

Segera setelah penghitungan suara menampakkan hasil, sejumlah kalangan mempertanyakan kapasitas anggota parlemen kelak, terutama anggota parlemen perempuan yang lekat dengan “diuntungkan” oleh aksi afirmatif.

Parlemen memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, yang dijabarkan dalam tugas dan wewenang parlemen. Filosofi fungsi ini berakar pada substansi demokrasi, yang terus mengingatkan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, anggota parlemen adalah wakil rakyat, dan bukan wakil partai politik.

Sejumlah persoalan harus dijawab dengan peningkatan kapasitas anggota parlemen. Dalam hal anggaran, misalnya, Forum Diskusi Anggaran menyatakan, berdasarkan pengalaman mendampingi penganggaran di DPRD Kabupaten Bandung, bagi seorang anggota legislatif yang berkeinginan besar untuk belajar, dibutuhkan waktu satu tahun untuk menguasai penganggaran (Kompas, 19/5).

Terkait legislasi, telah cukup banyak fakta mengenai dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang prosesnya tidak paripurna sehingga yang timbul adalah peraturan yang “salah sasaran” dan tidak memberikan solusi yang seharusnya.

Contoh yang kemudian menjadi kasus di pengadilan adalah Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, yang bukannya memberi kepastian, melainkan justru menimbulkan masalah sosial baru karena diskriminatif ketika diterapkan, proses legislasinya tidak partisipatif, pengaturannya tidak dibuat secara cermat, dan dampak pengaturan tidak diperhitungkan terlebih dahulu (PSHK, 2009). Kapasitas

Seorang anggota parlemen dituntut tidak hanya memiliki kapasitas memahami “apa”. Kebutuhan yang mendesak dimiliki adalah memahami dan berpengetahuan tentang “mengapa” dan berketerampilan tentang “bagaimana”.

Pemahaman tentang “apa” yang tengah berkembang di masyarakat tidaklah cukup. Apalagi, jika yang dimiliki hanya pengetahuan permukaan atau gejala. Meski seolah mirip, masalah dan gejala adalah hal yang sangat berbeda. Gejala bukanlah masalah yang sesungguhnya. Untuk mengetahui masalah, diperlukan pemahaman mendalam tentang masalah dan dasar (teori) pemecahannya.

Seorang anggota parlemen dituntut bergelut di wilayah filosofis “mengapa” dan aksi “bagaimana”. Berbekal inilah, ia dapat menjalankan fungsinya selaras dengan substansi demokrasi. Bagi anggota parlemen perempuan, semangat ini semakin berat karena sorotan publik terhadap aksi afirmatif pemilu legislatif 2009. Persoalan perempuan, misalnya, masih akan menjadi sorotan besar saat ini.

Dalam hal pendidikan dan perempuan di Jabar, misalnya, dapat dilihat tiga isu. Pertama, perluasan dan pemerataan pendidikan. Analisis menunjukkan, makin tinggi jenjang pendidikan, makin rendah partisipasi perempuan. Perbedaan ini menajam di daerah miskin pedesaan dan terpencil. Angka melek huruf perempuan juga masih sangat rendah.

Suseda Jabar (2006) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Ini tecermin dari kecilnya persentase penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan SMA hingga pendidikan tinggi. Persentase perempuan bersekolah menumpuk pada jenjang SMP ke bawah. Sebanyak 67,67 persen perempuan menamatkan pendidikan di jenjang SD ke bawah, sedangkan laki-laki 60,8 persen.

Pada indikator lain, angka partisipasi sekolah (APS) dan angka buta huruf memperlihatkan bahwa secara umum APS laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Pada kelompok usia 7-12 tahun, APS laki-laki 96,48 persen, sedangkan perempuan 96,21 persen. Pada kelompok 16-18 tahun, APS laki-laki 52,48 persen, sedangkan perempuan 50,46 persen. Namun, pada kelompok 13-15 tahun, APS perempuan 79,76 persen, sedangkan APS laki-laki 79,01 persen.

Kedua, mutu dan relevansi pendidikan. Jika dilihat sekilas, angka kelulusan pada semua jenjang pendidikan menunjukkan keseimbangan antara perempuan dan laki-laki. Namun, hal melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi cenderung lebih rendah pada anak perempuan. Angka putus sekolah menonjol pada anak perempuan di tingkat SMP.

APM/APK Jabar untuk SMP/MTs/Paket B masih 88,90 persen di bawah target nasional (95 persen), sedangkan untuk SMA/SMK/MA/Paket C masih 51,83 persen di bawah nasional sebesar 68,02 persen.

Mutu dan relevansi pendidikan berelasi dengan masalah kompetensi dan daya saing, yaitu pendidikan belum mengarah pada kurikulum berbasis peluang kerja dan potensi lokal, pelatihan peningkatan keterampilan, dan pembangunan jiwa wirausaha. Pembelajaran yang bias jender juga mengakibatkan perempuan tidak memiliki daya saing sehingga rentan menjadi korban kekerasan dan eksploitasi, termasuk tenaga kerja ilegal dan korban perdagangan orang.

Menunggu perbaikan

Ketiga, tata kelola terkait kebijakan dan penguatan institusi pada era transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan respons jender. Sejalan dengan otonomi daerah, tanggung jawab pendidikan kini bergeser dari terpusat menjadi tersebar di daerah dan tenaga satuan pendidikan. Meski pemerintah mendengung-dengungkan pendidikan gratis, dari semua anak usia wajib belajar tetapi tidak terdaftar di sekolah yang diwawancarai selama survei Susenas 2003, 67 persen menyatakan bahwa faktor keuangan merupakan penyebab utama. Kajian Departemen Pendidikan Nasional (2007) menunjukkan bahwa belanja pendidikan per kapita (2004) Jabar masih di bawah standar nasional.

Dari pengetahuan ini, perlu ditelurusi “mengapa” persoalan terjadi, filosofi pendidikan sebagai hak asasi manusia, dan “bagaimana” dapat diatasi, serta bagaimana fungsi parlemen dapat berkontribusi. Keterampilan “bagaimana” mutlak diperlukan untuk memastikan solusi yang ditawarkan sungguh mengobati penyakit, dan bukan menimbulkan masalah baru.

Keraguan sepertinya akan mewarnai kepercayaan rakyat terhadap parlemen kali ini mengingat banyak wajah baru dan pengalaman politik minim yang memerlukan waktu untuk beradaptasi.

Jujur, saya tidak tahu sejauh mana rakyat Jabar memaklumi semua ini. Yang jelas, kemungkinan besar, rakyat Jabar menantikan wakil-wakilnya paham benar bahwa setiap hari, sebagai contoh, sejumlah anak Jabar bergizi buruk, sulit bersekolah, menjadi pekerja anak, dan terancam menjadi korban eksploitasi.

R Valentina Sagala – Perempuan Rumah Tangga; Chairperson of Executive Board Institut Perempuan

Sumber: Kompas (Rabu, 3 Juni 2009)

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: