Skip to content

Banyak Mobil Mewah dan Reformasi Birokrasi di Kejaksaan

Desember 27, 2009

Dalam tempo sepekan, Jaksa Agung Hendarman Supandji mengeluarkan pernyataan yang berhubungan erat dengan reformasi birokrasi di kejaksaan. Pada 9 Desember, bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Hendarman di Kejaksaan Agung mengatakan, remunerasi akan diberikan kepada jaksa dan pegawai kejaksaan per Januari 2010. Dengan catatan, sejak itu kinerja kejaksaan harus bagus, bersih, serta tidak ada korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pada 16 Desember 2009, sepekan kemudian, Hendarman menyampaikan, 3.000 jabatan di kejaksaan akan dilikuidasi. Jika dibandingkan dengan jabatan struktural di seluruh tingkatan kejaksaan yang mencapai 9.000 jabatan, maka jabatan yang dihilangkan mencapai sepertiganya. Likuidasi itu akan dimulai dari jabatan kepala subseksi di kejaksaan negeri yang setara dengan jabatan eselon 5.

Belum reformasi

Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Hasril Hertanto menilai, kejaksaan belum mereformasi diri dengan baik. ”Masih dalam tataran formalitas. Belum ada perubahan paradigma secara substansi,” katanya, Jumat (18/12).

Hasril yang memantau proses pembaruan kejaksaan sejak tahun 2005 menyebutkan, reformasi birokrasi masih menjadi wacana di tingkat pusat, belum sampai ke daerah. Pegawai kejaksaan dan jaksa baru dalam tahap memandang reformasi birokrasi sebagai ”program memperoleh remunerasi”.

Padahal, reformasi yang dilakukan terhadap suatu lembaga membawa konsekuensi berat. Lembaga itu harus bekerja dengan baik dan efisien dalam memberikan pelayanan publik, berlaku bersih, dan tak ada korupsi, kolusi dan nepotisme. Jika masih saja ada korupsi dan melakukan perbuatan yang patut dipidana maupun dikenai sanksi administrasi, maka tak ada ampun.

Mengenai penghapusan 3.000 jabatan, Hasril berpendapat akan menimbulkan gejolak. ”Sebagian besar pegawai kejaksaan melihat jabatan struktural adalah segalanya dibandingkan jabatan fungsional,” ujar Hasril.

Ketua Persatuan Jaksa Indonesia Edwin Pamimpin Situmorang menyatakan mendukung reformasi birokrasi, yang antara lain melalui perampingan organisasi. Hal itu diyakini akan mendorong kejaksaan semakin efisien dan efektif, yang melahirkan jaksa profesional dan berintegritas. Edwin juga menyatakan tidak akan ada gejolak di kejaksaan.

Reformasi birokrasi di Kejaksaan diluncurkan pada 18 September 2008. Sebelumnya, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendy menyosialisasikan reformasi birokrasi di Kejagung pada 1 Juli 2008.

Catatan Kompas mengenai perjalanan reformasi birokrasi di kejaksaan, pada 14 April 2008 kejaksaan mengusulkan tunjangan jabatan fungsional jaksa kepada Presiden. Besarnya bervariasi, terendah Rp 6 juta untuk golongan IIIa dan tertinggi Rp 25 juta untuk golongan IVe.

Remunerasi kerap disebut-sebut menyertai program reformasi kejaksaan. Dalam rapat kerja dengan Komisi III pada September 2008, Hendarman Supandji menyebutkan, gaji pegawai di institusi kejaksaan sangat rendah dibandingkan dengan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada raker dengan Komisi III DPR, Senin (September 2008) lalu, Jaksa Agung Hendarman Supandji menjelaskan, pengajuan remunerasi akan disesuaikan dengan kinerja jaksa, yang diidentifikasi melalui tugas dan wewenang tiap-tiap jaksa. Ia juga menyebutkan soal gaji pegawai di institusinya yang sangat rendah dibandingkan dengan di KPK. Misalnya, gaji jaksa muda sebesar Rp 3 juta per bulan, yang sangat rendah.

Mobil mewah

Padahal, jika ditilik dari areal parkir di Kejaksaan Agung, jaksa-jaksa—yang disebut Hendarman gajinya rendah itu—sanggup memenuhi areal parkir kejaksaan dengan mobil-mobil mewah berbagai merek. Yang rasanya mustahil terbeli dengan gaji hanya sebesar Rp 3 juta per bulan.

Mengutip pendapat Hasril Hertanto, penambahan remunerasi bagi jaksa tak bisa menjamin akan terjadi perubahan yang signifikan di kejaksaan.

Mengambil contoh, tertangkapnya Urip Tri Gunawan karena menerima uang 660.000 dollar AS dari Artalyta Suryani, sungguh membuat orang geleng kepala. Urip yang telah bertahun-tahun berkarier sebagai jaksa sudah memiliki jabatan struktural. Tentunya gajinya tak hanya Rp 3 juta per bulan. Toh, ia masih rela mempermalukan diri dan korpsnya dengan menerima uang suap.

Selain Urip, masih ada sederetan nama jaksa lainnya yang tersangkut kasus pidana dengan beragam motif. Sebut saja Esther Tanak dan Dara Veranita dalam penggelapan barang bukti ekstasi. Lalu Burdju Ronni Alan Felix dan Cecep Sunarto yang menerima uang dari mantan Direktur Utama PT Jamsostek Ahmad Djunaidi sebesar Rp 550 juta.

Mestinya remunerasi tak bisa jadi alasan jaksa untuk menjauhkan diri dari tindakan pidana. Cukup memenuhi sumpah/janji saat dilantik menjadi jaksa, niscaya perbuatan pidana tak akan pernah dilakukan jaksa. Integritas rasanya jauh lebih penting dibandingkan remunerasi.

Sumber: Kompas (21 Desember 2009).

4 Komentar leave one →
  1. Fany permalink
    Desember 29, 2009 1:12 am

    Golongan IIc dpet remunerasi jg ga ya??

  2. April 15, 2014 8:00 am

    Banyak orang mengomentari Jaksa hanya dari banyaknya mobil mewah yang diparkir di Kejaksaan Agung, dengan itu dianggap semua Jaksa sudah kaya dan semua Jaksa biasa meminta dan/atau menerima uang suap dari Pengusaha, pejabat dan/atau keluarga terdakwa.
    Padahal faktanya jaksa yang hidupnya mewah dan berkecukupan hanya Jaksa-2 di Kota-kota besar dan/atau jaksa-2 yang berbakat untuk memeras dan/atau meminta-minta saja, sedangkan masih banyak jaksa yang tidak berbakat untuk itu dan hanya hidup dari gajinya yang sangat kecil, bahkan tidak banyak jaksa yang mencari penghasilan tambahan yang halal dengan cara berdagang (jualan baju batik, kaos, jualan masakan dll, bahkan ada jaksa yang nyambil menjadi tukang bangunan), aduh Indonesiaku kok banyak ya jaksa yang kurang gizi dan hidupnya memprihatinkan (seharusnya malu Indonesia punya aparat Jaksa yang kurang gizi karena tidak mampu secara ekonomi, terutama jaksa-2 yang bertugas di daerah dan tidak berbakat memeras dan/atau meminta-minta), jaksa yang seperti ini ditugaskan di daerah miskin (NTB, NTT, Papua dsb) dan tidak pernah dipindahkan / pulang ke Jawa karena tidak mampu untuk mengurus pindah, karena semuanya harus pakai duit, sedangkan gajinya tidak cukup untuk biaya hidup keluarganya, sehingga jaksa yang seperti ini hanya pasrah dan tetap terbenam di daerah miskin dalam kondisi kemampuan ekonomi yang serba sulit.
    Jadi melalui media ini saya sebagai keluarga besar jaksa yang kurang gizi dan terzolimi, mengetuk hati kepada para pejabat yang terkait (Presiden, DPR, JA, Menteri dsb) tolong dipikirkan nasib jaksa yang terzolimi itu, jangan hanya lihat jaksa-2 yang jabatannya sudah tinggi, tugasnya selalu di kota-2 besar, jago meras dan me-minta-2 sehingga hidupnya glamor/mewah. sekali lagi Pak Presiden…….. toollllooooooooong………

  3. April 15, 2014 8:20 am

    Asslm..wr.wb.
    Pak Presiden SBY, masak panjenengan menjabat 2 periode kalah dengan GUSDUR yang hanya menjabat 1/2 periode. GUSDUR sempat memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan jaksa yang tunjangan fungsionalnya terendah kala itu rp. 300 ribu / bulan dinaikkan menjadi rp. 600 ribu.
    Sampai sekarang tunjangan itu gak pernah pak SBY naikkan lagi. Bagaimana para Jaksa bisa hidup sejahtera dan bisa bekerja dengan baik untuk menagakkan hukum yang katanya menjadi edola panjenengan ?.
    Tolooooooooooong pak SBY, mumpung masih ada kesempatan, berikan kenangan kepada para Jaksa di Indonesia, naikkan tunjangan fungsionalnya yang layak, agar bisa hidup cukup dan sejahtera. sekarang masih banyak jaksa yang jujur tetapi hidupnya kurang gizi / memprihatinkan dan tugasnya selalu di Daerah miskin, gak bisa pulang ke Jawa karena gak punya duit.
    Sekali lagi, toloooooooooooooooooooooooooooooooong pak SBY !. terimakasih.

  4. April 24, 2014 2:23 pm

    Berhubung :
    1. kita dianak tirikan dari penegak hukum lain, buktinya kesejahteraan kita tidak pernah diperhatikan oleh Pemerintah (Presiden, DPR dan para menteri), sehingga banyak jaksa yang kurang gizi, banyak hutang dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.
    2. Fakta bahwa kesejahteraan aparat di Indonesia baru diperhatikan oleh pemerintah (Presiden, DPR dan para Menteri) jika aparat tersebut sudah melakukan demo dan mogok kerja, maka : saya menyerukan dan mengajak dengan segala hormat kepada rekan-rekan para Jaksa yang kurang gizi, kita demo dan mogok kerja …………………!!!!, demi kesejahteraan anak isteri kita.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: