Skip to content

Serapan Anggaran, Jauh Panggang Dari Api

Desember 25, 2009
Wesli MT
ANGGARAN besar seakan-akan  variable utama dalam membangun. Indikator pembangunan pun seakan-akan hanya diukur dari seberapa besar serapan anggaran oleh masing-masing SKPD yang menggambarkan serapan anggaran Pemerintah Daerah. Jika anggaran besar maka pembangunan dapat dilakkan dengan hasil besar pula.  Kenyataannya saat ini, setelah Aceh punya anggaran “wah” namun tak mampu memanfaatkan dan menghasilkan pembangnan signifikan.

Sejatinya kinerja pembangunan selain diukur dari serapan anggaran juga harus terukur terhadap azas manfaat bagi masyarakat dari pembangunan tersebut. Semua itu “jauh panggang dari api”. Program kerja pemerintah mulai provinsi sampai kabupaten/kota sangat kecil yang sustain (berkelanjutan). Perencanaan program pun cenderung “copy paste”. Berita media (Serambi, 26/11/2009) misal, menyebut program yang diajukan oleh beberapa Satker dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Aceh Tamiang yang cilet-cilet dan copy paste seperti program tahun lalu.

Itulah gambaran Satker malas, tidak inovatif dan tak cerdas untuk kepentingan masyarakat seperti dikatakan Mustafa MY Tiba, anggota DPRK Tamiang. Watak seperti itu terdapat di kabupaten lain. Namun tidak terendus media. Misal, di Aceh Utara, bupati diminta segera mengevaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait rendahnya realisasi penyerapan anggaran tahun 2009. Maksudnya agar pemerintah tak dicap hanya pandai mengoleksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), kata koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian (Serambi, 28/11/2009).

Kita ketahui APBK Perubahan Aceh Utara yang telah disahkan DPRK (23 November 2009) sebesar Rp. 1.564.306.255.777,29. Sebelum perubahan 1,3 triliun. Bagaimana mungkin melaksanakan pembangunan tersebut dalam waktu yang demikian singkat. Secara rasional hal ini mustahil. Ini indikasi kalau Pemkab tak punya perencanaan dalam penyusunan anggaran.

Sebenarnya jika ada konsistensi tidaklah terlalu sulit. Karena grand design tersebut dapat dikompilasi dari RPJM kepala daerah. Pertanyaannya apakah RPJM tersebut dipedomani dalam melakukan perencanaan pembangunan? Jangan-jangan dokumen RPJM pun tidak ada atau kalaupun ada hanya sebagai pelengkap administrasi yang tersimpan dengan baik di lemari.

Sama halnya di tingkat pemerintahan kabupaten/kota, level provinsi Aceh juga bermasalah dalam hal penyerapan anggaran. Kebijakan perampingan dengan menggabungan sejumlah dinas di jajaran Pemda Aceh pada tahun 2007 dinilai tidak efektif dalam mempercepat pembangunan. Bahkan terkesan menghambat serapan APBA selama beberapa tahun terakhir.

Karenanya, Pemerintah Aceh berencana untuk memisahkan sejumlah dinas dan dikembalikan seperti sebelumnya, mengingat beban kerja yang berat. Kebijakan pemekaran tiga SKPD yaitu Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (DisBMCK), Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) serta Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika (Disbubkomintel) disampaikan oleh Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar pada Rapat Evaluasi Pelaksanaan APBA tahun 2009 pada Kamis (22/11/2009) lalu.

Wagub Aceh menyampaikan pernyataan, bahwa pemekaran itu  dilakukan karena selama dua tahun digabungkan ketiga dinas tersebut bukannya menjadi pemicu pembangunan tetapi sebaliknya pelaksanaan berbagai program berjalan kurang efektif bahkan banyak menimbulkan masalah (baca Serambi, 14 November 2009). Misal, akibat kecilnya serapan anggaran pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya sampai 31 Oktober 2009 hanya 23,36 persen, ujungnya “mengkambinghitamkan” alokasi anggaran yang terlalu besar pada dinas tersebut. Maka dilakukan pemekaran dinas bersangkutan.

Segamblang itukah solusinya? Apakah ada jaminan apabila dinas tersebut dimekarkan maka akan signifikan mendongkrak serapan anggaran? Bagaimana jika harapan tersebut tidak tercapai? Apakah akan dimekarkan lagi atau malah digabungkan lagi?  Kebijakan seperti itu terus berulang seperti lingkaran setan. Yang ada hanya menguras energi untuk mengurusi bongkar pasang organisasi SKPD.

Ingat! Keberhasilan suatu institusi sangat tergantung kepada manajemen yang diterapkan dan kemampuan manajerial dari pimpinannya, lalu didukung SDM yang memadai alias tidak bodoh. Maka terkait rencana pemekaran tiga SKPD (Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (DisBMCK), Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) serta Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika (Disbubkomintel), jika ditinjau dari aspek tujuan dapat dikatakan, kebijakan itu apakah bisa bermuara pada suksesnya pembangunan di Aceh dan masyarakat dapat menikmati hasilnya.

Dari aspek pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, kebijakan ini kebijakan itu mengakibatkan “penggemukan” organisasi pemerintah Aceh. Dampaknya terjadi boros anggaran biaya. Secara tugas dan tanggungjawab SKPD yang bersangkutan, sebenarnya sudah memenuhi suatu organisasi yang cukup. Namun dituntut profesional kepala SKPD dan cerdas menyusun strategi pembangunan di bidangnya. Bukankah setiap SKPD punya staf teknis yang menangani masing-masing bidang?

Di sini pentingnya kemampuan seorang kepala SKPD dalam kepemimpinannya, dan ini akar masalah lemahnya kinerja lembaga itu. Misal, pertama, Kepala SKPD sebagai pemegang otoritas cenderung One Man Show, juga pelimpahan wewenang (Delegation of Authority) yang separuh hati sehingga bawahannya (para Kepala Bidang) tidak dapat membuat keputusan strategis pada bidangnya masing-masing.

Kedua, boleh jadi koordinasi internal bidang, dan kurangnya pemahaman terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam pelaksaan pembangunan, dan tidak adanya evaluasi hasil kerja SKPD. Atau lemahnya pengawasan dari pihak legislatif selaku lembaga yang berwenang dalam pengawasan eksekutif Derivatif terhadap pelaksanaan tugas pada level Kepala Bidang juga terjadi hal yang sama baik terhadap bawanannya (staf) maupun terhadap atasannya (kepala SKPD) sehingga hal ini mengganggu terhadap jalannya pelaksanaan pembangunan di tiap SKPD. Ini yang seharusnya diperbaiki dalam kebijakan pemerintah Aceh.

Gubernur atau wakilnya dalam mengambil kebijakan untuk peningkatan kinerja SKPD dan kualitas pembangunan sebaiknya membuat kebijakan yang menyentuh terhadap akar masalah tersebut. Seperti mereposisi dan reformasi birokrasi di tingkat SKPD dan memperkuat kapasitas aparatur melalui pelatihan-pelatihan serta menempatkan aparatur yang professional, kapabel, bertanggungjawab dan mempunyai integritas yang tinggi terhadap pembangunan khususnya pada level Kepala SKPD dan para Kepala Bidang.

Rendahnya serapan anggaran pada tiap SKPD tidak semata-mata disebabkan oleh besarnya pagu anggaran pada SKPD tersebut. Terlambatnya pengesahan APBD oleh lembaga legislatif juga merupakan faktor yang menentukan. Keterlambatan ini boleh jadi akibat lambatnya penyusunan RAPBD oleh TAPD (Team Anggaran Pemerintah Daerah) atau keterlambatan pembahasan RAPBD oleh lembaga legislatif. Maka apa pun alasan keterlambatan pengesahan APBD, sudah past iberdampak kepada pelaksanaan APBD tersebut. Jika kerja ini tak diperbaiki, maka membangun Aceh lebih baik “jauh panggang dari api”.

Ir. Wesli, MT adalah Kepala Pusat Studi Teknologi dan Pembangunan Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

Sumber: Serambinews.com.
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: