Skip to content

Rendahnya Serapan APBA: Apa Akar Masalahnya?

Desember 25, 2009

(Tanggapan untuk T. Surya Darma)

Oleh Syukriy Abdullah[1]

Daya serap anggaran merupakan tolok ukur kinerja finansial pemerintah daerah, sekaligus menggambarkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah. Tulisan saudara T. Surya Darma di harian Serambi Indobesia (21/12/2009) menyiratkan kekuatiran bahwa ketidakmampuan pemerintah Aceh merealisasikan limpahan sumberdaya (baca: dana) yang dimilikinya, khususnya dari alokasi untuk otonomi khusus (Otsus), merupakan gambaran bahwa pembangunan yang dilaksanakan bukanlah berdasarkan kebutuhan rakyat.

T. Surya Darma menyatakan bahwa pemerintah Aceh harus benar-benar memahami filosofi pemberian status otonomi khusus sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam UU No. 11 Tahun 2006 yaitu “Pemberian otonomi seluas-luasnya di bidang politik tersebut kepada masyarakat Aceh dan mengelola pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip good governance yaitu transparan, akuntabel, profesional, efisien, dan efektif dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat di Aceh”. Apakah ini bermakna pemerintah Aceh belum paham?

Jika sudah berkelebihan uang, tapi kehidupan masyarakat ternyata tidak semakin baik, berarti ada persoalan mendasar dalam perencanaan dan penganggaran di pemerintah Aceh. Sisa lebih anggaran (SILPA) yang besar menunjukkan ketidakmampuan menggunakan anggaran secara efektif. Meskipun dipandang efisien dari satu sisi, sesungguhnya menggambarkan penggelembungan (mark-up) besar di sisi lain.

Saya melihat adanya beberapa persoalan mendasar yang menyebabkan rendahnya daya serap anggaran di pemerintah Aceh. Pertama, perencanaan yang tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sering hanya dijadikan sebagai persyaratan administratif saja karena diperintahkan oleh UU No.25/2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Usulan masyarakat yang dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tidak otomatis masuk ke dalam PPAS atau APBK/A karena hilang di perjalanan. Kehilangan ini mungkin juga karena kepentingan politik DPRA/K.

Kedua, oportunisme di kalangan birokrat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian dari para birokrat (baca: PNS) di pemerintahan adalah para oportunis yang mencari kemakmuran pribadi melalui jabatan atau kewenangan yang dimilikinya. Dalam hal perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan, maka sebisa mungkin diutamakan yang mudah dilaksanakan, mudah dipertanggungjawabkan, dan “SHU”-nya besar.

Ketiga, ketidakadilan anggaran dalam aspek kewilayahan. Pembangunan di Aceh belum sepenuhnya merata untuk selusuh wilayah. Daerah pedalaman, yang meliputi dataran tinggi Gayo, pesisir barat-selatan, dan lembah Alas belum menjadi prioritas pembangunan Aceh sehingga tidak menjadi fokus perhatian pada tahap perencanaan pembangunan. Isu pemekaran dengan membentuk provinsi baru (ALA dan ABAS) menjadi ganjalan bagi pemerintah Aceh untuk secara ikhlas menggelontorkan dana ke wilayah-wilayah ini.

Keempat, para pejabat pengguna anggaran/pengguna barang yang tidak memiliki “kemampuan” untuk melaksanakan tugasnya. Meskipun para kepala dinas, badan, kantor, atau sekretariat adalah para pakar yang tidak diragukan integritas dan kompetensinya (karena telah melalui fit and proper test oleh pihak independen), pada kenyataannya mereka sering terbentur dengan perlawanan (resistensi) dari bawahannya. Para pengguna anggaran/pengguna barang tidak bisa berbuat apa-apa jika para PNS di bawahnya tidak mau bekerja maksimal. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kebanyakan aparatur daerah di Aceh harus diberi uang dulu baru mau bekerja. Sementara dalam prinsip pengelolaan keuangan, pembayaran honor semestinya dilakukan setelah pekerjaan (setidaknya sebagian) dilaksanakan.

Kelima, rendahnya peran inspektorat daerah (dulu disebut Bawasda). Posisi aparatur pengawas internal ini sebenarnya sangat penting, namun sering “dinomor-duakan”. Fungsi utama inspektorat daerah adalah mengawasi pelaksanaan anggaran, khususnya yang dilakukan oleh SKPD. Namun, jika aparatur yang ditempatkan di satuan kerja ini adalah aparatur kelas dua, atau aparatur buangan dari SKPD lain, maka inspektorat daerah tidak akan mampu melaksanakan fungsinya dengan baik.

Keenam, gangguan dari luar. SKPD sering harus melakukan manipulasi dalam melaksanakan program/kegiatan karena anggaran yang dialokasikan “tidak cukup” lagi untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan. Kebocoran sering terjadi karena adanya pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada rekening anggarannya. Adalah hal biasa jika pengguna anggaran didatangi oleh okum-oknum dari instansi vertikal, LSM, mahasiswa, wartawan, dan masyarakat umum untuk dimintai uang minum, uang saku, uang terbit, atau “sumbangan”. Selain SKPD yang menangani belanja bantuan sosial, tidak ada alokasi anggaran di SKPD untuk pemberian uang seperti ini, terkecuali mereka memang dilibatkan dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Ketujuh, ketidakmampuan masyarakat untuk mengawasi dengan baik pelaksanaan program/kegiatan. Masyarakat cenderung apatis dan tidak peduli dengan “pekerjaan” pemerintah Aceh karena merasa memang tidak dilibatkan sejak awal. Usulan mereka saat Musrenbang ternyata tidak diakomodasi, sehingga proyek yang dikerjakan di wilayah mereka bukanlah yang mereka butuhkan atau inginkan. Jika proyek yang dikerjakan adalah proyek milik pejabat daerah (baik untuk kepentingan kinerja, finansial, maupun politik), maka masyarakat merasa tidak ikut memiliki dan merasa perlu untuk peduli terhadap proyek tersebut. Selain itu, sosialisasi dari pemerintah Aceh juga belum maksimal.

Kedelapan, dibutuhkannya kecerdasan politik di lembaga perwakilan sendiri. Para politisi yang duduk di DPRA seharusnya dapat mensinergikan kepentingan pribadi, politik, dan konstituennya dengan baik. Anggota DPRA yang cerdas paham betul filosofi kedudukan dan fungsi mereka di parlemen daerah. Mereka bukan lagi sepenuhnya pengabdi pada partai, karena “partai hanyalah perahu menuju parlemen”, sehingga “transaksi” untuk kepentingan partai sudah selesai di awal, sebelum terpilih. Setelah dilantik menjadi anggota dewan, transaksi yang harus dilaksanakan adalah transaksi dengan konstituen.

Akhirnya, saya sependapat dengan sebagian besar pandangan T. Surya Darma. Namun, saya merasa tidak menemukan rekomendasi solusi dari persoalan yang ada dari tulisan tersebut. Tulisan ini hanya ingin menambahkan dengan memetakan beberapa persoalan mendasar yang dihadapi oleh pemerintah Aceh dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi penghambat penyerapan anggaran. Kebijakan yang diambil nantinya tergantung pada komitmen dan niat baik para pembuat keputusan yang ada di pemerintahan Aceh, yang memiliki kepakaran dan integritas yang tidak diragukan lagi.

Catatan: Awalnya tulisan ini dimaksudkan untuk dimuat di kolom opini Harian Serambi Indonesia sebagai tanggapan atas tulisan Sdr. T. Surya Darma yang berjudul Rendahnya Serapan APBA (Catatan Saku untuk Irwandi).


[1] Staf pengajar Fakultas Ekonomi Unsyiah.

Iklan
2 Komentar leave one →
  1. legian2 permalink
    Desember 27, 2009 8:32 am

    ya begitulah kebanyakan pemda. Yg lebih miris lg top manager nya (Bupati, walikota n Gubernur) yg gak punya filosofi pemerntahn. Pernah sy melihat lgsg setoran proyek ke bupati sebesar 42% dr total proyek. hueleh mengerikan skali. Inilah tugas kita smua memulai prubahan.

  2. alpi002 permalink
    Desember 28, 2009 11:29 am

    tuk “legian2”
    jangan cuman kasih tahu di site ini bro, langsung laporkan aja tuh pelanggaran 42% Pak Bupati-nya ke KPK, itu kan sudah melanggar pasal 12B UU 31/1999 jo. UU 20/2001 pidananya 4 thn kurungan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: