Skip to content

Memperkarakan Perilaku Buruk Polisi

Desember 17, 2009

Saifuddin Bantasyam

Mantan Presiden Abdurrahman Wahid, pernah melemparkan satu lelucon terhadap polisi Indonesia.  Ceritanya begini kira-kira; “suatu ketika dulu, saat Orde Baru masih berkuasa, Pemerintah Mesir mengadakan sayembara menebak usia mumi di Giza, Mesir. Puluhan negara diundang oleh pemerintah Mesir, untuk mengirimkan tim ahli paleoantropologinya yang terbaik, kecuali dari Indonesia, yang diwakili oleh seorang komandan intel.

Tim Perancis tampil pertama kali, membawa peralatan mutakhir, ukur sana ukur sini, catat ini dan itu, kemudian menyerah tidak sanggup. Pakar Amerika perlu waktu yang lama, tapi taksirannya keliru. Tim Jerman menyatakan usia mumi itu tiga ribu dua ratus tahun lebih sedikit, juga salah. Tim Jepang juga menyebut di seputar angka tersebut, pun tidak betul.

Nah, giliran peserta dari Indonesia maju. Pak Komandan bertanya pada panitia, bolehkah dia memeriksa mumi itu di ruangan tertutup. “Boleh, silahkan,” jawab panitia. Lima belas menit kemudian, dengan tubuh berkeringat, Pak komandan itu keluar dan mengumumkan temuannya kepada tim juri. “Usia mumi ini lima ribu seratus dua puluh empat tahun tiga bulan tujuh hari,” katanya dengan lancar, tanpa keraguan sedikitpun. Ketua dan seluruh anggota tim juri terbelalak dan saling berpandangan, heran dan kagum. Jawaban itu tepat sekali! Hadiah pun diberikan.

Ucapan selamat mengalir dari para peserta, pemerintah Mesir, perwakilan negara-negara asing dan sebagainya. Pemerintah Indonesia pun bangga bukan kepalang. Menjelang kembali ke Indonesia, Pak komandan dikerumuni wartawan dalam dan luar negeri di lobby hotel.

“Anda luar biasa,” kata mereka. “Bagaimana cara Anda tahu dengan persis usia mumi itu?”

Pak komandan dengan enteng menjawab, “saya gebuki, ngaku dia.”

Demikian itulah persepsi orang tentang polisi pada zaman Orba, khususnya saat polisi masih bagian dari militer. Perilaku buruk itu kerap menghiasi berita media massa. Julukan Pak Ogah, karena seringnya melakukan pungutan liar, lama melekat pada diri polisi. “Melapor kehilangan kambing, malah kehilangan kerbau,” sering pula disebut oleh orang-orang yang berurusan dengan polisi. Polisi menjadi backing cukong judi, main kayu bersama pengusaha kayu, menilep barang bukti, main siksa dalam pemeriksaan, tak kurang pula terdengar.

Dulu, sebelum lahir Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP, UU No. 1/1981), teknik pemeriksaan tersangka oleh polisi kerap menggunakan kekerasan. Ini antara karena dalam hukum acara lama, polisi membutuhkan pengakuan tersangka. Agar pengakuan itu muncul, polisi kemudian memperlihatkan berbagai bentuk “kreativitas” saat melakukan pemeriksaan. Karena itu, dalam KUHAP, pengakuan itu dihapus, diganti dengan keterangan tersangka. Jika tersangka tak mengaku, maka polisi dipersilahkan menggunakan alat bukti lain, semisal keterangan saksi dan ahli. Jadi, di zaman KUHAP ini, penyiksaan itu menjadi perilaku haram.

Naik-turun pamor
Polisi pun kemudian disapih dari militer, menjadi orang sipil berseragam. UU baru tentang polisi pun dibuat pada Tahun 2002. Program seperti pelatihan HAM juga dilakukan (saya sendiri pernah dilatih menjadi pelatih HAM polisi di Bogor, dan kemudian melakukan pelatihan HAM kepada polisi di Banda Aceh). Buku saku dibagikan kepada polisi, antara lain berisikan petunjuk untuk tidak melakukan pelanggaran HAM selama bertugas. Itu sebelum tsunami. Setelah tsunami, banyak pula program peningkatan kapasitas polisi dan lembaga kepolisian. Bahkan pelatihan HAM juga dilaksanakan kembali dengan bantuan organisasi internasional. Tak kurang pula kemudian program pemolisian masyarakat (polmas).

Pamor polisi pernah meningkat, khususnya ketika  berhasil membongkar kasus Bom Bali I dan II dan menamatkan gerakan terorisme jilid-jilid berikutnya, sampai menewaskan Noordin M. Top, sang buronan nomor wahid. Tetapi pamor itu kemudian menurun, saat terjadi perseturuan polisi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dikenal dengan istilah Cicak vs Buaya. Polisi terkena tuduhan melakukan kriminalisasi terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, dua pimpinan KPK. Presiden kemudian meminta kasus itu tak diteruskan demi kepentingan umum. Tetapi, toh kasus ini telah membuat citra polisi berada pada titik sangat rendah. Pribahasa, “panas setahun dihapus oleh hujan sehari, nilai setitik rusak susu sebelanga”.

Ada teman saya yang polisi yang mengatakan setiap tahun ada ribuan kasus pelanggaran hukum yang diselidiki dan disidik oleh polisi. Sebagaimana manusia, maka sangat mungkin terjadi kekhilafan atau penyimpangan oleh beberapa polisi. “Tetapi sebenarnya, secara statistik, tidak signifikan untuk mengangkat kasus itu, atau membesar-besarkannya, sebab banyak hal baik yang telah dilakukan polisi,” katanya.

Data statistik tema saya itu tentu saja penting, tetapi kadangkala kita juga bicara mengenai kualitas. Perilaku buruk tetaplah perilaku buruk, meskipun hanya dilakukan oleh satu orang polisi, jangan lupa—meskipun hanya seorang, perilaku buruk polisi selalu akan menimbulkan goncangan-goncangan. Polisi diberi kekuasaan tertentu untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang sah. Di antara yang paling umum dikenal dan digunakan adalah kekuasaan menahan dan menangkap dan kewenangan untuk menggunakan kekerasan bila hal itu diperlukan untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang absah.

Untuk pencegahan dan pengungkapan kejahatan petugas penegak hukum diberi wewenang untuk menggeledah dan menyita, memasuki tempat, ruangan atau rumah tempat terjadinya kejahatan, menangkap dan menyita barang-barang yang berhubungan dengan kejahatan. Dapat dibayangkan, jika ada anggota polisi yang kemudian bertindak sekehendak hatinya dalam menjalan tugasnya sehari-hari. Polisi niscaya akan menjadi monster yang menakutkan.

Sangatlah penting polisi dekat dengan masyarakat. Begitu pentingnya maka dikatakan, polisi dan masyarakat itu seperti ikan dengan air. Analogi ini menegaskan kalau polisi tak bisa hidup tanpa masyarakat. Itulah sehingga polisi harus selalu patuh pada rambu-rambu dalam menjalankan fungsi dan tugas serta kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh hukum.

Intinya, polisi harus bekerja sesuai UU UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, kepolisian harus memperhatikan semangat hak asasi manusia (HAM), hukum,dan keadilan. Dalam Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok kepolisian adalah (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian dalam Pasal 14 ayat (1) ditentukan bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas pokok di atas, polisi antara lain bertugas “melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.” Seterusnya, dalam Pasal 19 ayat (1) diatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, polisi senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi HAM.

Tentu, keinginan agar tugas kepolisian yang berintikan kepada semangat HAM, hukum, dan keadilan, tidak hanya di atas kertas saja, melainkan juga menjadi jiwa dari setiap anggota polisi. Berkenaan dengan HAM misalnya, lembaga kepolisian perlu menyadari bahwa HAM saat ini sudah menjadi isu global. Implikasinya antara lain semakin banyak hubungan bilateral dan multilateral. Kepolisian adalah satu institusi yang akan menjadi etalase. Manakala catatan HAM suatu negara sangat jelek, maka yang dilihat pertama sekali adalah bagaimana kinerja kepolisian di negara itu.

Hal terpenting bagi polisi dalam penggunaan kekuasaan dan wewenang apapun adalah masalah keabsahan (legalitas), kebutuhan dan proporsionalitas. Maka ada tiga pertanyaan yang perlu dijawab, yaitu (1) Apakah kekuasaan atau wewenang yang digunakan oleh polisi didasarkan pada hukum yang sah?; (2)  Apakah pelaksanaannya memang betul-betul diperlukan karena suasana dari situasi terkait (profesionalitas); dan (3) Apakah kekuasaan atau wewenang yang digunakan seimbang dengan beratnya pelanggaran dan dengan tujuan penegakan hukum yang akan dicapai (proporsionalitas)?

Hanya dalam situasi di mana semua pertanyaan itu dijawab “YA”, maka penggunaan kekuasaan dan wewenang tertentu dibenarkan. Dengan kata lain, pelanggaran hukum atau HAM sering terjadi karena kepolisian tidak melandaskan tugas dan kewenangan yang dimiliki pada aturan hukum, tidak mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan melakukan tugas dan wewenang secara berlebih-lebihan.

Kasus dugaan pencabulan oleh Irham, guru SDN 1 Lampeunerot Aceh Besar terhadap Bunga (nama samaran), murid sekolah tersebut,mencuat karena polisi dituduh telah menggunakan kekerasan terhadap Irham. Dalam konteks keadilan, tak ada keraguan sedikit pun bahwa Bunga berhak atas keadilan itu dalam segala bentuknya. Bentuk yang paling sederhana adalah bahwa dia melihat pelakunya dikenakan hukuman jika kejahatan yang dituduhkan itu memang ada dan pelaku dinyatakan bersalah. Akan halnya Irham, dia juga memiliki hak yang sama atas keadilan, termasuk tidak diperlakukan secara tidak semena-mena dalam menjalani proses hukum, bebas dari penyiksaan.

Haraplah disadari bahwa penyiksaan selalu menyinggung harkat dan martabat manusia, karena itu sebaiknya tak ada pembiaran sedikit pun, atas alasan apapun. Pola-pola zaman beuhela, yang termaktub dalam joke Gus Dur di awal tulisan ini, dalam pemeriksaan harus ditinggalkan jika ingin masyarakat menyayangi polisi.

* Penulis adalah dosen pada Fakultas Hukum Unsyiah, pegiat HAM.

Sumber: Serambi Indonesia.

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: