Skip to content

Sri-Boediono-Yudhoyono

Desember 16, 2009

Eep Saefulloh Fatah

Izinkan saya membuat kolom agak personal. Seandainya saya dihadapkan pada pilihan untuk memilih Boediono atau Aburizal Bakrie, pilihan saya adalah Boediono. Jika pilihan yang tersedia adalah antara Aburizal Bakrie dan Sri Mulyani, jawaban saya adalah Sri Mulyani.

Berdasarkan pengetahuan serba terbatas saya mengenai rekam jejak ketiganya, kredibilitas dan integritas Boediono dan Sri Mulyani lebih meyakinkan.

Saya mengenal Boediono melalui buku Bunga Rampai Ekonomi Mikro (Gadjah Mada University Press, 1976) yang saya baca ketika menjalani tahun-tahun awal perkuliahan di Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia. Lalu, kami berkenalan secara pribadi saat sama-sama dilantik sebagai anggota MPR Utusan Golongan, 1 Juli 1998. Selebihnya, kami tak punya interaksi personal.

Namun, saya mengikuti rekam jejaknya sebagai seorang teknokrat yang berperan dalam pemerintahan Baharuddin Jusuf Habibie, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelum dikaitkan dengan skandal Bank Century, saya tak pernah mendengar namanya dihubungkan dengan kasus-kasus penyelewengan kekuasaan. Saya mengenalnya sebagai pejabat yang lurus, bersahaja, dan bersih.

Ia memang kerap dikritik sebagai penganut neoliberalisme dan lamban lantaran terlampau berhati-hati. Namun, menimbang rekam jejaknya, Boediono layak menduduki jabatan sepenting wakil presiden.

Meyakinkan

Dibandingkan dengan Boediono, Sri Mulyani jauh lebih saya kenal. Reformasi kerap mempertemukan kami dalam forum-forum resmi ataupun yang lebih kasual.

Sebagai teman tandem dalam forum-forum seminar, ia adalah pembicara andal, penuh ilustrasi, cerdas, dan meyakinkan. Diam-diam, saya banyak belajar hal ihwal ekonomi darinya. Sebagai kolega dalam pertemuan-pertemuan kasual dengan pejabat publik, ia penuh percaya diri, artikulatif, senang bicara langsung ke sasaran, dan berpendirian kukuh.

Sri Mulyani kemudian ditunjuk Yudhoyono menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Saya tak secuil pun meragukan kompetensinya.

Terlepas bahwa sejumlah kalangan tak sepaham dengan pendekatan dan orientasi kebijakannya, sejarah mencatat bahwa Sri Mulyani mengemban tugasnya dengan baik. Di bawah kepemimpinannya, Departemen Keuangan melakukan sejumlah langkah reformasi birokrasi yang konkret. Sebagai menteri, ia juga dikenal lurus, tegas, dan kukuh dengan sikap-sikap dasarnya—terlepas bahwa sejumlah koleganya, bahkan Wakil Presiden, berbeda secara diametral dengannya.

Saya pun mengingat Sri Mulyani sebagai pejabat publik yang kompeten, lurus, tegas, dan memiliki orientasi jelas. Bagaimanapun, saya akan tetap mengingatnya dalam konotasi itu kecuali nanti ujung dari proses politik dan hukum kasus Bank Century mengharuskan saya merevisi ingatan itu.

Sementara itu, dibandingkan dengan Boediono dan Sri Mulyani, saya lebih mengenal Yudhoyono secara personal. Pertemanan kami dimulai pada akhir 1994 ketika Yudhoyono berpangkat kolonel dan menjabat Asisten Operasi Kepala Staf Kodam Jaya.

Saya segera mengenalnya sebagai pemilik banyak gagasan besar, tentara pemikir yang senang diskusi, dan seorang yang punya cita-cita besar untuk Indonesia. Bersama-sama dengan (alm) Agus Wirahadikusumah dan Agus Wijoyo, Yudhoyono kemudian berperan mengubah pandangan generik saya tentang tentara. Awalnya, saya berpikir bahwa tak mungkin ada ruang diskusi dengan para perwira tentara. Ternyata, mereka bertiga adalah teman diskusi yang menantang dalam spektrum tema perdebatan yang sangat luas.

Jarak politik kemudian terbentang di antara kami ketika Yudhoyono menjadi presiden dan saya berusaha bertahan dalam posisi nonpartisan dan melanjutkan ikhtiar memberikan kritik dan masukan kepada para presiden Indonesia.

Kasus Century

Mengemukanya skandal Bank Century tak serta-merta mengubah pandangan saya tentang Boediono dan Sri Mulyani. Saya pun tak serta-merta menempatkan Yudhoyono sebagai terdakwa.

Saya tak terbiasa memvonis seseorang atau sekelompok orang secara tergopoh-gopoh. Keadilan mesti ditegakkan atas siapa pun.

Meski demikian, sebagai warga negara, saya merasa berhak untuk menuntut agar skandal ini diusut tuntas dan semua pihak yang bersalah diberikan sanksi sepadan.

Dan seandainya Boediono dan Sri Mulyani ternyata kemudian terbukti bersalah, dengan menimbang rekam jejak keduanya, saya menduga kedua orang lurus ini tak kuat menahan arus politik yang lebih kuat di sekitar mereka.

Adapun mengenai Yudhoyono, terus terang saja saya dibuat makin tak mengerti. Mengapa, dengan modal politik dan legitimasi yang sebegitu besar, ia semakin terlihat tidak presidensial. Saya dibuat makin tak paham, mengapa ia selalu terlambat menjejeri perkembangan politik yang berjalan begitu cepat hari-hari ini.

Seandainya Yudhoyono pun terlibat, tentu saja ia pun mesti menerima sanksi hukum dan politik setimpal. Saya percaya, penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi harus berlaku adil kepada siapa pun.

Eep Saefulloh Fatah adalah CEO Pol Mark Indonesia.

Sumber: KOMPAS (15 Desember 2009)

2 Komentar leave one →
  1. Desember 16, 2009 3:51 am

    Mudah-mudahan tidak terulang lagi akademisi yang cerdas, pintar, berintegritas, dan dicintai mahasiswanya dijerumuskan oleh kepentingan politik di negeri yang serba tidak jelas ini. Sudah banyak akademisi yang mengalami nasib menyedihkan karena terjebak jaring kekuasaan dan politik, misalnya Prof. Rahardi Ramelan, Dr. Rohmin D., Prof. Nazaruddin Syamsuddin, dll.

  2. Desember 16, 2009 4:02 pm

    politik dan kekuasaan.. benar-benar daerah abu-abu. semua dapat diputarbalikkan.. yang kuatlah yang menang.. sebenar dan sesuci2nya orang lemah itu..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: