Skip to content

Masalah Pelaksanaan E-Procurement di BUMN

Desember 15, 2009
Ketika ada wacana tentang keputusan pengadaan barang di lingkungan BUMN yang tidak perlu melalui tender sesuai Kepres No.80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, banyak pihak yang melakukan protes. Dikatakan tindakan ini merupakan langkah mundur sekaligus membuka lebar berbagai penyimpangan dan pemborosan. Yang paling banyak didengar adalah, tanpa adanya aturan selengkap ini, maka peluang untuk melakukan KKN di BUMN akan kembali marak.


Alasannya, proses tender ala Kepres No.80/2003 dianggap terlalu rumit dan bertele-tele. Di samping itu, BUMN juga dianggap sudah punya aturan sendiri yang mengacu kepada UU No.19 Tahun 2003. Lebih jauh lagi, Kementrian BUMN juga sudah mengeluarkan surat edaran bernomor S-298/S.MBU/2007 yang menyatakan Kepres No.80/2003 tidak berlaku bagi BUMN. Hal inilah yang dikahawatirkan banyak orang.

Kekhawatiran senada juga disampaikan Agus Rahardjo, Kepala Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik Bappenas, dalam wawancara khusus dengan WartaeGov, pekan lalu. ”Mungkin Pak Sofyan (Sofyan Djalil, Meneg BUMN – Red.) kurang mendapat masukan dari pihak-pihak yang mengerti substansi dari Kepres ini,” ujar Agus.

Pendapat lainnya, misalnya, dikutip dari milis Aspiluki. ”Alasan Meneg BUMN yang mendasari keputusan diatas sangat klise dan tidak sesuai dengan tuntutan jaman. Sangat ironis dan kurang rasional jika Meneg BUMN menganggap bahwa Kepres No 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah itu dinilai sangat rumit untuk dijalankan oleh pihak BUMN,” tulis Hemat Dwi Nuryanto, Penggerak IGOS (Indonesia Goes Open Source) Center, Alumnus UPS Toulouse Perancis

Pasalnya, lanjut Hemat Dwi Nuryanto, jika dikaji secara ilmiah berbagai ketentuan dalam Keppres itu masih fleksibel, longgar dan sesuai dengan international best practices. Bangsa ini mestinya lebih memperketat berbagai ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun insitusi yang kepemilikan mayoritasnya ditangan pemerintah, mengingat hal itu merupakan sumber pemborosan dan penyelewengan yang luar biasa besarnya. Perlu dicatat bahwa implikasi Meneg BUMN yang telah menabrak Keppres No 80/2003 sangat serius. Agus juga menyebutkan bahwa peraturan ini sebenarnya sudah dirancang sedemikian rupa, sehingga mestinya tidak sulit dijalankan BUMN. Apalagi, lanjutnya, sudah menjadi tekad Bangsa Indonesia untuk memberantas berbagai tindakan

Masalah di Lapangan

Sebenarnya WartaeGov sudah lama mendalami berbagai masalah di lapangan, termasuk dengan mengadakan seminar dan workshop. Juga dalam berbagai percakapan informal, baik dengan para vendor, pemda, BUMN maupun dengan regulator, secara de facto memang masih ditemui beberapa hambatan dan tantangan.

Pertama, Keharusan memilih barang dan jasa dengan harga terendah membuat banyak departemen/ instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, harus siap menerima barang dan jasa yang tak sesuai standar. Penyebabnya, ketika dalam proses lelang seringkali diikuti oleh para peserta lelang yang memakai strategi “banting harga” tanpa mempertimbangkan kualitas barang dan jasa. Hal ini juga bisa terjadi dalam E-Procurement dimana ketika proses lelang elektronik (E-Auction).

Menjawab isu ini, Agus Rahardjo menjawab bahwa dalam hal ini kuncinya ada di panitya lelang ketika membuat Term of Reference (TOR). “ TOR harus dibuat detil, terutama menyangkut spesifikasi barang,” ujarnya. Dengan demikian, lanjut Agus, para peserta akan mengajukan barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan.

Kedua, proses E-Procurement dan pengadaan barang dan jasa juga berpotensi menimbulkan persepsi dugaan korupsi oleh lembaga anti korupsi seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan bila pengadaan barang dan jasa yang bersifat sulit diukur (intangible) seperti belanja pengadaan perangkat lunak (software) misalnya. Dalam menentukan harga barang dan jasa yang tepat dan sesuai prinsip fairness sesuai spesifikasi dan “kelasnya” memang masih menjadi perdebatan bagi panitia lelang di setiap departemen/ instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD atau bahkan oleh lembaga KPK, BPK, Kejaksaan.

Sekali lagi Agus menyebutkan bahwa faktor TOR memegang peranan penting. Bagaimana jika orang dalam pun tidak memahami secara detil mengenai barang/jasa yang akan dibeli? Apalagi, misalnya, menyangkut software yang mana spesifikasi dalamnya akan berbeda-beda tergantung arsitektur dan logic masing-masing vendor. “Begini. Sebenarnya, Kepres No.80/2003 memungkinkan untuk menunjuk konsultan yang memahami masalah ini, sebelum mengadakan tender,” jawab Agus.

Ketiga, belum adanya ketegasan tentang peraturan hukum yang memayungi proses E-Procurement. Akibatnya belum ada standar baku mengenai tata kelola proses E-Procurement baik dari segi rantai birokrasi, waktu, penggunaan standar teknologi informasi, sumber daya manusia dan sebagainya. Apalagi, sampai saat ini RUU ITE masih belum disetujui DPR.

“Saya kira masalah ini tidak perlu menjadi halangan, “jawab Agus. Sebab, lanjutnya, setelah proses elektronik selesai, maka langkah selanjutnya adalah melengkapi dengan dokumen resmi, lengkap dengan tanda tangan “basah.” “Untuk memayungi bisa dibuat semacam Peraturan Gubernur (Pergub),” tambahnya.

Keempat, begitu kuat dan banyaknya respon peserta, sorotan publik, pengawasan lembaga anti korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa ternyata menimbulkan efek keengganan untuk menjadi panitia lelang. Pasalnya kesalahan prosedur sekecil apapun, resikonya bisa dianggap melakukan tindak korupsi. Akibatnya banyak anggaran proyek pemerintah yang mandeg dan membuat roda pembangunan menjadi terhambat.

Contohnya, ketika sebuah BUMN menghadapi kasus dituduhnya Direktur SDM-nya untuk kasus yang berkait teknologi dan komunikasi. Waktu itu, secara informal pihak BUMN tersebut sudah menunjuk salah seorang pengacara kondang. Mengingat kritisnya keadaan pada waktu itu, maka sang pengacara buru-buru memberikan berbagai statement di surat kabar untuk membela kepentingan kliennya.

Sialnya, saat hendak mengikat kontrak, sang pengambil keputusan di BUMN tersebut justru ketakutan karena tindakan pengacara – yang notabene membela kepentingan kliennya — agak bersebrangan dengan ketentuan yang ada dalam Kepres No.80/2003. Memang, dalam Kepres itu ada ketentuan bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu, tunjuk langsung boleh saja dilakukan. Tapi, dalam kondisi yang serba menakutkan pada waktu itu – bukan Direktur SDM saja yang diseret ke meja hijau dari BUMN tersebut – dia tidak berani mengambil keputusan. Alhasil, sang pengacara, yang berniat membela kepentingan kliennya, malah tidak jadi mendapatkan kontrak karena “salah prosedur.

”Agus tercenung sebentar sebelum mengomentari kisah nyata yang dijelaskan WartaeGov. Kemudian dia memberi komentar, “Yah, mungkin ada beberapa bagian dari Kepres ini yang perlu dilakukan penyempurnaan,” ujarnya. Tapi, baik Agus maupun WartaeGov sepakat, bahwa substansi dari Kepres ini memang baik bagi kemajuan bangsa ini.

Sumber: Pengadaan Nasional – Bappenas.

One Comment leave one →
  1. Februari 6, 2015 11:21 am

    Great article, Pak.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: