Skip to content

Pernyataan Mendagri yang Selalu Bikin Kejutan

Desember 8, 2009

Arief Turatno

Tidak hanya sekali pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengejutkan. Ketika dia pertamakali menduduki jabatan Mendagri menggantikan Mardiyanto, Gamawan langsung mengatakan bahwa upah pungut distop. Akibat pernyataan tersebut, semua orang merasa tersundut. Karena dana itulah yang selama ini sering dipakai untuk menomboki kegiatan yang tidak teragendakan sebelumnya. Misalnya untuk pembiayaan atau pendanaan menangani unjukrasa atau demo, yang hampir setiap saat terjadi, namun pos anggarannya tidak ada.

Juga pembiayaan atau pendanaan penerimaan tamu atau kunjungan pejabat ke daerah, dimana hal ini pun tidak dianggarkan sebelumnya, dan dananya seringkali diambilkan dari upah pungut tadi. Maka dengan pernyataan Mendagri yang mengejutkan itu, banyak Kepala Daerah maupun pejabat terkait angkat bahu, bingung darimana mereka nantinya mendapatkan dana talangan untuk pereluan semacam itu. Pernyataan lainnya adalah usulan Mendagri yang mengatakan agar pejabat eselon IV sebaiknya diambilkan dari daerah. Pernyataan tersebut tentu sangat mengejutkan, karena di Depdagri pusat pun banyak yang antri jabatan dengan kamampuan intelektual yang rata-rata lebih bagus dari orang daerah.

Pernyataan mengejutkan lainnya adalah ketika Mendagri mengatakan, sebaiknya Pilkada Gubernur dihapuskan. Meskipun untuk ide yang kali ini Mendagri banyak mendapatkan dukungan, tetapi tak urung  mengejutkan publik. Dan sekarang Mendagri membuat pernyataan kejutan lagi bahwa pelantikan Gubernur dilakukan Presiden langsung. Pertanyaan dan persoalannya adalah masalah pelantikan dan tata caranya selama ini sudah diatur dalam UU No 22/1999 yang kemudian direvisi dengan UU No 32/2004. Bagaimana jika tatanan yang sudah dianggap “baku” tersebut diubah? Perubahan tata cara, sama artinya dengan perubahan tata aturan perundangan.

Dalam UU No 22/1999 atau pun UU No 32/2004 dijelaskan, bahwa Gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Kemudian Bupati/Walikota dilantik Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri. Logikanya, jika pernyataan Mendagri ditindaklanjuti, maka yang harus dilakukan, Pertama adalah mengubah atau merevisi UU-nya terlebih dahulu.

UU No 32/2004 harus direvisi, sehingga bunyinya menjadi Gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, atau Gubernur dilantik oleh Presiden. Demikian halnya dengan Bupati/Walikota, bunyinya menjadi Bupati/Walikota dilantik oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri atau Bupati/Walikota dilantik oleh Menteri Dalam Negeri. Pertanyaannya sekarang adalah apa yang akan dikerjakan Gubernur,  jika tugas-tugasnya telah diambil-alih Menteri Dalam Negeri? Juga apa arti posisi Gubernur sebagai organ pusat yang ada di daerah?

Kedua, jangan lupa Presiden di samping sebagai Kepala Negara, dia adalah Kepala Pemerintahan, dimana tugas-tugas yang bersangkutan itu sangat berat dan padat. Pertanyaannya bagaimana mungkin tugas yang sudah sangat berat ditambahi dengan tugas-tugas seremonial, semacam pelantikan Gubernur yang sesungguhnya dapat didelegasikan. Mungkin maksud Mendagri Gamawan Fauzi cukup bagus,  terutama bagi kepentingan Partai Demokrat ke depan. Sebab bagaimana pun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah pendiri dan Ketua Dewan Penasehat Partai Demokrat. Dengan banyaknya SBY berinteraksi dengan daerah (Gubernur) diharapkan mampu meningkatkan perolehan suara partai tersebut di Pemilu mendatang.

Namun Mendagri lupa satu hal, bahwa masyarakat kita sudah lebih cerdas dan tidak mudah ditipu. Para pimpinan Parpol pun selalu melihat dan mendengar apa yang dilakukan Presiden atau pun pemerintah. Jika asumsi tadi dilihat dan dipahami benar masyarakat serta para pimpinan parpol, pasti mereka akan berteriak. Karena kita pun tahu bahwa apa yang diusulkan tadi sangat berlebihan dan nyaris tidak masuk akal. Sehingga kita yakin  akan banyak muncul nada protes.

Apakah semua ini sudah dipikirkan Mendagri Gamawan Fauzi? Mungkin itu semua adalah bagian dari 100 hari kerja Mendagri, tetapi jika untuk mengejar target harus memaksakan kehendak, kita khawatir bukan nilai positif yang didapat. Justeru cemoohan-lah yang akan diraih.

Sumber: Jakartapress.com.

2 Komentar leave one →
  1. maksud lo? permalink
    Desember 15, 2009 1:33 am

    Emang hrs dirubah UU 32/04, siapa yg bilang baku? UUD sj bs dirubah, apa lagi UU. Yg ngerti hukum pasti tahu.
    Satu lg, justru duit2 yg penggunaannya ga jelas yg mmg hrs direvisi, spt upah pungut itu. Kalau selama ini kurang, masukkan ke APBN ato APBD, biar akuntabel.
    Yg ngerti good governance, tidak akan terkaget2, kecuali yg pro status quo spt tulisan Anda ini. BPK sj memuji, sepertinya cm Anda yg mencemooh.

  2. boy permalink
    Desember 18, 2009 2:31 am

    Setuju dg komentar di atas. Orang memperbaiki sistem korup kok dicemooh. Yg cemooh berarti pro korupsi. Baca nih kutipan berita dari: http://batampos.co.id/Terbaru/Terbaru/Mendagri_Minta_Kepala_Daerah_Tak_Terima_Upah_Pungut.html

    Mengacu pada hasil audit BPK, DPP yang diterima oleh Depdagri selama periode tahun 2001 sampai dengan Agustus 2008 sebesar Rp326,435 milyar dan telah digunakan sebesar Rp255,99 milyar. Namun BPK tidak meyakini kebenaran jumlah tersebut, karena sistem pengendalian intern pengelolaan DPP sangat lemah seperti pencatatan dan pelaporan yang tidak tertib.

    Selain itu, BPK juga berpendapat pengelolaan DPP dilakukan di luar mekanisme APBN, karena Depdagri beranggapan bahwa dana tersebut diterima dari Pemda dan sudah dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Daerah penyetor dalam pertanggungjawaban APBD yang bersangkutan Dari audit BPK, dana itu banyak digunakan untuk keperluan pribadi para pejabat Depdagri, termasuk untuk Mendagri yang mendapat uang saku sebesar Rp 1,2 miliar pertahun.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: