Skip to content

Mengapa Kepala Daerah Sekarang Kelabakan?

Desember 8, 2009

Arief Turatno

Semua orang tahu, bahwa proses politik memerlukan banyak sekali pendanaan. Mungkin masih segar dalam ingatan kita tentang berapa besaran dana yang dikeluarkan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkasa) di Jawa Timur (Jatim) beberapa waktu lalu. Dan ternyata pendanaan politik tidak terbatas atau berhenti setelah Pilkada usai. Dana itu akan terus mengalir selagi proses politik tetap berjalan. Proses politik itu akan terus berjalan manakala terjadi interaksi sosial di masyarakat, baik antar masyarakat atau pun antara masyarakat dengan birokrat. Kondisi semacam itu jelas sulit dicegah siapa pun. Persoalan dan pertanyaannya adalah darimana dana tersebut didapatkan?

Seperti yang kita ketahui, sejak reformasi bergulir, dan kemudian lahirlah Undang-Undang Pemerintahan Daerah atau yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang tentang Otonomi Daerah (Otda) yakni UU No. 22 tahun 1999, yang penerapannya baru dilakukan 1 Januari 2001. Dana taktis yang sebelumnya dimiliki setiap pejabat, setiap Kepala Daerah, Bupati, Walikota dan Gubernur dihapus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bahkan, ketika UU No. 22/1999 direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004, tetap saja mengenai anggaran taktis atau dana taktis tidak disentuh lagi.

Akibatnya, semua Kepala Daerah, para pejabat sering kelabakan dan kebingungan, setiap menghadapi persoalan yang terjadi dan berkembang di daerahnya. Padahal, eskalasi persoalan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dan dari tahu ke tahun semakin meningkat. Peningkatan itu semakin keras setelah kita pun memberikan kebebasan orang untuk berbicara. Perbedaan sikap, prinsip dan pandangan telah kita sepakati bukan persoalan yang harus dipertentangkan. Namun, dalam prakteknya, justeru masalah demokrasi semacam ini kerap menjadi masalah yang bahkan sering berkepanjangan alias tanpa berkesudahan. Pertanyaannya adalah kalau terjadi persoalan semacam itu, siapa yang bertanggungjawab, dan dengan apa melaksanakan tanggungjawab tersebut?

Sebagai Kepala Daerah, baik Bupati, Walikota maupun Gubernur mau atau tidak harus memikul semua tanggungjawab itu. Karena dialah yang dituakan di daerah tersebut. Dan dalam diri Bupati, Walikota maupun Gubernur melekat dua tugas pokok. Selain sebagai Kepala Daerah, mereka adalah Kepala Pemerintahan Daerah. Karena itu, setiap pergolakan, persoalan yang timbul di daerahnya, mutlak menjadi tanggungjawab mereka. Hanya persoalannya adalah setiap penanganan persoalan, misalnya mengerahkan pasukan (polisi) untuk mengamankan unjukrasa, tawuran antar warga dan sebagainya tidak cukup dengan main perintah. Pengerahan pasukan memerlukan banak hal, dan semua hal itu pasti perkaitan dengan anggaran. Pertanyaannya darimanakah anggaran itu didapat?

Ketika persoalan itu dihadapkan kepara para Kepala Daerah, mereka pasti menjawab dengan menggelengkan kepala. Karena mereka juga tidak tahu darimana anggaran yang digunakan mengatasi persoalan tersebut diambil karena sampai saat ini belum diatur dalam APBD maupun APBN. Sektor lain, mungkin saja tersedia dana. Pertanyaannya adalah bagaimana jadinya kalau dana tersebut diambilkan dari sector lain? Jawabnya tindakan semacam itu dapat digolongkan korupsi dan akibatnya pejabat bersangkutan dapat dikenai tindak pidana korupsi. Inilah persoalan yang kerap muncul di daerah dan karena rumitnya persoalan pendanaan tersebut. Maka jangan heran, jika banyak persoalan di daerah yang napaknya tidak dapat terselesaikan.

Dengan asumsi dan pemikiran tersebut, maka sebenarnya kita sadar atau tidak sangat memerlukan sekali dana semacam itu. Dana taktis mungkin tidak kita pergunakan lagi karena penggunaannya barangkali sulit dipertanggungjawabkan. Namun, apa salahnya jika untuk operasional semacam itu kita pikirkan diperlukan adanya Dana Dukungan Stabilitas Wilayah. Dana tersebut kita masukan dalam APBN dan APBD. Dan penggunaannya harus transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga kita anggap tidak masalah, jika memang hal itu kita perlukan, mengapa tidak kita coba saja!

Sumber: Jakartapress.

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: