Skip to content

Koin untuk Prita

Desember 8, 2009

Sebuah ironi sekaligus menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam beberapa hari ini: kasus Prita Mulyasari. Di dunia maya dan media masa beragam tulisan dan opini berseliweran degan satu posisi mayoritas: mendukung Prita! Apakah sebenarnya makna gerakan kumpulkan koin ini bagi kita?

Para Pendukung Gerakan “Kumpulkan Koin untuk Prita”

Di Facebook ada grup Koin Peduli Prita, yang beralamat di situs http://www.koinkeadilan.com. Beberapa tulisan di media massa kemarin dan hari ini (7-8 Desember 2009) diantaranya:

  1. Kompas: Keadilan Direcehkan, Koin Dikumpulkan.
  2. Tempo: Puluhan Musisi Siapkan Konser Pengumpulan Koin untuk Prita.
  3. Tempo: Informasi Alamat Posko Koin Peduli Prita Mulyasari.
  4. Rakyat Merdeka. Para Capres Sudah Lupakan Prita.
  5. Warta Kota. Pemulung Sumbang Prita.
  6. Koran Tempo. Warga Antusias Dukung Koin Peduli Prita.
  7. Republika. Koin-koin untuk Prita.

Di koran daerah, berita yang sama menjadi headline selain berita tentang kembalinya Bibit-Chandra ke kursi pimpinan KPK dan “ancaman” Presiden SBY terkait demonstrasi tanggal 9 Desember 2009.

Implikasi ke Depan

Dalam perkembangan terkini, kasus Prita-RS Omni Internasional telah menghadirkan banyak hal, seperti:

  • Kesadaran kolektif bahwa keadilan untuk rakyat kecil masih jauh di negeri ini. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: apakah ini juga bagian dari mafia peradilan di Indonesia? (Mafia peradilan: bebaskan orang yang bisa membayar, hukum rakyat miskin agar terlihat Pengadilan memang masih “bekerja”). Kasus Cicak-Buaya yang melibatkan petinggi Polri dan Kejaksaan Agung diakhiri dengan “damai-tentram” dengan “permohonan Presiden” agar penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan. Padahal, kasus ini jauh lebih jelas, lebih tegas, lebih terang, lebih kuat bukti, dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam sebagai sebuah kasus pidana setelah diperdengarkan bukti rekaman yang menunjukkan Anggodo menyusun skenario dengan aktor pelaksana aparat penegak hukum.
  • Keprihatinan dan rasa persaudaran yang tumbuh tanpa batas (agama, ras, suku bangsa, profesi, golongan, status sosial, dll.). Semua masyarakat ingin “menyumbang” koin, termasuk anak TK, anggota DPD, PSK, mantan menteri, pemulung, mahasiswa, tukang ojek, dan santri. Keadilan adalah sesuatu yang sangat universal. Semua unsur masyarakat dapat merasakan apa arti keadilan. Hanya aparat penegak hukum yang sering merasa dirinya paling tahu makna hukum dan keadilan sehingga dengan seenaknya bisa mengatur tuntutan dan putusan, sesuai “keadilan” yang ada di benaknya secara subjektif. Ironisnya, subjektifitas itu terkadang ditentukan oleh besaran “keuntungan pribadi” yang diperoleh, baik berupa suap, fasilitas, komisi, atau imbalan lainnya.
  • Ketidakpercayaan kepada pemerintah. Pemerintah dipandang belum mampu menciptakan rasa adil, rasa diayomi, dan rasa dimanusiakan di masyarakat. Janji-janji kampanye Presiden terpilih ternyata tidak dipenuhi. Retorika mendukung Prita yang ditunjukkan saat berkampanye dulu ternyata sekarang sudah “dilupakan”. Sangat pendek memori seorang Presiden di negeri ini terhadap komitmen kepada rakyat kecil. Jika janji Presiden saja tidak bisa dipercaya, janji aparatur Pemerintah mana lagi yang bisa diharapkan? Apalagi yang bisa meyakinkan rakyat untuk bisa berpegang pada komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya secara adil dan merata?
  • Pelecehan terhadap pengadilan oleh masyarakat sebagai akibat ketidakpercayaan kepada lembaga ini. Bagaimana mungkin percaya jika secara faktual para jaksa dan hakim sudah menerima fasilitas dari rumah sakit? Sementara Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung menutup mata terhadap sepak terjang para jaksa dan hakim yang melakukan pelanggaran dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan rakyat kecil. Di mata masyarakat, termasuk kaum miskin dan anak-anak, RS Omni Internasional dan para hakim di Pengadilan Negeri Tangeran memang membutuhkan “dana”. Di mata masyarakat, dana Rp204 milyar itu sedikit kalau diserahkan dalam bentuk uang pecahan seratus ribu, sehingga agar kelihatan banyak, lebih baik diserahkan dalam bentuk koin. Sangat wajar para hakim butuh uang: bukankah gaji sebagai PNS masih jauh dari cukup? Mereka memang “dipelihara” oleh “Negara” untuk tetap miskin agar “tidak kuat meolak suap” dari pejabat negara dan konglomerat, sehingga semua kejahatan besar bisa ditutupi. Jadi, untuk apa kita percaya kepada lembaga pengadilan?
  • Semakin terlihat bahwa negara kita merupakan penganut setia sistem kapitalis, dimana pemodal (investor) dipandang sebagai pihak yang harus dilindungi. Setelah Presiden dan Wakil Presiden diisukan menganuh mazhab Neo-Liberalisme, sekarang masyarakat kembali melihat fakta bahwa neolib memang sudah mulai “mengisap” darah rakyat kecil.

Kondisi perpolitikan, pengadilan, dan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintahan kian menghangat. Semoga saja tidak sampai “membakar”. Amin.

13 Komentar leave one →
  1. Desember 9, 2009 11:46 am

    Kasus Prita memang fenomenal. Kini setelah melewati jalan yang panjang, prita diharuskan membayar denda 204 juta dan kewajiban melakukan permintaan maaf di sejumlah media. Namun dengan adanya putusan tersebut, ternyata tidak disangka menimbulkan empati dari para netter.

    Kini semakin sering didengungkan gerakan koin peduli prita. Sebuah langkah yang diharapkan dapat sedikit meringankan beban prita. Namun yang lebih penting daripada itu adalah mudah-mudahan hukum di negeri ini dapat memutuskan dengan seadil-adilnya.
    Cara Membuat Blog

  2. Desember 10, 2009 10:57 am

    Percaya tidak dengan kata-2 ” Jangan suka nyepelekan Wong Cilik !”
    Wong cilik itu berjumlah lebih dari 200 juta dari 250 juta ewong-2 di Indonesia. Jika setiap wong cilik berniat nyumbang Rp 10.000 saja per wongnya, maka akan terkumpul dana Rp 10.000 x 200.000.000 wong atau sama dengan Rp 2.000.000.000.000 (Dua Trilyun) !!!
    Koin peduli di atas juga bermakna barang siapa menerima ganti rugi uang recehan Rp 1.000,- dari 200 juta wong cilik, berarti sama dengan mendapat peluang kerugian yang lebih besar daripada keuntungannya, yakni peluang kehilangan memperoleh keuntungan konsumen sebesar 200.000.000 wong x Rp 1000.000,- max uang berobat wong cilik atau sebesar Rp 200.000.000.000.000 (dua ratus trilyun) !!!!!!!!!!!!!!!
    Bodoh kali yah sipenjual jika bahagia menerimanya. Dapetnya cuma 200 juta, tapi kehilangan untungnya sebenarnya sampe 200 Trilyun, rek !

  3. Faisal permalink
    Desember 14, 2009 3:38 pm

    Terlepas dari simpati hampir seluruh orang Indonesia terhadap mbak Prita, dan mengingat besarnya jumlah angka koin yang disumbangkan, tentu saja seandainya mbak Prita tidak jadi menggunakan sumbangan koin sebagai penebus denda, saya mempertimbangkan untuk menggunakan uang tersebut guna membangun sebuah MONUMEN KEADILAN, sebaiknya tempatnya berdekatan dengan mbak Prita, koin yang terkumpul bisa dibelikan sebidang tanah dan bersama kita bangun sebuah MONUMEN KEADILAN, ini juga sebagai simbol dan peringatan bagi anak bangsa bahwa kita sudah sangat merindukan adanya KEADILAN YANG BENAR-BENAR ADIL.
    Kita usahakan agar bangunan monumen tersebut BESAR dan MONUMENTAL, seandainya donasi untuk berdirinya MENARA/MONUMEN KEADILAN ini masih kurang, mari sama sama kita gather Fundraising agar tujuan dan keinginan kita tercapai.
    Membantu orang miskin memang penting, tapi saya dan Saudara saudara pasti percaya, apabila ada keadilan yang benar benar adil maka kemiskinan pun akan hapus dengan sendirinya atau minimal akan jauh berkurang.

    Lets share our hands together and fight for the true justice.
    Fl.

  4. Desember 17, 2009 9:09 am

    Sesuai dengan perkembangan kasus Bu Prita, yang katanya RS Omni mau mencabut gugatan perdatanya, yang artinya Bu Prita tidak usah ganti rugi sesuai tuntutan pengadilan perdata, maka saya sangat setuju dengan niat Bu Prita untuk menggunakan uang yang terkumpul itu buat mendirikan semacam yayasan yang misi utamanya adalah membantu orang-2 yang senasib dengan Bu Prita, yakni konsumen-2 kecil yang tertindas rasa keadilannya oleh pihak-2 kuat yang cenderung menggunakan uang, wewenang, fasilitas dan pengaruhnya untuk membeli hukum bagi kepentingannya sendiri dan bukan bagi kebenaran yang hakiki. Namun saya menyarankan bagaimana kalau yayasan sosial yang dibentuk nanti agar bekerjasama dengan YLKI dan LBH. Selain itu koin Peduli Prita, sebaiknya diteruskan saja sampai jumlah uang yang terkumpul sama dengan jumlah modal dasar dalam Anggaran Dasar Yayasan yang disahkan oleh Notaris. Kalau bisa jangan kurang dari 10 milyar agar Yayasan memiliki modal dasar yang kuat dalam membela Prita-2 lain yang mungkin bakal ada dikemudian hari. Yayasan sebaiknya diketuai sendiri oleh Bu Prita sebagai pendiri dan dikelola bersama orang-2 yang profesional dan memiliki track record membela kepentingan rakyat kecil. Bahkan untuk menunjang kemandirian Yayasan, saya mengusulkan nantinya Yayasan ini membentuk juga usaha sendiri agar dapat membiayai operasional dan mengembangkan modal Yayasan sehingga makin eksis membela kepentingan orang kecil yang tertindas rasa keadilannya didepan hukum. Usaha tersebut kalau bisa masih berhubungan dengan kegiatan utama Yayasan, misalnya jasa konsultan hukum, pendidikan konsumen, percetakan dll. Khusus mengenai upah para pengurus tidak usah dikhawatirkan karena saya yakin bahwa mereka yang masuk menjadi pengurus Yayasan Bela Konsumen ini akan komit bahwa mereka membantu Yayasan atas dasar keihlasan dan rasa tenggang rasa untuk menolong sesama yang tertindas sehingga tidak terlalu berhitung dengan upah yang mereka terima dari Yayasan. Hidup Bu Prita ! Hidup konsumen kecil Indonesia !

  5. Desember 17, 2009 12:34 pm

    Yuk dukung Koin Prita Masuk Guinnes Books of Records; spy dokter-dokter tambah malu… baca ya di sini:

    http://kalipaksi.com/2009/12/16/guinness-world-records-untuk-koin-prita/

  6. Karlina Hutapea permalink
    Februari 15, 2011 3:09 pm

    Rezim ini dikenal sangat lihai dan pandai mengalihkan atau melakukan penyempitan isu. Lihat senyumnya yang seolah baik dengan rakyat itu.

    Harusnya ada yang bisa dipelajari dari gerakan demo masif dan efektif di Mesir, mereka hebat….

    Kau perlu tahu kalau ciri-ciri gerakan efektif lebih ke aksi-aksi dan agenda-agenda nyata. Mereka melibatkan aktif tokoh-tokoh oposan tidak peduli siapa. Kalau perlu melibatkan tokoh-tokoh oposan musuh bebuyutan mereka.

    Kedua, harus masif, didukung dana masif dan foskus pada isu-isu sentral: harga-harga yang terus naik dan pembiaran korupsi yang menyedot dana besar negara, berbagai mafia itu.

    Mesir dan Indonesia sama. Bedanya di Mesir, barusaja terjadi. Indonesia, lebih dahulu, tahun 1998, tapi tidak menghasilkan apa-apa untuk rakyat banyak.

    Apakah perubahan di Mesir saat ini akan menguntungkan rakyat atau hanya berganti tangan, masih perlu dilihat. Mungkin rakyat Mesir lebih pandai untuk mengarahkan kemana dan bagaimana reformasi yang lurus dan tidak kembali terbajak.

    Indonesia praktis belum ada reformasi yang berarti.

    Rakyat dan anak-anak rakyat itu tidak memperoleh hak-hak dasar mereka: hak kesejahteraan, hak jaminan kesehatan dan pendidikan yang benar-benar gratis, kecuali gratis hanya wacana. Padahal itu semua merupakan hal-hal paling mendasar, yang harus dimiliki oleh rakyat, seperti yang dimiliki rakyat dari negara-negara baik di dunia. Semua itu sudah lama dilaksanakan oleh bahkan negara-negara tetangga negara itu sendiri seperti Malaysia dan Singapura, yang merdeka belakangan, dan bahkan negara relatif baru seperti Vietnam. Kemana pemikrian kepemimpinan nasional di Indonesia?

    TKi-TKI itu, juga, apakah mereka semua TKI? Bukan. Mereka kebanyakan para korban dari mefia perdagangan manusia oleh orang-orang WNI yang ber-KKN dengan oknum pejabat di Kementerian Tenaga Kerja. Presiden tidak tahu atau pura-pura tidak tahu dan membiarkan atau hanya perintah menteri dan lainnya tanpa mengawasi pelaksanaannya. Semua itu menjadikan rakyat Indonesia semakin sengsara.

    Mungkin Indonesia perlu gerakan reformasi jidil dua untuk mendapatkan sebuah pemerintahan yang benar-benar baru dan steril dari mentalitas lama, seperti yang akan terjadi di Mesir.

    Reformasi jidil dua yang dikehendaki oleh para mahasiswa dan kaum intelektual pada tahu 1998 itu nyata terjadi dan tidak dibajak seperti sekarang.

    Reformasi yang bukan hanya sekedar kulit luar, hanya bebas menyataka pendapat, tetapi perekonomian tidak dibangun untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

    Negara ini tidak mungkin bertahan karena tidak memiliki industri dari repelita-repelita. RRC mampu karena mengamalkan tahapan-tahapan rencana-rencana itu secara benar. Kini, RRC menjadi ekonomi terbesar di Asia dengan repelita-repelita yang konsisten.

    Kepemimpinan nasional sangat menentukan. Parlemen pembuat UU sangat menentukan. Kedua-duanya harus memiliki pemikiran untuk negara ke depan. Indoneia pernah memiliki di zaman Suharto, tetapi karena kebencian terhadap Suharto, UUD diubah, GBHN dihapus, itu blunder raksasa. Sebuah bangsa menuju kehancuran sendiri.

    Pembangunan menuju pertanian, kenelayanan dan apalagi industri rendah, menengah dan maju, tidak mungkin terlewati tanpa tahapan-tahapan seperti itu. Jika kepemimpinan nasional dan pemerintahan tidak memiliki dan tidak membuat atau memulai hal-hal sepertu itu, kemana negara dibawa? Mimpi kali ye.

    Seorang peimpin nasional harus tahu sadar dan memulai konkrit repelita-repelita seperti yang sudah lama ditempuh RRC itu, yang telah dihapus di Indonesia, negara tolol. Pemimpin harus benar-benar mengerti, tidak hanya berwacana, tidak zamannya lagi, itu blunder. Adalah dengan repeiita-repelita, sebuah negara akan selamat dan bisa mencapai kesejahteraan untuk seluruh rakyatnya. RRC dan bangsa-bangsa lain telah membuktikan itu semua. Semuanya harus jelas di atas kertas, GBHN, bukan wacaan dan sekedar usul atau pidato. RRC punya sistem sistem apapun dan sudah lama dan kini membuktikan mensejahterakan rakyatnya. RRC bukan Cina/Tionghoa, Cina/Tionghoa bukan RRC. Bahwa RRC didominasi etnis Cina/Tionghoa benar.

    Kau perlu tahu pula kalau reformasi yang benar dan tidak terbajak itu bisa terjadi jika kita memulai itu semua. Perlu ada pihak-pihak yang peduli, yang mau meluruskan jalannya reforamsi di Indonesia, yaitu semua perlu menggalang kekuatan, bersatu-padu, menggerakkan, membuat dan memiliki pendukung, seperti gerakan demonstran Mesir dan Tunia. Bisa?

    Dan harus pintar mengidentifikasi setiap pengalihan dan tetap fokus melihat penyebab pokoknya siapa.

    Rezim ini dikenal pandai mengalihkan atau menyempitkan isu. Taktik lama dan tetap dipakai. Kebanyakan kita tidak mengerti. Sebuah isu yang digulirkan TLA (tokoh lintas agama), misalnya, dialihkan.

    Isu yang sulit dialihkan adalah kenyataan harga-harga yang naik terus. Isu ini bisa mudah menggalang dan memicu gerakan demo masif, sebab menyangkut perut orang banyak.

    Jika sudah muncul isu penentu ini, maka akan dicoba dialihkan atau disempitkan ke isu yang jauh lebih sempit yaitu misalnya isu seputar Ahmadiyah. Ini taktik pengalihan/penyempitan isu, agar isu sentral dan berbahaya yaitu kelaparan, busung lapar, naiknya harga-harga, tuntutan penurunan harga-harga (semacam tritura zaman dulu) yang bisa mengudnang gerakan demo masif dimana-mana, bisa teralihkan.

    Sebuah rezim berbulu domba manapun akan jatuh kalau isu yang diangkat menyangkut perut. Jutaan pendemo bisa digalang untuk turun ke jalan kalau pengambilan isu tepat seperti tuntutan penurunan harga-harga. Jika isu ini masih juga ditolak tidak dilaksanakan sebuah rezim, gabungan kelompok-kelompok pendemo tetap cerdas, dengan beking tokoh-tokoh oposan yang kuat, isu bahkan dibawa untuk memaksa mundur penguasa. Rakyat Mesir berhasil menjatuhkan Mubarak, karena pengangkatan isu tepat dan berpengaruh luas: tidak adanya
    daay-beli rakyat akibat harga-harga yang selama ini terus dinaikkan, dengan membandingkan ke harga-harga rezim itu mulai berkuasa, plus isu korupsi.

    Di Indonesia, isu SARA dll merupakan taktik penyemptan/pengalihan isu. Hanya orang-orang Ahmadiyah yang terkena imbasnya, tidak seluruh rakyat. Rakyat tidak mungkin mengamuk semua. Tidak akan menimbulkan geraka demo masif, yang bisa membahayakan keberlangsungan suatu rezim. Siapa perduli dengan Ahamdiyah? Hanya orang-orang dan simpatisan Ahmadiyah. Kau perlu tahu tapi kalau soal harga-harga, itu soal perut, semua lapisan masyarakat akan semuanya turun ke jalan berdemo.

  7. Lee Moo Hoen and Zhen Yan permalink
    Februari 16, 2011 5:31 pm

    Ketidakpedulian pejabat pemerintahan pusat dan daerah Indonesia. Bukti nyata ketidakpedulian pejabat-pejabat di pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia adalah kota-kota di pusat maupun daerah-daerah tidak memiliki jaringan transportasi massal. Mereka tidak memikirkan menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan transportasi massal asing apakah dari RRC, Korsel dan lainnya untuk sungguh-sungguh membangun sistem transportasi sangat penting dan vital tersebut. Padahal Indonesia memiliki pulau-pulau utama sangat panjang dan luas seperti Sumatra, Kalimantan, Jawa dll yang samasekali tidak memiliki jaringan transportasi massal. Mobil dan sepeda motor sangat naif akhirnya menjadi angkutan pilihan satu-satunya. Sungguh besar dana yang dikeluarkan pemerintah pusat dan negara untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar. Sungguh memprihatinkan dan merepotkan setiap tahun jalan-jalan highway (jalan tol) terpaksa dibangun terus tetapi ironis lalulintas kota-kotanya tetap sangat macet selain pembangunan itu hanya menguntungkan perusahaan pemilik highways. Sungguh kotor udara di kota-kota itu di Indonesia akibat polusi dari sisa pembakaran solar dan bensin bertimbal dari puluhan juta kendaraan. Negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand cerdas. Mereka sudah lama memiliki MRT misalnya dan kereta listrik tepat waktu cepat aman dan nyaman. Jangan anda bicara tentang negaar-negara muncul seperti RRC lagi. Terlalu jauh untuk membanding. Lihat saja Singapura, Malaysia, Indonesia sudah jauh tertinggal. Thailand bahkan sebentar lagi memiliki kereta super cepat, kereta listrik peluru. Indonesia baru akan memiliki subway yang akan mungkin akan jadi mulai dibangun 2012. Itupun hanya beberapa kilometer. Bukan jaringan subway atau MRT seluruh Jakarta misalnya. Itulah bukti sebuah maslah pelik akibat mafia hukum/mafia kekuasaan dari ketidakpedulian pejabat-pejabat pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia. (Lee Moo Hoen dan Zhen Yan).

  8. Ibu Isye permalink
    Februari 20, 2011 10:27 am

    Ini seputar PSSI. Andaikata Golkar dibubarkan sejak reformasi mahasiswa 1998 yang puas hanya mengguingkan Suharto, maka oang-orang partai tersebut tak akan ngrecoki system. Contoh betapa sulitnya mengalahkan Nurdin Halid dan Nirwan Bakrie yang sengaja dipasang dan dipertahankan Golkar dalam pencalonan ketua PSSI. Menurut narasumber acara Komisi di Elshinta, Nurdin dan Nirwan dipertahankan untuk menghadapi pemilu 2014. Sejauh dan sehebat inikah Golkar bercokol? Sebetulnya kalau peemrintah SBY berani mudah sekali membuang keduanya. Jangan-jangan semua ini hanya bagian bagi-bagi proyek, permainan sempurna orang-orang Golkar dan Partai Demokrat yang dikenal sangat licik, atas nama politik? Politik universal tak pernah ajarkan kelicikan. Lihat lagi semua definisi politik.

  9. Huo Huan permalink
    Februari 26, 2011 3:00 pm

    Orang-olang muda dan tua Indonesia mudah sangat terjebak hal-hal kecil dari media meleka. Harusnya tentara dekat dan bersama mahasiswa dan rakyat untuk ambil aksi merebut. halusnya tentala setelah melihat situasi krisis saat ini lantas secepatnya pegang kekuasaan bagi mempertahankan negara dan rakyat bumiputera yang kini terancam oleh kami orang. Tapi tentara di Indonesia, kolonel-kolonelnya, tidak belani sama jenderal-jenderal meleka, yang padahal jadi jendelal kalena menyuap. Kami Singapore dulu tak ada artinya, kami merdeka juga lebih belakang, haiyaa. Tapi kami dapat pemimpin hebat, Tuan Lee Kuan Yew, pejuang sejati dan pemimpin sejati dalam kami inilah. Indonesia dulu ada pemimpin hebat, Sukalno, tapi direbut pemimpin karbitan CIA/Amelika, Suhalto. Indonesia kini sama saja, dipegang pemimpin tak tahu apa-apa, SBY. Maka kita orang, dinasti Han, Tionghoa perantauan, bukan Cina hebat macam mereka olang RRC/Tiongkok. Kami di Indonesia pandai dagang dan menyuap dan KKN dengan pejabat-pejabat Indonesia yang tak memiliki halga diri. Itu terus-menerus. Indonesia sekalang juga semakin hancul belantakan. (Hou Huan, Singapore)

  10. ong xiao permalink
    Februari 26, 2011 3:01 pm

    Diam kamu, Huo Huan!!!!! Semua bukankah sudah nenek-moyang kita orang-olang Han/Tionghoa l/rancang semuanya. Tapi kita orang Han, Tionghoa, sudah lama kuasai dan kendalikan meleka, termasuk media utama, TV-TV berita, kita olang sudah kuasai dan dikte isinya semua, paham? Tak hanya itu. Titik-titik strategis Indonesia pun semua telah kami kuasai. Kita orang yalah dinasti Han. Lagipun, tak ada yang tidak kami orang kuasai. Kita orang pintar, mereka orang tolol-tolol, haiyaa…. Di antala kami juga banyak yang masuk Islam, itu mereka olang pura-pula saja, agar tak dimusuhi. Mana yang tidak kami orang kuasai ha…?! Semua tanah-tanah luas negeli itu, properti, perumahan dan blok-blok mewah saat ini semuanya milik kita orang. Haiya….. Tak ada yang tersisa untuk anak-anak bumiputera Indonesia. Haiyaaa…. Tak perlu 300 tahun. Pejabat-pejabat itu tolor-tolor, mahu ber-KKN dengan kami, mereka orang murahan, haiyaaa…. Kurang dari 100 tahun lagi, bumiputera itu semua sudah punah, haiyaaa… Yang telsisa dali meleka hanya sedikit sekali, macam etnis Aborigin di Australia, haiyaa….. Jangan tanya atau katakana itu lagi Hou Hian! Jangan kamu buka rahasia nenek moyang kita orang lagi !!!

  11. Alland B. permalink
    April 2, 2011 7:48 pm

    Tidak cuma TVOne yang payah, MetroTV juga. Sebagai media profesional, seyogyanya metro tv lebih matang dan berimbang dalam memberikan informasi ke halayak. Tidak hanya berorientasi kepada keuntungan semata. Ingatlah tv muncul diawali untuk memberikan semangat kejuangan dan keadilan yang hakiki.

  12. Ibu Saifuddin permalink
    April 2, 2011 8:35 pm

    Kalau kebakaran tangki Pertamina Cilacap jelas bukan pengalihan isu, tapi kecerobohan. Tapi kalau berbagai berita mulai sidang pengadilan fitnah teroris terhadap tersangka teroris ustaz Abu Bakar Ba’asyir, bom-bom buku, perebutan ketua PSSI yang dibesar-besarkan, hingga tersangka penipu Selli dan tersangka karyawati korup Citibank, Melinda, juga bukan hanya pengalihan isu, tetapi dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya mengalihkan isu. tujuannya agar perhatian masyarakat tidak pada masalah-masalah yang tidak dilaksanakan pemerintah dalam membangun bangsa, dan agar dua media besar negeri ini, MetroTv adn TVOne, utamanya, sibuk memberitakan tetek-bengek itu. Sebab Indonesia diperkirakan akan mengalami seperti Tunisia, Mesir dan Libia, karena tidak mampu menciptakan harga-harga murah dan lapangan kerja buat rakyat. Juga isu santer bahwa SBY mungkin tidak bisa bertahan hingga 2014. Pola-pola seperti ini biasa dilakukan di masa lalu. Satu contoh bahkan di masa Sukarno saja, kelompok musik mengklaim dibayar Sukarno agar mau masuk penjara dengan isu musik ngak-ngik-ngoknya, akibat tekanan publik. Di masa Pak Harto lebih banyak dan lagi kejam. Tak perlu dirinci di sini. SBY juga melakukan hal sama meskipun terlihat seolah-olah tidak kejam terhadap rakyat. Tapi menyengsarakan rakyat banyak apa tidak kejam? Tapi pesaing-pesaing atau komponen-komponen SBY yang kini di luar kekuasaan juga sepertinya pengecut, dan beraninya hanya bicara atau sedikit memprovokasi dan tidak berani bertindak terang dan sistematis melengserkan SBY, meski situasi negeri ini sudah parah begini. Padahal oposisi-oposisi di Tunisia, Mesir dan Libia sangat canggih dalam menggerakkan dan memicu unjuk rasa besar efektif melengserkan. Ini bukan soal 2 tahun, 30 tahun, 40 tahun orang berkuasa, tetapi soal rakyat yang semakin dibuat lapar.

  13. Elma Hutabarat permalink
    April 9, 2011 11:02 am

    Oh Republik Indonesiaku. Ketika pesawat-pesawat tempur Republik Indonesia yang dibayar angsur itu terbang, perasaanku sempat merinding dan sempat yakin Indonesia masih ada. Konon pesawat-pesawat itu tak bisa terbang karena terbatasnya anggaran. Sedih. Kalau saja sumber-sumber alam Indonesia dikelola lebih menguntungkan Indonesia seperti negara-negara Amerika Latinnya Evo Morales, Hugo Chaves atau Kubanya Fidel Castro, kalau saja negeri ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang peduli rakyat negara dan bangsa seperti negara-negara tersebut yang tidak mau dibohongi negara lain, lebih suka berdikari dan sumber alam penting digunakan sebesarnya kemakmuran rakyat, korupsi teri dan kakap diberantas benar, jenderal-jenderal sayang rakyat dan negara, mau memberi contoh hidup sederhana dan anti korupsi dan memberantas korupsi benar-benar, bukan pura-pura, atau pencitraan, tapi hidup sederhana sesederhana rakyat yang dibuat miskin, dalam merdeka lama, aku yakin Indonesia akan hebat seperti cita-cita Sukarno dan menjadi seperti negara-negara lain tersebut. Tapi mengapa negeri ini dibuat begini? Ketika aku ingat kenyataan Indonesia saat ini, bukan seperti yang dicita-citakan Sukarno, sekajap pun hilang kebanggaanku melihat pesawat-pesawat tempur itu terbang. Hilang pula perasaanku yang tadi sempat merinding dan sempat yakin Republik Indonesia masih ada.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: